SELAMA bertahun-tahun, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar hingga terjerembab ke dunia kerja, kita terus-menerus dicekoki bahwa kemiskinan, kelelahan mental, dan kegagalan adalah urusan individu. Jika kamu miskin, itu karena kamu malas bangun pagi. Jika kamu stres, itu tandanya kamu kurang beribadah. Jika kamu gagal mencicil rumah tipe terkecil di pinggiran kota, itu karena kamu terlalu banyak jajan es kopi susu.

Padahal, semuanya bukan sekadar persoalan nasib buruk. Bukan pula soal takdir. Nyaris seluruh penderitaan dan keruwetan hidup berakar dari kejahatan struktural. Ada tatanan masyarakat yang timpang, kebijakan yang ugal-ugalan, dan yang perlu dicatat: andil negara di belakangnya.

Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah ke kamar mandi apa yang biasa dilakukan selanjutnya? Makan. Ya, pembahasan bisa dilanjut dengan melihat isi piring kita di atas meja makan. Dalam satu menu sarapanmu, ada komponen bahan pokok apa saja di dalamnya? Bagaimana itu semua bisa ada di dalam piring sajimu?

Belakangan ini, lonjakan harga sembako dan bahan pangan terus terjadi. Ada banyak faktornya, tentu saja. Bisa saja karena musim panen, inflasi, distribusi pangan, dan kondisi pasar nasional. Melemahnya rupiah (kendati warga desa tidak pakai dollar, kata Prabowo) tentu ikut berpengaruh. Selain itu, program ambisius semacam Makan Bergizi Gratis (MBG) nyatanya juga punya andil.

BACA JUGA : Rekonstruksi Runtuhan Prahara Agustus

Dalam policynote berjudul Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Rupiah, dan Dinamika Harga Pangan: Apakah Ekspansi SPPG Berkaitan dengan Tekanan Harga Lokal? dari lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies atau Celios menunjukkan, harga pangan ikut naik sejalan dengan penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Setiap tambahan 10 SPPG berkorelasi dengan kenaikan harga pangan rata-rata untuk komoditas umum, sekitar 0,08 persen di tingkat kabupaten/kota. Sampai di sini, kita bisa mulai menyadari bahwa urusan perut nyatanya bisa sangat politis. Naiknya harga pangan kita hari ini adalah imbas dari tata kelola pemerintahan yang sembarangan.

Setelah urusan makan yang makin mahal itu selesai, kita berlanjut ke jalanan. Apa yang menyambut kita? Jalan raya yang memaksa kita tua lebih cepat. Kita dipaksa merelakan masa muda akibat kemacetan yang tak pernah ada jalan keluarnya. Saat hujan turun agak deras, kita mencemaskan kawasan pinggiran tempat kita tinggal terendam banjir.

Bukan sekadar takdir alam. Macet dan banjir adalah konsekuensi logis dari pembangunan kota yang eksploitatif. Hak kita atas ruang hidup yang layak (the right to the city) telah dirampas. Ruang publik diprivatisasi, trotoar dikomersialisasi, dan warga kelas bawah dipaksa minggir ke sudut-sudut rawan bencana.

Tekanan demi tekanan dari meja makan hingga tata kota ini pada akhirnya menembus masuk ke ruang paling intim dalam diri kita: isi kepala dan kewarasan.

Hari ini, semakin banyak orang muda yang berguguran karena depresi dan kecemasan kronis. Kita seringkali menyimplikasi masalah menjadi urusan generasional. Generasi stroberi lah, generasi sandwich-lah, generasi tempe lah. Padahal bukan di situ letak persoalannya, tapi masa kini dan masa depan yang buntu.

Bagaimana kita tidak stres jika lapangan kerja semakin sempit? Bagaimana jika status kita dibuat dengan sistem kontrak fleksibel yang memeras tenaga tanpa ampun? Kita hidup sebagai pekerja rentan (prekariat). Jangankan memikirkan jaminan hari tua, untuk sekadar memastikan bulan depan masih bisa membayar uang sewa indekos saja, kita harus memutar otak setengah mati.

Dari sana, persoalan belanjut hingga meracuni urusan asmara. Kesulitan kita menemukan labuhan hati atau mempertahankan sebuah hubungan sering kali bukan karena kita secara personal tidak pantas dicintai. Masalahnya, kondisi material kita terlalu rapuh. Membangun sebuah komitmen relasional yang stabil membutuhkan waktu, energi, dan finansial yang mantap.

Bagaimana kita bisa saling merawat secara emosional dengan pasangan, jika setelah jam kerja tubuh kita sudah habis tak tersisa akibat tuntutan kapitalisme? Pada titik tertentu, kencan dan komitmen terasa seperti sebuah kemewahan yang makin sukar dijangkau oleh kita yang sibuk untuk menyambung hidup.

