DAFFA Dwi Setya Coulava (20), mahasiswa Universitas Airlangga yang berdomisili di Krian, Sidoarjo, harus menempuh perjalanan sekitar satu jam menuju kampus setiap hari. Selama melintasi bentang aspal jalanan Sidoarjo-Surabaya sejauh sekitar 30 kilometer itu, ia tak hanya berhadapan dengan kemacetan, tetapi juga sengatan panas yang membuat kulitnya terasa terbakar.
"Beberapa waktu terakhir, ketika pukul 5 sampai 7 pagi suhunya cenderung dingin. Tapi, mulai pukul 7 pagi ke atas, panasnya bikin perih di kulit, terutama pukul 12 siang. Kalau di jalan, enggak banget, panas yang bikin kulit seperti terbakar," ujarnya, pada Kamis, 25 Juni 2026.
Panas yang menyengat itu tak sekadar membuat tubuh Daffa tidak nyaman. Ia mengaku pernah merasa hampir pingsan saat mengendarai sepeda motor di tengah macetnya lalu lintas Sidoarjo-Surabaya. Menurutnya, paparan suhu tinggi dalam waktu lama membuat konsentrasinya menurun sehingga berpotensi membahayakan keselamatan berkendara.
“Yang aku rasakan awalnya kayak pusing karena ngantuk. Lama-kelamaan jadi gerah, terus kepala mulai sakit. Rasanya kayak habis olahraga terus kena panas yang tinggi. Dari situ mulai pusing-pusing sampai rasanya mau pingsan," katanya.
Pengalaman tersebut juga membuat Daffa menyadari perbedaan suhu yang cukup mencolok antara Surabaya dan kampung halamannya di Tulungagung. Meski jarak tempuh Tulungagung-Krian, Sidoarjo lebih jauh, ia justru merasa perjalanan dari Krian menuju Surabaya jauh lebih melelahkan karena suhu udara yang lebih panas.
Aku berasal dari daerah selatan Jawa Timur, Tulungagung. Ketika balik ke Krian, perjalanan Tulungagung ke Krian tuh enggak pernah seberat Krian ke Surabaya," ujar Daffa.
Menurut Daffa, perbedaan itu terasa dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut sejalan dengan karakter Surabaya sebagai kota pesisir yang padat bangunan sehingga suhu udaranya cenderung lebih tinggi dibandingkan Tulungagung yang masih memiliki tutupan vegetasi lebih luas dan bentang alam yang lebih beragam.
Apa yang dialami Daffa sejalan dengan kondisi suhu udara di Surabaya. Berdasarkan AccuWeather, pada Jumat, 31 Juli 2026 pukul 13.55 WIB, suhu udara mencapai 32 derajat Celsius. Namun, suhu yang dirasakan (RealFeel) mencapai 37 derajat Celsius sehingga kondisi terasa jauh lebih terik. Angin berkecepatan 20 kilometer per jam dengan hembusan hingga 43 kilometer per jam pun tidak banyak membantu karena justru membawa gerah yang semakin menyengat.
BACA JUGA : Pulau Palsu dan Bahaya Budaya Pesisir
Fenomena tersebut merupakan salah satu dampak yang semakin sering dirasakan warga Surabaya di tengah krisis iklim. Yayasan Indonesia Cerah mendefinisikan krisis iklim sebagai kondisi darurat akibat perubahan suhu bumi yang dipicu aktivitas manusia. Dampaknya meliputi cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, kekeringan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan.
Bagi Daffa, kondisi itu menunjukkan, persoalan krisis iklim tidak bisa dilepaskan dari persoalan transportasi publik di Surabaya. Ia menilai peningkatan kualitas transportasi publik menjadi langkah genting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Namun, ia mengakui masih banyak warga menganggap menggunakan transportasi publik sebagai sesuatu yang merepotkan.
Pandangan itu sejalan dengan temuan dalam artikel Project Arek berjudul Keluh Kesah Mereka Tentang Suroboyo Bus yang terbit pada 2 April 2026. Dalam artikel tersebut, transportasi publik di Surabaya dinilai masih dikembangkan "setengah hati". Minimnya armada dan rute menjadi persoalan utama. Untuk melayani lebih dari 3 juta penduduk, Surabaya hanya mengoperasikan 56 bus dengan empat trayek dan 11 rute feeder.
