INSTRUKSI itu dibuat Eri untuk melengkapi kebijakan work from home (WFH) tiap hari Jumat yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Pada hari wajib transportasi umum (transum), tak boleh ada kendaraan berbahan bakar minyak, baik dinas maupun pribadi, yang boleh digunakan. Artinya, bagi ASN yang punya dan mampu membeli kendaraan listrik, mereka lolos dari kewajiban naik transum.

Kata Eri, tujuan tunggal dari kebijakan tersebut adalah menghemat biaya negara untuk subsidi BBM, terutama jenis Pertalite. Tujuan lain seperti mengurai kemacetan, mengurangi polusi, atau memudahkan mobilitas warga termasuk ASN tak masuk pertimbangan utama.

“Karena WFH ini kan filosofinya menghemat BBM, bukan lainnya. Makanya, pegawai pemkot kalau ingin bisa pakai (kendaraan pribadi ke kantor), ya, beli mobil atau sepeda motor listrik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterbitkan pada awal April 2026, ketika instruksi itu mulai diberlakukan. Eri sendiri lolos dari instruksi naik bus seminggu sekali yang ia buat sendiri.

Karena kan (kepala perangkat daerah) pemkot ini semuanya pakai kendaraan listrik. Jadi aku ya ada kendaraan listrik, jadi naik kendaraan listrik,” ujarnya, dikutip dari siaran pers yang sama.

Ah, betapa beruntungnya! Itu berarti Eri tak harus merasakan layanan jaringan bus alakadarnya yang ia sendiri sediakan buat warga Surabaya. Tak perlu ia berdesakan dalam bus R1 rute Rajawali-Purabaya saat rush hour, atau ditolak berkali-kali oleh kenek bus listrik berkapasitas 31 orang di rute R4 yang menghubungkan Unair Kampus C dengan Terminal Purabaya.

BACA JUGA : Keluh Kesah Mereka Tentang Suroboyo Bus

Menurut data terakhir, ada 56 bus yang melayani empat rute Suroboyo Bus serta sekitar 100 mobil tipe minibus yang dikerahkan di 11 rute pengumpan (feeder) Wirawiri. Jumlah tersebut tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan Transjakarta di DKI Jakarta yang punya 5.000-an bus berbagai ukuran di 14 koridor utama.

Jika semua unit Suroboyo Bus dan Wirawiri terisi penuh pada saat bersamaan, hanya 3,000-an orang yang dapat terangkut, atau 0,001 persen dari populasi Surabaya. Jumlah rute pun tak menjangkau seluruh wilayah Surabaya yang luasnya sekitar 330 kilometer persegi, sedikit lebih besar daripada Maladewa. Namun, Eri tak perlu khawatir soal itu. Dia punya mobil listrik, kunci lolos dari kewajiban naik transum.

Tidak semua ASN memiliki uang lebih untuk membeli kendaraan listrik seperti motor, apalagi mobil seperti Wali Kota Eri Cahaydi. Sejumlah pihak menyebut, kebijakan ini bias kelas ekonomi karena menguntungkan mereka yang memiliki uang membeli kendaraan listrik sehingga tidak terikat kebijakan atau kewajiban naik transum. 

Pengalaman Berkesan Naik Transum

Di sisi lain, bagi para ASN yang kena “hukuman” karena tak punya kendaraan listrik, naik bus ternyata menjadi pengalaman yang mengesankan. Akhrimatul Bariyah (41), pegawai Dinas Sumber Daya Air Surabaya, menyebut instruksi ini memberinya kesempatan “ganti suasana”. “Ketemu banyak orang juga, sosialisasi. Maksudnya lihat aktivitas sehari-hari orang, gitu,” ujar Akhrimatul, sembari menambahkan, para ASN turut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dengan naik transum.

Hal serupa juga dikatakan Hanna Azmira, seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya. Dengan naik bus, ASN tak hanya mendapat kesempatan untuk olahraga pagi dengan berjalan menuju halte, tetapi juga bertemu warga.

“Di transportasi umum kita juga ketemu orang lain. Kita bisa saling sapa. Itu kan sesuatu yang enggak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita naik kendaraan pribadi,” ujar Hanna yang sudah 13 tahun mengabdi untuk Pemkot Surabaya.

