TRAGEDI KUDATULI atau Kerusuhan 27 Juli 1996, hingga kini belum tuntas diselesaikan. Orang-orang yang terlibat dalam peristwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, masih bebas dan belum pernah sekali pun diseret ke pengadilan. keluarga para korban, terus menanti keadilan.

Peristiwa ini diawali penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan termasuk kerusuhan politik berdarah di Jakarta pada era Orde Baru. Tragedi ini menjadi salah satu catatan sejarah kelam bangsa Indonesia, sekaligus titik balik perlawanan terhadap pemerintahan militeristik dan otoriter.

Di depan Gedung Negara Grahadi, aktivis Aksi Kamisan Surabaya kembali menggelar Aksi Kamisan dengan tajuk “30 Tahun Tragedi Kudatuli: Impunitas Tiada Henti, Luka Lama yang Abadi” pada Kamis (30/07/2026). Bagi mereka, waktu boleh berjalan, tetapi ingatan atas kekerasan dan praktik impunitas tak boleh dibiarkan ikut terkubur.

Meski tragedi ini telah lama diakui sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, keadilan tetap berjalan di tempat. Massa Aksi Kamisan menganggap, negara lebih mahir merawat impunitas daripada mengungkap kebenaran. Waktu terus bergerak, tetapi keberanian politik untuk menuntaskan kasus ini mereka nilai berhenti di masa lalu.

Selama pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban dan korban terus dibiarkan menunggu, impunitas bukan lagi sekadar warisan Orde Baru, melainkan praktik yang terus dipelihara dalam wajah kekuasaan hari ini. Menurut massa aksi, pemilu berulang kali digelar dan rezim pun berganti, namun tak satu pun yang memiliki kemauan untuk membuka kasus ini.

BACA JUGA : #KAMISAN| Impunitas Lahirkan Penyiksaan Berulang

Sekjen Federasi KontraS, Andy Irfan menjelaskan, Kudatuli merupakan salah satu peristiwa penting pada penghujung Orde Baru. Menurutnya, penyerbuan terhadap kantor PDI yang berujung pada meluasnya kekerasan tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah terhadap dinamika internal partai.

Ia menilai peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana negara menggunakan kewenangannya secara represif untuk mengendalikan independensi partai politik dan membatasi ruang demokrasi. Cara-cara itu rupanya juga dilakukan pasca reformasi.

“Peristiwa itu menjadi satu simbol bahwa di tahun-tahun itu, di bulan-bulan itu kepercayaan rakyat kepada negara orde baru itu pada titik yang paling lemah,” tegasnya.

Andy menilai, tumbangnya Orde Baru tidak semata-mata disebabkan oleh kuatnya perlawanan masyarakat sipil, melainkan juga dipicu krisis ekonomi yang semakin memburuk pada saat itu. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini memiliki sejumlah kemiripan dengan situasi menjelang kejatuhan Orde Baru pada 1996–1998.

Bedanya, perlawanan masyarakat dinilai belum sebesar yang terjadi pada periode tersebut sehingga pengulangan situasi itu belum mencapai titik yang sama. Ia menjelaskan, model pembangunan yang berorientasi pada investasi asing dan pertumbuhan ekonomi pernah diklaim mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Namun, pengalaman menjelang krisis 1998 membuktikan, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata. Sebaliknya, kesenjangan sosial justru melebar, ketahanan ekonomi melemah, dan ketergantungan terhadap pembiayaan internasional semakin menguat.

BACA JUGA : #KAMISAN| Jalan Sunyi Kegagalan Reformasi

Menurutnya, sejumlah indikator tersebut kembali terlihat dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Meski ia menilai situasi ekonomi riil belum seburuk krisis 1998, secara makro terdapat pola yang dinilai serupa dengan periode menjelang runtuhnya Orde Baru. Ia berpandangan bahwa kondisi tersebut hanya menunda persoalan yang lebih besar apabila tidak diikuti dengan perubahan kebijakan yang mendasar.