Akibatnya, kapasitas angkut sangat terbatas, bus kerap penuh, dan calon penumpang sering tidak terlayani. Di sisi lain, waktu tunggu yang lama, ketidakpastian jadwal, serta bus yang terjebak kemacetan karena tidak memiliki jalur khusus membuat perjalanan lebih lambat dibandingkan kendaraan pribadi.
Buruknya pelayanan tersebut membuat banyak warga kembali mengandalkan kendaraan pribadi demi mobilitas yang lebih cepat. Padahal, ledakan jumlah kendaraan bermotor tidak hanya memperparah kemacetan, tetapi juga meningkatkan polusi udara dan memperkuat efek pulau panas perkotaan atau Urban Heat Island (UHI).
Berdasarkan Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri per 14 November 2025, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Surabaya mencapai 3,85 juta unit. Sepeda motor mendominasi dengan sekitar 3,09 juta unit atau lebih dari 80 persen dari total kendaraan. Jumlah tersebut menjadikan Surabaya sebagai daerah dengan populasi kendaraan bermotor terbanyak di Jawa Timur.
Itu sejalan dengan yang dialami Iwan Iwe (48), warga Buduran, Sidoarjo. Ia memutuskan berhenti menggunakan bus untuk berangkat kerja ke Surabaya karena dinilai tidak efisien. Meski sempat rutin menggunakan transportasi publik sejak Oktober 2024, minimnya armada serta pengelolaan transportasi publik yang tidak memiliki visi dan komitmen anggaran membuat layanan transportasi publik di Surabaya belum mampu menjadi alternatif yang andal.
Pernah perjalanan dari kantor ke rumah, itu bisa sampai 2 jam. Padahal, kalau naik motor kan paling setengah jam atau 45 menit gitu. Kentara banget kalau mereka gak punya visi. Visinya, ya, pokoknya (sekadar) ada," ujarnya.
Kondisi itu, juga mengubah kebiasaan Siti Fatimatuz Zahro (19), mahasiswa Universitas Airlangga asal Tulungagung. Dirinya mengaku, saat pertama kali tinggal di Surabaya pada Juli 2025 masih terbiasa berjalan kaki menggunakan trotoar. Namun, kebiasaan itu hanya bertahan sekitar satu bulan.
Siti lebih sering menggunakan sepeda motor dan menghindari bepergian pada siang hari. Menurutnya, cuaca yang semakin panas membuat tubuh lebih cepat lelah sekaligus mudah tersulut emosi. Di sisi lain, kondisi trotoar di Surabaya juga tak jauh berbeda dengan kondisi transportasi publiknya.
"Awal-awal dulu milih jalan kaki dan coba beradaptasi sama cuaca Surabaya. Tapi lama-lama kok makin panas, jadinya lebih milih naik motor. Soalnya panasnya bikin gampang capek dan emosian. Kalau keluar juga sudah nggak di siang hari lagi, kecuali benar-benar mendesak. Diajak main sama teman siang hari pun aku nggak mau," tuturnya.
Karena itu, Siti menilai pemerintah perlu memperluas jangkauan transportasi publik sekaligus memperbaiki kualitas trotoar agar masyarakat terdorong berjalan kaki maupun beralih menggunakan angkutan umum.
BACA JUGA : ASN Dipaksa Naik Transum, Kapan Wali Kotanya?
"Untuk Suroboyo Bus harusnya rutenya ditambah, mungkin bisa lintas kota sampai Sidoarjo atau Mojokerto karena akan membantu banget. Terus trotoar juga harus diperbaiki karena itu menentukan orang-orang mau jalan kaki atau enggak," ujarnya, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pengalaman serupa dirasakan Abigail Tampubolon (20), mahasiswa Universitas Airlangga yang tinggal di Gubeng Kertajaya. Berbeda dengan Daffa dan Siti, Abigail masih mengandalkan berjalan kaki untuk mencapai Kampus B Universitas Airlangga. Namun, akibat pilihannya itu dirinya harus menahan sengatan panas suhu di Surabaya.
Tantangannya itu karena cuaca Surabaya sangat terik dan panas. Hal itu benar-benar bisa membuat saya kadang merasa pusing dan kulit juga terasa menyengat karena panasnya Surabaya," ungkap Abigail.
