BARANGKALI saya menjadi orang yang terlalu naif, sebab menolak menjadi realistis, seperti kata orang kebanyakan. Barangkali saya seperti itu, karena ada satu pertanyaan yang berkelindan tanpa henti: mana mungkin menjadi realistis di tengah sistem yang korup, mengamini ketimpangan, kemiskinan, perampasan lahan, dan kebohongan?
Ada satu pengalaman yang sangat personal, mendengar ibu mengeluh dari ruang sebelah ketika peralatan dan bahan-bahan pokok di dapur mulai naik. Dan gajinya yang tak seberapa, mungkin tak bisa bertahan untuk hidup beberapa tahun ke depan. Saya pun merasa, uang dan harga merupakan persoalan sistem. Misalnya, bagaimana harga bahan pokok ditentukan, dan nilai tukar yang menjangkau hingga tingkat paling mendasar: dapur rumah-rumah di desa, dan seterusnya.
Selain itu, pengalaman ketika menyaksikan perampasan dan kemiskinan yang mewabah di banyak tempat yang pernah saya datangi. Namun, itu kontras saat saya menyaksikan kondisi di sekitar, baik tetangga atau kawan seangkatan, yang terpenjara dalam imajinasi praktis tanpa menyadari soal isu-isu sosial. Sekadar berkutat pada perbincangan soal bersenang-senang, uang, kerja, menikah, dan semacamnya.
BACA JUGA : Menghalau Rakusnya Raksasa Kayu
Tidak ada yang salah menjalani hidup semacam itu, tapi melupakan dan tak peduli pada sistem yang menindas pun bisa dibilang tak realistis. Kita tanpa sadar mengalami pergeseran jadi masyarakat nir-empati. Masyarakat yang gagal merasakan kepedulian dan tak memiliki kepekaan pada ketimpangan yang jelas terjadi di depan matanya.
Saat ini, saya melihat desa-desa banyak dikuasai gagasan nasionalisme yang menyerukan kemerdekaan, di tengah penebangan hutan besar-besaran yang merenggut ruang hidup masyarakat lokal, di antara kasus-kasus kelaparan yang masih berkelindan di berbagai pelosok, dan ketimpangan ekonomi yang menjamur seolah tidak ada ujungnya.
Barang tentu, untuk menyadari itu tidak perlu jauh-jauh mengulik data-data dalam etalase Badan Pusat Statistik (BPS). Barangkali kita hanya perlu membuka mata ketika main ke alun-alun kota asal, ke Jalan Malioboro di Yogyakarta, atau Jalan Asia-Afrika di Bandung. Semuanya nampak dengan jelas meski hanya sekilas mata, apalagi jika dikaji secara serius.
Ketika melihat story media sosial kawan-kawan yang berisi perayaan dan spanduk kemeriahan Hari Ulang Tahun Ke-81 Republik Indonesia (HUT Ke-81 RI) di RT/RW, mendadak ingatan soal hutan belantara dengan flora-fauna yang diporak-poranda proyek swasta dan pemerintah demi kepentingan elite yang tak menyejahterakan masyarakat lokal, langsung terhampar di kepalaku. Sebab, tak ada yang mendapat manfaat, selain mereka terusir dari ruang hidup dan tanahnya sendiri.
Kini saya merasa “dipaksa” merayakan kemerdekaan, ketika kondisi di lapangan tidak mencerminkan kemerdekaan. Pada akhirnya, merayakannya tidak lebih dari merayakan ketimpangan dan kemelaratan itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di negara ini, dengan berbagai kasus pengrusakan lingkungan dan ruang hidup yang mengikutinya.
Yang Hilang dari Kemerdekaan Kita
Sampai sekarang, perampasan lahan masih saja menghantui, baik di kota maupun di desa, dan kehilangan mata pencaharian pun menjadi teror terselubung buruh tani yang tak kunjung mendapat pengembalian tanah yang menjadi hak mereka. Di Kendeng, misalnya, buruh petani dan gabungan kelompok masyarakat sipil memperingati kemerdekaan di tengah belenggu perusahaan semen yang menghisap alamnya.
Di Pundenrejo, petani-petani masih dirampas tanahnya oleh perusahaan gula dan tidak kunjung diselesaikan negara. Di Timbulsloko, orang-orang masih terendam rumahnya akibat banjir rob, diperparah kebijakan pemerintah membangun Tol Tanggul Laut yang justru memperkeruh persoalan.
Selain itu, ketika mengerjakan Pendidikan Jurnalistik Tingkat Lanjut (PJTL) di pers mahasiswa, saya mewawancarai seorang petani yang menggarap lahan di Salatiga. Di tengah obrolan saya tercengang, sebab ia menggarap tanah yang diduga milik negara, untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Satu per satu pertanyaan saya ajukan, semakin kemarahan melanda hati saya.
Miris sekali melihat bagaimana mereka dipekerjakan di atas tanah air sendiri, dan negara yang seharusnya memastikan kesejahteraannya, justru menghisap habis-habisan keringat dan jerih payah rakyatnya sendiri. Itu bahkan belum menyentuh persoalan petani-petani yang dibiarkan dihisap tengkulak, dan penetapan harga yang tidak berpihak pada mereka.
Selain itu, petani yang sebelumnya memiliki tanah, menjadi penyapu jalan, tukang batu, pemulung, sebab lahannya dirampas perusahaan swasta yang dilindungi negara. Di sisi lain, pemerintah mengatakan petani telah sejahtera, pada kenyataannya banyak petani justru harus menghadapi kekerasan aparat, preman, dan orang suruhan atau kaki tangan perusahaan. Sebagaimana yang terjadi di Pati, Dayunan-Kendal, Padang Halaban, dan sebagainya.
