PADA 30 MEI 2026 lalu, saya menghadiri peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) di Porong, Sidoarjo. Sebuah kawasan yang hari ini berdiri sebagai monumen hidup bagi kehancuran ekologis akibat ekstraktivisme. Pasca acara tersebut kegelisahan yang menumpuk membawa saya pada sebuah korespondensi email dengan salah satu pembicara, Professor Philip Drake.

Dalam pertukaran gagasan kami mengenai batas neo-feodalisme dan kapitalisme Adam Smith, muncullah pertanyaan itu. Seketika itu juga memaksa saya mengambil jeda dan berpikir ulang. Apakah itu mungkin? Apakah itu terdengar utopis? Apa iya bisa diwujudkan atau bahkan masihkah relevan pergulatan mewujudkannya?

Namun, ketika membacanya dengan ingatan yang masih segar tentang tanah Porong yang ambles dan ruang hidup warga yang direnggut, saya tersadar, pertanyaan itu tidak sedang membicarakan sesuatu yang jauh di awang-awang belaka. Ia justru sedang membicarakan apa yang ada di dalam piring makan kita, apa yang kita klik dalam layar ponsel setiap pagi, dan bagaimana kita menikmati kenyamanan sehari-hari.

Kita hari ini hidup pada suatu masa ketika keluhan telah menjadi bahasa universal. Di media sosial, di kedai kopi kota besar, hingga dalam obrolan informal di sela-sela jam istirahat kantor, kita dikepung sebuah narasi yang cukup seragam: biaya hidup yang terus mencekik, harga rumah yang mustahil terjangkau oleh generasi pekerja muda (Millennial dan Gen Z).

Belum lagi kepastian kerja yang perlahan menguap digantikan oleh sistem kontrak yang rapuh serta lingkungan hidup yang terus mengalami tekanan ekologis yang hebat. Keluhan-keluhan ini nyata dan dirasakan banyak orang. Namun, anehnya ada sebuah diskoneksi yang masif di dalam masyarakat kita.

BACA JUGA : Drupadi di Ujung Jari 16 Kurawa

Keluhan yang semakin banyak, nyatanya tidak selalu diikuti meningkatnya tuntutan kolektif terhadap perubahan sistemik. Kita menyaksikan sebuah fenomena psikologis yang ganjil: Orang mengeluh, tetapi orang juga menerima. Orang merasa dirugikan, tetapi orang juga menganggap keadaan tersebut sebagai sebuah bagian dari keniscayaan.

Orang menyadari ada yang salah, tetapi mereka memilih untuk menormalisasinya. Paradoks inilah yang menurut saya menarik untuk dibedah dalam konsep sensitivitas terhadap keadilan (Justice Sensitivity). Umumnya, kita terjebak dalam sebuah simplifikasi moral ketika menilai kepedulian seseorang.

Kita sering menganggap sensitivitas terhadap keadilan sebagai satu saklar yang sederhana, yaitu seseorang itu peduli atau tidak peduli terhadap ketidakadilan atau mungkin seseorang itu baik atau egois. Pada kenyataannya, struktur psikologis manusia tidak pernah sesederhana itu. Kenyataannya jauh lebih rumit dan berlapis.

Seseorang dapat sangat peka dan meledak-ledak ketika dirinya sendiri yang dirugikan, tetapi secara ajaib menjadi tumpul dan abai ketika orang lain mengalami ketidakadilan yang serupa atau bahkan lebih buruk.

Dalam konteks masyarakat urban kontemporer yang hidup dibawah bayang-bayang kapitalisme lanjut - atau dalam korespondensi itu Professor Drake sebut sebagai momen hyper-parasitism (neo-feodalisme) - kemungkinan besar yang sedang terjadi bukanlah hilangnya sensitivitas terhadap ketidakadilan secara keseluruhan. Yang sedang terjadi adalah sebuah disfungsi internal: ketidakseimbangan akut antar dimensi dalam sensitivitas keadilan itu sendiri. 

