SEWAKTU saya masih duduk di bangku sekolah, sekitar 2023, setiap usai upacara hari Senin, dengan matahari yang menyengat kulit dan seragam putih abu-abu itu, selalu ada pengumuman yang berisi apresiasi kepada siswa berprestasi. Kata-katanya kurang lebih seperti ini:
“Sekolah kita telah memenangkan kejuaraan nasional yang diikuti si Fulan. Diharapkan si Fulan segera maju ke depan dan kepala sekolah memberikan piagam penghargaan kepada Fulan. Hal ini merupakan prestasi bagi sekolah. Semoga menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk meraih prestasi lebih dan membanggakan sekolah.”
Fenomena semacam itu tidak berhenti hanya di upacara. Itu juga terjadi ketika berangkat sekolah, di depan gerbang sekolah, selalu muncul banner berisi prestasi-prestasi yang diraih murid di sekolah tersebut. Bahkan, ucapan semacam ini sering kali ramai ketika ada siswa kelas XII dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terutama melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun jalur mandiri.
Sudah ditulis di banner depan sekolah, diumumkan pula di media sosial dengan jumlah like dan komentar yang banyak, hingga dipajang di depan siswa-siswi sebagai siswa berprestasi, bukan sebagai anak yang tukang bolos upacara.
Memang tidak ada yang salah. Bahkan, terasa normal, terutama bagi anak-anak yang masih menginjakkan kaki di sekolah. Anggapannya, “Ah, aku dapat dukungan dan ucapan dari sekolah,” pikirku. Namun, semua pandangan tersebut mulai goyah ketika beberapa teman bercerita kepada saya seperti ini:
“Sekolah rasanya pilih kasih. Yang diucapkan hanya mereka yang lolos PTN melalui jalur SNBP dan SNBT. Bahkan, mereka yang lolos ke Top PTN mendapatkan lebih banyak ucapan dari guru-guru dan adik kelas karena dianggap hebat. Sedangkan aku yang sudah berusaha mati-matian, belajar nonstop, mengeluarkan uang untuk bimbel SNBT, pada akhirnya lolos di universitas yang dianggap biasa saja oleh adik kelas dan guru-guru. Kalah sama yang lolos top PTN.”
BACA JUGA : Tidak Ada Kuliah Murah!
Ucapan teman saya saat itu saya anggap biasa saja. Toh, semua juga berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Bahkan, mungkin ada yang menganggap pandangan ini merupakan penyakit iri hati. Syahdan, pandangan saya yang menganggap remeh omongan teman saya saat itu akhirnya runtuh berkeping-keping setelah menyimak ucapan beberapa orang yang memiliki perhatian terhadap pendidikan.
Alfian, salah satu mentor saya menulis, berkata kepada saya, eksploitasi murid di lingkup sekolah tidak kenal malu, bahkan dilakukan secara terang-terangan. Misalnya, dengan memosting foto siswa yang mendapatkan prestasi, entah itu karena memenangkan lomba atau lolos ke perguruan tinggi. Itu berlanjut saat membaca tulisan mentor saya yang lain, yaitu Anggi.
Melalui akun Instagram, ia menuliskan mengenai posisi anak-anak yang tidak memiliki prestasi mentereng di sekolah. Sebab, sekolah bukanlah tempat bagi orang-orang dengan prestasi semata. Dengan kedua pernyataan tersebut, saya bertanya, lantas apa fungsi sekolah jika hanya mampu mengapresiasi mereka yang berprestasi maupun pintar?
Siswa Dikejar Prestasi, Sekolah Petik Reputasi
Setiap manusia memang membutuhkan apresiasi atas pencapaian yang ia buat. Maka, tidak mengherankan apabila banyak sekolah melakukannya dengan memajang wajah mereka di banner depan sekolah hingga media sosial, dengan dalih bangga atas prestasi yang diraih murid. Namun, ketika hal semacam ini dilakukan pihak sekolah, justru akan menjadi sebuah masalah besar bagi siswa dan iklim pendidikan.
