DISKUSI digelar untuk merayakan International Women’s Day (IWD) Surabaya pada 8 Maret 2026. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 3 Maret 2026. Pada pertemuan itu, ada tiga isu krusial yang dibahas, yakni ruang aman dalam aktivisme, kekerasan berbasis gender, serta dampak ekonomi dan bencana ekologis bagi kelompok rentan.

Ya, dalam diskusi lanjutan ini, para peserta berkumpul untuk merumuskan kembali 23 tuntutan utama yang akan dibawa ke ruang publik guna mendesak adanya perlindungan nyata dari negara.

Kandi Aryani, akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, menyampaikan refleksi mengenai ekosistem aktivisme di Indonesia. Ia menekankan, gerakan sosial saat ini menghadapi tantangan besar dari rezim yang represif, sehingga diperlukan strategi eskalasi yang lebih matang dan tidak sekadar berhenti pada kegiatan berkumpul.

Ia mengingatkan, aktivisme yang kuat harus mampu menawarkan “insentif selektif” bagi anggotanya. Menurutnya, hal tersebut setidaknya mencakup dua aspek utama, yaitu ikatan dan solidaritas. Pergerakan, kata dia, tidak boleh hanya menjadi ruang berkumpul tanpa arah, melainkan harus berkembang menjadi kekuatan yang mampu challenge status quo.

“Gerakan sosial itu harus memiliki ikatan. Kita berkumpul untuk menyadari, kita terikat oleh keresahan dan kemarahan yang sama. Namun, pada level berikutnya, kita harus memikirkan bentuk solidaritas seperti apa yang bisa kita bangun sebagai kelompok,” ujar Kandi.

Kritik dan Bagaimana Seharusnya Gerakan 

Ia juga mengkritik fenomena aktivisme yang kerap terjebak dalam echo chamber atau ruang gema, ketika narasi hanya berputar di lingkaran yang sama tanpa mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Menurut Kandi, kegagalan sebuah gerakan sering kali dipicu oleh lemahnya proteksi jaringan serta distribusi risiko yang tidak merata di antara para anggotanya.

“Jangan sampai semua orang melakukan aksi yang sama, misalnya hanya turun ke jalan, tetapi tidak ada yang menyuplai pengetahuan atau menuliskan pembicaraan itu. Kita perlu memiliki diversifikasi peran agar gerakan bisa tereskalasi lebih cepat,” tegasnya.

Kandi memaparkan formula Spiral Eskalasi Gerakan Sosial yang terdiri dari enam tahap, mulai dari identifikasi isu hingga membangun tekanan politik. Ia memperingatkan, banyak gerakan gagal karena tidak mampu melampaui tahap kedua, yaitu menciptakan kesadaran kolektif yang ekspansif di luar kelompok sendiri.

BACA JUGA : Lawan Parade Kekerasan Negara

"Ujian kematangan sebuah gerakan justru terletak pada tahap yang paling mendasar, yaitu saat mengidentifikasi isu dan mulai melakukan ekspansi,” jelas Kandi. Menurutnya, pada titik inilah sering kali kegagalan terjadi karena isu yang diangkat ternyata tidak teresonansi lebih luas. Pada akhirnya, yang merasa isu tersebut penting hanya terbatas pada lingkaran internal gerakan itu sendiri.

Terkait risiko, ia mendorong para aktivis yang memiliki privilege atau keistimewaan, seperti akademisi atau kelompok dengan posisi sosial lebih aman, untuk mengambil peran lebih besar dalam melindungi mereka yang lebih rentan. Ia menyebutkan, negara seringkali membingkai masyarakat sipil sebagai kelompok amatir yang tidak tahu berstrategi.

Dalam menghadapi ekologi politik yang bersifat represif, otoriter, atau hibrida, gerakan yang mampu bertahan bukanlah gerakan yang hanya mengandalkan aksi-aksi keras secara seragam. Sebaliknya, strategi yang lebih efektif adalah distributed risk activism, yakni pendekatan yang mendistribusikan risiko ke berbagai peran sesuai dengan kapasitas masing-masing aktor.

Ya, gerakan yang paling bertahan bukanlah yang paling keras, melainkan yang mampu membagi risiko ke dalam beragam peran. Pendekatan ini juga menghindari kegagalan yang kerap terjadi ketika semua orang melakukan jenis aksi yang sama tanpa proteksi jaringan maupun strategi eskalasi yang jelas.

Strategi tersebut, kata dia, dapat dijalankan melalui layered activism, yang terdiri atas empat lapisan utama. Lapisan pertama, sekaligus yang paling mendasar, adalah produksi pengetahuan melalui riset serta dokumentasi kasus sebagai fondasi legitimasi gerakan.

Lapisan kedua adalah mobilisasi jaringan untuk menghubungkan berbagai kelompok, sehingga isu tetap terjaga meskipun tidak selalu hadir dalam visibilitas ruang publik. Lapisan ketiga berfokus pada pembentukan narasi melalui berbagai medium, seperti artikel opini, podcast, maupun video edukasi.