Perlawanan Sunyi di Antara Beragam Kesusahan

Melihat masalah yang sudah mengepung dari urusan perut hingga hati ini, kemarahan publik menjadi sebuah keniscayaan. Kita pun turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Namun, apa yang terjadi selain represi demi represi? Penangkapan demi penangkapan. Bahkan dari penjara ke penjara, seperti yang dialami Komar, tahanan politik asal Jombang.

Mengingat kembali demonstrasi Agustus-September tahun lalu. Ketika mahasiswa, buruh, dan warga melakukan protes besar-besaran, Tim Komisi Pencari Fakta (TGPF) mencatat sedikitnya ada 6719 orang ditangkap. Pentungan dan gas air mata menjadi jawaban atas tuntutan yang dilayangkan.

Represi ini bahkan menyusup ke layar digital. Laporan SAFEnet memaparkan, pada tahun 2025, terjadi sedikitnya 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital—melonjak dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dampaknya, efek jera (chilling effect) sukses ditebar. Kita jadi takut sendiri. Hidup sudah sulit dan kita dipaksa membatasi diri untuk mengutarakan keluhan demi keluhan. Mereka telah menanamkan ketakutan sejak dari dalam kepala.

Berangkat dari persoalan tersebut, meyakini bahwa hanya demonstrasi di jalanan dan berisik di media sosial yang bisa menyelesaikan masalah adalah pikiran yang naif. Apalagi bagi kita yang ada di pinggiran.

Sedikit membandingkan, di ibu kota, ketika satu aktivis ditangkap, pendamping hukum langsung merapat, media nasional meliput, dan tekanan publik terbentuk. Sementara di pinggiran? Bantuan hukum kritis amat sulit dicari, sementara media lokal sudah terkooptasi dana APBD. Adapun kelompok yang sanggup melawan, biasanya langsung terbentur keterbatasan jangkauan dan sumber daya.

BACA JUGA : Buzzer, Influencer dan Matinya Nalar Kritis

Di titik inilah, makna perlawanan harus didefinisikan ulang. Perlawanan bukan lagi soal siapa yang paling depan mendongak menantang kemapanan atau siapa yang paling lantang berteriak di media sosial. Perlawanan adalah soal siapa yang paling tangguh mempertahankan sisa ruang hidup yang belum dirampas—juga merebut ruang-ruang yang sudah telanjur dirampas.

Kita Harus Kembali ke Keseharian.

Kita tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan sistem Politik formal (politik elektoral dengan huruf "P" besar) sebagai satu-satunya jalur penyelesaian masalah. Perlu diingat, apatisme terhadap sistem Politik formal bukan berarti warga berhenti berpolitik. Saat politik formal ("P" besar) menemui jalan buntu, warga kelas bawah beralih mempraktikkan "politik keseharian" (politik "p" kecil).

Kita sudah sadar betul, siapapun walikotanya, siapapun presidennya, kesulitan yang dihadapi tetap ada di depan mata. Kita menarik diri dari permainan yang aturannya sudah dicurangi sejak awal. Kita menolak memberikan legitimasi pada sistem yang memperburuk nasib kita.

Bagi kita yang terus-menerus kalah secara struktural, perlawanan terbuka sering kali terlalu berisiko—bisa berarti ditangkap atau kehilangan pekerjaannya. Maka kita mesti kembali ke perlawanan sunyi: saling merawat dan membangun basis di teritorial-teritorial terkecil yang kita hidupi sehari-hari

James C. Scott menyebut, strategi ini sebagai infrapolitics. Warga berpolitik dengan menolak patuh secara diam-diam, melakukan sabotase halus, dan membangun jaringan pertahanan hidupnya sendiri.

Sebagai contoh, dalam menghadapi krisis pangan, politik keseharian muncul di dapur-dapur warga. Ketika harga sembako melambung, ibu-ibu di kampung kota memutar otak, bernegosiasi alot di pasar, dan menanam sayur-mayur di pot plastik bekas di gang rumah mereka. Mereka membangun jaringan utang-piutang solidaritas antar-tetangga agar anak-anak tetap bisa makan. Mereka melakukan negosiasi politik keras agar kehidupan subsisten tetap berjalan.

Dalam merespons krisis tata kota, ketika ada fasilitas yang rusak, warga (yang lelah menunggu perbaikan yang tak kunjung datang dari pemerintah setempat) memutuskan untuk urunan (patungan) uang dan tenaga menambal/memperbaiki fasilitas di gang mereka sendiri. Ini politis. Warga seolah memberi penyataan bahwa mereka tidak butuh pemerintah yang lamban dan berbelit.

