LANGKAH itu diikuti penetapan status tersangka sehari kemudian oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—program unggulan pemerintah dengan pagu anggaran lebih dari Rp400 triliun hingga tahun 2029.
Namun, apa yang terjadi di permukaan itu bukan sekadar langkah penindakan hukum biasa. Secara mengejutkan, Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang—pejabat lama yang sudah berada di lingkungan kerja BGN sejak awal—menjadi pemimpin baru. Sosok ini sebelumnya terekam jelas merendahkan siswa penerima manfaat program tersebut.
Pergantian ini memunculkan pertanyaan mendasar yang bergema di tengah masyarakat: apakah ini bentuk nyata pemberantasan korupsi, atau sekadar rotasi aktor di dalam jaringan kekuasaan yang sama?
Berdasarkan berbagai data dan fakta yang terungkap, menegaskan program strategis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih justru berfungsi sebagai lahan baru yang subur untuk melahirkan koruptor-koruptor baru. Di sisi lain, keseriusan Prabowo dalam membasmi praktik kotor ini sangat patut dipertanyakan.
BACA JUGA : MBG, M-nya Adalah Mitos
Satu-satunya bukti nyata yang bisa menjadi penanda kesungguhan Presiden dalam memberantas korupsi adalah jika beliau berani membubarkan kedua program tersebut secara total, mengingat keduanya dinilai sangat sembrono, tidak terukur, dan penuh celah untuk penyelewengan.
Kebohongan dan Kejahatan Terstruktur
Dadan Hindayana diangkat langsung oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo pada Agustus 2024. Pengangkatan Dadan ini mengejutkan banyak pihak. Mahklum, Dadan dikenal sebagai akademisi ahli serangka, alih-alih paham gizi. Bahkan, Presiden Prabowo menganugrahinya dengan Bintang Jasa Utama karena dianggap berjasa untuk ketahanan pangan.
Dadan baru saja pulang menunaikan ibadah haji yang diklaimnya dibiayai dari tabungan pribadi hasil menabung selama 12 tahun, ia langsung dicopot dari jabatan, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian membongkar tumpukan kebohongan dan sistem kejahatan terstruktur yang ia bangun rapi di balik layar.
Pertama, ada praktik manipulasi data kinerja publik yang masif. Dadan berulang kali menyatakan di hadapan media, setiap hari ada sekitar 2.500 hingga 3.000 ekor sapi dipotong khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, serta pasokan telur dalam jumlah 300 hingga 500 ton yang didistribusikan ke seluruh penjuru sekolah di Indonesia.
Namun, hasil verifikasi lapangan dan pengecekan data logistik menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang: pasokan nyata sapi hanya berkisar antara 400 hingga 600 ekor per hari, banyak daerah yang sama sekali tidak mendapatkan pasokan, dan telur yang diterima sering kali berkualitas rendah atau bahkan dicampur dengan bahan lain yang tidak layak.
Ada berbagai intrik yang dilakukan Dadan Cs untuk melanggengkan praktik korup. Mulai pengadaan sepatu sampai motor listrik yang menghebohkan masyarakat. Itu artinya, dokumen kinerja yang diserahkan ke Presiden, ternyata hasil rekayasa agar program tampak sukses besar. Padahal yang terjadi adalah pemborosan anggaran dan ketidaktepatan sasaran yang parah.
Kedua, terbentuknya jaringan bisnis gelap di tubuh SPPG—ujung tombak operasional program MBG. Dokumen penyidikan Kejagung tertanggal 3 Juni 2026 menunjukkan, Dadan Cs mengatur skema penjualan titik SPPG. Yayasan atau kelompok usaha harus membayar uang pelicin berkisar Rp500 juta hingga Rp2 miliar agar lolos seleksi, meski sebenarnya tidak memenuhi syarat teknis maupun administrasi.
Mereka juga mengatur alur pemasok sedemikian rupa sehingga hanya perusahaan yang terafiliasi dengan lingkaran dekat yang berhak menangani pengadaan barang. Contoh nyata yang terungkap antara lain: pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik operasional senilai Rp1 triliun, di mana harga satuan dibukukan seharga Rp45 juta.
BACA JUGA : MBG dan Paradoks Kasta Guru
Padahal, harga pasar maksimal hanya Rp18 juta. Ada selisih besar dari pengadaan itu dan ditengarai mengalir masuk ke rekening para tersangka. Terdapat juga kasus pengadaan 32 ribu pasang kaus kaki dan sepatu untuk relawan SPPG yang sebagian besar tercatat fiktif. Harganya, 7 kali lipat dari harga umum.
Dugaan korupsi lain, pendistribusian ompreng atau paket bahan makanan ke sekolah yang dikendalikan secara penuh, sehingga uang negara berputar kembali ke kantong kelompok dekat Dadan.
Ketiga, pembangunan citra palsu yang bertolak belakang dengan fakta kekayaan. Dadan kerap menyebut dirinya sebagai pejabat sederhana, dan menegaskan, biaya naik haji merupakan hasil kerja keras menabung bertahun-tahun. Namun, laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat kekayaannya mencapai Rp9,022 miliar.
