SEBAGIAN besar dari kita pasti termenung dan sedih melihat berita di televisi atau media sosial yang terus-menerus menyajikan visual mengerikan tentang tanah kita yang hancur lebur oleh mesin raksasa. Kita semua tahu, eksploitasi sumber daya alam di negeri ini sudah sangat ugal-ugalan dan jauh melewati batas kewajaran yang bisa ditoleransi bumi.
Bayangkan, hutan yang dahulu rimbun kini gundul, berganti menjadi lubang-lubang tambang yang menganga atau hamparan perkebunan sawit yang membentang tanpa ujung. Ironisnya, ketika alam mulai menunjukkan dampak kerusakan melalui bencana, pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru seolah lepas tangan. Sementara itu, rakyat kecil di sekitar wilayah eksploitasi harus menanggung getirnya kehancuran seorang diri.
Sudah menjadi rahasia umum kalau hasil dari pengerukan kekayaan alam yang masif ini tidak pernah benar-benar mengalir ke kantong rakyat. Keuntungan raksasa itu dijamin hanya memperkaya segelintir elite dan oligarki yang duduk manis di ibu kota sambil menikmati fasilitas mewah, sementara masyarakat adat dan warga lokal yang ruang hidupnya dirampas hanya disisakan remah-remah recehan yang bahkan tidak cukup untuk sekadar memperbaiki atap rumah mereka yang bocor.
Lebih parahnya lagi, ketika dampak negatif dari ketamakan ini mulai memuncak dan berubah menjadi bencana ekologis massal, ada pola usang yang selalu diulang para pemangku kebijakan. Mereka akan langsung merapatkan barisan bukan untuk mencari solusi, melainkan untuk melakukan manuver cover-up yang sangat sistematis dan terstruktur.
Dengan mengerahkan pasukan buzzer di berbagai platform media sosial, narasi-narasi palsu pun diproduksi secara massal untuk menutupi kebobrokan kinerja mereka.
Narasi yang dibangun para pendengung ini biasanya sangat licik dan sengaja dirancang untuk mengaburkan fakta objektif yang ada di lapangan. Mereka dengan tak tahu malu sering kali menyalahkan faktor cuaca ekstrem, seperti El Niño dan curah hujan yang tinggi, atau bahkan menuding masyarakat kecil sebagai penyebab utama dari bencana alam tersebut.
Seolah-olah, kerusakan lingkungan yang terjadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan izin-izin pembukaan lahan yang diobral murah pemerintah kepada korporasi besar. Kebohongan publik ini terus dipelihara dan dipompakan ke publik hingga kebenaran menjadi sesuatu yang sangat sulit ditemukan di tengah bisingnya disinformasi.
BACA JUGA : Media Alternatif di Tengah Krisis Kepercayaan
Padahal, kalau kita mau membuka mata sedikit saja, bukti-bukti kejahatan lingkungan ini sudah terpampang dengan sangat jelas di depan batang hidung kita sendiri. Salah satu contoh paling nyata yang tidak bisa dibantah adalah rentetan bencana banjir dan longsor ekstrem yang terus melanda berbagai wilayah di Sumatra belakangan ini.
Mengutip laporan dari organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bencana hidrometeorologi di Sumatra memiliki korelasi langsung dengan laju deforestasi yang sangat masif. Tutupan hutan yang sejatinya berfungsi sebagai spons alami penyerap air hujan telah dibabat habis untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur skala besar dan area pertambangan.
Akibatnya, ketika hujan lebat turun, air tidak lagi bisa diserap tanah, melainkan langsung meluncur deras membawa material lumpur yang menghantam permukiman warga. Ini adalah murni bencana yang diciptakan keserakahan manusia, namun pemerintah masih saja sering berlindung di balik alasan anomali cuaca yang sulit diprediksi.