Riuh dalam Keramaian Diri

Mari kita lihat bagaimana generasi muda hari ini membicarakan masa depan mereka. Di kota-kota besar, percakapan mengenai masa depan seringkali berubah menjadi simulasi kecemasan masal. Mereka sangat menyadari bahwa upah minimum mereka tidak akan pernah mengejar inflasi harga properti. Mereka tahu pasar kerja semakin kompetitif, di mana jaminan perlindungan kerja semakin longgar. Mereka juga merasakan bagaimana suhu kota semakin membakar akibat krisis iklim global dan minimnya ruang terbuka hijau.

Fenomena ini menunjukkan adanya tingkat sensitivitas sebagai korban (Victim Sensitivity) yang relatif sangat tinggi. Manusia modern memiliki radar luar biasa tajam untuk mendeteksi kapan diri mereka sedang dieksploitasi atau dirugikan oleh keadaan. Mereka merasakan dengan sangat akurat, ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam hidup mereka. Mereka merasa terjebak, lelah dan dikurangi hak-haknya.

Namun, tragedi psikologis dari victim sensitivity yang berdiri sendiri adalah ia jarang sekali berkembang menjadi kesadaran struktural yang lebih luas. Sebaliknya, percakapan-percakapan krisis mengenali ketimpangan sistemik ini sering kali berhenti dan mengalami penyusutan makna justru di tingkat pengalaman pribadi.

“Saya belum mampu membeli rumah karena saya kurang produktif”, “saya sulit mencari pekerjaan karena portofolio saya kurang menjual”, atau “saya tidak perform karena kelelahan”.

Ketidakadilan struktural ini kerap kali diterjemahkan semata-mata sebagai kegagalan pribadi sehingga perlawanan pun ikut menyusut. Solusi yang dicari akhirnya bukan lagi keadilan sosial atau reformasi kebijakan, mirisnya bergeser menjadi regulasi emosi pribadi.

Keluhan-keluhan itu memang jelas manusiawi namun, fokus yang terlampau individual ini perlahan bertindak seperti kacamata kuda. Ia membuat perhatian kita terhadap pengalaman buruk yang dialami oleh orang lain di luar lingkaran kelas kita menjadi berkurang, atau bahkan hilang sama sekali.

Krisis Pengamatan

Dimensi lainnya adalah sensitivitas sebagai pengamat (observer sensitivity). Dimensi ini muncul ketika seseorang menyaksikan ketidakadilan yang dialami orang lain dan menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang genting dan layak untuk diperhatikan serta dibela. Pertanyaan krusial bagi kita hari ini adalah: apakah manusia modern masih memiliki kapasitas psikologis dan ruang mental yang cukup untuk mempertahankan observer sensitivity dalam dirinya?

Jawabannya, sayangnya cenderung pesimis. Kemiskinan dan tekanan hidup yang konstan membuat banyak orang sering kali kehabisan waktu dan energi untuk melakukan mobilisasi politik atau membangun koalisi pergerakan. Mereka terlalu sibuk, kelelahan dan terengah-engah hanya untuk sekedar berjuang bertahan hidup dari hari ke hari.

Ketika seluruh kapasitas kognitif dan mental seseorang terkuras habis-habisan hanya untuk mengelola kecemasan finansial pribadi, maka perhatian terhadap ketidakadilan yang dialami kelompok lain menjadi sebuah “kemewahan” psikologis yang tidak sanggup mereka bayar.

BACA JUGA : Tak Ada Makan Bergizi Gratis

Akibatnya, muncullah situasi fragmentasi sosial yang pincang. Setiap tahun, momen seperti Hari Anti Tambang (HATAM) berupaya menyuarakan jeritan dari berbagai penjuru nusantara, namun gema suara itu kerap kali hanya memantul pada dinding-dinding ketidaktahuan kita.

Kita menyaksikan lahirnya sebuah masyarakat yang menggerutu di media sosial mengenai polusi udara perkotaan atau mahalnya token listrik, tetapi menutup mata ketika melihat masyarakat adat di Papua kehilangan hutan adat dan ruang hidup mereka demi konsesi pertambangan skala raksasa.

Berbondong-bondong merayakan tren wisata alam estetis di banyuwangi, tetapi gagap dan abai ketika warga lokal di Banyuwangi sendiri harus bertaruh ruang hidup melawan ekspansi tambang emas di tumpuan ruang hidup mereka seperti di Gunung Tumpang Pitu.