Hartanya meliputi aset tanah luas di Bogor, rumah mewah, dan rekening keuangan yang jumlahnya tidak sejalan dengan jalur karier birokrasinya. Transaksi keuangan yang terindikasi mencurigakan pun terdeteksi mengalir langsung dari yayasan mitra ke rekening pribadi dan anggota keluarganya.
Plot Twist itu Disebut Nanik S. Deyang
Ketika publik berharap setelah pemecatan total pimpinan lama, Prabowo akan mengangkat tokoh baru yang kompeten, bersih, independen, dan berada di luar lingkaran kekuasaan, keputusan yang diambil justru mengejutkan banyak pihak. Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang, yang sebelumnya menjabat wakil kepala BGN.
Nanik bukanlah wajah baru yang segar, dan rekam jejaknya pun jauh dari kata layak untuk memimpin program kesejahteraan rakyat. Dalam kunjungan kerja di awal tahun 2026 lalu. Ia terekam kamera berkomentar yang sangat merendahkan siswa penerima manfaat, dengan nada bicara yang acuh tak acuh.
"Anak-anak di sini badannya kurus karena memang kebiasaan makan mereka buruk, bukan karena kurang gizi negara. Mereka kalau dikasih makanan enak pun mungkin tidak bisa menghargai."
Pernyataan ini kemudian menjadi viral dan memicu gelombang kemarahan luas karena bertolak belakang dengan esensi dasar MBG—bahwa negara hadir dan memberi karena rakyat berhak mendapatkan asupan gizi yang layak, bukan karena dianggap salah atau tidak pandai menghargai.
Ia juga dikenal sering meremehkan kritik yang disampaikan publik, bahkan pernah tertawa di media sosial saat ada warga yang mengeluhkan makanan yang disajikan tidak layak dikonsumsi.
Meski memiliki catatan buruk tersebut, Nanik tetap dipercaya menduduki jabatan strategis ini. Alasan utamanya sangat jelas: ia adalah "orang dalam". Ia paham betul bagaimana sistem bekerja, siapa saja pemain kuncinya, dan yang paling penting bagi kekuasaan—ia sosok yang patuh dan loyal. Di dalam lingkaran kekuasaan seperti ini, nilai loyalitas selalu lebih diutamakan dibandingkan integritas maupun rasa empati sosial.
Dua Wajah Sama Saja
Meskipun keduanya sama-sama merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkaran Prabowo, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam cara merugikan negara, sekaligus memiliki kesamaan fatal yang sama-sama membahayakan keberhasilan program.
Kesamaan utama dari keduanya adalah statusnya sebagai "orang dalam sejati". Dadan diangkat langsung dari lingkaran dekat Presiden; Nanik diangkat dari struktur yang sudah ada di dalam. Ia pada Pilpres 2019, menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno.
Pergantian ini membuktikan, Prabowo sama sekali tidak berniat membuka sistem birokrasi ini kepada pihak luar yang bersih. BGN tetap menjadi lembaga tertutup yang dijalankan oleh orang-orang yang dipilih atas dasar hubungan pribadi, balas jasa politik dan bukan kompetensi.
Perbedaan peran terlihat pada cara mereka menjalankan kekuasaan. Dadan adalah tipe pemimpin yang berani mengambil risiko besar, yang mengubah lembaga negara menjadi mesin pencetak uang bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebaliknya, Nanik adalah tipe "penjaga status quo".
Nanik mantan jurnalis. Ia juga sempat terseret kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpaet saat mengaku dipukuli orang tak dikenal gara-gara mendukung Prabowo pada Oktober 2018. Menurut saya, Nanik paham betul di mana batasannya, tidak terlalu rakus secara materi, dan berfungsi menjaga sistem agar tetap berjalan tanpa ada perubahan berarti.
Di bawah kepemimpinan Dadan, program berjalan cepat dan terlihat besar secara kuantitas dengan angka-angka tinggi, namun semuanya palsu, dan citra program rusak parah karena munculnya kasus keracunan makanan serta kualitas gizi yang buruk. Sementara di bawah kepemimpinan Nanik, program kemungkinan besar akan berjalan lebih tertutup.
Nanik setali tiga uang dengan Dadan. Ia bukanlah ahli gizi, tak paham juga soal gizi atau kesehatan masyarakat. Dengan latar belakang sebagai jurnalis, ia lebih cakap di bidang komunikasi publik. Meski begitu, gaya komunikasinya sering kali menuai kritik karena dianggap tidak berempati.
Saat menghadiri kegiatan BGN Goes To Campus di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, pada Mei 2026, Nanik menilai kritik dan perbincangan mengenai program MBG di media sosial hanyalah upaya untuk mencari-cari keselahan pemerintah di program ini. Komentar itu langsung dianggap tak sensitif terutama dengan banyaknya kasus keracunan MBG.
