DENIS bingung bukan kepalang ketika mendapati formulir digital pendaftaran nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Universitas Ciputra, 9 Mei lalu tak bisa lagi ia akses. Pendaftar online membludak. Dari 600 yang ditargetkan, pendaftar tembus lebih dari 800. Nobar di Surabaya ini digagas projectarek.id, Arek Gerak, Daskopital dan berbagai organisasi yang menjadi kolaborator.

Iya, ingin sekali hadir setelah kesempatan pertama dalam satu forum dengan Dandhy Dwi Laksono, sutradara Pesta Babi, ia lewatkan ketika bedah buku Reset Indonesia, akhir 2025 lalu. Denis tak ingin gagal di kesempatan kedua ini. “Saya hubungi teman yang kebetulan suaminya panitia nobar. Apa bisa langsung datang tanpa daftar online,” ujar pekerja swasta di sektor asuransi jiwa itu.

Kawannya itu tak langsung menjawab. Ia harus bertanya dahulu ke suaminya. Denis, deg-degan menanti jawaban. Beberapa hari kemudian, kawannya menjawab ‘bisa’. “Silakan langsung datang, bisa tanpa daftar online,” kata Denis menirukan ucapan kawannya itu. Perkataan itu sempat tak membuatnya tenang.

Panitia memang akhirnya menyediakan ruang bagi peserta nobar yang datang langsung. Mengingat, banyak dari mereka yang tak sempat mengisi formulir. Denis serius. Ia datang jauh-jauh dari Kota Pasuruan tak sendirian. Denis mengajak istri dan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka menyaksikan film berdurasi 90 menit itu, tanpa beranjak hingga sesi diskusi dua jam lamanya.

Kami sebelumnya dijejali informasi soal Papua oleh media mainstream yang tidak pernah memberi informasi secara utuh, informasi yang sesungguhnya. Dari film ini kita bisa tahu secara persis apa yang sebenarnya terjadi di sana,” ujar Denis.

Nobar Pesta Babi ini diinisiasi projectarek.id, Arek Gerak, Daskopital dan berbagai organisasi yang menjadi kolaborator. Menurut salah satu panitia, Taufan Bahari, nobar film dokumenter Pesta Babi merupakan medium untuk mendiskusikan narasi dan produksi pengetahuan baru di ruang publik tentang Papua dan perilaku pemerintah Indonesia di sana.

“Pesta Babi bukan sekedar film dokumenter. Ini adalah sumber pengetahuan baru yang membuka mata dan cara pandang kita membaca Papua. Selain itu, nobar ini kami maknai sebagai konsolidasi untuk melihat kembali, apa yang terjadi di Papua pada konteks lokal di Surabaya, yaitu perampasan ruang hidup warga kota,” ujarnya.

Nobar dan diskusi Pesta Babi ini dihadiri lebih dari 500 orang. Jumlah penonton ini menjadi salah satu yang terbanyak di antara lebih dari 800 titik lokasi nobar di berbagai kota di Indonesia. Catatan ini mengulang besarnya partisipasi publik saat bedah buku ‘Reset Indonesia’ pada akhir 2025 lalu. Berbagai organisasi ikut menjadi kolaborator, termasuk pelapak buku independen.

Kami, khususnya anak-anak muda kritis, berusaha menciptakan momentum untuk terus berkumpul, berdiskusi dan melakukan aksi di tengah musim represi rezim. Kehadiran kawan-kawan, menjadi manifestasi kalimat, ‘Kami Tidak Takut’,” imbuh Taufan.

Usai nobar film, acara dilanjutkan dengan diskusi. Panitia mengundang langsung salah satu sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono, aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Surabaya, Mugi Bunai dan akademisi Kandi Suwito. Sedangkan peserta, bukan hanya dari Surabaya saja, melainkan dari Gresik, Malang, Mojokerto dan Sidoarjo.