Belum lagi sembuh luka akibat banjir dan longsor, kita kembali disuguhkan dengan tragedi berulang yang tak kalah mengerikan, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra dan Papua. Skalanya luar biasa masif. Kebakaran ini bukan sekadar insiden kecil karena asap pekatnya tidak hanya mencekik paru-paru warga, tetapi juga membunuh satwa liar yang kehilangan habitat aslinya.
Laporan dari media internasional seperti Channel News Asia (CNA) berulang kali menyoroti bagaimana indeks pencemar udara di negara-negara tersebut menyentuh level berbahaya akibat ulah kita. Bahkan, yang membuat kita semua merasa sangat malu sebagai bangsa adalah ketika asap beracun ini melintasi batas negara dan menyelimuti negara tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Dari berbagai temuan dan investigasi independen yang dirilis lembaga swadaya masyarakat seperti Greenpeace Indonesia, terungkap fakta yang sangat menyesakkan dada. Kebakaran hutan dan lahan ini mayoritas bukanlah bencana yang terjadi secara alami, melainkan kesengajaan yang terorganisasi untuk memuluskan praktik pembersihan lahan yang murah dan cepat.
Kecurigaan publik ini semakin terbukti ketika area lahan gambut yang tadinya hangus terbakar tiba-tiba, dalam waktu yang sangat singkat, sudah ditanami bibit kelapa sawit yang berjejer rapi. Sungguh ironis melihat bagaimana hukum di negeri ini seakan tumpul ke atas dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan korporasi raksasa pembakar hutan.
Mereka dengan santainya meraup pundi-pundi kekayaan di atas penderitaan jutaan manusia dan hewan yang terpaksa menghirup udara beracun setiap hari.
Menghadapi situasi yang sudah masuk kategori darurat ini, respons pemerintah justru sangat mengecewakan dan terkesan gagap, seolah-olah tidak memiliki cetak biru penanganan krisis. Bahkan, pemerintah masih bisa dengan sombong berkata mereka mampu menangani situasi ini sendiri, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Bukannya segera menetapkan status darurat nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, pemerintah malah sibuk berdebat untuk menutupi realitas. Bahkan, mereka sampai berkata, “Kebakaran di Kalimantan tidak seheboh yang ada di media sosial,” dengan nada sombong dan minim empati.
Pada akhirnya, api yang melahap ribuan hektare hutan Kalimantan itu baru bisa dijinakkan ketika negara-negara tetangga, yang sudah sangat muak dengan ketidakbecusan Pemerintah Indonesia, akhirnya turun tangan. Sebanyak delapan negara mengerahkan armada udara berupa helikopter dan pesawat untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Negara-negara tersebut adalah Australia, Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Selandia Baru (New Zealand), Laos, Vietnam, Kanada, dan Jepang, yang mengirimkan personel serta helikopter angkut. Bantuan armada pemadam dan personel tersebut dikirim bukan semata-mata karena rasa iba, melainkan juga karena negara-negara tersebut sudah tidak tahan menanggung kerugian akibat kelalaian birokrasi negara kita.
BACA JUGA : Hutan Kita Sengaja Dibakar Oligarki
Dampak buruk kebakaran ini telah merembet ke negara-negara tetangga. Realitas ini seharusnya benar-benar menampar wajah kita dan menunjukkan betapa abainya negara terhadap keselamatan warga serta pelestarian lingkungan hidupnya sendiri.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani bencana ekologis ini sebetulnya berakar pada persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu prioritas alokasi anggaran negara yang sangat serampangan. Di tengah ancaman krisis iklim dan rentetan bencana alam yang terus mengintai, dana triliunan rupiah dari pajak rakyat justru dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Sebagai contoh, sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Merujuk pada sejumlah pemberitaan media nasional seperti Kompas, uji coba program MBG ini justru berujung tragis dengan banyaknya kasus keracunan massal. Berdasarkan catatan per awal September 2026, jumlah korban dugaan keracunan akibat program MBG secara nasional telah menembus angka 50.059 orang yang tersebar di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi.
