TAK lama berselang, Presiden Trump secara terbuka menyatakan niat Washington untuk mengambil alih kendali sumber daya minyak Venezuela. Ia mencoba membangkitkan lagi tirani dari doktrin Monroe abad 19, mengancam negara-negara Amerika Latin seperti Kuba, Kolombia, dan Meksiko; siapa pun yang vokal menentang operasi tersebut dianggap telah mencaba melakukan agresi terhadap kepentingan negara Amerika Serikat.

Peristiwa ini seolah menjadi pengingat bagi alam demokrasi, di tahun 2026 kekuatan diplomasi masih mudah dibungkam dengan kekuatan militerisme. Kaum realisme mungkin menormalisasi tragedi ini, sembari merangkai argumentasi dengan mengutip adigium si vis pacem, para bellum-jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang.

Doktrin semacam ini seolah-olah tak pernah lekang oleh zaman. Sebuah doktrin yang melukiskan sejarah manusia dengan tinta darah dan barisan militerisme! Bagi mereka, perang adalah fitur alamiah dari sistem kekerasan global, di mana tidak ada polisi dunia yang benar-benar menjaga. Negara, menurut logika ini, harus selalu paranoid dan bersenjata lengkap demi bertahan hidup.

Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah perdamaian yang dijaga dengan moncong senjata benar-benar menghasilkan perdamaian, atau hanyalah perang yang sedang tertunda?

Obituari Perdamaian Dunia

Sejarah angkatan bersenjata sebenarnya adalah sebuah hikayat tentang janji keamanan yang ditukar dengan kebebasan. Sebagaimana yang diulas Britannica dalam “Armed Force” , militerisme lahir karena kontruksi sosial saat manusia menyerahkan otonomi individunya demi proteksi negara.

Sejak era Fir’aun Tutmose III yang menggilas Kanaan, hingga taktik Sunzi di Tiongkok Kuno yang membedah perang sebagai seni tipu daya, militerisme selalu menuntut energi intelektual terbaik manusia hanya untuk satu tujuan: menjaga keteraturan melalui dominasi.

Hasrat menggenggam kuasa ini begitu hegemonik hingga seorang filsuf sekelas Socrates pun tak luput wajib militer. Ia harus menghabiskan tahun-tahun produktifnya bukan hanya di Agora untuk berfilsafaft, melainkan sebagai prajurit hoplite Athena yang berlumur darah dalam Perang Peloponnesos.

Konsekuensinya adalah terciptanya sebuah self-fulfilling prophechy. Kita membangunkan tentara dari barak karena takut diserang, dan tetangga kita membangun tentara karena melihat kita bersenjata. Keamanan seolah-olah menjadi pembenaran tunggal untuk memproduksi kekerasan massal dalam siklus yang diputar tanpa henti.

Namun, di era modern, perang bukan lagi sekedar soal pertahanan eksistensial. Ia bermetamorfosis menjadi industri. Dwight D. Eisenhower, mantan jenderal yang menjadi Presiden Amerika Serikat, pada 1961 telah memperingatkan bahaya Military-Industrial Complex.

Perang hari ini acap kali didorong bukan oleh ancaman nyata, melainkan kebutuhan korporasi senjata untuk menjaga neraca keuntungan agar tetap stabil. Lobi-lobi industri pertahanan memastikan bahwa konflik harus terus ada agar pabrik mesiu tetap mengepul.

Melampaui Thanotopolitik: Rezim Kematian

Kritik paling mendasar terhadap militerisme global saat ini adalah pergeseran menjadi kekuatan Thanotopolitik, Meminjam kerangkan piker filsuf Achille Mbembe, jika biopolitik seperti yang digaggas Foucault adalah kekuasaan untuk mengelola kehidupan, maka Thantopolitik adalah rezim kekuasaan yang mmengelola kematian.

Dalam paradigmma ini, kedaulatan negara tidak lagi diuukur dari seberapa sejahtera rakyatnya, melainkan dari kemampuanya menentukan siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus mati. Wilayah-wilayah konflik menjadi zona kematian, di mana hukum kemanusiaan ditangguhkan.

Tragedi di Caracas, genosida di Gaza, hingga konflik bersenjata di Ukaina dan Sudan, bukan sekedar kegagalan diplomasi. Itu adalah manifestasi Thanatopolitik, di mana nyawa manusia menjadi taruhannya dan dianggap sebagai statistik dalam kalkulasi geopolitik.

Di sini, militerisme menjadi parasit bagi kehidupan; ia memungut pajak untuk belanja senjata yang mengorbankan nyawa manusia.

Fakta di lapangan menebalkan cara pandang pesimistis ini. Laporan Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) dalam “What’s Driving Conflict Today” tengah mencatat pada tahun 2025, setidaknya lebih dari 185.000 peristiwa kekerasan bersenjata, naik dua kali lipat dibanding tahun 2021.

Ironisnya, 74% dari kekerasan ini melibatkan aktor negara, dan peningkatan kekerasan oleh pasukan negara kepada warga sipil sebagai korbannya telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2020.

Di tengah kepungan kepentingan ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tampak semakin kehilangan legitimasinya. Lembaga yang didirikan di atas puing Perang Dunia II dengan misi menjaga perdamaian dunia dan dengan janjinya tak akan ada perang lagi, kini hanya menjadi saksi bisu.

Proyek perdamaian dunia kerap kandas oleh egoisme hak veto (AS, Rusia, Cina, Inggris, Prancis) yang secara kasat mata menjadi pemasok terbesar di dunia dan aktor di balik kemelut bersenjata. Bagaimana mungkin kita berharap perdamaian dari mereka yang meraup untung dari penjualan alat pembunuh?