Bagi para peserta, film dokumenter Pesta Babi ini membuka pengetahuan baru tentang apa yang terjadi di Papua. Mereka selama ini dicekoki jargon-jargon nasionalisme buta hingga setiap nyawa yang dibunuh di Papua, seperti normal semata. Kini mereka menyadari, apa sebab perlawanan muncul di tanah Papua.

“Sebagai seorang Katolik, sangat menyesakkan sekelas keuskupan mendukung (proyek PSN yang merampas tanah adat orang asli Papua). Sungguh menyakitkan itu. Dari cara pandang saya, kalau penindasannya lebih besar dan bahkan katakanlah Indonesia memberikan sangat sedikit, silakan merdeka. Itu hak orang asli Papua,” ujar Yogi.

Peserta lain, datang dari Gen Z mengakui, ada banyak yang selama ini tak diketahui dirinya, dibuka gamblang dalam film dokumenter ini. Di buku-buku pelajaran sekolah, kolonialisme sebatas digambarkan Bangsa Eropa, khususnya Belanda menjajah Nusantara yang kini bernama Indonesia. Ternyata, bangsa yang dulu terjajah, bisa menjadi penjajah.

“Melihat film ini mengingatkan lagi kalau kolonialisme ternyata bisa dilakukan Indonesia yang dulunya negara terjajah. Kita ditampar lagi dan lagi, karena ternyata negara tidak di sisi kita. Kita harus berjuang sendiri. Pada akhirnya, solidaritas itu menjadi senjata yang paling kuat (untuk melawan),” imbuh Nina.

Sisi Pesta Babi Sebagai Tradisi

Film dokumenter Pesta Babi digarap dua sutradara, yaitu jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Dale. Film ini bercerita tentang perjuangan masyarakat adat Suku Malind, Yei dan Muyu di Papua Selatan. Mereka berjuang mempertahankan wilayah adat mereka melawan perampasan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah dan korporasi yang ditopang kekuatan militer bersenjata.

Pembicara dalam diskusi ini, Mugi Bunai, orang asli Papua (OAP) tidak bisa dipisahkan dari alam, khususnya hutan. Bagi OAP, hutan bukan sekedar tegakan pohon, melainkan ruang hidup, sistem pangan, adat dan tradisi serta medium penghormatan kepada leluhur. Selain itu, hutan yang dijaga hari ini, ada warisan untuk masa depan kehidupan mereka.

Pada hakikatnya, manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Bagi masyarakat Papua, alam itu adalah tempat mereka berlindung, tempat mereka punya rumah, alam sediakan obat-obatan dan makanan. Tapi tidak hanya itu saja alam itu adalah rumah untuk mereka hidup,” ungkap pemuda asli Papua itu.

Pesta babi atau Awon Atatbon adalah tradisi adat yang dijaga dari generasi ke generasi di sejumlah suku di Papua, khususnya Suku Muyu di wilayah Ha Anim, di Papua Selatan, tepatnya di Boven Digoel. Tradisi ini, sangat sakral dan dihormati. Pesta babi, bertujuan mendatangkan berkat dan mempererat hubungan persaudaraan.

Dalam film Pesta Babi ini, diceritakan bagaimana Wilem Kimko dan orang Muyu di Kurinbin, Boven Digoel, perlu waktu 10 tahun untuk mempersiapkan ritual adat nan sakral itu. Lokasinya terletak di puncak bukit di antara 479 hektar tanah milik marga Kimko Jinipjo dan Kimko Metemko. Ritual ini digelar pada 11-12 Januari 2025 lalu.

Awon Atatbon dimulai dengan proses menerima para pemanah yang akan membunuh babi yang disediakan tuan pesta. Para pemanah berasal dari marga di luar Kimko Jinipjo. Tidak sembarangan menjadi pemanah dan mereka harus patuh pada aturan adat. Setelah dilakukan berbagai ritual, barulah pemanah membunuh babi-babi yang disediakan tuan pesta.