Sungguh ironis melihat anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan asupan gizi justru menjadi korban makanan yang tidak higienis dan proses distribusi yang asal-asalan. Sementara itu, di sektor lain, kita juga disuguhi pemandangan absurd berupa proyek-proyek koperasi desa (kopdes) yang perencanaannya sangat janggal dan patut dipertanyakan.
Banyak proyek fisik dan program pemberdayaan di tingkat desa didirikan dengan dana fantastis, tetapi sama sekali tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian warga lokal. Pembangunan yang dipaksakan ini pada akhirnya hanya berujung menjadi monumen mangkrak yang kental dengan aroma korupsi di tengah masyarakat pedesaan yang masih hidup serba kekurangan.
Semua pemborosan anggaran negara ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat, terutama mereka yang saat ini sedang menderita akibat kehilangan harta benda dalam bencana alam. Negara seolah-olah hadir hanya untuk mengurus proyek-proyek kosmetik yang menguntungkan vendor dan kroni politik, tetapi mendadak amnesia ketika rakyat menuntut hak atas lingkungan yang sehat.
Jika direnungkan lebih dalam, situasi ini sebenarnya merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, cepat atau lambat, akan membawa kita pada titik kehancuran yang tidak bisa diperbaiki lagi, sekalipun dengan uang segunung.
Alam memiliki batas toleransinya sendiri, dan proses pemulihan alam sering kali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu hilangnya nyawa manusia yang tidak berdosa. Karena itu, sudah saatnya kita berhenti bersikap naif dan mulai menuntut pertanggungjawaban nyata dari mereka yang selama ini duduk nyaman di kursi kekuasaan. Kita tidak bisa terus membiarkan masa depan Bumi Pertiwi digadaikan demi membiayai gaya hidup mewah para oligarki yang tidak pernah merasa puas dengan kekayaan mereka.
BACA JUGA : Sisi Gelap Tambang Nikel
Sejujurnya, kalau boleh terus terang, tidaklah mudah untuk melawan sistem yang sudah terlanjur korup dan mengakar begitu kuat di berbagai instansi dan birokrasi pemerintahan kita. Aparat penegak hukum sering kali terlihat begitu sigap dan garang saat menangkap warga biasa yang mengambil kayu bakar, tetapi mendadak buta ketika perusahaan besar merusak alam.
Ada ketimpangan struktural yang dipelihara dengan sangat rapi, di mana hukum selalu digunakan sebagai alat penindas bagi si miskin dan menjadi selimut pelindung bagi kaum pemodal. Hal ini semakin mempertegas dugaan kita, banyak oknum di negara ini sejatinya telah beralih profesi menjadi pelindung korporasi yang siap membungkam suara-suara kritis masyarakat dengan berbagai cara.
Namun, diam dan sekadar menerima nasib juga bukanlah pilihan yang bijak karena kitalah yang pada akhirnya akan mewariskan lingkungan yang rusak ini kepada anak cucu kita.
Para pejabat kita sepertinya memang sudah kehilangan rasa malu karena, meski rentetan kegagalan terus terjadi, mereka masih bisa tersenyum lebar dan memberikan klarifikasi yang berputar-putar. Mereka berpidato di televisi dengan bahasa yang tinggi dan penuh istilah teknis, padahal inti dari semua omongan itu hanyalah upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.
Masyarakat terus dipaksa menelan janji-janji manis tentang pembangunan berkelanjutan yang pada kenyataannya hanyalah jargon kosong belaka untuk menarik minat investor asing. Sementara itu, di akar rumput, kenyataan pahit terus menggerogoti harapan hidup masyarakat adat yang harus terusir dari tanah leluhurnya sendiri demi memuluskan proyek-proyek raksasa. Inilah bentuk penjajahan gaya baru, ketika bangsa kita sendiri bertindak mengeksploitasi saudara sebangsanya demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Fenomena penggunaan jasa para buzzer yang dibayar mahal penguasa untuk menutupi semua kebobrokan ini juga menjadi tragedi tersendiri bagi ruang kebebasan sipil kita. Mereka bekerja secara sistematis untuk membentuk opini publik dan melakukan pembunuhan karakter terhadap para aktivis lingkungan atau akademisi yang berani menyuarakan fakta di lapangan.