BACA JUGA : Tidak Ada Makan Bergizi Gratis
Saat ini, Nanik S Deyang juga banyak dikritik soal rangkap jabatan. Selain menjadi Kepala BGN, Nanik menduduki posisi sebagai Komisaris Independen di perusahaan minyak dan gas bumi nasional, PT Pertamina (Persero). Pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengatur dua institusi jumbo yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Belum lagi gaji, insentif dan bonus-bonus lain yang didapatnya dari dua lembaga ini. Yang jelas, semuanya bersumber dari uang pajak kita.
Lahan Baru Penghasil Koruptor
Struktur dan pengelolaan anggaran menunjukkan, kedua program andalan Prabowo ini—MBG dan Kopdes Merah Putih—bukanlah instrumen kesejahteraan murni bagi rakyat, melainkan ditengarai lahan baru yang sangat luas dan subur untuk melahirkan generasi koruptor baru, yang skalanya jauh lebih besar dan sistematis dibandingkan kasus-kasus korupsi di masa lalu.
Data kajian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terbitan Mei 2026 mengungkapkan, risiko terjadinya korupsi berada pada tingkat tertinggi dalam proses pemilihan mitra SPPG dan pengadaan barang.
Terdeteksi adanya aliran dana hingga Rp12 triliun yang mengendap di rekening-rekening yayasan tertentu tanpa alasan pertanggungjawaban yang jelas. Program ini disusun secara terburu-buru, tanpa desain induk atau grand design yang matang, aturan yang sangat longgar, serta sistem pengawasan yang lemah.
Konstruksi hukumnya pun sengaja dibuat terpisah dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang umum, sehingga memberikan ruang seluas-luasnya bagi intervensi politik dan kepentingan bisnis. MBG adalah program yang mengelola dana ratusan triliun rupiah tapi tidak memiliki dasar hukum seperti undang-undang.
BACA JUGA : HAM Bukan Hadiah Negara!
Hal yang sama persis terjadi pada program Kopdes Merah Putih, yaitu program pembentukan koperasi di 75.000 desa dengan anggaran pembangunan fisik mencapai Rp188 triliun, yang pelaksanaannya justru dipusatkan hanya pada satu perusahaan pelaksana saja.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai penyimpangan mulai dari pemotongan dana desa hingga 80 persen, pengadaan bangunan dengan harga yang tidak wajar, hingga koperasi yang dibangun hanya sekadar di atas kertas tanpa memiliki kegiatan ekonomi nyata.
Kedua program strategis ini memiliki pola penyakit yang sama: anggaran raksasa, aturan minim, pengawasan lemah, dan sepenuhnya dikuasai oleh lingkaran kekuasaan dekat.
Di sinilah letak pertanyaan besar yang terus menghantui publik: Apakah Prabowo benar-benar serius memberantas korupsi, ataukah justru sengaja membuat skenario seperti ini? Fakta pemecatan Dadan namun pengangkatan Nanik menunjukkan, penindakan hukum hanya dilakukan jika kasus sudah terlalu mencolok dan merusak citra pemerintahan, bukan karena adanya keinginan tulus untuk menghapus sistem kotor tersebut.
Bukti Keseriusan Adalah Pembubaran
Berdasarkan seluruh fakta, data hasil penyidikan, serta rekam jejak kebijakan yang telah diuraikan, pergantian kepemimpinan BGN dari Dadan ke Nanik bukanlah sebuah perubahan nyata ke arah yang lebih baik, melainkan sekadar strategi politik untuk menutup masalah sementara agar tidak berlarut-larut merusak nama pemerintahan.
Keduanya adalah produk asli dari lingkaran kekuasaan Prabowo, berbeda dalam cara kerja namun sama-sama gagal menjalankan amanah negara.Oleh karena itu, satu-satunya cara mutlak untuk memutus rantai korupsi besar-besaran ini sampai ke akarnya adalah: membubarkan secara total Badan Gizi Nasional, Program Makan Bergizi Gratis, dan Kopdes Merah Putih.
Kedua program ini, MBG dan KDMP, telah terbukti dinilai sangat sembrono, tidak terukur manfaatnya, penuh celah penyelewengan, dan justru melahirkan lebih banyak koruptor baru daripada kebaikan bagi rakyat. Selama program ini masih dipaksakan berjalan dan masih dikelola oleh "orang dalam" yang tidak akuntabel, maka siklus korupsi akan terus berulang—hanya berganti nama pelaku, namun penderitaan rakyat kecil akan tetap sama saja.
Referensi
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026). Konferensi Pers Penetapan Tersangka Korupsi Pengelolaan MBG. 3 Juni 2026.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2026). Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. Mei 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). Kajian Risiko Korupsi Program Strategis Nasional. Seri Stranas PK No. 05/2026.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2026). Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa dan Kopdes Merah Putih. Semester I 2026.
- Sekretariat Kabinet RI. (2025–2026). Dokumen Kebijakan dan Anggaran Program MBG & Kopdes Merah Putih.
Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.