Menurutnya, persoalan itu diperparah kondisi trotoar yang belum memadai. Meski trotoar tersedia di sepanjang jalan besar seperti Gubeng Kertajaya, kualitasnya masih jauh dari ideal. Akar pohon yang mencuat merusak keramik trotoar dan membahayakan pejalan kaki.
Ia juga menyoroti kondisi halte bus atau pemberhentian bus di kawasan Gubeng Airlangga yang dinilai kurang layak. Tidak ada tempat duduk dan berteduh. Calon penumpang bahkan harus duduk di pagar semen. Kursi yang tersedia di sana, merupakan insiatif dari komunitas Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS). Pada layanan feeder Wira-Wiri, beberapa titik pemberhentian hanya berupa papan penanda tanpa tempat berteduh.
Kondisi tersebut, menurut Abigail, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Cuaca yang semakin panas mendorong masyarakat memilih kendaraan bermotor demi menghindari paparan matahari. Padahal, semakin banyak kendaraan pribadi yang digunakan, semakin besar pula kontribusinya terhadap polusi udara dan peningkatan suhu kota.
"Kalau memang ada pilihan untuk bisa naik motor, misalnya menumpang (nebeng) dengan teman, itu biasanya opsi yang paling banyak saya pakai," katanya.
Meski tetap berkomitmen berjalan kaki jika tidak memiliki pilihan lain, Abigail menilai perbaikan fasilitas transportasi publik merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi yang menimbulkan polusi udara penyebab kenaikan suhu panas di Surabaya.
"Jika halte busnya baik, berarti warga semakin mau untuk memakai fasilitas umum, yang mana penggunaan kendaraan pribadi akan semakin sedikit sehingga udara Surabaya tidak akan sepengap itu," pungkasnya.
Kendaraan Pribadi Sumbang Krisis Iklim
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, menilai meningkatnya suhu panas di Surabaya tidak dapat dilepaskan dari tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan aktivitas perkotaan. Menurutnya, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadi salah satu penyumbang utama kondisi tersebut.
Ia menjelaskan, Surabaya kini mulai merasakan dampak serius pemanasan global. Laporan IPCC 2023 menunjukkan, kenaikan suhu rata-rata global pada kisaran 1,2-1,5 derajat Celsius. Di Surabaya, dampaknya dirasakan melalui fenomena pulau panas perkotaan atau Urban Heat Island (UHI) yang membuat suhu terasa dapat mencapai 40-42 derajat Celsius.
"Salah satu kontribusi pemanasan emisi rumah kaca melalui berbagai sumber polusi, baik soal kendaraan bermotor, kemudian gedung bangunan, hingga pembakaran sampah, mampu berkontribusi terhadap peningkatan emisi secara nyata. Jika diakumulasikan, itu memperparah situasi krisis," ujarnya, pada Sabtu, 1 Agustus 2026.
Ya, kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi salah satu penyumbang utama krisis iklim karena melepaskan berbagai gas rumah kaca dan polutan ke atmosfer. Emisi utamanya adalah karbon dioksida (CO2), disusul dinitrogen oksida (N2O), serta gas pencemar seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOX), dan senyawa organik volatil (VOC).
Selain itu, CO2 dan N2O memperkuat efek rumah kaca sehingga panas terperangkap di atmosfer, memicu kenaikan suhu global. Sementara itu, NOX dan VOC turut membentuk ozon permukaan yang memperburuk kualitas udara sekaligus meningkatkan pemanasan.
Menurut Indra, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi yang paling besar. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur, Surabaya masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kendaraan pribadi. Meskipun pemerintah kota telah menyediakan berbagai transportasi publik, jalan-jalan utama Surabaya masih dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Dijelaskan Indra, tingginya penggunaan kendaraan pribadi membuat konsumsi bahan bakar fosil tetap tinggi sehingga emisi karbon terus meningkat. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan transportasi publik yang tersedia belum mampu menjadi pilihan utama masyarakat.