Berangkat ke kantor dengan transum memang belum menjadi hal lumrah bagi sebagian besar warga Surabaya, termasuk ASN. Akhrimatul dan Hanna pun harus menyesuaikan jadwal keberangkatan ke kantor dengan ritme keseharian mereka, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai ibu. Akhrimatul, misalnya, mengaku Selasa paginya menjadi lebih sibuk.

Kita harus prepare sebelumnya. Kalau repotnya pagi, kan, harus nganter anak, harus nyiapin macam-macam. Kesulitannya di situ,” ujarnya.

Meski begitu, ketaatan terhadap instruksi wali kota bersifat wajib. Apalagi, para ASN diminta melapor ke atasannya dengan mengirimkan foto karcis bus atau foto di dalam bus yang juga menerakan informasi lokasi atau geotag.

Maka, tiap Selasa pagi, Akhrimatul akan berangkat naik sepeda motor pukul 06.30 dari rumahnya di Medokan Ayu, Rungkut, untuk mengantar kedua anaknya ke sekolah, pertama di daerah Rungkut, kemudian di Bratang. Setelah itu, ia akan meninggalkan kendaraannya di Terminal Bratang untuk naik Wirawiri FD07 ke kantornya di belakang Balai Kota.

Agar sampai di kantor tepat 07.30 atau lebih awal, ia harus mendapatkan tempat di dalam feeder Daihatsu GranMax berkapasitas 10 orang itu paling lambat pukul 07.00. Ia pernah ditolak naik karena mobil feeder keburu penuh penumpang lain Tapi ia mengaku tak perlu khawatir karena Terminal Bratang adalah terminus untuk FD07. Artinya, selalu ada mobil selanjutnya yang siap berangkat tiap 10 menit.

“Beda dengan di halte. Kesulitannya adalah, kalau udah penuh, harus nunggu lagi. Tapi belum tentu berikutnya bakal ada tempat lagi,” kata Akhrimatul.

BACA JUGA : Duuh, Nelongso'e Pengguna Transum Suroboyo

Karena kapasitasnya yang kecil, mobil Wirawiri memang sering penuh sehingga tak dapat mengangkut lebih banyak penumpang di halte atau tempat pemberhentian bus. Akibatnya, para pengguna transum harus menunggu lebih lama sampai ada feeder yang lebih lowong, entah kapan.

Sementara itu, Hanna juga harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan bekal sekolah untuk anaknya tiap Selasa. Pasalnya, perjalanan dari rumahnya di daerah Tugu Pahlawan ke Balai Kota dengan Wirawiri FD04 memakan waktu 30-40 menit, termasuk untuk jalan kaki ke Halte Veteran. Waktu tempuh itu tiga sampai empat kali lipat lebih lama daripada waktu tempuh dengan sepeda motor.

Sejujurnya, untuk efisiensi waktu, memang pasti lebih cepat dengan kendaraan pribadi, karena kita dari rumah langsung menuju kantor,” kata Hanna.

Meski begitu, ia tetap menilai instruksi ini sebagai kebijakan yang positif karena ASN bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat melampaui penghematan BBM. “Dengan memberikan contoh kepada masyarakat, mengedukasi secara nyata pentingnya peduli soal lingkungan, itu sebuah prestise, sebuah kepuasan secara pribadi, sih,” ujar Hanna.

Jika ASN-nya sudah, kapan Wali Kota Eri Cahyadi naik transum? Eri sebenarnya bisa juga turut “mengedukasi” warga untuk naik transum, tetapi dia tak perlu repot-repot naik bus. Dia punya mobil listrik.

Tetap naik kendaraan pribadi

Terlepas dari kerepotan yang mereka alami, Hanna dan Akhrimatul mengaku tak keberatan melaksanakan instruksi dari pimpinan tertinggi mereka di lingkungan Pemkot Surabaya. Akhrimatul mengatakan dia “enjoy aja” dalam menjalani arahan tersebut, sedangkan Hanna menyebut instruksi tersebut dibuat Eri “untuk kebaikan bersama”.

Kendati begitu, pada kenyataannya, para ASN tetap naik kendaraan pribadi pada Selasa dan Jumat. Akhrimatul, yang ditemui pada hari Selasa pada awal Mei, mengatakan dirinya naik sepeda motor ke kantor karena hari itu ada kerja bakti di kantor. Kerja bakti harus dimulai sebelum jam kerja pada 07.30, sehingga ia juga harus datang lebih awal. “Kalau naik feeder, pasti terlambat kerja baktinya,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Surabaya Eddy Christijanto, dalam siaran pers pemkot, mengatakan kerja bakti yang dinamai ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) ini dilaksanakan dua kali dalam sepekan. Kerja bakti pada hari Selasa dilaksanakan di lingkungan kantor masing-masing ASN, sedangkan hari Jumat di 70 lokasi fasilitas umum bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya.

