PEMBANGUNAN perkotaan pesisir modern sering kali dipromosikan sebagai upaya luhur untuk memulihkan keseimbangan ekosistem dan menciptakan ruang hijau baru bagi publik. Namun, dalam realitas material, proyek-proyek yang berkedok pemulihan lingkungan tersebut justru kerap diawali dengan penghancuran bentang alam laut secara masif melalui pengerukan pasir dan pengurukan perairan produktif.
Korporasi raksasa dengan tameng keberlanjutan mengklaim, pulau-pulau buatan akan menyembuhkan bumi dari kerusakan ekologis. Sebaliknya, beton-beton pancang yang ditanam di dasar laut secara paksa meremukkan wilayah tangkap biota laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal.
Kesenjangan mencolok antara retorika penyelamatan bumi dan praktik kekerasan lingkungan ini menunjukkan adanya kontradiksi moral yang mendalam di bawah narasi kemajuan hijau. Ketika agenda konservasi lingkungan justru dijalankan dengan cara melenyapkan ekosistem pesisir alami, kita dihadapkan pada sebuah ketidakpastian etis yang mendesak.
BACA JUGA : Menghalau Rakusnya Raksasa Kayu
Pertentangan nyata ini memperlihatkan adanya ancaman nyata terhadap kelangsungan ekologi pesisir kita. Kesadaran akan hilangnya kedaulatan ruang hidup ini akhirnya membawa kita pada sebuah persoalan eksistensial yang mendesak.
Apakah proyek reklamasi berlabel hijau ini benar-benar didedikasikan untuk menyelamatkan masa depan ekologi bumi, ataukah ia merupakan bentuk penjarahan ruang hidup warga pesisir yang dikemas dalam kemunafikan retorika keberlanjutan?
Pertanyaan di atas menemukan jawabannya yang paling tragis di sepanjang Pantai Timur Surabaya. Di kawasan ini, sebuah proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL) tengah dipaksakan pemerintah pusat sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Proyek mercusuar ini direncanakan akan menguruk laut seluas 1.084 hektare dengan estimasi nilai investasi fantastis mencapai Rp72 triliun.
Sejak awal diumumkan, gelombang protes keras langsung diletuskan ribuan warga pesisir dan nelayan Kenjeran. Mereka kaget karena keputusan sepihak tersebut diambil tanpa ada proses pelibatan masyarakat lokal secara demokratis. Nelayan Kenjeran kini harus berhadapan dengan ancaman nyata berupa pembangunan pulau buatan yang akan menutup akses langsung menuju laut lepas. Proyek skala raksasa ini seolah menempatkan nasib nelayan tradisional di ujung tanduk tanpa ada kepastian perlindungan atas kelangsungan pekerjaan mereka.
Penolakan warga pesisir Surabaya ini membongkar kepalsuan di balik janji manis pengembang yang akan menghadirkan hunian mewah berwawasan lingkungan. Proyek ini dipromosikan sebagai solusi penataan ruang kota metropolitan yang semakin padat dan sesak. Namun, bagi masyarakat maritim tradisional, rencana pembangunan tersebut merupakan bentuk agresi teritorial terselubung.
Pengurukan laut tidak hanya merusak terumbu karang dan padang lamun yang menjadi tempat ikan bertelur. Tindakan ekstrem tersebut juga akan memicu bencana rob dan abrasi yang lebih parah di kawasan pemukiman warga.
Keindahan visual kota pantai modern yang dijanjikan pengembang harus dibayar mahal dengan kehancuran ekosistem pesisir alami yang selama ini telah dijaga secara swadaya nelayan setempat. Nelayan asli dipaksa menyaksikan laut kelola mereka diuruk secara paksa demi melayani hasrat konsumtif kelompok kaya perkotaan.