"Bagaimana Surabaya masih bergantung dengan sektor kendaraan pribadi, meskipun sudah ada transportasi publik yang dibangun. Namun, dengan melihat mobilitas setiap hari, bagaimana kendaraan pribadi memadati jalan-jalan, itu menunjukkan ketergantungan Surabaya terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi," jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan pembangunan perkotaan dinilai masih lebih berorientasi pada kelancaran arus kendaraan daripada pengurangan emisi. Berdasarkan artikel Urai Kemacetan, Pemkot Surabaya Mulai Lakukan Pelebaran Jalan Raya Menganti yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya pada 2024, Pemkot Surabaya memulai proyek pelebaran Jalan Raya Menganti di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri. Proyek tersebut merupakan bagian dari strategi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengurai kemacetan, terutama di titik penyempitan jalan (bottleneck) yang kerap memicu antrean kendaraan.
Meski bertujuan memperlancar lalu lintas, Pradipta menilai pendekatan semacam itu perlu diimbangi dengan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Penambahan kapasitas jalan berpotensi mendorong peningkatan penggunaan kendaraan bermotor apabila tidak disertai penguatan transportasi publik, penambahan ruang terbuka hijau, dan kebijakan pengendalian emisi.
BACA JUGA : Duuh, Nelongsoe Pengguna Transum Suroboyo
Persoalan tersebut semakin kompleks karena perubahan bentang kota. Penelitian Hadibasyir dan Firdaus (2023) dalam artikel Impact of Urbanization on Urban Heat Island and Urban Thermal Field Variance Index of Coastal City Surabaya Indonesia between 2005 and 2020 menunjukkan, berkurangnya vegetasi menyebabkan kemampuan lingkungan menyerap karbon dan menurunkan suhu udara ikut berkurang. Sebaliknya, dominasi permukaan kedap air seperti aspal dan beton membuat panas lebih mudah tersimpan di permukaan serta menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah.
Kombinasi tingginya emisi kendaraan dan perubahan tutupan lahan tersebut memperkuat fenomena Urban Heat Island (UHI), yaitu kondisi ketika suhu kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Dampaknya tidak hanya berupa udara yang semakin panas, tetapi juga meningkatnya risiko cuaca ekstrem, termasuk hujan berintensitas tinggi yang berpotensi memicu banjir di berbagai wilayah Surabaya.
Karena itu, menurut Pradipta, krisis iklim di Surabaya tidak hanya berkaitan dengan sektor transportasi saja, tetapi juga tata ruang kota. Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, kawasan pergudangan, hingga infrastruktur jalan dinilai belum diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki kualitas ekologis memadai. Walhi mencatat, meskipun Surabaya mengklaim memiliki luasan RTH lebih dari 20 persen, kualitas ekologisnya masih perlu dievaluasi.
Tentu tidak hanya berbicara soal kuantitas atau jumlah, tetapi juga kualitas RTH-nya seperti apa? Kalau RTH-nya hanya punya tegakan tetapi tidak punya daerah resapan, ini juga menjadi pertanyaan," tegas Pradipta.
Melihat kondisi tersebut, Walhi Jawa Timur mengajukan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pertama, mengevaluasi paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan. Kedua, mengubah pendekatan pembangunan menuju konsep yang lebih ramah lingkungan melalui Nature-Based Solutions (Solusi Berbasis Alam). Ketiga, mengintegrasikan strategi adaptasi dan mitigasi krisis iklim ke dalam kebijakan tata ruang secara lebih konkret.
"Strategi adaptasi ini kemudian pemakaiannya harus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik seperti saluran atau pompa air, tetapi juga harus dipakai sebagai peningkatan upaya ekologis," kata Pradipta.
Menurutnya, tanpa perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada infrastruktur fisik menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis alam, Surabaya akan terus menghadapi siklus panas ekstrem yang mengancam kesehatan, kualitas hidup, dan ketahanan lingkungan.
Sehingga, pembenahan transportasi publik menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan emisi karbon perkotaan.
LPM Retorika FISIP Universitas Airlangga telah mengajukan permohonan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Muhamad Fikser, pada Selasa, 28 Juli 2026. Hingga artikel ini dipublikasikan, permohonan wawancara tersebut belum memperoleh respons.
*Penulis Christian Laska Nugroho, Teresa Diannusa, Febriana Rahma merupakan jurnalis di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Retorika FISIP Universitas Airlangga.
Artikel ini merupakan satu dari tiga karya liputan pemenang sayembara Karya Jurnalistik Pers Mahasiswa bertema Krisis Iklim yang diselenggarakan projectarek.id berkolaborasi dengan iklimkita.org dan PPMI DK Surabaya.