“Sebelum WFH (hari Jumat), pagi hari ASN tetap turun kerja bakti,” kata Eddy.

Tak ada arahan agar ASN pergi ke tempat kerja bakti dengan transum. Artinya, mereka bisa pergi ke tempat kerja bakti dengan naik kendaraan pribadi berbahan bakar minyak pada hari pelaksanaan WFH. Padahal, WFH dimaksudkan untuk memangkas pengeluaran untuk BBM dengan mengurangi mobilitas ASN.

Budi, seorang PPPK penuh waktu yang minta identitasnya disamarkan, mengatakan, instruksi naik kendaraan umum pada praktiknya “bersifat kondisional”. Para pimpinan perangkat daerah hanya menyosialisasikan instruksi tersebut pada bawahannya, tetapi pelaksanaannya dikembalikan pada kemampuan tiap orang.

Pada intinya, bagaimana caranya kita mengatasi atau mengakali. Bagaimana melakukan pekerjaan kita di tengah instruksi efisiensi tanpa meninggalkan salah satunya,” ujar Budi.

Secara pribadi, Budi merasa kebijakan ini memberatkan. Pertama, orang yang tinggal di Sidoarjo, ia harus meninggalkan sepeda motornya di Terminal Purabaya untuk kemudian naik bus R1 ke area kantornya di pusat kota. “Naik motor pribadi tentunya lebih menguntungkan dari segi waktu tempuh dan kenyamanan,” kata dia.

Kedua, naik bus membatasi fleksibilitasnya dalam melaksanakan tugas yang mengharuskannya ke luar kantor sewaktu-waktu. Akibatnya, ia mengatakan banyak ASN yang bersiasat dengan berbagai cara, seperti minta diantar anggota keluarga atau tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak, tetapi diparkir di luar kantor.

“Rekan sekantor pun banyak yang merasa terbebani instruksi ini, terutama, yang berdomisili di luar Surabaya,” ujar Budi. Melaksanakan instruksi naik transum terbukti menantang untuk para ASN. Namun, sebagai atasan tertinggi di Surabaya, Eri tak perlu khawatir soal ini. Sekali lagi, ia lolos dari kewajiban karena punya uang untuk membeli mobil listrik.

Sebatas Branding Eri Cahyadi

Layaknya kebijakan apa pun, instruksi agar ASN naik transum tiap hari Selasa dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu secara instrumental dan secara ekspresif. Hal ini dikatakan Nurul Jamila Hariani, dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga.

Secara instrumental, instruksi ini dapat dipahami dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ditentukan oleh pemerintah kota. Jika gol besarnya adalah menghemat BBM, efektivitas kebijakan ini pun harus dinilai dari jumlah penurunan konsumsi BBM oleh ASN Pemkot Surabaya yang jumlahnya 32.332 per 9 Januari 2026, menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya.

Jika pergi ke dan pulang dari kantor butuh sekitar 2 liter bensin per hari, dan semua ASN diasumsikan tidak naik kendaraan berbahan bakar minyak, potensi penghematan mencapai 64.664 liter bensin per hari. Namun, estimasi tersebut hanyalah 0,025 persen dari konsumsi bensin warga Surabaya Raya setiap hari, yang diperkirakan melampaui 2,5 juta liter. Penghematan juga hanya berlaku maksimal dua kali sepekan.

“Kontribusi penghematannya sedikit sebenarnya, kurang dari 0,1 persen,” kata Nurul.

Jika dipahami dari sudut pandang ekspresif, Nurul bilang, instruksi agar ASN naik bus sepekan sekali jika tak punya kendaraan listrik dapat dipahami sebagai upaya Eri untuk mengirim sinyal politis bahwa ia mendukung kebijakan pemerintah pusat di tengah krisis BBM. Kebijakan ini pun lebih berfungsi sebagai alat branding Eri sebagai pembuat kebijakan, karena memang dampak konkret instruksi tersebut tidak signifikan.

