PAHLAWAN seharusnya dikenang karena perjuangannya membela rakyat, bukan diagungkan di atas penderitaan mereka yang kehilangan keluarga, kebebasan, bahkan nyawa, begitu suara yang diteriakkan massa Aksi Kamisan ke-932 di Surabaya. Mereka menganggap, penyematan pahlawan kepada Soeharto, tak ubahnya alat untuk memutihkan sejarah, menghapus ingatan kolektif, atau mengaburkan tanggung jawab atas kekerasan masa lalu.
Barisan peserta Aksi Kamisan mengisi tempat di depan pedestrian Taman Apsari pada Kamis (5/11/2026). Payung hitam, banner bergambar wajah Soeharto bertuliskan "Soeharto Bukan Pahlawan" beserta poster protes mewarnai tema Aksi Kamisan kali ini yaitu "Penjahat Kemanusiaan Bukan Pahlawan: Cabut Gelar Pahlawan Soeharto".
BACA JUGA : Mengurai Politik Bapakisme Orde Baru
Sekitar 50 peserta Aksi Kamisan kali ini, menyuarakan berbagai protes seruan hingga ekspresi kekecewaan ketika mengungkit posisi Soeharto dimuliakan sebagai Pahlawan Nasional, bukan dikenang sebagai penjahat HAM berat. Hal ini dikemukakan Hasan, seorang mahasiswa yang ikut berorasi di depan Gedung Negara Grahadi.

Alih-alih menyebut pemimpin diktator selama 32 tahun itu sebagai pahlawan nasional, ia lebih sudi menyebutnya dengan "pahlawan kesiangan". Sosok tua yang menyamar menjadi pahlawan di depan mata seluruh rakyat Indonesia dengan semua dosa-dosa kejahatannya di masa lalu.
Mengapa banyak orang-orang yang menolak? Tentu saja karena pelanggaran HAM berat. Di sini sudah bukan dugaan, tapi kesalahan yang fatal, teman-teman. Fatal. Semua pelanggaran HAM berat, selama dia berkuasa,” ujar Hasan.
Di era Orde Baru, imbuh Hasan, banyak orang kehilangan nyawa, hanya karena melindungi keluarganya, hanya karena melindungi tanahnya, hanya karena melindungi sesama. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Misalnya, Tragedi Talangsari di Lampung, perburuan jutaan orang yang dituduh PKI, beragam pelanggaran HAM di Aceh dan Papua sampai Tragedi Petrus atau penembakan misterius.
Saat orasi, pemuda berusia 25 tahun itu mengingatkan segala macam aksi massa, tragedi hingga peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahannya Soeharto. Dimulai dari aksi pembantaian massal 1965-1966, Tanjung Priok, Semanggi 1 dan 2, hingga penculikan aktivis mahasiswa di akhir masa jabatannya.

Selain itu, legasi atau warisan berupa uang atau perusahaan yang dibentuk Soeharto selama menjabat 32 tahun itu menciptakan atau melahirkan banyak perusahaan yang tentu saja, sedikit banyak terafiliasi dengan pihak-pihak asing. Itu yang merugikan negara sekaligus mengalirkan keuntungan pundi-pundi rupiah ke kantong pribadi Soeharto dan keluarga Cendana.
BACA JUGA : Soeharto Runtuh, Namun Tak Hilang
“Ya, kalau definisi pahlawan sendiri kan seseorang yang menunjukkan keberanian, pengorbanan, integritas moral. Nah, ini salah satu kriterianya juga integritas moral dan keteladanan. Jadi, yang bisa kita contoh dari Soeharto itu apa? Ketika dia membentuk suatu tim untuk menculik para aktivis,” ujar Hasan saat ditemui selesai sesi refleksi Aksi Kamisan.
Menurutnya, sejarah sedang mengulang di era Prabowo. Saat ini, banyak militer mulai memasuki ruangan sipil dan digantikan kedudukannya. Penanganan MBG jelas-jelas memerlukan ahli gizi, namun diisi militer. Penting bagi rakyat untuk menyadari dosa-dosa Soeharto, mengevaluasi sampai bersikap untuk tidak mendukung apa yang sudah pernah dibentuk di zaman Soeharto.
Gugatan Gelar Pahlawan Soeharto
Pada 6 November 2025, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang menjalani sidang pembuktian terhadap perkara Nomor 151/G/PTUN.JKT di PTUN mengenai gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Korban beserta keluarga korban adalah salah satu dari beberapa tragedi HAM berat, yaitu kasus 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Mei 1998, serta kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Menurut KontraS, dalam persidangan tersebut, pihak Para Penggugat menghadirkan dua ahli, yakni Richo Andi Wibowo, sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara (HAN), dan Bivitri Susanti, sebagai Ahli Hukum Tata Negara (HTN).
