SOSOK itu adalah Sutan Sjahrir — seorang demokrat yang memilih kesunyian intelektual dibanding gemuruh panggung politik. Ia tidak memimpin massa, tidak membangun kultus pribadi, dan tidak menawarkan mitos heroik. Justru karena itulah pandangannya terasa jernih, nyaris tak tercemar ambisi kekuasaan.

Sjahrir memahami nasionalisme sebagai tanggung jawab moral. Sebab, ia menginginkan republik yang dibangun dari darah dan sejarah kolonialisme, tidak berubah menjadi penindas baru. Baginya, nasionalisme tidak boleh tumbuh dari ketakutan atau kecurigaan.

Nasionalisme seperti itu, hanya akan melahirkan orang-orang yang rela menyerahkan kebebasannya kepada pemimpin yang menjanjikan stabilitas. Ia mau republik yang berpijak pada martabat manusia — demokrasi yang sehat, penghargaan terhadap perbedaan, dan perlindungan terhadap mereka yang paling rentan.

Di tengah politik yang kini mudah berubah menjadi permainan suara dan persepsi, gagasan Sjahrir mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak pernah bisa dilepaskan dari keberanian moral.

Namun sejarah Indonesia tidak selalu adil pada mereka yang memilih jalan sunyi. Sjahrir lebih sering ditempatkan di pinggir narasi resmi yang lebih senang menonjolkan tokoh karismatik atau kekuatan militer.

Padahal, jika kita melihat lebih jauh ke konteks Asia pasca-kolonial, Sjahrir sebenarnya bagian dari jaringan pemikir progresif yang ingin mencari jalan politik baru — jalan yang tidak tunduk pada logika Perang Dingin dan tidak menyerah pada tirani internal.

Arsitek Sosialisme Asia

Pada akhir 1940-an dan awal 1950-an, Asia menjadi ajang pencarian bentuk politik yang tidak sekadar meniru model Barat atau Timur. Di Konferensi Asia 1947 di New Delhi dan Asian Socialist Conference 1953 di Rangoon, Sjahrir bertemu pemikir seperti U Nu dari Burma, Jayaprakash Narayan dari India, dan tokoh-tokoh progresif lain dari Asia Tenggara.

Mereka menolak pilihan palsu antara kapitalisme Barat dan komunisme Soviet. Keduanya, bagi mereka, sama-sama membawa dominasi — hanya dengan wajah yang berbeda.

Yang mereka cari adalah sosialisme Asia yang demokratis, anti-kekerasan, berbasis kesejahteraan rakyat, dan berpijak pada penghormatan martabat manusia. Sosialisme yang bukan imitasi Eropa, melainkan lahir dari pengalaman historis bangsa-bangsa yang baru merdeka.

Di sinilah Sjahrir berdiri sebagai salah satu suaranya: seorang pemikir yang percaya bahwa kemerdekaan nasional harus dibangun bersama perubahan struktural yang humanis, bukan dengan kudeta, bukan dengan propaganda, dan bukan dengan memobilisasi fanatisme.

Sayangnya, gelombang ini hanya sekejap bersinar. Kudeta militer di Burma, polarisasi Perang Dingin, dan naiknya otoritarianisme di berbagai negara Asia menenggelamkan gagasan-gagasan ini.

Nama-nama dalam jaringan progresif Asia terhapus dari narasi resmi, digantikan oleh stabilitas yang didefinisikan negara dan pembangunan yang tidak memberi ruang bagi kritik. Sjahrir pun ikut tersingkir — bukan karena gagasannya lemah, tetapi karena sejarah sering ditulis mereka yang memegang alat kekuasaan.

Namun, justru karena itu, membaca ulang Sjahrir hari ini terasa seperti membuka jendela yang sudah lama ditutup debu. Di tengah kembali menguatnya politik identitas, ketakutan pada perbedaan, dan ruang publik yang semakin sempit, gagasan kemanusiaan progresif yang ia tawarkan justru tampak seperti sesuatu yang datang dari masa depan, bukan masa lalu.

Etika Politik yang (Hampir) Hilang

Sjahrir selalu menolak nasionalisme yang dibangun atas dasar amarah kolektif atau fanatisme. Ia mengingatkan bahwa nasionalisme yang digerakkan oleh ketakutan hanya akan mematikan kemampuan berpikir kritis warganya.