BACA JUGA : Proyek SWL dan Ancaman Krisis Gizi
Kedaulatan nelayan tradisional tidak boleh dikorbankan demi pembangunan pulau buatan yang hanya dinikmati segelintir kelompok elite kaya. Pesisir Surabaya harus dipertahankan sebagai ruang hidup bersama yang adil dan lestari. Upaya mengawal ruang hidup nelayan adalah komitmen moral kita untuk menjaga kemanusiaan dari kehancuran eksistensial di era pembangunan rakus ini.
Kemunafikan dan Manipulasi Ekologis
Praktik penataan ruang pesisir modern sering kali terjebak dalam apa yang dapat kita sebut sebagai “kemunafikan ekologis” yang ekstrem. Konsep ini merujuk pada penggunaan bahasa pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan untuk menutupi proyek ekstraksi sumber daya yang destruktif. Pengembang PT Granting Jaya secara aktif mengampanyekan proyek SWL akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau yang luas.
Kampanye ramah lingkungan ini sengaja disebarluaskan untuk meredam kekhawatiran publik mengenai kerusakan lingkungan laut. Realitasnya, pulau-pulau buatan tersebut dirancang untuk mengakomodasi kawasan bisnis baru, perumahan mewah, dan infrastruktur komersial yang eksklusif.
Logika pasar yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek telah membajak komitmen pelestarian ekosistem pesisir. Penjualan gaya hidup mewah ramah lingkungan dijadikan alasan utama untuk melegitimasi pembongkaran ruang laut produktif yang menjadi hak publik.
Kemunafikan ini menjadi semakin nyata ketika kita melihat benturan proyek dengan zona konservasi mangrove Wonorejo. Selama lebih dari dua dekade, warga pesisir Surabaya secara swadaya melakukan reboisasi hutan mangrove untuk menahan abrasi laut yang mengancam pemukiman mereka. Usaha keras pelestarian pesisir ini terancam sia-sia karena rencana lokasi pengurukan laut hanya berjarak beberapa kilometer dari kawasan mangrove yang dilindungi.
Reklamasi seluas ribuan hektare ini dipastikan akan mengganggu hidrologi laut, mengubah pola arus, dan mempercepat abrasi di wilayah sekitarnya. Laporan dari Mongabay Indonesia secara konsisten mengingatkan, reklamasi pulau buatan ini akan menghancurkan benteng pertahanan alami kota Surabaya dari bencana rob. Pembabatan tidak langsung atas fungsi lindung mangrove ini membuktikan visi pelestarian lingkungan milik negara bersifat semu dan kontradiktif.
Pemberian status PSN pada SWL memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk melegitimasi agresi teritorial ini. Dengan status istimewa tersebut, proses perizinan lingkungan dan kajian kelayakan dapat dipercepat secara administratif tanpa harus melalui debat publik yang transparan.
BACA JUGA : Pulau Palsu dan Bahaya Bagi Budaya Pesisir
Aparat birokrasi mengabaikan suara kritis warga pesisir dengan dalih demi kelancaran investasi pembangunan nasional. Kepentingan ekonomi para oligarki diletakkan jauh di atas hak asasi nelayan asli untuk mempertahankan ruang hidupnya. Kebijakan tata ruang pesisir akhirnya direduksi menjadi sekadar agenda administratif-manajerial yang abai terhadap aspek keadilan sosial.
Pemaksaan proyek ini membuktikan, pembangunan perkotaan modern di Indonesia masih didominasi logika kapitalistik yang eksploitatif. Negara bertindak sebagai fasilitator modal yang aktif membungkam perlawanan kritis warganya sendiri dengan regulasi percepatan investasi yang dipaksakan dari pusat.
Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kenjeran
Dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan pengurukan laut SWL langsung menghantam kehidupan nelayan tradisional di lima kecamatan pesisir. Lebih dari 1.896 nelayan aktif dipastikan akan kehilangan wilayah tangkap ikan (fishing ground) utama mereka yang kini telah ditetapkan sebagai area reklamasi. Pengurukan laut secara otomatis melenyapkan habitat alami ikan, udang, kepiting, dan teripang yang menjadi sumber penghasilan utama nelayan.