Menuntut transisi energi bersih yang cepat demi masa depan hijau dunia, tetapi tidak mau tahu ketika komunitas lokal di NTT harus berhadapan dengan represi struktural akibat proyek geothermal yang merangsek masuk ke halaman rumah dan ruang ekologis mereka.

Dalam kondisi seperti ini, ketidakadilan di dalam sistem tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya mengalami fragmentasi dan isolasi. Karena observer sensitivity sibuk ditekan akan kerasnya kehidupan dan dicurangi kebijakan, akhirnya setiap kelompok merawat lukanya masing-masing. Kita gagal melihat hubungan makro bahwa kehancuran di Porong Sidoarjo, Banyuwangi, NTT, dan Papua digerakkan satu mesin parasit yang sama dengan yang mengisap daya beli dan energi mental kita di perkotaan.

Menari Dalam Jebakan

Analisis mengenai paradoks neo-feodalisme ini akan menjadi tidak jujur jika kita berhenti pada posisi menempatkan diri sebagai korban yang terisolasi. Ada dimensi lain yang jauh lebih tidak nyaman, lebih intim, dan sengaja sering kita hindari dalam percakapan sehari-hari yaitu sensitivitas sebagai penerima manfaat (beneficiary sensitivity).

Jika kita kembali pada premis awal, jika eksploitasi manusia dan alam adalah bahan bakar utama dari mesin ekonomi hari ini, maka kita harus berani menghadapi kenyataan pahit bahwa hampir kita semua -dalam derajat tertentu- adalah para penikmat dari manfaat eksploitasi tersebut.

Kita menikmati baterai gawai canggih, aliran listrik konstan, perhiasan, hingga kendaraan pribadi yang membuat mobilitas kita begitu fleksibel. Namun, seberapa sering kita dengan sadar memikirkan biaya sosial, kemanusiaan, dan ekologis yang harus dibayar di balik setiap jengkal kemudahan dan kenyamanan tersebut?

Ada hukum proporsionalitas psikologis yang bekerja di sini:

Semakin besar keuntungan atau kenyamanan yang kita peroleh dari suatu sistem, semakin besar pula godaan bawah sadar kita untuk memalingkan wajah dari sisi gelap yang menopang sistem yang sama.

Di sinilah kita bertemu salah satu paradoks psikologis yang paling memikat sekaligus memilukan dari manusia modern. Seseorang dapat dengan sangat fasih mengkritik ketimpangan ekonomi global di ruang-ruang diskusi digital, sambil di saat yang sama, kenyamanan hidupnya ditopang oleh suplai energi dan komoditas yang diperas dari tanah Papua atau geothermal NTT yang menyisakan konflik agraria di tapak strukturnya.

Perilaku ini terjadi bukan semata-mata karena manusia modern itu hipokrit. Melainkan karena sistem neo-feodal ini telah dirancang sedemikian rupa, sehingga hampir tidak ada lagi posisi moral yang benar-benar bersih atau berada di luar sistem. Kita dipaksa untuk menjadi bagian dari konsumen sistem yang kita kutuk sendiri.

Benteng Rasionalisasi

Hal ini membawa kita pada sudut paling gelap dalam struktur kesadaran kita: sensitivitas sebagai pelaku (perpetrator sensitivity). Ini adalah dimensi yang paling jarang dieksplorasi karena ia menuntut sesuatu yang sangat menyakitkan: pengakuan akan keterlibatan diri sendiri.

Perpetrator sensitivity adalah kilatan kesadaran ketika seseorang menyadari bahwa gaya hidupnya, keputusan-keputusan ekonominya, atau bahkan kediamannya dalam sistem secara langsung maupun tidak turut berkontribusi terhadap bertahannya ketidakadilan yang menindas orang lain.

Kesadaran semacam ini menimbulkan cognitive dissonance yaitu sebuah ketidaknyamanan mental yang luar biasa akibat benturan antara citra diri kita sebagai “orang baik” dengan kenyataan bahwa kita (ternyata) adalah bagian dari mekanisme penindas. Tantangan budaya ini sebagai bentuk pola pikir jangka pendek, obsesi pada teknologi, serta keegoisan kolektif.

Demi memelihara tiga hal ini dan melindungi ego kita dari rasa bersalah, masyarakat modern kemudian mengembangkan mekanisme pertahanan ego kolektif yang sangat canggih yaitu berbagai bentuk rasionalisasi dan fatalisme.

