TAK SEDIKIT peserta yang hadir siang itu. Meski wajah mereka tampak biasa, kegelisahan atas berbagai peristiwa tragis belakangan terasa menggantung di ruang diskusi. Kegiatan ini bertajuk “Penguatan Jaringan dan Solidaritas: Aktivisme di Tengah Apatisme” di Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), 14 Maret 2026.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga dan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya, Kandi Aryani, membuka diskusi dengan menyoroti kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia yang dinilainya tengah berada dalam situasi mengkhawatirkan.

Sebagai moderator dalam forum yang menghadirkan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, Kandi juga mengungkapkan kegelisahan yang ia yakini turut dirasakan oleh masyarakat luas. Menurutnya, rasa aman kini menjadi barang mewah di tengah kebijakan negara yang dinilai tidak lagi berpihak pada rakyat.

"Solidaritas itu menjadi sangat penting dalam situasi yang sedang gawat-gawatnya. Sudah lama kita tidak bangun dengan hati gembira. Yang terjadi justru kekhawatiran dan keresahan pada begitu banyak hal," ujar Kandi.

Ia juga menyinggung beban psikologis generasi sandwich yang terjepit tekanan ekonomi dan sosial, kondisi yang kini banyak dialami masyarakat. Menurut Kandi, sikap negara saat ini tidak menghadirkan solusi, melainkan justru menggerus harapan publik akan masa depan yang lebih baik.

BACA JUGA : Dari Mana Reformasi Polisi Dimulai?

Kandi tidak ragu menyuarakan keresahan publik terkait program-program unggulan pemerintah yang dinilai bermasalah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyinggung narasi kemarahan yang beredar di media sosial, seperti yang disampaikan Tiyo Ardianto, yang menyebut program tersebut sebagai “Maling Berkedok Gizi”.

Namun, di balik kritiknya, Kandi juga mengingatkan adanya risiko besar yang mengintai para pengkritik. Ia secara khusus menyebut insiden tragis yang menimpa aktivis KontraS di Jakarta, Andrie Yunus, sebagai bukti nyata intimidasi rezim terhadap suara-suara kritis.

"Ada nuansa teror yang luar biasa. Ada rezim yang terus-menerus menebarkan ketakutan. Kejadian penyiraman air keras kepada kawan kita (Andrie Yunus) adalah bukti betapa negara ini memasang matanya atas kita," tegasnya.

Menurutnya, tindakan kekerasan semacam itu adalah upaya sistematis untuk membungkam aspirasi rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak peserta untuk belajar bagaimana menavigasi ketakutan tersebut dan tetap setia pada nilai-nilai kebenaran.

Masih dengan Kandi, forum diskusi semacam ini tidak boleh hanya berhenti pada pertukaran motivasi atau dukungan moral semata. Ia mendorong adanya perumusan konkret mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan yang dianggapnya tidak kompeten.

"Kita tidak hanya sekadar bertukar motivasi. Sangat penting bagi kita untuk mulai berpikir serius, hal apa yang bisa kita formulasikan sebagai narasi perlawanan kita kepada rezim ini? Kita perlu tahu jenis gerakan macam apa dan bagaimana mengorkestrasi perubahan secara bersama-sama," ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat sipil untuk melintasi batas lokalitas demi memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang mulai layu. Sebagai bentuk penghormatan, Kandi juga memimpin sesi mengheningkan cipta untuk para aktivis yang telah gugur maupun mereka yang menjadi korban aksi kekerasan dalam membela demokrasi.

Imajinasi Reformasi Jilid 2

Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyampaikan kritik keras terhadap arah pemerintahan Indonesia saat ini. Dalam pemantiknya Tiyo menegaskan, Indonesia sedang menghadapi krisis moralitas dan sistemik yang hanya bisa diselesaikan melalui perubahan fundamental atau "Reformasi Jilid 2".

Tiyo membuka argumennya dengan dua tesis utama yang menjadi landasan penolakannya terhadap rezim saat ini. Pertama, ia menyoroti cacat etika sejak proses pemilihan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden adalah titik awal kerusakan konstitusi.

"Mana mungkin rezim yang lahir karena pelanggaran konstitusi, karena 'perzinahan politik', mampu bekerja dengan etis, mampu memberikan keadilan, dan mampu melakukan sesuatu dengan semestinya? Jika sejak awal saja sudah haram, maka hasilnya tidak akan pernah benar," tegas Tiyo.

Tesis kedua yang ia sampaikan berkaitan dengan money politics yang masif pada Pemilu 2024. Dengan perputaran uang politik yang mencapai triliunan rupiah, Tiyo menilai sistem politik saat ini memaksa pejabat terpilih untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal politik.