Pertama, sekolah merasa bagaikan pahlawan atas prestasi yang diraih. Mereka merasa berjasa atas pencapaian sekolah, terutama ketika kejuaraan tersebut mengatasnamakan sekolah ketika siswa mendaftar. Belum lagi, soal pihak sekolah yang tidak memberikan bantuan dana kepada siswa yang akan mengikuti lomba.
Sebab, teman saya pernah mengalami ketika ia ingin mengikuti lomba band bersama teman-temannya. Namun, dana dari sekolah tidak turun sehingga pembimbingnya terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengikuti lomba tersebut.
Namun, ketika menang, sekolah berusaha tampil bagaikan pahlawan dengan mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil jerih payah pihak sekolah. Hal semacam ini justru hanya menguntungkan pihak sekolah karena mendapatkan nama dari siswa yang mengikuti lomba dan meraih juara. Sementara itu, siswa berdarah-darah demi mendapatkan juara tanpa mendapat dukungan dari sekolah sebelum lomba.
Semua pembaca pasti pernah mendengar pepatah semacam ini: “Ketika aku bodoh di kelas, banyak guru yang menganggapku tidak ada dan dicap tidak sukses. Namun, ketika aku sukses, para guru akan berebut klaim keberhasilan muridnya tidak lepas dari pengaruhnya.” Kurang lebih, semacam itulah narasi yang beredar.
Kedua, perilaku semacam ini akan melanggengkan favoritisme terhadap sekolah tertentu. Dahulu, narasi yang dibangun ketika terdapat sistem zonasi adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit. Sayangnya, ketika ajang pamer prestasi dilakukan sekolah, khususnya sekolah negeri, yang terjadi justru anggapan sekolah favorit tetap subur karena prestasi yang dimilikinya.
BACA JUGA : Rupiah Terjun, Pendidikan Terpukul
Anggapan ini dilegitimasi salah satu guru saya ketika membicarakan institusi pendidikan favorit. Menurutnya, sekolah melakukan hal tersebut supaya tetap diminati dan orang tua mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut karena dianggap mampu membuat anak berprestasi, meskipun sekolah tersebut berstatus negeri. Maka, tidak mengherankan jika selalu ada isu mengenai katrol nilai dan jual beli kursi sekolah demi kebaikan anak untuk memperoleh prestasi yang mentereng.
Ketiga, sekolah tidak menjadi ruang yang adil bagi mereka yang tidak beruntung. Ketika para siswa mendapatkan prestasi dari jerih payahnya, sekolah akan cenderung menyorot mereka yang berhasil dan tidak malu mengakui hasil didikannya.
Di sisi lain, ketika para siswa gagal dalam kejuaraan, mereka akan dipandang sebelah mata karena tidak menghasilkan prestasi yang menguntungkan bagi sekolah. Bahkan, mereka bisa dianggap membuang-buang waktu karena harus merelakan jam belajar di sekolah. Jika ditelisik lebih jauh, banyak dari mereka yang menang dalam kejuaraan memiliki privilege, seperti mengikuti bimbel di luar jam sekolah hingga les sesuai dengan hobi sang anak sehingga mampu menghasilkan anak yang berprestasi. Siswa mengeluarkan uang lebih banyak daripada pihak sekolah sendiri untuk mengembangkan bakatnya.
Pierre Bourdieu, dengan konsep modalnya menjelaskan, setiap individu memiliki modal sosial, modal simbolik, modal ekonomi, dan modal budaya. Orang dengan kondisi berkecukupan mampu mengaksesnya lebih mudah dibandingkan mereka yang tidak berkecukupan, seperti dalam hal bimbel. Ketika hal tersebut terjadi, kekerasan simbolik berlangsung secara halus dan mereka tidak menyadari adanya kekerasan tersebut karena terasa positif.
Para siswa tidak akan menyadarinya karena mereka merasa didukung pihak sekolah. Namun, yang terjadi adalah mereka dijadikan sapi perah untuk mendongkrak status sekolah yang banjir prestasi.
Fenomena apresiasi berkedok “eksploitatif” semacam ini sudah mendarah daging, terutama ketika siswa-siswa kelas XII mampu lolos ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP dan SNBT. Saya sendiri mengalami hal semacam itu. Ketika saya lolos di dua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui jalur prestasi maupun tes, memang sekolah mengucapkannya melalui poster di media sosial mereka.
