RASANYA seperti berjalan di tengah kabut tebal, di mana arah yang benar sengaja disembunyikan pihak-pihak yang punya kuasa penuh atas kompas kebenaran. Di titik inilah kita harus sadar, Indonesia sedang berada dalam fase darurat buzzer yang sangat mengkhawatirkan.

Ini bukan lagi sekadar keriuhan warganet yang kebetulan sedang marah, melainkan sebuah pengalihan isu sistematis yang dirancang untuk menutupi kebusukan demi kebusukan yang terjadi di balik layar. Bagi kita yang mencoba waras melihat ribuan akun palsu berteriak bersamaan, rasanya seperti menyaksikan panggung sandiwara yang sangat buruk.

Namun, tragisnya, banyak sekali orang yang akhirnya percaya dan terbawa arus hingga mereka lupa pada inti permasalahan yang sebenarnya sedang menghancurkan masa depan kita semua. Salah satu pil paling pahit yang harus kita telan hari ini adalah kenyataan pemerintah itu sendirilah yang tampaknya paling sering memanfaatkan jasa pasukan siber berbayar ini. Sungguh ironis melihat institusi yang seharusnya melindungi rakyat malah menyewa pelantang suara virtual untuk membungkam kritik yang sah.

Ketika ada kebijakan yang merugikan publik dan gelombang protes mulai membesar tiba-tiba saja muncul narasi tandingan yang menyerang karakter para pengkritik seolah-olah merekalah yang menjadi musuh negara. Taktik cover up semacam ini sudah menjadi rahasia umum di mana anggaran yang berasal dari pajak-pajak rakyat mengalir deras untuk membiayai operasi manipulasi persepsi yang sangat rapi.

Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah suara rakyat masih punya arti jika penguasa bisa dengan mudah membeli ribuan suara palsu untuk menciptakan ilusi mereka selalu didukung dan tak pernah berbuat salah dalam mengambil keputusan.

Kalau kita mau melihat bukti nyata dari fenomena mengerikan ini, kita bisa merujuk pada temuan riset yang sangat valid dari lembaga internasional, misalnya saja penelitian dari Universitas Oxford melalui Oxford Internet Institute, Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, yang secara gamblang mengungkapkan, manipulasi media sosial dari aktor pemerintah telah menjadi ancaman nyata termasuk di negara kita. Dalam laporan mereka, disebutkan dengan jelas bagaimana cyber troops atau pasukan siber digunakan secara aktif untuk membentuk opini publik menjatuhkan lawan politik dan menyebarkan disinformasi yang memecah belah masyarakat.

BACA JUGA : Balada Negeri Anti Kritik

Data-data dari jurnal penelitian ini seakan menampar wajah kita dan menyadarkan apa yang selama ini kita curigai bukanlah sekadar teori konspirasi murahan. Ini adalah sebuah industri kebohongan terstruktur yang didanai dengan sangat baik untuk memastikan narasi penguasa tetap menjadi kebenaran tunggal. Di tingkat lokal sendiri kita juga punya banyak literatur yang mendukung argumen ini seperti kajian dari lembaga LP3ES yang dikepalai peneliti bernama Wijayanto.

Riset mereka secara konsisten menyoroti bagaimana kemunduran demokrasi di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya penggunaan buzzer politik yang tugas utamanya adalah memproduksi persetujuan palsu di tengah masyarakat.

Lewat jurnal-jurnal ilmiah yang mereka terbitkan ​kita bisa melihat anatomi dari pasukan siber ini yang bekerja dengan target harian untuk menaikkan tagar tertentu atau merundung akun-akun kritis yang berani bersuara beda. Ketika data-data akademis ini dibeberkan secara terbuka, seharusnya kita malu karena negara yang katanya menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat ini malah mengandalkan algoritma berbayar untuk memenangkan perdebatan.

Sayangnya literasi digital masyarakat kita yang masih tertatih-tatih membuat temuan-temuan krusial dari para akademisi ini sering kali tenggelam bisingnya konten receh dan narasi kebencian yang sengaja dipompa setiap jam.

Dampak paling destruktif dari maraknya buzzer ini justru sangat dirasakan orang awam yang mungkin tidak punya waktu atau kapasitas untuk memverifikasi setiap informasi yang melintas di beranda mereka.