Tapi bagaimana Prabowo terus melakukan intervensi sipil? melalui tangan-tangan militer dalam 2 tahun selama dia menjabat sebagai presiden intensitasnya makin ke sini makin menggila,” ujar Andy.

Pemerintah Sipil Rasa Militer!

Orientasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) telah bergeser dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju penguatan infrastruktur militer. Ia menilai Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu contoh, anggaran negara dimanfaatkan untuk memperluas peran militer di ruang sipil sekaligus membangun infrastruktur politik.

Beragam inisiasi yang diambil secara langsung oleh militer terus terjadi di beberapa lini. Artinya Prabowo hanya melakukan pengulangan jargon yang dipenuhi narasi-narasi yang pro rakyat yang seolah-olah dia punya empati dan solusi program untuk mengatasi kemiskinan yang dialami masyarakat luas.

Masih kata Andy, masyarakat sipil perlu mengambil sikap yang lebih tegas di tengah menguatnya intervensi negara terhadap ruang-ruang sipil. Menurutnya, terdapat kemiripan pola antara pemerintahan saat ini dengan masa Orde Baru, terutama dalam perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan.

Selama dua tahun pemerintahan Prabowo, ia menilai keterlibatan militer di ranah sipil semakin intensif.Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai lebih mengutamakan penguatan infrastruktur militer daripada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, berbagai inisiatif yang melibatkan militer di sektor sipil menunjukkan pola pengulangan yang dibungkus dengan narasi keberpihakan kepada masyarakat, sementara ruang demokrasi dinilai semakin menyempit.

Tetapi secara real kita bisa melihat tidak ada kebijakan struktural yang memastikan akan terjadi kesejahteraan yang meluas. Tidak ada perbaikan regulasi yang dirangkai dalam rangka memastikan kesejahteraan terwujud. Karena itu kita sudah sekarang sedang menghadapi satu keadaan yang tidak berbeda jauh,” pungkasnya.

Protes Stigma Londo Ireng

Tak hanya itu massa Aksi Kamisan juga mengangkat isu tentang pernyataan Presiden Prabowo yang melebeli lurnalis, pengamat dan aktivis lembaga  swadaya masyarakat (LSM) adalah “Londo Ireng”. Stigma yang disematkan Prabowo ini kepada individu atau kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

BACA JUGA : #KAMISAN| Untuk Apa Tentara Awasi Kami!

Irgy, salah satu peserta Aksi Kamisan, mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang menurutnya secara langsung merendahkan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. PAdahal, kritik kepada penyelenggara negara adalah hak konstitusional rakyat.

Seorang kepala negara tidak pantas melontarkan pernyataan seperti itu. Sebelumnya muncul stigma Londo Ireng yang ditujukan kepada LSM, lalu disusul tudingan sebagai antek asing. Narasi seperti ini hanya memperkuat upaya mendiskreditkan pihak-pihak yang menyampaikan kritik," ujarnya.

Menurutnya pernyataan Prabowo ini sama artinya menggap yang kritis adalah musuh negara. Bukan kali ini saja Prabowo melontarkan stigma. Sebelumnya, jenderal pecatan itu sering melebeli kelompok kritis sebagai antek-antek asing dan dibayar koruptor.

Setiap aksi demonstrasi yang dilakukan besar-besaran, ia tuding ditunggang. Kritik yang disampaikan dianggap didanai asing. Tudingan itu menandai, kata dia, demokrasi yang sudah hancur.Terlebih masuknya militer mengurusi urusan sipil. Acap kali pengerahan militer di ranah sipil ini berujung kekerasan.

“Apa yang kami suarakan hari ini adalah hak kami sebagai warga negara. Di era Prabowo, kami melihat ruang-ruang sipil kembali dimasuki militer, mengingatkan pada praktik-praktik di masa Orde Baru. Sementara itu, tindakan represif aparat kepolisian terhadap suara-suara rakyat menjadi jawaban negara atas kritik yang disampaikan masyarakat,” imbuhnya.