Lebih jauh lagi, ongkos militerisme bukan sahaja dibayar dengan nyawa, tetapi juga berkontribusi memperparah duka ekologis alam semesta.

Laporan kolaboratif dari Conflict and Environment Obsevatory, Griffith University, dan Initiative on GHG Accounting of War menyikap fakta, militer bertanggungjawab atas sekitar 5,5% emisi gas rumah kaca global. Jika militer dunia digabungkan menjadi satu negara, ia akan memiliki jejak karbon terbesar keempat di dunia.

Belanja pengeluaran militer global mencapai rekor USD 2,7 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan bisa mencapai USD 6,6 triliun pada 2035. Setiap kenaikan pengeluaran militer sebesar USD 100 miliar, diperkirakan menghasilkan sekitar 32 juta ton ekuivalen karbon dioksida.

Pajak dari warga sipil dikonversi menjadi rudal hipersonik dan drone pembunuh, alih-alih menjadi sekolah, rumah sakit, atau taman kota. Militerisme menjadi parasit kehidupan; ia memungut upeti untuk belanja kematian yang, pada akhirnya, merusak tatanan ekologis yang menopang kehidupan itu sendiri.

Menuju Kedaulatan Ekosentris

Maka, menuliskan obituari perdamaian hari ini adalah sebuah peringatan keras, bahwa model perdamaian yang bersandar pada senjata sudah lama mati. Dunia butuh arsitektur global yang tidak dibangun atas fondasi kehancuran.

Untuk memutus mata rantai kematian ini, kedaulatan harus dipandang tidak lagi tentang kedaulatan tritorial negara (state sovereignty), tetapi mendefiniskan kembali tentang kedaulatan ekosentris sebagai kerangka etis dan norma dasar hukum internasional secara universal yang melampaui hak negara untuk berperang.

Dalam kerangka ekosentris, musuh utama umat manusia di abad ke-21 bukanlah negara tetangga atau ideologi yang berbeda. Musuh kita adalah krisis iklim, keruntuhan biodiversitas, pandemi, dan kelaparan.

Keamanan dan menjaga perdamaian dalam abad ini bukan lagi tentang menjaga perbatasan dengan seberapa banyak serdadu dan seberapa canggih drone penghancur. Keamanan sejati adalah tentang menjaga kesehatan biosfer dari kerentanan virus, memastikan ketahanan pangan di tengah cuaca ekstrem, dan memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas industri dan peperangan.

Apakah dunia tanpa tentara adalah utopia orang gila? Mungkin. Tapi Kosta Rika telah membuktikannya. Sejak 1948, negara kecil di Amerika Tengah ini membubarkan angkatan bersenjatanya setelah perang sipil yang berdarah. Banyak yang skeptis, menyebut mereka naif di tengah wilayah yang penuh gejolak. Namun, puluhan tahun kemudian, ketiadaan tentara justru melahirkan stabilitas yang lebih otentik.

Tentu, kasus Kosta Rika unik dan tak bisa serta-merta dijiplak mentah-mentah. Kritikus akan berargumen, Kosta Rika aman karena berada di bawah payung keamanan implisit Amerika Serikat. Namun, poin utamanya bukan pada siapa pelindungnya, melainkan pada alokasi sumber dayanya.

Tanpa beban anggaran militer yang mencekik, Kosta Rika mampu mengalihkan investasi besar-besaran pada pendidikan, jaminan kesehatan, dan pemulihan alam. Hasilnya? Mereka secara konsisten menempati peringkat tinggi dalam indeks kebahagiaan dan kelestarian lingkungan.

Mereka membuktikan bahwa pertahanan terbaik bukanlah Iron Dome, melainkan warga negara yang terdidik, sehat, dan sejahtera.

Socrates Masa Depan

Andai saja dunia tanpa tentara, triliunan dolar yang selama ini menguap menjadi asap mesiu, bisa dialihkan untuk memuliakan nyawa dan menyembuhkan luka bumi.

Bayangkan, sebuah dunia di mana kompetisi antarnegara bukan lagi soal siapa yang punya hulu ledak nuklir terbanyak, melainkan siapa yang paling cepat menemukan vaksin, siapa yang paling efisien memanen energi matahari, dan siapa yang paling adil mendistribusikan kemakmuran.

Kita butuh revolusi mental global untuk melihat bahwa tentara, dalam bentuknya yang sekarang, adalah institusi yang usang, sebuah relik dari masa lalu barbar yang seharusnya sudah kita tinggalkan.

Di bawah langit tanpa jet tempur, Socrates-Socrates masa depan tidak perlu lagi dipaksa memegang perisai dan tombak untuk membela ambisi kuasa tiran atau nasionalisme buta. Pemuda-pemuda terbaik kita tidak perlu lagi dikirim ke medan laga untuk mati demi garis perbatasan imajiner.

Mereka cukup memegang buku, tabung reaksi, dan akal sehat untuk menjaga peradaban tetap tegak berdiri. Karena pada akhirnya, peradaban tidak dipertahankan dengan cara membunuh yang liyan, melainkan dengan merawat kehidupan itu sendiri.

Dunia tanpa tentara mungkin terdengar absurd. Tapi ingatlah, segala kemajuan besar dalam sejarah manusia mulai dari penghapusan perbudakan hingga hak pilih Perempuan, pada mulanya selalu dianggap sebagai mimpi yang mustahil oleh kaum realis pada zamannya.