“Ada 21 ekor babi yang disediakan tuan pesta. 16 ekor sudah masuk dalam kandang dan 5 lainnya masih berkeliaran di hutan. Babi-babi yang masih berkeliaran di hutan ini kami tangkap pada hari pelaksanaan Awon Atatbon,” jelas Ponsianus, dikutip dari Jubi.id.

Seluruh proses ritual membunuh babi dilakukan di Atat Awan atau rumah induk. Tempat yang sama saat tuan pesta mendistribusikan sagu, sayur mayur dan kebutuhan lainnya untuk para undangan memasak babi yang telah mereka beli.

Ada ritual Oktang saat malam pelaksanaan Awon Atatbon. Ritual ini adalah tarian yang dilaksanakan di dalam rumah panggung (rumah keluarga) setinggi 1 meter. Penari berasal dari komunitas adat Iwur, kampung Ulkibi, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka menari semalam suntuk dalam ritual ini. Tujuannya, menguji kekuatan rumah sekaligus mengusir pengaruh jahat di dusun mereka.

Selama proses Awon Atatbon, para marga akan membuat kesepakatan batas-batas tanah ulayat mereka dengan patokan urat tanah dan sungai. Saat penutupan pesta dilakukan ritual adat untuk meminta kepada leluhur agar memberi komunitas adat ini kesehatan dan keselamatan bersama serta menjaga adat tradisi leluhur.

Siapa yang terlibat, apa yang dibahas, apa yang disajikan sampai apa yang mereka harapkan dalam Pesta Babi, semuanya berhubungan dengan alam, hutan dan sistem hidup orang asli Papua (OAP). Artinya, ketika hutan mereka dirampas atas nama pembangunan, itu sama halnya membunuh masyarakat adat Papua.

Film dokumenter Pesta Babi menunjukkan fakta-fakta itu, termasuk perlawanan mereka dengan menancapkan simbol Salib Merah di sekitar 1.400 titik. “Mungkin bagi Jakarta (Indonesia) Pesta Babi dan Salib Merah ini sebatas takhayul, tidak punya dasar hukum. Tapi bagi masyarakat adat, ini adalah dignity dan perlawanan sebagai orang Papua,” ujar Kandi Suwito.

Sisi Babi Rakus Berpesta

Tanpa Indonesia, hidup masyarakat adat Suku Malind, Yei dan Muyu di Papua Selatan mungkin baik-baik saja. Suku-suku ini memiliki sistem hidup yang baik selama hutan mereka terjaga. Namun, kehidupan mereka terusik pertama kali ketika Rezim Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan dua mega proyek yang merampas wilayah adat mereka.

Mega proyek pemerintah itu bernama Merauke Integrated Rice Estate (Mire) pada 2007, dan Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee) pada 2010. Keduanya gagal dilaksanakan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lalu muncul food estate dengan program cetak sawah seluas 1,2 juta hektar oleh Rezim Joko Widodo.

Perampasan tak berhenti. Di era Rezim Prabowo Subianto, proyek berskala besar kembali merampas wilayah adat dengan jargon ketahanan energi. Luas wilayah yang dicaplok jauh lebih besar, yakni 2,5 juta hektar atau lima kali lebih luas dari Pulau Bali. Hutan dibabat, salah satunya diubah menjadi ladang tebu untuk gula dan bioetanol.

Dalam film investigasi ini, pemaknaan kalimat Pesta Babi memiliki dua sisi. Pertama, ia sebagai ritual adat sakral yang dilakukan Suku Muyu di Papua Selatan. Kedua, dalam konteks film Pesta Babi yang memperlihatkan keserakahan kaum oligarki yang tak pernah puas mengeruk alam Papua yang dimetaforakan dengan sifat babi yang rakus atau memakan segalanya.