Republik, baginya, harus menjadi ruang di mana manusia dapat tumbuh sebagai individu merdeka — merdeka berpikir, merdeka berpendapat, dan merdeka berbeda.

Di sini, Sjahrir sebenarnya sudah menapaki jalan yang kelak menjadi bagian dari New Left di Barat: menolak otoritarianisme, menolak kapitalisme yang menindas, menolak komunisme yang membungkam, dan menekankan pentingnya gerakan akar rumput, solidaritas sosial, serta demokrasi partisipatoris.

Ia mendahului zamannya bukan hanya beberapa tahun, tetapi hampir satu generasi. Dan jika kita melihat ke Indonesia hari ini, betapa banyak peringatan Sjahrir yang terasa nyata kembali: Nasionalisme dipakai untuk menekan kritik, mengorbankan mereka yang tak punya suara.

Lalu, demokrasi direduksi menjadi prosedur lima tahunan, keamanan didahulukan daripada kebebasan, sampai warga diposisikan lebih sebagai objek daripada subjek politik.

Dalam lanskap seperti ini, Sjahrir hadir bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai kritik terhadap arah politik yang kita pilih dan sebagai kemungkinan jalan lain yang masih terbuka.

Apa yang dilakukan Sjahrir dalam konferensi-konferensi Asia pada 1947 dan 1953 sesungguhnya berbunyi senada dengan apa yang kemudian muncul sebagai New Left di Barat: Ia mengkritik komunisme Soviet, sekaligus kapitalisme neoliberalis; mendukung gerakan akar rumput.

Sembari menolak teknokrasi dan otoritarianisme dan penegasan bahwa politik bukan hanya perebutan kekuasaan, tetapi pembelaan martabat manusia. Dalam kata lain, Sjahrir telah memulai sesuatu yang baru bahkan sebelum istilah New Left lahir.

Pada akhirnya, membaca Sjahrir berarti mengingat, politik tidak harus berjalan dengan cara yang kasar dan penuh manipulasi. Ia menunjukkan bahwa keberanian moral dapat menjadi dasar bagi politik yang lebih jernih, lebih manusiawi, dan lebih bertanggung jawab.

Dalam masa ketika banyak orang tergoda oleh kepastian otoriter, Sjahrir mengingatkan bahwa manusia hanya benar-benar merdeka ketika ia berpikir bebas dan berani mempertanyakan apa yang dianggap wajar.

Kemerdekaan, baginya, bukan sekadar peristiwa 1945, tetapi proses yang harus dipertahankan setiap hari — dari negara yang ingin memperluas kekuasaan, dari elite yang ingin membungkam perbedaan, dan dari kecenderungan pasrah warga yang lelah menghadapi demokrasi prosedural.

Mungkin inilah relevansi terbesar Sjahrir hari ini. Ia mengajarkan bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan oleh figur yang berkuasa, tetapi oleh kualitas percakapan di ruang publiknya: keberanian untuk mengkritik, kesediaan untuk berbeda, dan kepekaan terhadap mereka yang tertinggal.

Dengan menghidupkan kembali spirit Sjahrir, kita mengingat bahwa politik bisa — dan seharusnya — menjadi ruang bagi martabat manusia.

Ia hadir bukan sebagai orator besar atau pemilik massa, tetapi sebagai intelektual yang percaya bahwa kemerdekaan hanya bermakna jika melindungi martabat manusia. Sjahrir menolak nasionalisme yang tumbuh dari ketakutan, kecurigaan, dan kultus pemimpin; baginya, nasionalisme seperti itu hanya melahirkan tirani baru dalam wajah republik.

Pandangan ini jarang dibicarakan dalam narasi besar sejarah Indonesia yang lebih sering menonjolkan tokoh militer, figur karismatik, atau peristiwa heroik. Namun sebuah artikel penting Asian Socialism and the Forgotten Architects of Post-Colonial Freedom (1952–1956) mengingatkan kita bahwa Sjahrir sesungguhnya bagian dari arsitektur intelektual Asia yang jauh lebih luas—jaringan pemikir pasca-kolonial yang mencoba mencari jalan sosialisme demokratis, antikekerasan, dan berbasis solidaritas rakyat.

Artikel tersebut menelusuri Asian Socialist Conference di Rangoon tahun 1953, forum yang mempertemukan tokoh-tokoh progresif Asia pada masa ketika dunia baru memasuki Perang Dingin. Forum ini merupakan kelanjutan dari Asia Conference 1947 di New Delhi, yang juga dihadiri Sjahrir.