Tulisan mendalam dari Project Arek melukiskan keputusasaan nelayan tradisional yang wilayah lautnya segera ditutup dinding-dinding beton pulau buatan. Nelayan terpaksa harus melaut lebih jauh ke tengah samudra dengan risiko keselamatan yang tinggi dan biaya bahan bakar yang membengkak secara drastis. Kehilangan wilayah tangkap dekat pantai ini mematikan mata pencaharian nelayan kecil yang menggunakan perahu tradisional tanpa mesin modern.
Kerusakan ekosistem ini memicu krisis sosial yang mendalam bagi keluarga nelayan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak pesisir. Di Sukolilo Baru, ibu-ibu nelayan terbiasa mengolah hasil laut tangkapan suami mereka seperti terung laut dan ubur-ubur menjadi produk kerupuk bernilai ekonomi.
Jika wilayah tangkap tersebut lenyap, rantai produksi ekonomi keluarga nelayan akan terputus seketika. Banyak orang tua khawatir mereka tidak lagi mampu membiayai sekolah anak-anak mereka akibat hilangnya sumber pendapatan harian.
Kondisi ini diperparah kenyataan, anak-anak pesisir terancam kurang gizi karena keluarga nelayan kehilangan akses mandiri terhadap sumber protein hewani segar yang biasa mereka peroleh langsung dari laut secara gratis. Krisis gizi buruk membayangi generasi penerus pesisir akibat penutupan akses pangan lokal atas pengurukan laut skala industri ini.
Untuk meredam gejolak penolakan, pihak pengembang mencoba menawarkan kompensasi berupa bantuan kapal penangkap ikan berukuran besar bagi para nelayan. Janji manis ini segera ditolak mentah-mentah nelayan Kenjeran karena dinilai sangat tidak realistis dan membodohi masyarakat kecil.
Kapal besar membutuhkan biaya operasional, perawatan, dan konsumsi bahan bakar yang sangat mahal yang tidak mungkin sanggup ditanggung nelayan kecil. Hasil jajak pendapat membuktikan nelayan tradisional menyatakan tidak percaya pada janji pengembang karena sejarah proyek reklamasi di berbagai daerah selalu menempatkan rakyat kecil sebagai korban yang tersingkirkan.
BACA JUGA : Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)
Di balik retorika kemitraan dan kesejahteraan, bantuan tersebut sebenarnya hanya alat penenang sementara untuk memperlancar proses penggusuran wilayah laut warga asli. Nelayan menuntut hak atas laut mereka dikembalikan secara utuh tanpa ada manipulasi kompensasi yang menjebak mereka dalam utang baru.
Tirani Spasial Perkotaan dan Hak Atas Pesisir
Rencana pembangunan pulau buatan SWL memancarkan watak asli dari apa yang disebut sebagai tirani spasial perkotaan. Tirani ini memperlakukan ruang laut lepas sebagai wilayah kosong yang tidak bertuan (terra nullius) yang bebas dikonversi demi akumulasi kapital. Para perancang kebijakan di Jakarta memandang perairan pesisir Surabaya Timur hanya dari peta datar angka investasi tanpa memahami relasi historis-kultural nelayan dengan lautnya. Laut bagi masyarakat maritim tradisional Kenjeran bukan sekadar tempat mencari makan harian yang bersifat transaksional.
Wilayah laut tersebut adalah ruang sosial-budaya terpadu yang membentuk identitas kolektif, spiritualitas, dan sejarah kehidupan nenek moyang mereka secara turun-temurun selama berabad-abad. Penyerobotan ruang laut ini secara paksa mencerabut identitas kultural dan harga diri sosial masyarakat nelayan dari tanah leluhurnya sendiri.