Film ini mengungkap jelas bagaimana 10 perusahaan mendapatkan konsesi. Plot twist-nya 10 perusahaan itu, dimiliki hanya satu keluarga saja, Martias Fangiono. Diungkap Dandhy, keluarga Fangiono adalah salah satu raja sawit Indonesia. Ia pernah divonis 1,5 tahun kasus sawit ilegal pada 2007 silam. Lahan yang sifatnya komunal, dikuasai personal melalui pemerintah dan dijaga tentara.

Ada juga perusahaan sawit Wilmar dan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dalam proyek membongkar 2,5 juta hektar hutan Papua Selatan ini. “Kolonialisme punya dua tangan. Pertama ekonomi (kapitalis) dan keamanan (militer). Di Papua itu terjadi. Setiap kali datang ekskavator, selalu dibarengi dengan aparat bersenjata,” ungkap Kandi dalam paparannya. 

Kandi menjelaskan, oligarki selalu bersembunyi di balik kata nasionalisme dengan sebutan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka, kata Kandi, tidak sungkan menyebut kata 'proyek', tidak malu menyebut kata 'nasional', dan mengklaim sesuatu itu 'strategis'. Untuk siapa? Tanya Kandi. “Tentu untuk konglomerasi dan oligarki,” jawabnya.

Papua dikelola sebagai koloni ekstraktif yang fungsinya memasok bahan baku energi dan legitimasi hijau bagi negara sembari secara bersama-sama memperluas kontrol militer-sipil atas wilayah yang dianggap belum tuntas diintegrasikan,” ujarnya.

Praktik kolonialisme di Papua, berbanding lurus dengan berbagai tragedi dan pelanggaran HAM. Ada Tragedi Biak, Paniai, Wasior, Wamen sampai Dogiyai. “Tidak satu pun tragedi diusut tuntas. Tragedi demi tragedi terjadi. Tidak ada yang diselesaikan Indonesia. Dalam arti, Papua bersama Indonesia, pelanggaran (HAM) terus terjadi,” timpal Mugi Bunai.

Dandhy melihat, pola kolonialisme di Papua termasuk kolonialisme primitif. Pemerintah Indonesia mengeruk hasil alam, menerjunkan tentara dan sikap gereja di sana menjadi legitimasi perampasan demi perampasan. Gold, Gospel dan Glory, sebutnya. Di luar Papua, khususnya di Jawa, situasi itu tertutupi dengan jargon nasionalisme, yaitu ‘NKRI Harga Mati’.

Akibatnya, semua hal yang dilakukan pemerintah di Papua, terlihat sebagai sikap heroik demi kepentingan nasional. Di sisi lain, perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adatnya dari perampasan atas nama pembangunan itu, dianggap sebagai pemberontakan dan menjadi normal jika diselesaikan dengan cara-cara militer.

Film ini, kata Dandhy, membuka tabir semua itu, termasuk bagaimana oligarki atau elit ekonomi menggunakan kekuatan militer untuk memuluskan bisnisnya. Di dalam film ini ditunjukkan bagaimana ribuan eskavator datang bersamaan dengan ribuan tentara. Deru laju eskavator meratakan hutan, dijaga serdadu bersenjata.

Kita di Jawa dengar kata ‘NKRI Harga Mati’ itu adalah zona nyaman. Sebab, dengan 'NKRI Harga Mati' itu, kita butuh listrik, tinggal ambil batubara di Kalimantan, butuh minyak goreng ambil sawit dari Sumatra, butuh baterai listrik ambil nikel dari Sulawesi dan Halmahera, sampai kita butuh bioenergi, ambil dari Papua,” ungkap Dandhy.

Ia menjelaskan, dalam film dokumenter ini, ada harga dari ‘NKRI Harga Mati’ itu. Siapa yang membayar harga itu dan siapa yang mati. Dandhy melanjutkan, kenyamanan narasi tadi, sama dengan kenyamanan orang-orang di Amsterdam dan Rotterdam pada abad 18-19 ketika semua industri global beroperasi di Hindia Belanda.

“Mereka bisa bikin jalan, bendungan dan kota cantik di sana (Belanda), semuanya dibangun dari sini (tanah jajahan),” ungkapnya.