Bayangkan saja, seorang pekerja harian atau ibu rumah tangga yang lelah setelah seharian beraktivitas lalu membuka media sosial hanya untuk disuguhi informasi yang sudah dipelintir sedemikian rupa. Mereka yang kurang paham dengan kondisi politik yang sebenarnya terjadi di balik layar akan dengan mudah menelan mentah-mentah narasi tersebut lalu ikut-ikutan marah pada pihak yang salah.

Inilah mengapa buzzer sangat berbahaya karena mereka mengeksploitasi kepolosan dan ketidaktahuan masyarakat akar rumput untuk diubah menjadi senjata politik yang mematikan.

Pada akhirnya, masyarakat awam ini hanya menjadi pion-pion tak bernyawa yang digerakkan para dalang untuk saling menyerang sesama warga negara sementara para elite politik duduk manis menikmati hasil dari adu domba yang mereka sponsori sendiri. Semua kenyataan pahit ini pada dasarnya menjadi bukti paling nyata demokrasi dan kebebasan berpendapat di tanah air kita ini belum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.

Kita mungkin bebas berbicara, tapi kebebasan itu segera dibalas dengan teror digital berupa doxing, peretasan akun, hingga ancaman pembunuhan yang dikirimkan akun-akun anonim tak berwajah. Sistem yang seharusnya melindungi hak warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan malah berbalik menjadi mesin penindas yang bekerja dua puluh empat jam sehari tanpa henti.

Ruang publik yang idealnya menjadi arena pertukaran gagasan yang sehat, kini telah berubah wujud menjadi ladang ranjau di mana setiap kritik betapapun membangunnya akan langsung dilabeli sebagai tindakan makar atau anti-pembangunan.

Sungguh sebuah kemunduran yang sangat menyedihkan ketika negara yang lahir dari rahim reformasi ini perlahan-lahan kembali mengadopsi watak otoritarian masa lalu, hanya saja kali ini mereka membungkusnya dengan teknologi digital yang canggih dan manipulatif. Namun, teror ini sayangnya tidak hanya berhenti di layar kaca atau sebatas ancaman ketikan di kolom komentar karena pada titik tertentu intimidasi virtual ini bermetamorfosis menjadi kekerasan fisik yang sangat brutal.

BACA JUGA : Segera Reformasi Peradilan Militer!

Ketika pasukan siber gagal membungkam suara-suara yang terlalu lantang dan tak bisa dibeli, instrumen ketakutan yang lebih kejam pun mulai diturunkan ke jalanan. Fear mongering atau penyebaran rasa takut ini bukan lagi sekadar strategi komunikasi politik melainkan sebuah tindakan kriminal yang sengaja dibiarkan terjadi untuk mengirimkan pesan mengerikan kepada siapa saja yang berani melawan arus. Penguasa dan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam seakan menutup mata ketika para aktivis pelindung hak-hak sipil mulai diteror secara nyata di kehidupan sehari-hari mereka.

Salah satu contoh kasus nyata yang paling menyayat hati dan menjadi noda hitam dalam sejarah kebebasan sipil kita adalah kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis pemberani bernama Andrie Yunus. Tragedi mengerikan ini bukanlah sebuah tindakan kriminal biasa, melainkan serangan yang direncanakan dengan sangat matang untuk menghancurkan fisik sekaligus mental seorang pejuang transparansi.

Andrie Yunus yang selama ini dikenal luas karena kiprahnya menyuarakan isu-isu reformasi sektor keamanan, menolak perluasan peran militer di ranah sipil (RUU TNI), serta melakukan advokasi korban kekerasan negara, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan, keberaniannya dibayar dengan rasa sakit yang tak terbayangkan.

Penyerangan pengecut ini adalah bentuk teror paling nyata yang dirancang untuk membungkam mulutnya selamanya. Peristiwa biadab ini seharusnya membuat kita semua marah besar karena jika seorang aktivis yang mendedikasikan hidupnya untuk rakyat bisa disingkirkan dengan cara sekeji itu, lalu apa jaminannya kita rakyat biasa bisa aman. Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus ini mengirimkan gelombang kejut yang luar biasa ke seluruh penjuru ​negeri dan sayangnya itulah memang tujuan utama dari para pelaku dan dalang di baliknya.

Mereka menggunakan penderitaan sang aktivis sebagai sebuah instrumen fear mongering berdarah yang memamerkan apa yang akan terjadi jika ada orang lain yang berani mencoba mengusik kenyamanan para penguasa lalim.

