SEORANG orator berdiri dengan mikrofon tergenggam di tangannya. Di hadapan ratusan massa yang berjajar membentuk lingkaran di depan Gedung Grahadi, Senin 15 Juni 2026, suara paraunya menembus riuh kendaraan yang lalu-lalang. Lelaki itu melontarkan tuntutan demi tuntutan kepada pemerintah.
Dalam aksi Rakyat Surabaya Menggugat itu, massa menyuarakan kritik terhadap rezim yang dituangkan dalam delapan tuntutan. Di antaranya pencabutan UU Polri 2026 dan UU TNI 2025, mengembalikan militer ke barak, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurunkan harga BBM, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta menghentikan eksploitasi sumber daya alam.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Ichsan Aditya mengatakan, gerakan ini menjadi wadah bagi warga Surabaya untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi nasional yang dinilai semakin memburuk. Menurutnya, aksi tersebut melibatkan beragam kelompok, mulai dari mahasiswa, pelajar, dosen, hingga pekerja.
"Kami ingin mewadahi siapa pun rakyat Surabaya yang menyatakan diri hari ini bahwa Surabaya tidak diam atas kondisi yang terjadi. Kami harapkan aksi ini bisa memantik aksi-aksi selanjutnya dalam skala yang lebih besar lagi," ujar Ichsan saat ditemui di sela-sela aksi.
Sebagai koordinator lapangan, Ichsan menegaskan, delapan tuntutan yang dibawa massa lahir dari berbagai persoalan yang dinilai mendesak. Salah satu yang disoroti adalah pengesahan Undang-Undang Polri Tahun 2026 dan Undang-Undang TNI Tahun 2025.
Ia menilai UU Polri disahkan secara tergesa-gesa tanpa menyentuh persoalan mendasar dalam reformasi kepolisian, termasuk praktik kriminalisasi terhadap aktivis.
Tuntutan pertama adalah Undang-Undang Polri tahun 2026 yang disahkan secara ugal-ugalan. UU ini tidak menyentuh reformasi krusial dalam tubuh Polri, terutama soal kriminalisasi terhadap aktivis," tegasnya.
Selain itu, Ichsan juga menyoroti UU TNI yang dinilai berpotensi membuka ruang semakin luas bagi keterlibatan militer dalam ranah sipil dan politik. Karena itu, ia mendesak pemerintah mencabut regulasi tersebut dan mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara.
Di luar isu keamanan dan demokrasi, massa aksi juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dianggap bermasalah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Ichsan, kedua program tersebut tidak disiapkan dengan perencanaan dan kajian yang matang.
"Program MBG ini mengambil dan merampas anggaran pendidikan serta kesehatan yang seharusnya menjadi hak konstitusional masyarakat. Kami melihat perencanaannya kacau balau, bahkan ada kasus ribuan anak penerima manfaat yang justru keracunan. Di sini, hak hidup mereka seolah dianggap sebagai hal sekunder bagi negara," katanya.
Kritik serupa juga diarahkan pada kondisi ekonomi nasional. Massa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus tertekan. Menurut Ichsan, pelemahan rupiah berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok hingga bahan bakar non-subsidi seperti Pertamax.
Meski jumlah peserta yang hadir diperkirakan sekitar seratus orang, Ichsan menegaskan gerakan ini tidak akan berhenti pada satu aksi saja. Selama berbagai persoalan tersebut belum mendapatkan respons yang memadai, kata dia, gelombang protes akan terus dilakukan.
BBM Naik Tekan Kelas Menengah
Di tengah jalannya aksi, kritik juga datang dari kalangan pekerja kampus. Salah satunya disampaikan Irfai Afham, perwakilan Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang turut bergabung dalam demonstrasi tersebut.
Menurut Irfai, kehadirannya didorong rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang melihat kondisi sosial, politik, dan ekonomi semakin mengkhawatirkan. Ia menilai masyarakat tidak bisa lagi hanya menyerahkan perjuangan kepada kelompok tertentu.
"Kondisi kebangsaan belakangan ini benar-benar mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti ini, kita sudah tidak mungkin hanya menitipkan aspirasi ke orang lain atau kepada mahasiswa yang sedang berdemo saja. Kita sebagai rakyat dan warga negara yang peduli harus turut aktif dalam hal tersebut," ujarnya.
Dari berbagai isu yang berkembang, persoalan ekonomi menjadi perhatian utama Irfai. Ia secara khusus menyoroti kenaikan harga BBM, terutama Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter.
Menurut dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga itu, kebijakan tersebut memberikan tekanan besar bagi kelompok kelas menengah dan generasi muda yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi. Situasi itu, kata dia, diperparah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
"Kenaikan harga Pertamax ini memukul kelas menengah yang sedari awal memang mengonsumsinya. Jangan lupa bahwa populasi Indonesia didominasi oleh anak muda yang merasakan langsung dampak ekonomi yang semakin berat, ditambah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja," tuturnya.
Selain kenaikan BBM, Irfai juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara untuk sejumlah program pemerintah yang dianggap belum menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyinggung program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kekhawatiran lain muncul dari rencana implementasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di lingkungan kampus. Sebagai bagian dari SPK, Irfai menilai kampus semestinya tetap berfokus pada fungsi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Kampus itu tugasnya bukan untuk memasak. Kami benar-benar khawatir terkait anggaran pendidikan, apakah akan terdampak juga? Jangan sampai persentase anggarannya tetap, tetapi sebagian terserap di situ," tegasnya.
MBG Perlu Dievaluasi Menyeluruh
Pandangan serupa juga disampaikan peserta aksi lainnya, Nadiya Tri Aryani (26). Ia mengaku turun ke jalan karena merasa sejumlah kebijakan pemerintah semakin membebani kehidupan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Nadiya mengatakan salah satu isu yang paling menjadi sorotannya adalah pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut menuai banyak persoalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
"Program MBG ini sedari awal memang disoroti banyak pihak karena dianggap problematik. Belum lagi kasus anak-anak yang mengalami keracunan, hingga isu korupsi yang melibatkan Kepala MBG dengan nilai mencapai Rp1 miliar per hari. Ini sangat merugikan banyak orang," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan proses penyusunan program yang dinilai kurang transparan. Karena itu, Nadiya mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut sebelum dilanjutkan dalam skala yang lebih besar.
Selain MBG, Nadiya turut menyoroti kenaikan harga BBM yang menurutnya akan berdampak luas terhadap biaya hidup masyarakat. Ia menilai ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil membuat setiap kenaikan harga energi berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Kenaikan ini pasti merugikan. Transportasi kita masih pakai bensin, tidak semua orang bisa dengan mudah ganti ke mobil listrik karena harganya sangat mahal. Masa pemerintah sebanyak itu tidak bisa melakukan apa-apa?" katanya.
Bagi Nadiya, aksi di depan Gedung Grahadi merupakan upaya membangun kesadaran bersama antara mahasiswa dan masyarakat umum. Ia berharap berbagai kelompok yang merasakan dampak kebijakan pemerintah dapat bersatu untuk menyuarakan aspirasi yang sama.
”Harapan saya, mahasiswa dan warga bisa sama-sama bersatu untuk menyuarakan keresahan serta kesulitan yang sama. Kita harus bisa saling bersatu sebagai sesama warga negara," pungkasnya.
Gelombang demonstrasi di Surabaya masih akan terus berlangsung. Dalam pekan ini, sejumlah kelompok sudah berkonsolidasi merencanan aksi susulan. Demonstrasi ini menjadi rangkaian protes di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.