Tiyo secara khusus membedah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggapnya bukan solusi bagi rakyat, melainkan proyek korupsi yang tersistematisasi. Ia menyoroti, anggaran MBG merampas dana pendidikan yang seharusnya mencapai 20%, namun saat ini realisasinya hanya sekitar 14%.

"Dari sumber keuangannya saja, MBG ini sudah bermasalah karena merampas hak guru, dosen, dan pelajar. Jika mahasiswa tidak marah ketika anggaran pendidikannya dimaling untuk program yang salah sasaran, maka hanya ada dua kategori bagi mahasiswa itu, dia bodoh atau dia bagian dari penindas," ujar Tiyo.

Ia juga memaparkan data mengenai ketidaktepatan sasaran program tersebut. Menurutnya, intervensi gizi untuk mencegah stunting secara biologis hanya efektif pada usia kategori balita.

Pemberian makan bagi siswa SMA dinilai sudah terlambat dan tidak memberikan dampak pada pertumbuhan otak. Lebih jauh, ia menuding program ini sebagai ladang korupsi melalui Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) yang banyak terafiliasi dengan partai politik penguasa.

Sebagai solusi, Tiyo menawarkan konsep "Konsolidasi Imajinasi" untuk Reformasi Jilid 2. Ia mengusulkan beberapa langkah radikal, di antaranya adalah pembentukan Undang-Undang Pembatasan Bisnis untuk mencegah oligarki menguasai rantai bisnis dari hulu ke hilir.

Ia juga melontarkan gagasan "Potong Generasi" dengan memensiunkan seluruh pejabat publik, ASN, dan aparat penegak hukum yang berusia di atas 50 tahun. Meski terdengar ekstrem, gagasan ini dinilai sebagian kalangan masuk akal.

BACA JUGA : Aksi Kami Untukmu, Tawakal!

"Kita perlu mereset ulang Indonesia dengan orang-orang muda yang belum terbiasa menormalisasi kejahatan atau 'menambah-nambahkan nota'. Indonesia saat ini bukan lagi butuh obat atau vitamin, tapi butuh operasi besar melalui revolusi atau reformasi total," jelasnya.

Di akhir pemantiknya, Tiyo mengingatkan kaum terpelajar, pendidikan yang mereka nikmati adalah hasil subsidi dari pajak rakyat. Oleh karena itu, membela rakyat bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral untuk membayar hutang tersebut.

Meskipun kerap menerima teror, mulai dari upaya pembunuhan karakter secara digital hingga diikuti oleh kendaraan tak dikenal saat melakukan perjalanan di Jawa Tengah, Tiyo menyatakan tidak akan mundur.

"Setiap orang yang terdidik adalah mereka yang berhutang pada rakyat Indonesia. Sebagai orang yang berhutang, pertanyaannya adalah: kamu mau membayarnya dengan cara apa? Bagi saya, pilihan hari ini hanya dua: berdiri bersama rakyat atau menjadi bagian dari oligarki," pungkas Tiyo.

Tiyo menegaskan, gerakan ini tidak boleh bergantung pada satu tokoh atau pemimpin utama agar tidak mudah dibajak oleh elite politik, seperti yang terjadi pada sejarah reformasi sebelumnya.

Jangan Takut Teror

Valleri, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga, membuka pertanyaan mengenai visi perubahan yang ditawarkan. Mengutip Karl Marx tentang tugas filsuf untuk mengubah dunia, ia meminta Tiyo untuk memaparkan rencana kerja nyata.

"Sederhana saja Mas Tiyo, jika Anda mewacanakan Reformasi Jilid 2 atau revolusi, blueprint-nya seperti apa?" tanya Valleri.

Tiyo menegaskan, ia menolak model gerakan yang bergantung pada satu tokoh utama (main character) karena sejarah membuktikan bahwa tokoh tersebut sering kali "membajak" gerakan untuk kepentingan elite.

Alih-alih cetak biru, ia menawarkan "Konsolidasi Imajinasi" di mana setiap elemen masyarakat sipil ikut merumuskan solusi sesuai bidangnya masing-masing. Ia bahkan mengusulkan penggunaan Akal Imitasi (AI) untuk mengorkestrasi ribuan kajian dari BEM seluruh Indonesia guna memetakan aspirasi rakyat secara cepat.

BACA JUGA : Lawan Parade Kekerasan Negara

"Jawaban atas blueprint Reformasi Jilid 2 bukan terletak di satu atau dua orang, itu terletak di antara kita semua. Jadi yang harus menjawab itu bukan Tiyo Ardianto, melainkan rakyat Indonesia. Kita tidak boleh lagi mentasbihkan gerakan pada leader atau main character karena mereka cenderung membajak gerakan," katanya, menjawab Valleri.

Keresahan serupa disampaikan Syauqi, mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF), UIN Sunan Ampel Surabaya, yang menyoroti fenomena political fatigue atau kelelahan politik di masyarakat. Ia gelisah melihat banyaknya akademisi dan rakyat yang mulai masa bodoh karena merasa suara mereka tidak pernah digubris oleh penguasa.

