TUNTUTAN itu di antaranya meminta agar instansi TNI bertanggung jawab dan bertindak transparan dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus, serta rentetan peristiwa kekerasan lain yang diduga melibatkan anggota TNI.

Tapi langkah mereka menuju Markas Kodam V/Brawijaya tak berjalan mulus. Sejak titik kumpul mahasiswa di Taman Intan hingga bergerak menuju kantor KPU Kota Surabaya, sejumlah pihak dan orang tak dikenal melakukan pengadangan.

“Kami berangkat dari Taman Intan. Kemudian kami berangkat di sini langsung berkumpul di KPU Kota Surabaya. Lalu kami berjalan beriringan dan sebagainya ke markas kodam ini kami diadang beberapa orang,” ujar Koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama.

Ia menuding, pengadangan itu adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan orasi mahasiswa tidak bergema di depan Markas Kodam. Para pengadang datang sedikit demi sedikit hingga jumlah mereka cukup banyak.

“Pertama ada dua orang. Kemudian ada sampai empat-enam orang yang dalam artiannya secara strategi sudah mereka atur untuk kemudian memang menghadang kita untuk tidak melakukan aksi,” ungkap Deni.

Ketegangan di lapangan sempat memuncak saat massa aksi dipaksa berhenti sekitar 1-2 kilometer dari tujuan titik aksi di Makodam V/Brawijaya. Cekcok mulut tak terelakkan. Mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya dikebiri mencoba bertahan di tengah kepungan pihak yang ingin mengulur waktu dengan berbagai alasan administratif dan birokrasi lapangan.

Sejumlah orang yang mengadang aksi ini, juga sempat melarang jurnalis merekam dan mengambil gambar. Mereka terus bertambah hingga lebih dari 10 orang. Mereka mengenakan pakaian biasa, memakai topi dan berkacamata hitam, bertubuh tegap, berambut capak dan satu di antara mereka mengaku tentara. 

“Kita perlu sampaikan bahwa reformasi sudah menyampaikan aksi [demonstrasi] selalu dilindungi dalam undang-undang,” ucapnya.

Intimidasi yang dirasakan para mahasiswa ternyata tidak hanya terjadi di jalanan, tapi sudah sampai ke ranah privasi. Deni membeberkan, orang-orang terdekatnya mulai dari orang tua hingga kekasih, turut terseret dalam pusaran pengawasan. Ia menganggapnya sebagai Upaya pembungkaman terhadap mereka yang kritis.

BACA JUGA : Dominasi Militer Renggut Ruang Sipil

“Pada H-1 Lebaran, itu sudah beberapa kali komunikasi dari pihak TNI terutama ke keluarga saya, seperti pacar, orang tua dan sebagainya. Sampai tadi lewat pukul 9 malam tadi, keluarga saya juga sama nasibnya,” kata Deni.

Ia menambahkan, orang di balik telepon itu menanyakan berbagai hal tentangnya. Mulai dari posisinya, dengan siapa dia sampai apa obrolan terakhirnya. Bagi Deni, cara-cara ini sudah menjurus pada intimidasi. Padahal, yang ia dan kawan-kawannya lakukan, tidak sekali pun melanggar hukum apalagi mengancam keamanan negara.

“Mereka menanyakan Deni ini posisinya? Terakhir sama siapa? Sedang di mana? Terakhir chat sama siapa? Posisi kumpulnya di mana dan sebagainya. Ini menandakan bahwa TNI ini kalau seperti ini apa ya? Menandakan bahwa ini anti kritik,” imbuhnya.

Mereka melihat adanya pola yang berulang dalam penanganan kasus yang melibatkan anggota TNI, mulai dari insiden peluru nyasar yang melukai warga sipil di Gresik, hingga kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus, yang penanganannya dianggap masih gelap gulita.

BACA JUGA : #AKSIKAMISAN| Kami Mata Andrie Yunus

Dengan segala upaya penghadangan tersebut, akhirnya aksi hanya bisa digelar 500 meter jauhnya dari Makodam V/Brawijaya. Akses jalannya ditutup portal oleh aparat TNI, baik yang mengenakan seragam maupun yang berpakaian bebas.

Dalam pernyataan sikap resminya, BEM Nusantara Jawa Timur menekankan, Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap individu, terlepas dari seragamnya, harus tunduk pada aturan yang sama. Mereka menuntut, setiap kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, tidak lagi ditarik ke peradilan militer yang tertutup, melainkan dibuka selebar-lebarnya di pengadilan umum.

“Kami menuntut agar setiap kasus pidana anggota TNI yang melibatkan sipil harus diproses melalui peradilan umum demi menjamin keadilan yang terbuka dan objektif. Jika masuk pekerjaan sipil bisa, seharusnya secara hukum harus bisa,” kata Deni membacakan pernyataan sikap.

Berikutnya, mahasiswa juga mendorong reformasi sistem peradilan militer agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada prinsip keadilan. Menurutnya, jika kasus melibatkan warga sipil, harus diadili ke peradilan sipil.

BACA JUGA : Batasi Kewenangan Tentara di Ranah Sipil

Mereka mendesak evaluasi total terhadap prosedur latihan militer di wilayah sipil guna mencegah jatuhnya korban dari masyarakat. Lalu menuntut juga pertanggungjawaban penuh terhadap korban, baik dalam bentuk keadilan hukum, pemulihan, maupun ganti rugi.

Meski dihadang dan diintimidasi, mahasiswa tetap lantang menyampaikan orasi dan tuntutannya untuk mendesak Kodam V/Brawijaya agar menyampaikan ke Mabes TNI tentang tuntutan mereka yakni pengusutan perkara penyerangan Andrie Yunus secara transparan.

“Kami mendesak institusi TNI khususnya Kodam V/Brawijaya untuk memberikan rekomendasi serta dorongan ke Mabes TNI agar segera diusut tuntas. Dan kedua, pastinya pasca aksi ini semisal ada kawan-kawan kita yang terkena intimidasi dan lain sebagainya, mestinya pasti kita akan gelorakan gerakan ini sebesar-besarnya,” kata dia.

Menjelang sore, massa mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengecam dan menancapkan pesan agar TNI tetap menjaga profesionalisme di tengah kondisi demokrasi. “Kembalikan TNI ke barak!” pekik mereka berulang-ulang.