Karena itu, sosialisme Asia bukanlah tiruan Soviet, melainkan upaya membangun jalan baru: demokratis, anti‐imperialis, berbasis kesejahteraan, dan berpijak pada kemanusiaan. Sjahrir masuk dalam gelombang ini, dan menjadi salah satu penandanya.

Nasionalisme yang Menolak Jadi Penindas

Dalam banyak tulisannya, Sjahrir menyebut bahwa republik tidak boleh menjadi alat kekuasaan baru yang menindas nama rakyat. Kritiknya bukan hanya kepada kolonialisme, tetapi juga kepada nasionalisme yang dikooptasi oleh elite dan aparat keamanan.

Ia bisa saja memilih jalan populisme dan memupuk massa, tetapi ia tidak mau. Ia lebih memilih jalan sunyi: memaparkan bahwa kemerdekaan harus diikuti reformasi politik, demokratisasi, penghormatan hak asasi manusia, dan perlindungan atas kelompok yang paling rentan. Ini membuatnya tampak “kalah secara politik”, tetapi justru melahirkan warisan intelektual yang hari ini terasa jauh lebih relevan.

Sjahrir dan sebagian besar anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) berpijak pada tradisi Fabian: sosialisme yang lambat, terukur, dan demokratis. Tidak ada romantisme revolusi. Tidak ada glorifikasi kekerasan. Tetapi perlu dicatat: mereka bukan teknokrat dingin.

Sjahrir menggabungkan Fabianisme dengan tradisi kerelawanan sosial yang terinspirasi dari Bakunin—bahwa perjuangan rakyat harus tumbuh dari solidaritas, bukan dari komando negara. Ini memberi warna unik pada PSI: mereka mendorong perubahan struktural, tetapi dengan etika kemanusiaan yang tegas.

Artikel JSTOR tersebut menunjukkan, gagasan para arsitek sosialisme Asia akhirnya terkubur oleh politik domestik masing-masing negara: kudeta di Burma, otoritarianisme di Indonesia, dan polarisasi Perang Dingin. Nama-nama mereka tenggelam dari narasi resmi, diganti oleh militerisme, pembangunanisme, atau propaganda anti-komunis.

Namun ide-ide mereka tidak pernah benar-benar mati. Hari ini, ketika dunia kembali dilanda nasionalisme sempit, otoritarianisme elektoral, serta ketimpangan ekonomi yang ekstrem, gagasan kemanusiaan progresif yang pernah ditawarkan Sjahrir terasa seperti sesuatu yang datang dari masa depan—bukan masa lalu.

Kenapa Relevan Sekarang?

Karena kita sedang hidup dalam situasi yang secara struktural mirip dengan masa 1950-an: negara-negara saling berebut pengaruh; oligarki mempersempit ruang demokrasi; nasionalisme digunakan untuk membungkam kritik; rakyat dikorbankan atas nama pembangunan; dan  kritik sosial dianggap ancaman keamanan.

Di sinilah relevansi Sjahrir menampakkan diri. Nasionalisme tidak boleh jatuh ke tangan mereka yang melihat rakyat sebagai objek mobilisasi politik. Nasionalisme harus kembali ke akar humanis: melindungi martabat manusia dari penindasan, baik oleh kolonialis, negara, maupun kapital.

Membaca ulang Sjahrir dan menghubungkannya dengan sosialisme Asia memberi kita dua pelajaran penting: Pertama, kemerdekaan tidak pernah selesai. Setiap generasi harus memperjuangkannya kembali melalui demokrasi, solidaritas sosial, dan keberanian moral.

Nasionalisme yang sehat adalah nasionalisme yang berjiwa internasional. Ia menolak kekerasan, menolak dominasi, dan berpihak pada manusia. Sjahrir, yang sering ditempatkan di pinggir sejarah resmi, sesungguhnya berada di pusat perjuangan moral Asia pasca-kolonial.

Ia adalah salah satu arsitek awal internasionalisme progresif - arus pemikiran yang menghubungkan kebebasan nasional dengan pembebasan manusia secara universal.

Dan justru karena itulah, ia tetap relevan bagi Indonesia hari ini: ketika kekuasaan menutup ruang dialog, ketika oligarki memperluas cengkeramannya, dan ketika rakyat kembali membutuhkan jalan politik yang berpijak pada keberanian, kebijaksanaan, dan kemanusiaan.

Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.