Kolonialisme yang dijalankan di Papua tidak berubah selama ratusan tahun sejarah penjajahan dunia, yaitu Terra Nullius yang menganggap Papua adalah tanah kosong sehingga berhak dikuasai dan dibagi-bagi. Prinsip ini menjadi nenek moyang Domein Verklaring, asas kolonial yang menyatakan, tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara sah, otomatis menjadi milik negara.

“Papua bukan tanah kosong. Jauh sebelum ada Indonesia, masyarakat Papua sudah menjalankan sistem adatnya, tradisi, budaya, sistem pangan, sampai kesepakatan batas-batas wilayah adat dengan masyarakat adat lainnya. Jadi atas apa pemerintah membagi-bagi wilayah itu dengan konsesi milik perusahaan dan pribadi?” imbuhnya.

Melawan Perampasan Ruang Hidup di Surabaya

Lalu sedekat apa masalah di Papua dengan masyarakat di perkotaan seperti Surabaya? Dandhy mengatakan, setiap bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli untuk mengisi tangki-tangki kendaraan, warga kota ini harus mengingat, bahwa itu dihasilkan dari tragedi masyarakat adat Papua dan kerusakan ekologi yang tak terperih. 

Setiap BBM yang dihasilkan dari kerusakan ekologi, dihabiskan di jalanan perkotaan yang macet. Pemerintah Indonesia, ia nilai, tidak punya kemauan untuk membangun transportasi publik yang baik. Tidak juga memiliki kemauan untuk melakukan transisi energi. Yang ada, kata Dandhy, Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak dengan mendeforestasi hutan.

“Menggunakan narasi ketahanan energi sebagai propaganda seolah-olah proyek ini kepentingan nasional. Kita selalu dihadapkan pada pernyataan, apa kita mau tergantung terus sama bahan bakar fosil? Ini saja salah mengajukan pertanyaan. Seharusnya apa yang sudah kita lakukan supaya permintaan konsusi energi perkapita kita turun, tidak boros dan abusive,” tegas Dandhy.

Dandhy juga menyinggung soal perampasan ruang hidup tidak hanya terjadi di Papua. Skala konflik yang sama juga terjadi di perkotaan, seperti Surabaya. Ia mengungkit soal konflik antara warga yang mempertahankan Waduk Sepat melawan perusahaan konglomerasi, Ciputra. Warga juga menghadapi pengusaha ditopang pemerintah dan aparat keamanan.

Konflik ini bermula ketika pada 30 Desember 2008 Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.451.366/436.1.2/2008 tentang tukar guling aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa tanah eks ganjaran atau bondo deso di beberapa wilayah Surabaya Barat, salah satunya di Lidah Kulon yakni Waduk Sepat dengan PT Ciputra Surya, Tbk.

Perjuangan mempertahankan waduk seluas kurang lebih 6 hektar itu memakan korban. Dua warga Lidah Kulon, Dian Purnomo dan Darno, mengalami kriminalisasi saat berusaha mempertahankan waduk yang masih eksis dan aktif sebagai kawasan reservoir dan tangkapan air.

BACA JUGA : Proyek SWL dan Ancaman Krisis Gizi

Perampasan ruang hidup juga mengintai warga Kenjeran hingga Pantai Timur Surabaya. Ruang laut di kawasan itu, hendak diubah menjadi pulau-pulau palsu untuk pemukiman kaum elit. Surabaya Waterfront Land (SWL) namanya. Proyek milik PT Granting Jaya itu, diganjar pemerintah dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Konflik horizontal sudah terjadi dengan warga. Sekali lagi, warga harus berhadapan dengan pengusa sekaligus pemerintah dan aparat negara. Perampasan ruang hidup, selalu memakan korban, yaitu warga biasa. “Di mana-mana polanya sama. Warga dihadapkan kekuatan oligarki ditopang aparat negara,” pungkas Dandhy.