Praktik kotor seperti ini tidak hanya merusak nalar kritis masyarakat, tetapi juga menciptakan ilusi seolah-olah pemerintah selalu bekerja dengan benar dan tidak pernah melakukan kesalahan.
Padahal, di balik ilusi manis yang dibangun dengan uang pajak rakyat tersebut, tersembunyi kejahatan lingkungan luar biasa yang dampaknya akan terus dirasakan hingga ratusan tahun ke depan. Rasanya, kita sebagai warga negara seakan dipaksa untuk terus menoleransi kebodohan yang dilembagakan ini tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. Yang lebih menyakitkan lagi adalah fakta pajak rakyat justru lebih sering digunakan untuk membayar buzzer dan membungkam suara rakyat itu sendiri.
Ketika anggaran negara yang terbatas justru dihamburkan untuk membiayai program populis yang gagal dan proyek infrastruktur desa yang mangkrak, kita sebenarnya sedang merampok masa depan. Uang yang seharusnya bisa difokuskan untuk restorasi lahan gambut atau penguatan sistem peringatan dini bencana malah menguap begitu saja tanpa kejelasan audit. Ketika bencana besar akhirnya benar-benar melanda, negara akan kembali memasang wajah memelas dan menadahkan tangan untuk meminta bantuan dari komunitas internasional dengan alasan kemanusiaan semata.
Ironi demi ironi ini terus berputar menjadi lingkaran setan yang tidak memiliki jalan keluar selama mentalitas para pemimpin kita masih berorientasi pada proyek jangka pendek. Kita membutuhkan perubahan paradigma yang nyata dan positif, di mana alam tidak lagi dipandang sekadar sebagai komoditas murahan, melainkan sebagai penyangga kehidupan yang harus dihormati sepenuhnya.
BACA JUGA : Menghalau Rakusnya Raksasa Kayu
Pada akhirnya, negara yang kaya akan sumber daya alam tidak akan pernah bisa dikatakan benar-benar maju jika pemerintahnya masih gagal melindungi lingkungan dan warganya. Kita harus terus bersuara lantang untuk menolak setiap kebijakan eksploitatif yang merugikan serta berani membongkar narasi kebohongan yang disebarkan para buzzer bayaran yang tidak memiliki empati maupun harga diri.
Perubahan sistemik ini mungkin tidak akan terjadi dalam semalam. Namun, dengan konsistensi dan kesadaran kolektif, setidaknya kita bisa mengerem laju perusakan yang gila-gilaan ini. Jangan sampai kita baru tersadar ketika hutan terakhir sudah ditebang dan sungai terakhir sudah tercemar, lalu menyadari uang hasil korupsi para pejabat dan penguasa itu tidak akan pernah mengalir sedikit pun kepada rakyat.
Masa depan lingkungan Indonesia sepenuhnya bergantung pada seberapa keras kita berani menuntut keadilan bagi alam yang selama ini hanya bisa diam ketika dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan oleh keserakahan para penguasa yang tidak pernah merasa puas.
*Penulis merupakan kelahiran Jepara yang menaruh minat pada sastra dan musik. Ia kini menempuh pendidikan S-1 Bahasa Inggris di Universitas Terbuka. Kini menjalani peran baru sebagai pemandu wisata di ‘SEKUKUSAN’, Desa Wisata Lerep. Pengalaman profesional dan minat belajarnya menjadi bekal dalam menjalani peran tersebut.