Ketika dihadapkan pada kenyataan eksploitasi di balik kenyamanan hidup kita, kita dengan cepat membangun benteng argumen bahwa “ya sistem memang begini dari awalnya” atau “alternatif yang lain itu tidak realistis dan ekonomis” dan pada akhirnya kita hanyalah bagian dari kelompok kecil yang sulit mengubah apapun.

Argumen-argumen tersebut mungkin mengandung kebenaran pragmatis. Namun, secara psikologis, fungsinya adalah sebagai obat penenang bagi nurani kita agar kita sah-sah saja untuk terus menikmati eksploitasi tersebut tanpa perlu memikul beban tanggung jawab moral.

Arah Baru: Bagaimana Proses Psikologisnya Terjadi?

Ketika pertama kali membaca pertanyaan Professor Drake di dalam inbox email saya, respon pertama spontan di dalam kepala saya adalah sebuah gelengan tegas: tidak mungkin. Tapi kemudian saya menyadari bahwa gelengan itu sendiri adalah sebuah data. Ia bukan hanya kesimpulan rasional karena ia adalah refleks yang sudah lama dilatih.

Kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa eksploitasi adalah ongkos sewa yang tak terhindarkan bagi peradaban modern, sehingga membayangkan alternatifnya pun terasa seperti kemewahan intelektual yang tidak produktif. Padahal, ketidakmampuan membayangkan itu bukan hukum alam.

BACA JUGA : Catatan Psikologi Kematian Alfarisi

Ia adalah gejala-gejala dari jiwa kolektif yang radar moralnya telah lama dikalibrasi ulang oleh sistem neo-feodal itu sendiri. Sistem hyperparasitism ini tidak hanya bekerja melalui struktur ekonomi. Ia bekerja jauh lebih dalam melalui rekayasa sensitivitas moral. Kita dibentuk menjadi sangat tajam sebagai korban, namun tumpul sebagai pengamat, abai sebagai penikmat dan kompromis sebagai pelaku.

Empat dimensi yang seharusnya saling menopang itu justru dipisahkan dan dilemahkan secara sistematis. Maka pertanyaan yang lebih jujur bukanlah bagaimana membangun tatanan ekonomi yang adil, melainkan: seberapa jauh kita bersedia membiarkan diri kita tidak nyaman?

Karena kalibrasi ulang kesadaran itu tidak terjadi dalam sekali baca artikel atau satu kali hadir di diskusi publik. Ia adalah proses yang penuh perjuangan dan tidak linier dan saya ingin jujur tentang itu. Yang pertama, Transisi kognitif dengan mengubah pengalaman personal menjadi kesadaran struktural.

Mengoreksi bias victim sensitivity dengan cara berhenti mengkategorikan kelelahan finansial atau kecemasan masa depan semata-mata sebagai kegagalan personal. Gejala tersebut perlu ditarik kembali pada akar kausalitasnya yang riil: sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang pincang.

Yang kedua, koneksi empatik dengan menghubungkan penderitaan diri dengan penderitaan kelompok lain. Menumbuhkan observer sensitivity dengan merobohkan isolasi psikologis yang mengurung amarah pada ego sendiri. Proses ini menuntut individu untuk melihat benang merah, bahwa tekanan hidup yang dialami pekerja perkotaan digerakkan oleh hulu mesin yang sama dengan yang sedang merampas ruang hidup warga di Porong, Sidoarjo, Banyuwangi, NTT, hingga Papua.

Yang ketiga, dekonstruksi perilaku dengan mempertanyakan sumber kenyamanan yang dinikmati. Menajamkan beneficiary sensitivity dengan menginterupsi model otomatis dalam perilaku konsumsi sehari-hari. Setiap kali mengakses kemudahan teknologi atau fasilitas instan modern, pikiran dilatih untuk memproses aspek latar belakangnya “siapa yang menanggung biaya sosial dari kenyamanan yang saya nikmati?”.

Yang keempat sebagai tahapan paling sukar yaitu Resistensi ego dengan menoleransi disonansi moral tanpa rasionalisasi. Ketika kesadaran sebagai pelaku (perpetrator sensitivity) muncul dan memicu ketidaknyamanan mental (cognitive dissonance), mekanisme pertahanan ego berupa fatalisme harus dihambat.