BACA JUGA : #KAMISAN| Jalan Sunyi Kegagalan Reformasi
Keterangan kedua ahli menyoroti persoalan mendasar mengenai keabsahan objek gugatan, mulai dari pemenuhan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, kewajiban keterbukaan dan partisipasi publik, hingga relevansi norma hukum tata negara yang lahir dari Reformasi 1998.
Keseluruhan persoalan tersebut menunjukkan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keputusan seremonial atau penggunaan kewenangan administratif Presiden, melainkan harus diuji pula berdasarkan hukum, penghormatan terhadap HAM, integritas penyelenggara negara, serta aspirasi masyarakat yang menjadi bagian penting dari sejarah Reformasi.
KontraS menambahkan, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan pengakuan resmi negara atas jasa dan keteladanan seseorang. Karena itu, keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU GTJTK), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Richo menyoroti setidaknya dua persoalan utama dalam proses penerbitan keputusan tersebut. Pertama, keterbukaan dan partisipasi publik, khususnya keterlibatan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan masa pemerintahan Soeharto. Aspirasi dan pengalaman mereka merupakan informasi relevan yang sepatutnya dipertimbangkan secara cermat dalam penilaian calon penerima gelar.
Minimnya akses terhadap informasi mengenai proses, pertimbangan, dan dasar penilaian menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas keterbukaan, kecermatan, dan kepatutan. Masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar sebagai penerima keputusan yang telah ditetapkan.
Kedua, persoalan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Para penggugat mengangkat hubungan keluarga Presiden Prabowo Subianto dengan Soeharto serta pernyataan politik yang dikaitkan dengan komitmen pemberian gelar kepada Soeharto. Menurut perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), keadaan tersebut relevan untuk diuji dalam menilai objektivitas dan independensi proses pengambilan keputusan.
Konflik kepentingan tidak terbatas pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga dapat berkaitan dengan relasi personal maupun politik yang berpotensi mempengaruhi netralitas pejabat. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan bahwa keputusan didasarkan pada penilaian yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum, bukan pada kedekatan personal atau komitmen politik.
Gelar Pahlawan Upaya Rekayasa Sejarah
Peringatan Hari Pahlawan yang dirayakan beberapa hari lagi, menjadi momen refleksi bagaimana nama Soeharto bisa masuk kriteria dan keluarga cendana mendapat pembersihan nama atas dosa-dosa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah mereka lakukan selama tiga dekade. Banyaknya catatan pelanggaran HAM baik tragedi atau warisan budaya korupsi hari ini.
Pendapat itu yang dilontarkan Shabrina, salah satu peserta Aksi Kamisan Surabaya ke-923, sore itu. Baginya, banyaknya tindakan keji baik ketika Soeharto menyandang jabatan dan wewenang sebagai presiden maupun di luar jabatan itu, sayangnya selalu dikatakan sebagai "praduga" yang tidak pernah diselesaikan tuntas atas penelaahan duganya.
BACA JUGA : #KAMISAN| Suar Suara Tragedi Tanjung Priok
“Mekanisme pemutihan sejarah yang saya suka menyebutnya sebagai 'rekayasa ingatan'. Pada huru hara G30S, dalam sejarah yang terus mengakar ditumbuhkan di pendidikan formal di Indonesia selalu ditanamkan bahwa PKI adalah dalang tunggal dari G30S. Padahal jika kita telaah lebih dalam, tidak sependek itu dan tidak seharusnya disimplifikasi seperti itu” ujarnya, sore itu.
Ketika ingatan tentang Soeharto sebagai pahlawan terus diterima maka akan kaburlah perilaku sebenarnya dari Soeharto itu sendiri. Inilah mekanisme yang disebut impunitas yang terjadi karena adanya cara pandang yang lahir dari penerimaan mentah dari apa yang dikatakan kepada kita,” ujar Shabrina.
Perempuan yang rutin mengikuti Aksi Kamisan Surabaya itu mengatakan, pentingnya menolak penetapan Soeharto sebagai Pahlawan N asional karena pahlawan kerap diingat sebagai sosok penyelamat, baik dan suci, serta hal ini sangat tidak pantas disandarkan kepada seseorang yang merenggut hak orang lain.
Ia mengingatkan, generasi saat ini merawat ingatan bahwa Soeharto bukanlah pahlawan. Sebab, tiap pelanggaran HAM yang terjadi saat ia berkuasa, tak sekali pun dituntaskan di pengadilan. Soeharto, kata dia, merekayasa kebenaran hanya untuk dirinya. Celakanya, rezim Prabowo melanjutkan apa yang sudah Soeharto lakukan.