Fear mongering bekerja paling efektif ketika ia bisa ditonton orang banyak sehingga ketakutan itu meresap perlahan ke dalam tulang sumsum setiap warga negara yang perlahan mulai memilih untuk diam demi keselamatan keluarga mereka. Taktik membungkam kritik secara brutal ini adalah warisan dari era kediktatoran yang rupanya masih dipelihara dan dirawat dengan baik mereka yang alergi terhadap transparansi.

Jujur sangat menyedihkan melihat bagaimana negara yang seharusnya hadir untuk menegakkan hukum dan menangkap para pelaku, justru sering kali terlihat lamban seolah sengaja membiarkan kasus ini menguap tertelan waktu. Dan yang membuat situasi ini terasa semakin memuakkan adalah, bagaimana ekosistem buzzer yang sudah dikerahkan sebelumnya kembali bekerja untuk mengaburkan fakta setelah penyerangan fisik itu terjadi.

Di saat Andrie Yunus sedang berjuang menahan sakit, akun-akun palsu ini justru sibuk menyebarkan fitnah penyerangan tersebut hanyalah rekayasa atau sang aktivis dianggap pantas mendapatkan perlakuan kejam tersebut.

Hal ini adalah bentuk pembunuhan karakter yang dilakukan di atas luka korban sebuah taktik cover up yang begitu licik di mana opini publik dibuat menjadi ragu-ragu akan kebenaran sesungguhnya. Kombinasi antara kekerasan fisik dan kekerasan verbal ini adalah instrumen paripurna dari otoritarianisme gaya baru yang sedang mencekik leher demokrasi.

Sungguh sebuah pil paling pahit ketika kita menyadari betapa murahnya harga sebuah keadilan dibandingkan dengan stabilitas politik semu yang terus dijaga lewat narasi manipulatif. Kita memang sedang hidup di sebuah era paradoks, di mana informasi mengalir sangat deras, namun di saat yang bersamaan kebenaran menjadi sesuatu yang begitu langka dan mahal harganya.

Di tengah kepungan pasukan siber yang dibayar ini mungkin kita sering kali merasa sendirian dan tak berdaya menghadapi mesin raksasa yang terus-menerus memproduksi ilusi. Malah mungkin terkadang ada sebagian dari kita yang merasa ingin menyerah saja melihat kondisi yang semakin tidak jelas arahnya. Di mana penguasa zalim tertawa lepas sambil seenaknya menyalahgunakan wewenang dan pajak rakyat, sementara mereka yang menuntut keadilan malah berakhir dengan luka yang tak bisa disembuhkan alias cacat fisik dan mental secara permanen.

Namun, menyerah pada pesimisme dan membiarkan para pendengung ini menang adalah kesalahan terbesar yang akan membuat pengorbanan orang-orang seperti Andrie Yunus menjadi sia-sia. Kita harus tetap menjaga kewarasan ini dengan cara menolak lupa dan terus mengasah nalar kritis kita di tengah gempuran informasi manipulatif yang sengaja disuapkan kepada kita setiap harinya.

BACA JUGA : Dominasi Miiter Renggut Ruang Sipil

Salah satu cara terbaik untuk melawan hegemoni kebohongan ini adalah dengan meningkatkan literasi dan berhenti mengonsumsi narasi dangkal yang merusak nalar kita. Selalu biasakan untuk mempertanyakan segalanya dan menelusuri informasi valid adalah tameng pelindung paling kuat yang menyelamatkan orang awam dari jebakan pengalihan isu yang ditebar para buzzer.

Kita harus mengingat, setiap kali sebuah kebenaran dibungkam lewat teror, maka bayang-bayang kediktatoran selangkah lebih dekat menuju pintu rumah kita. Biarlah ini menjadi pengingat, kita masih memiliki keberanian menatap tiran dan menolak ditipu sandiwara murahan mereka. Mari bangun solidaritas untuk korban dan menggalang kekuatan untuk meruntuhkan ilusi demokrasi ini, karena jika bukan kita yang menuntut pertanggungjawaban maka generasi esok hanya akan mewarisi negara yang penuh dengan ketakutan dan manipulasi.

Jovi Fernando Setiawan, kelahiran Jepara, adalah penikmat sastra dan musik yang kini menempuh S1 Bahasa Inggris di Universitas Terbuka. Setelah tiga tahun berkarier sebagai Assistant Chief of Store Alfamart, ia kini menjalani peran baru sebagai pemandu wisata di SEKUKUSAN Desa Wisata Lerep, memadukan pengalaman profesional dengan minat belajarnya.