"Bagaimana caranya menggugah kembali kesadaran rakyat yang awalnya sudah resah, namun akhirnya memilih menjadi apatis? Mereka merasa ketika menyuarakan pendapat tidak ada hasil konkret, sehingga akhirnya lebih memilih fokus pada urusan masing-masing," ungkap Syauqi.

Tiyo menggunakan analogi kenabian untuk menjelaskan, aktivis tidak memiliki kendali penuh atas kesadaran orang lain, sebab kesadaran politik adalah pilihan eksistensial masing-masing individu. Tugas aktivis hanyalah menjadi kanal perubahan yang terus menyampaikan kebenaran (tabligh), bukan memaksakan hasil.

"Tanggung jawab nabi itu hanya menyampaikan (tabligh), bukan menyadarkan. Menyadarkan itu urusan Tuhan, tetapi kalau menyampaikan itu urusannya manusia. Maka kita tidak bisa memastikan penggugahan itu. Yang bisa kita pastikan cuma satu: kita menjadi bagian yang ikut menyampaikan," kata Tiyo, menjawab Syauqi.

Kamil, mahasiswa Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jawa Timur, menanyakan bagaimana gerakan mahasiswa saat ini masih terjebak pada cara-cara tradisional, sementara rezim telah mengembangkan pembungkaman “gaya baru”.

Selain itu, kekhawatiran mengenai dampak dari aktivisme disampaikan Claudia, jurnalis pers mahasiswa dari Universitas Airlangga. Ia mengakui adanya ketakutan terhadap kemungkinan kekerasan yang menargetkan orang-orang terdekatnya.

Menjawab keduanya, Tiyo menyarankan agar jaringan masyarakat sipil memperkuat keamanan digital (digital security) dan keamanan fisik. Ia menekankan, satu-satunya cara untuk membuktikan pembungkaman telah gagal adalah dengan tidak berhenti bersuara.

Tiyo mengakui, keluarganya sendiri mengalami teror. Namun, ia menekankan pentingnya membangun toleransi terhadap rasa takut. Ia mengibaratkan ketakutan sebagai soal kebiasaan. Menurutnya, wajar jika seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang belum biasa dihadapi. Namun, ketika seseorang mulai terbiasa, toleransi terhadap rasa takut tersebut akan meningkat.

“Jangan dihindari, justru harus dihadapi. Kalau karena diteror sedikit lalu kita berhenti, berarti perjuangan kita selesai di situ," tutur Tiyo, menjawab Kamil dan Claudia.

Tiyo mengidentifikasi dua faktor utama penghancur aktivisme saat ini, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang memaksa mahasiswa fokus pada karier karena biaya pendidikan yang tinggi. Serta, pandemi COVID-19, yang memutus rantai regenerasi karena hilangnya budaya diskusi di tongkrongan.

Banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada Tiyo. Namun, Tiyo berpendapat, aktivis tidak boleh dilarang mengelola negara, karena jika orang kompeten menjauh, maka negara akan jatuh ke tangan oligarki.

BACA JUGA : Negara Tak Berhenti Berburu Gen Z

"Kalau aktivis kita larang untuk membantu mengelola negara, lalu kita ingin negara ini dikelola oleh siapa? Oleh oligarki? Oleh pengusaha yang akan menjadikan negara ini alat untuk memperkaya dirinya? Kita ingin pengelola negara adalah orang yang berkompeten, dan kompetensi itu diuji oleh waktu,” ujarnya.

Menutup diskusi, Kandi memberikan penekanan mengenai kepada siapa kepercayaan rakyat seharusnya diletakkan. Baginya, jawaban atas krisis bangsa tidak akan datang dari para pemimpin saat ini, melainkan dari hubungan antarmanusia yang saling peduli dan menjaga.

"Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang nasib kemanusiaan di Indonesia ini ada pada manusia lainnya, bukan pada mereka yang berkuasa. Ingat, bukan kepada Prabowo dan Gibran kita percaya," pungkas Kandi.

Diskusi tersebut diakhiri dengan seruan solidaritas untuk Andrie Yunus dari KontraS di Jakarta, yang menjadi korban percobaan pembunuhan melalui penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Teror tak berhenti sampai di situ. Pasca diskusi ini digelar, beberapa panitia acara mendapatkan teror melalui pesan singkat. 

*) Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif oleh Koalisi Masyarakat Sipil Surabaya, BEM UKDC, BEM Fakultas Filsafat UKWM, LPM FORMA UINSA, CACCP FH UNAIR, Aqidah dan Filsafat Islam, Project Arek, Klub Diskusi Tak Boleh Mati, Difiliasi, Gusdurian GERDU Suroboyo, serta Savy Amira.