Mereka, petani-petani yang memperjuangkan ruang hidupnya itu, kini menjadi lebih sering bersentuhan dengan advokat, spanduk demo, dan cat, alih-alih dengan cangkul, arit, ataupun bibit tanaman itu sendiri.
Agustus lalu, banyak orang berteriak-teriak kita telah merdeka, mereka juga berani berbicara petani telah sejahtera dengan gagasan petani maju, namun mereka melupakan hal paling mendasar dari kesejahteraan petani itu sendiri, yaitu kepemilikan tanah, perlindungan hak, kebijakan yang berpihak pada lingkungan, serta perlindungan hukum yang berkelanjutan.
Sehari-hari kita mendengar pidato menggebu Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan gagasan yang tak menyentuh akar rumput, kemudian memaksa kita menerimanya sebagai kebenaran. Nyatanya, mayoritas petani hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri, sementara Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (HGU-HGB), industri dan spekulan, justru menguasai jutaan hektare.
BACA JUGA : Membongkar Universitas Rasa Komando
Bagaimana bisa para petani tidak punya lahan di tengah banyak lahan-lahan yang mereka garap menjadi sumber penghidupan? Pertanyaan itu akan terjawab, ketika kita menyadari korporasi dan negara menguasai berkali lipat lahan-lahan dari yang sanggup kita bayangkan.
Berdasarkan data Serikat Petani di Salatiga dalam forum diskusi yang sempat saya ikuti menjelaskan, 30% lahan pertanian di Jawa Tengah milik Perhutani. Dan petani-petani penggarap tanah tersebut hanya urun keringat tanpa kepastian hukum yang jelas. Pun sebanyak lebih dari 19% lahan-lahan petani di provinsi itu masih belum bersertifikat.
Akibatnya, Jawa Tengah menjadi wilayah rawan sengketa dan perampasan lahan. Itu dapat dilihat dari predikat Jawa Tengah yang masuk dalam 7 (tujuh) besar provinsi dengan konflik agraria terbanyak belakangan. Tak sedikit juga lahan aktif milik petani dialihfungsikan menjadi lahan-lahan industri korporat yang berkiblat pada keuntungan komersial, yang tidak menyentuh kepentingan mendasar para petani di daerah-daerah tersebut.
Mereka tidak mendapatkan pengembalian hak atas tanah, seperti janji kampanye mantan Presiden RI, Joko Widodo, perihal 9 juta hektare pengembalian tanah kepada rakyat ketika menjabat selama 2 periode. Janji itu hanya sekadar janji, dan para petani sampai detik ini hanya disumpal janji-janji negara yang tak kunjung ditepati.
Yang (Masih) Hilang dari Kemerdekaan Kita
Melihat persoalan jabatan dan posisi dalam struktural swasta atau negara yang dibentuk sistem hari ini, tak sedikit orang-orang direkrut melalui pertimbangan seberapa banyak relasi yang ia punya, seberapa dekat hubungan kerabatnya dengan orang yang berada di dalam suatu perusahaan (baca: bantuan orang dalam atau ordal), apalagi kalau kerabatnya berada di pucuk pimpinan.
Saya khawatir ketika ungkapan atau frasa “realistis saja” mulai merambah menjadi kepercayaan masyarakat hari ini. Sebab, realitas hari ini akan menghendaki kita untuk korup, curang, mengisap keuntungan pribadi sebanyak mungkin, tunduk buta pada kekuasaan, menerima uang dari simpatisan politik praktis, pun serangan fajar yang memaksa kita tunduk pada kawanan calon pejabat yang doyan berbohong.
Berangsur-angsur, generasi baru pun tidak lagi punya idealisme untuk memperjuangkan sebuah realitas baru. Di mana orang-orang bisa makan hingga kenyang tanpa kelaparan melanda yang lainnya. Atau setidaknya, sistem yang menghendaki orang-orang punya kesempatan sama untuk bangkit dari kemelaratan yang melanda hidupnya dan keluarganya.
BACA JUGA : Bahaya Kebangkitan Fasisme
Semua ini bisa jadi akumulasi perasaan muak pada negara yang gemar sekali meromantisasi euforia atas kemerdekaan yang telah lama sekali dikhianati. Meski begitu, bagi saya sendiri, persoalan ini tidak perlu berhenti pada apakah boleh atau tidak ikut merayakan kemerdekaan, terlepas dari itu semua. Kesadaran ini perlu dipupuk lebih besar daripada euforia yang mempertontonkan betapa ironi melanda bangsa kita hari ini.
Bagaimanapun, cita-cita pada kesejahteraan bersama tetap perlu dipupuk pelan-pelan. Sebab, cita-cita itu akan menuntun kita pada pertanyaan yang membangkitkan kesadaran: apakah kita telah benar-benar merdeka?
Saya berharap, betapapun kecilnya harapan, saya akan tetap meyakininya sebagai alasan agar hidup layak diperjuangkan. Sebab, merdeka yang menyiratkan kebebasan, baru bisa dikatakan begitu bila perampasan dan ketimpangan telah diupayakan sirna dari atas bumi manusia. Merdekalah mereka yang tertindas, merdekalah para petani dan orang-orang yang tidak disorot arus utama.
*Penulis mahasiswa di Salatiga yang kini bergelut dalam kerja-kerja jurnalistik pers mahasiswa. Gemar memotret dan mendokumentasikan konflik agraria serta pelanggaran HAM.