Alih-alih melarikan diri pada rasionalisasi “memang sistemnya sudah begini”, individu dituntut untuk bertahan dalam ketegangan moral tersebut dan mengarahkannya menjadi dasar tindakan ekonomi-politik yang lebih etis.

Dan ini sensitivitas ini jelas dibutuhkan bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Bertahan dalam ketegangan itu tanpa menyelesaikan secara prematur adalah bentuk perlawanan yang paling awal dan paling sering diabaikan.

Kalibrasi Paradigma Melalui Ekosistem Kultural Kolektif

Keempat proses psikologis di atas tidak dapat teraktivasi secara spontan dalam isolasi ruang hampa, karena mereka membutuhkan stimulus lingkungan luar yang konstan sebagai pemicunya. Di sinilah ruang-ruang kultural dan kolektif memegang peran struktural sebagai agen perubahan paradigma paling mendasar pada level individu. Kalibrasi ulang radar psikologis ini difasilitasi oleh jaring-jaring infrastruktur sosial yang tersebar di tengah masyarakat.

Pendidikan dan diskusi publik bertindak sebagai ruang pembongkaran instrumen analitis. Ruang-ruang ini menyediakan aparatus konseptual yang menyingkap tabir ilusi kenyamanan, menggeser cara pandang individu dari yang awalnya melihat ketimpangan sebagai “nasib” menjadi sebuah problem struktural yang bisa dibedah secara rasional.

Sastra, film (seperti Pesta Babi dan film lainnya) dan Media bekerja pada level afektif dan imajinasi moral. Melalui narasi, visual dan jurnalisme kritis, media kebudayaan ini mampu melompati batas-batas geografis dan egoisme kelas. Ia memaksa pemikiran penontonnya untuk menyaksikan realitas tapak yang jauh secara fisik -seperti konflik agraria di NTT atau deforestasi di Papua.

Pada titik tertentu itulah yang memicu lahirnya observer sensitivity yang selama ini tumpul akibat kenyamanan urban. Gerakan Sosial dan Komunitas Warga adalah jangkar yang membuat kesadaran tersebut tetap membumi. Di dalam komunitas dan ruang gerak kolektif, disonansi moral yang dirasakan individu tidak dibiarkan menguap menjadi fatalisme personal.

Sebaliknya, interaksi antar warga mengonsolidasikan keresahan psikologis tersebut menjadi solidaritas aktif dan tindakan kolektif yang nyata di lapangan, menjembatani jarak antara teori di atas kertas dengan tanah material yang sedang dihisap oleh kapitalisme di lapangan.

BACA JUGA : Dua Dekade Ekosida Lumpur Lapindo

Ketika seseorang memiliki akses terhadap salah satu atau seluruh ekosistem kultural kolektif ini baik sebagai pelajar, penikmat seni, konsumen media maupun anggota komunitas maka struktur kesadarannya memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari jerat penyakit psikologis berupa pola pikir jangka pendek dan keegoisan kolektif.

Pada titik ini, memilih untuk abai dan menutup mata dari ketimpangan bukan lagi sebuah ketidaktahuan yang murni (ignorance), melainkan sebuah keputusan secara sadar untuk menjadi tumpul secara emosional dan beban secara sosial.

Membayangkan sebuah sistem ekonomi tanpa eksploitasi memang terasa tidak mungkin hari ini, hanya karena kita terbiasa mengoperasikan pikiran kita dengan batas maklum yang terlampau longgar. Tapi saya semakin curiga, selama kita belum selesai dengan pertanyaan seberapa jauh kita bersedia tidak nyaman?

Maka pertanyaan Professor Drake itu akan terus kita jawab dari posisi yang salah, bukan dari kejujuran, melainkan dari kebiasaan menyerah yang kita sebut sebagai realisme. Ketidakadilan tidak membutuhkan pembenaran yang rumit untuk runtuh, tapi ia hanya butuh kita berhenti mengkondisikan kepala kita untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa.

*Penulis adalah mahasiswa Magister Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Ia berfokus pada Psikologi Sosial yang kerap membahas terkait lingkungan, politik hingga budaya kekerasan yang terjadi di lini pendidikan di Indonesia.

Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.