Namun, sifat diskriminasi masih saja terjadi ketika anak didiknya sudah lolos ke perguruan tinggi. Ketika siswa-siswa yang lolos ke perguruan tinggi dengan predikat Top PTN, semua warga sekolah menyambutnya dengan sorak gembira. Sedangkan ketika nama saya disebut beserta universitasnya, tepuk tangan hambar saja yang menyelimuti saya. Bahkan, hal tersebut juga terjadi saat adanya kegiatan expo campus, ketika banyak stan dari kampus top didatangi adik tingkat dan mereka meminjam almamaternya.
Tidak berhenti di situ. Seminggu yang lalu, saat saya membuka status WhatsApp dari salah satu guru saya, saya melihat adik kelas saya lolos Ekonomi Islam, Universitas Diponegoro (UNDIP), melalui jalur mandiri dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp500.000 dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp0.
Sebenarnya, saya tidak mempunyai masalah dengan adik kelas saya. Justru, saya bangga adik kelas saya yang merupakan satu organisasi dengan saya mampu melanjutkan pendidikan ke Top PTN dengan biaya yang terjangkau, di saat banyak mereka yang mendaftar melalui jalur mandiri dipatok biaya tidak masuk akal. Namun, narasi yang dibangun guru saya sendiri sungguh menyebalkan.
BACA JUGA : Generasi Gibran dan Tantangan Literasi
Ia mengatakan, “Ini perjuangan, ujian masuk (Mandiri) pun bagi golongan orang yang bertekat juga dapat jalan dari Allah Swt. dengan biaya rendah. Selamat, Nak. Doa saya menyertai perjuangan kalian,” seolah-olah yang berjuang dan diberkati Allah Swt. hanya dia semata. Sementara itu, murid-muridnya yang sudah berjuang mati-matian juga tidak diapresiasi sedemikian rupa.
Bahkan, dengan jurusan berbau Islam tetapi masuk di Top PTN diunggulkan, sementara ada muridnya yang masuk ke jurusan berbau agama di UIN tidak dibanggakan secara berlebihan semacam ini. Bayangkan, sekolah yang selalu mengampanyekan diri sebagai sekolah ramah anak justru melakukan diskriminasi secara simbolik tanpa disadarinya.
Prestasi Siswa Jadi Komoditas Sekolah
Kubu mengenai apresiasi semacam ini akan selalu menjadi pro dan kontra. Mereka yang pro akan selalu beralasan perilaku semacam itu harus tetap dilakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada siswanya. Namun, dukungan moral ini akan menjadi kekerasan simbolik bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan prestasi dan hanya menguntungkan pihak sekolah sebagai marketing gratisnya.
Banyak sekolah hari ini mempromosikan diri sebagai sekolah ramah anak, tanpa adanya kekerasan sama sekali. Pertanyaannya, kekerasan berbentuk macam apa? Nyatanya, kekerasan sendiri masih berkembang di sekolah dengan kedok dukungan moral bagi mereka yang berhasil mendapatkan prestasi. Lantas, apakah fungsi sekolah sebagai ruang yang ramah dan mendidik terpenuhi, atau justru menjadi ruang eksploitatif atas prestasi murid demi keuntungan pihak sekolah sendiri?
BACA JUGA : Revolusi dari Rak Buku
Saya menyadari, tulisan ini mungkin dianggap sebagai bentuk iri saya kepada mereka yang mampu melanjutkan pendidikan tinggi ke Top PTN, tetapi saya sendiri hanya mampu melanjutkan ke UIN yang menjadi pilihan terakhir bagi kebanyakan calon mahasiswa yang tidak lolos ke Top PTN. Namun, saya berusaha menyampaikan bagaimana fenomena yang tidak tampak kekerasannya justru paling berbahaya bagi murid.
Sebab itulah, siklus favoritisme institusi pendidikan dan ketimpangan pendidikan tidak akan pernah beres sampai akar bawah sendiri sadar akan perilaku eksploitatifnya, serta banyak dari mereka yang tidak dapat lolos ke PTN yang diimpikan merasa sakit hati terhadap perilaku semacam itu.
*Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