Motif yang paling sering kemudian digunakan oleh para policymaker itu adalah motif simbolik politis. Jadi, dengan mengeluarkan kebijakan itu ya, mereka juga pengen menunjukkan pesan bahwa, ‘Ya, saya patuh nih ke pemerintah pusat, saya peduli terhadap isu-isu, responsif di tengah krisis,’” kata Nurul.

Ia melanjutkan, kebijakan ini cenderung menguntungkan sebagian kecil ASN, yaitu mereka yang memang sudah memiliki kendaraan listrik atau yang memiliki “sumber daya kapital” yang lebih baik untuk membeli kendaraan listrik. Ini mencakup pejabat struktural di setiap perangkat daerah, yang praktis tak akan terkena dampak instruksi tersebut.

Sebaliknya, kelompok yang paling dirugikan adalah, pertama, ASN yang harus mengerjakan tugas-tugas teknis di lapangan sehingga mobilitasnya terganggu. Kedua, PPPK paruh waktu yang bergaji setara upah minimum regional, yaitu Rp 5,28 juta, atau lebih rendah daripada PNS atau PPPK penuh waktu.

“Bagi mereka, untuk beli motor listrik baru cukup berat ya. Jadi kelompok itu yang mungkin lebih mendapatkan efek yang negatif dari kebijakan ini,” ujar Nurul.

Menurut Nurul, Pemkot Surabaya seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jaringan bus dan feeder di Surabaya sudah mumpuni untuk membantu para ASN dan warga Surabaya secara umum dalam bermobilitas. Jika ternyata tak siap, instruksi tersebut justru menghambat kinerja ASN akibat meningkatnya risiko terlambat datang ke kantor.

“Saya tidak tahu apakah armadanya cukup atau tidak, karena dari segi kualitas, transportasi publik di Surabaya masih kurang. Untuk kota terbesar kedua di Indonesia, masih sangat kurang. Ini jadi ajang refleksi, sebenarnya siap nggak sih, transportasi publik di Surabaya menghadapi kebijakan yang dibuat oleh wali kotanya sendiri?” kata Nurul.

Jika harus tetap naik transum, ia menyebut Pemkot Surabaya dapat menerapkan fleksibilitas waktu kerja (flexi-time in office) sehingga ASN bebas datang jam berapa pun ke kantor asalkan tetap memenuhi lama kerja delapan jam. “Ini juga membantu mengurai kemacetan dibandingkan hanya sekadar ngasih instruksi, ‘Ayo pakai transportasi publik,’ tapi ternyata tidak memadai,” ujar Nurul.

Kendati begitu, instruksi untuk naik bus bagi ASN yang tak punya kendaraan listrik kemungkinan besar tak akan berubah jika Eri ternyata memiliki motif Pembangunan di balik kebijakan itu, yaitu mendukung industri kendaraan listrik seperti pemerintah pusat. Para ASN pun dijadikan salah satu pasar utama untuk menyukseskan peralihan ke kendaraan listrik.

Apakah nanti ke depannya ada pengadaan barang dan jasa untuk kendaraan ASN yang berbasis listrik, misalnya? Kemudian, perizinan mereka (produsen kendaraan listrik) untuk kemudian invest atau berada di Surabaya gimana? Segala sesuatu tidak terjadi secara kebetulan ya. Kalau ternyata dimudahkan, berarti ada motif pembangunan di situ,” kata Nurul.

Senyampang dengan instruksi naik bus sekali seminggu, Eri menyatakan bahwa pemerintah kota sedang berupaya mengganti semua kendaraan dinas yang berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik. Ini dilakukan melalui proses lelang. Total ada 85 kendaraan roda dua, tiga, dan empat berusia tujuh tahun yang akan diganti demi “penghematan energi”.

“Kami berkomitmen melelang kendaraan dinas, baik sepeda motor maupun mobil, yang sebelumnya belum terlepas. Targetnya, seluruh kendaraan dinas beralih ke listrik pada Mei 2026,” kata Eri dalam siaran pers.

Sementara wacana peralihan ke kendaraan listrik digencarkan, tak ada pernyataan apa pun dari Eri maupun Pemkot Surabaya tentang pengembangan Suroboyo Bus dan Wirawiri. Entah kapan transum akan jadi kebijakan yang diprioritaskan Eri.

Yang jelas, Eri tak perlu khawatir soal ini. Dia punya mobil listrik.