Ditinjau dari perspektif ketahanan lingkungan kota, pengurukan laut ini akan memicu kerusakan hidrologis yang sangat merugikan warga daratan Surabaya. Hutan mangrove pesisir yang berfungsi sebagai garis pertahanan pelindung alami dari ancaman abrasi akan rusak akibat perubahan arus laut. Ketika gelombang pasang tertahan tembok beton pulau buatan, energi air akan memantul kembali dan menenggelamkan pemukiman padat penduduk di daratan utama.
Penelitian tata ruang pesisir menunjukkan, ketidaksesuaian tata ruang secara eksesif akan meningkatkan risiko banjir rob dan abrasi yang parah di masa depan. Kerugian ekologis jangka panjang ini sengaja diabaikan demi memuluskan keuntungan ekonomi komersial pengembang dalam jangka pendek. Pengabaian terhadap tanda-tanda kerusakan hidrologis ini membuktikan kedangkalan analisis dampak lingkungan proyek komersial ini.
Menghadapi tirani spasial ini, gerakan perlawanan kolektif nelayan Kenjeran yang didampingi berbagai organisasi sipil terus menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Melalui berbagai forum diskusi maritim dan demonstrasi jalanan di depan kantor pemerintahan, warga menuntut pencabutan status PSN pada proyek SWL. Tekanan publik yang kuat ini sempat memaksa beberapa anggota legislatif dan pemerintah daerah untuk menolak kelayakan proyek reklamasi pesisir tersebut.
Perlawanan gigih nelayan Kenjeran membuktikan, kedaulatan kognitif dan spasial rakyat tidak dapat dibeli dengan ganti rugi uang kompensasi semata. Warga pesisir menolak tunduk pada rayuan pulau palsu demi menjaga kelestarian ruang hidup bersama yang adil.
Rekonstruksi Keadilan Ekologis Pesisir
Menghadirkan solusi atas carut-marut konflik pesisir Surabaya membutuhkan pergeseran paradigma pembangunan secara radikal dari model atas-bawah (top-down) menjadi berorientasi komunitas. Solusi pertama yang paling mendasar adalah pencabutan permanen status PSN dari proyek reklamasi SWL.
Pendekatan pembangunan pesisir harus dialihkan pada penguatan ekonomi maritim rakyat berbasis komunitas nelayan tradisional lokal. Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran daerah untuk merehabilitasi ekosistem laut yang rusak dan memfasilitasi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan bagi nelayan setempat. Keadilan ekologis hanya dapat terwujud jika subjek nelayan asli diposisikan sebagai aktor utama dalam pengelolaan wilayah lautnya sendiri.
BACA JUGA : Di Mana Islam saat Petani dan Nelayan Ditindas?
Solusi kedua adalah melakukan reformasi hukum tata ruang dengan mengintegrasikan peta RTRW dan RZWP3K secara jujur, adil, dan transparan. Dokumen tata ruang pesisir wajib mencantumkan jaminan perlindungan mutlak bagi wilayah tangkap nelayan tradisional dari segala bentuk konversi industri atau real estat mewah. Setiap rencana pembangunan fisik di wilayah pesisir harus mengantongi izin persetujuan bebas dari paksaan (Free, Prior, and Informed Consent) dari komunitas nelayan asli yang terdampak langsung.
Integrasi kebijakan tata ruang ini harus memandang daratan, pesisir, dan lautan sebagai satu kesatuan ekologis utuh yang tidak boleh dirusak kepentingan bisnis sepihak korporasi raksasa. Pengakuan hukum atas batas wilayah kelola nelayan tradisional harus diperkuat agar memiliki kekuatan hukum tetap dari intervensi modal.
Solusi ketiga adalah mewujudkan zona "Suaka Kognitif dan Ekologis" di Pantai Timur Surabaya sebagai pusat riset kolaboratif antara akademisi, aktivis, dan nelayan. Kawasan ini didedikasikan untuk pemulihan terumbu karang, konservasi mangrove, serta pengembangan ekowisata berbasis komunitas yang dikelola sepenuhnya warga lokal.