Dalam persoalan menjaga kewarasan mental, anak-anak muda kelas pekerja menolak menyerah pada tuntutan kerja yang eksploitatif. Ketika biaya ke psikolog tak terjangkau, mereka mendirikan kolektif-kolektif curhat dan ruang kumpul bebas biaya. Tren bermalas-malasan terukur (quiet quitting) atau menolak budaya gila kerja (hustle culture) adalah cara mereka melakukan sabotase halus.

Anak muda menolak mengeksploitasi dirinya sendiri secara berlebihan untuk perusahaan yang sulit menaikkan gaji. Mencari waktu luang untuk tidur cukup di era kapitalisme yang serba cepat adalah sebuah bentuk perlawanan radikal.

Terakhir, dalam urusan asmara, kelas pekerja melawan dengan menciptakan definisi cintanya sendiri. Menolak standar kapitalistik yang mendikte bahwa kencan harus di kafe mewah adalah langkah politis. Pasangan kelas pekerja memilih berpacaran di taman kota yang gratis, memasak bersama dari sisa bahan pasar, saling membagi sebungkus nasi di pinggir jalan, atau menemani satu sama lain di perpustakaan.

Mereka menjadikan kasih sayang murni sebagai bunker pertahanan yang paling hangat dari kerasnya hantaman dunia yang hampir semuanya dikendalikan pasar.

Merangkai Kekuatan di Ruang Keseharian

Politik keseharian inilah yang terus berdenyut di urat nadi warga. Banyak intelektual menyebut gerakan warga yang cair dan sporadis ini sebagai "gerakan rimpang"—perlawanan menyebar tanpa hierarki atau pemimpin. Namun, kita tidak perlu berdebat panjang soal pro-kontra gerakan rimpang.

Saya merasa, kemarahan warga tentu dapat dimengerti. Organik. Sangat pantas siapa pun protes tanpa perlu peduli siapa yang memimpin atau mengorkestrasi. Hanya saja, itu saja tidak cukup untuk memenangkan masa depan. Bagi saya pribadi, poin penting dari setiap perlawanan kita hari ini bukan tentang siapa yang pantas jadi messiah atau ratu adil, melainkan kepemilikan agenda politik bersama jangka panjang.

Laku kita sering kali masih sangat reaktif. Kita bertindak layaknya pemadam kebakaran; baru riuh berkumpul dan melawan saat masalah sudah ada terhampar di hadapan mata. Kita miskin imajinasi tentang rancang bangun tatanan masyarakat baru macam apa yang ingin kita wujudkan kelak jika rezim ini berhasil ditumbangkan.

Seringkali, energi kemarahan kita meledak-ledak begitu saja. Jika demonstrasi jalanan diblokade aparat dan ruang internet diawasi patroli siber, maka jalan keluarnya adalah mundur selangkah, lalu merebut kembali kedaulatan di ruang-ruang paling dasar yang sangat jarang kita perhatikan.

Pengorganisasian harus dimulai dari pinggir, dari bawah. Kita harus mulai membangun simpul pengorganisasian organik di sudut-sudut gang, di pos ronda, di sela-sela majelis pengajian, dan di lingkungan RT/RW setempat. Di tempat-tempat inilah kita harus memulai pendidikan politik dan merangkai agenda kolektif. Membangun kelas-kelas liar tempat siapa saja bisa belajar tanpa terkungkung penilaian akademik formal.

BACA JUGA : Londho Ireng dan Suro Badhog

Upaya konsisten untuk saling merawat dari ruang terkecil ini pada akhirnya akan menuntun kita pada satu kesadaran yang akan mengubah cara kita memandang dunia. Kesadaran bahwa ruang keseharian kita tidak pernah netral. Ia adalah arena pertempuran yang sarat dengan kuasa dan relasi-relasi yang menyertainya.

Cara kita memutuskan untuk membeli sayur dari pedagang kecil alih-alih korporasi besar, lokasi mana yang kita pilih untuk menetap, cara kita merawat kewarasan dengan mematikan notifikasi pekerjaan di akhir pekan, hingga dengan siapa kita menjalin cinta di tengah krisis—semua laku keseharian itu adalah rentetan pernyataan sikap. Kita tidak bisa menghindar, dan kita tidak boleh mengalah.

Dari kepenatan di kamar tidur, dari meja makan, hingga ke aspal jalanan, hingga persoalan pikiran dan hati, satu yang pasti: everything is political. Segalanya adalah urusan politik. Dan karena semuanya politis, maka merebut kembali kendali atas hidup dan kedaulatan kita di ruang-ruang keseharian adalah ikhtiar yang harus kita jalani. Bersama. Sampai kapan pun.

Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.