Melalui pengelolaan mandiri ini, nelayan tidak hanya mendapatkan kepastian perlindungan atas ruang kerjanya, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan warga kota dari ancaman krisis iklim. Penyelamatan pesisir Surabaya dari ancaman pulau buatan merupakan langkah strategis nasional yang sesungguhnya untuk menyelamatkan kedaulatan batin dan ruang hidup generasi masa depan bangsa. Keadilan ekologis adalah pondasi utama pembangunan peradaban maritim yang mandiri dan berkelanjutan secara sejati di masa kini.
Meneguhkan Kedaulatan Nelayan
Megaproyek reklamasi SWL memancarkan contoh nyata dari kekerasan ruang yang dikemas secara rapi dalam retorika kemajuan berkelanjutan. Upaya memaksakan pengurukan laut seluas ribuan hektare ini membuktikan, kepentingan akumulasi modal pengembang masih diletakkan di atas keselamatan hidup warga pesisir. Penyingkiran nelayan tradisional Kenjeran dari wilayah kelola lautnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap keadilan ruang dan hak asasi manusia yang paling mendasar.
Pesisir kota Surabaya tidak boleh diubah menjadi barisan pulau buatan eksklusif yang mematikan keanekaragaman hayati laut dan memicu risiko bencana alam bagi warga daratan. Penyelamatan kedaulatan nelayan tradisional pesisir adalah harga mati yang tidak dapat ditawar dengan janji manis kompensasi materi dari korporasi pengembang. Kedaulatan ruang komunitas pesisir harus dijaga dengan komitmen keadilan sosial yang tegas dari negara.
Perlawanan gigih warga pesisir Surabaya Timur memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya merawat kesadaran kritis di tengah gempuran pemaksaan pembangunan berorientasi pasar. Kedaulatan ruang komunitas nelayan asli Kenjeran adalah fondasi utama bagi kelangsungan peradaban maritim kota yang adil, lestari, dan bermartabat.
BACA JUGA : Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (2)
Kita harus menyadari, lautan bukan sekadar komoditas ruang komersial kosong yang dapat diubah menjadi barisan perumahan mewah demi memuaskan gaya hidup kelompok elite kaya perkotaan. Mengabaikan hak hidup nelayan marjinal demi kelancaran investasi pembangunan pulau buatan hanya akan memperdalam ketimpangan sosial dan mempercepat kerusakan ekologis pesisir kota.
Komitmen pembangunan nasional yang sesungguhnya wajib diletakkan pada upaya pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan yang selama ini disunyikan suaranya. Demokrasi ekologis menuntut pelibatan aktif warga dalam merancang arah masa depan lingkungan hidup bersama secara adil.
Penyelamatan Pantai Timur Surabaya dari ancaman agresi reklamasi menuntut kehadiran kepedulian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat sipil dan pengambil kebijakan daerah. Kita harus berdiri bersama nelayan Kenjeran untuk menolak segala bentuk kemunafikan ekologis yang menggunakan tameng kelestarian alam demi merampas ruang hidup warga marjinal. Ruang pesisir Surabaya harus dipertahankan sebagai wilayah kelola bersama yang sehat, lestari, dan bebas dari cengkeraman kepentingan bisnis sepihak pengembang raksasa.
Kedaulatan batin, kedaulatan kognitif, dan ruang hidup nelayan tradisional adalah nisan sejati kedaulatan maritim bangsa yang wajib kita bela dari kehancuran di abad modern ini. Keberanian menolak proyek reklamasi pulau palsu ini adalah wujud nyata dari perjuangan menegakkan keadilan ekologis demi keselamatan bumi dan manusia. Keselamatan warga pesisir adalah penanda utama dari kemerdekaan hakiki seluruh rakyat Indonesia.
* Penulis merupakan mahasiswa Universitas Jember