Sementara itu, lapisan terakhir adalah taktik tekanan (pressure tactics) yang paling terlihat oleh publik, namun seharusnya tidak dijadikan langkah awal dalam sebuah gerakan.

"Karena itu, sebelum bermimpi menggulingkan rezim atau menjatuhkan institusi tertentu, hal pertama yang perlu diubah adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Gerakan sosial tidak boleh melihat dirinya sekadar sebagai kumpulan masyarakat sipil yang amatir. Kita memiliki kapasitas lebih dari sekadar itu," katanya.

Di sisi lain, gerakan feminisme harus mampu menavigasi tantangan munculnya organisasi yang dikendalikan negara atau GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organizations) yang sering digunakan rezim untuk mengontrol dan mengarahkan aktivisme agar tetap dalam batas-batas yang diterima negara.

“Oleh karena itu, penting untuk membangun aliansi yang beragam dan multi-skalar, mencakup organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, kelompok agama, hingga jaringan transnasional” ujar Kandi.

Ia mengingatkan, investasi pada keamanan digital menjadi mutlak diperlukan melalui penggunaan platform komunikasi terenkripsi dan pengelolaan akses informasi yang hati-hati guna menghadapi kontrol negara yang semakin kuat. Gerakan membutuhkan "tempat" atau ruang pengorganisasian yang aman dan adaptif, baik ruang jalanan maupun ruang perlindungan, untuk menjaga privasi aktivis sambil memperluas jangkauan mobilisasi secara bertahap.

BACA JUGA : Hidup Perempuan!

Kandi mengakui, berjuang untuk hak orang lain adalah perjalanan yang melelahkan dan membutuhkan ketahanan mental yang luar biasa. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep “aktivisme sebagai rumah”, di mana setiap individu merasa terlindungi dan didengar.

"Aktivisme selamanya akan melelahkan. Namun, ketika kita hadir di sebuah tempat, ada pesan yang harus terdengar, bahwa aku bisa menjadi rumahmu. Kehadiran Anda menunjukkan kepada orang lain ke mana mereka harus pergi jika terjadi sesuatu pada rumahnya yang lain," tuturnya.

Di sela diskusi, Kandi menceritakan pengalamannya saat berinteraksi dengan kawan-kawan dari Papua di organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ketika ia mengajukan pertanyaan sederhana tentang apa yang membuat mereka merasa menjadi orang Indonesia, ia justru menerima jawaban yang sangat dramatis.

“Saya tidak menemukan satu pun alasan yang membuat saya merasa sangat Indonesia,” kata Kandi, menirukan jawaban kawannya dari Papua. Mendengar pernyataan tersebut, Kandi mengaku terkejut.

Jawaban tersebut, menurutnya, berakar pada pengalaman kekerasan fisik yang traumatis. Kandi mengisahkan cerita seorang kawan dari Papua yang gendang telinganya pecah setelah dipukul oleh tentara tanpa alasan saat pulang dari ladang. Peristiwa itu terjadi hanya karena ia dianggap melintasi area tambang yang sebelumnya merupakan wilayah desanya sendiri.

Kandi juga membagikan pengalamannya saat menjalani wawancara beasiswa LPDP. Ketika ditanya apakah ia setuju dengan kemerdekaan Papua, Kandi justru membalikkan pertanyaan tersebut dengan menanyakan apakah para pewawancara memahami konteks serta akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya tuntutan kemerdekaan itu.

“Memberikan jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ menjadi mustahil tanpa terlebih dahulu memahami dan menyelesaikan persoalan mendasar yang melatarbelakanginya, kata Kandi.

Agar Tuntutan Jadi Rekomendasi Kebijakan

Penanggap diskusi, Neneng Sarimana (23) menjelaskan, pertemuan ini merupakan muara dari rangkaian diskusi panel sebelumnya. Sebab, tujuan dari setiap panel adalah memastikan diskusi yang kita lakukan menghasilkan tuntutan-tuntutan nyata untuk aksi IWD Surabaya, 9 Maret 2026.

“Perwakilan dari setiap panel tadi memaparkan poin-poin yang sudah dirangkum agar gerakan sosial ini memiliki landasan fundamental yang kuat," ujar Neneng saat ditemui usai diskusi.

Dari hasil konsolidasi tiga panel tersebut, tercatat sedikitnya ada 23 tuntutan yang mencakup berbagai isu, mulai dari perspektif gender hingga isu ekologi. Meskipun jumlah ini menunjukkan banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan saat ini.

"Sebenarnya semua pembahasannya menarik, terutama semangat orang-orang untuk hadir dan belajar menghargai perbedaan di ruang aman. Namun, saya melihat ada 23 tuntutan yang terkumpul,” ungkapnya.

Ya, baginya, salah satu sesi yang paling membekas dalam diskusi tersebut adalah pemaparan mengenai sistematika gerakan sosial, yang menekankan pentingnya menentukan grand issue atau isu utama sebelum melangkah ke lapangan. Hal ini dilakukan agar seluruh komunitas yang tergabung dalam kolektif memiliki pemahaman yang setara dan tidak terhambat oleh kepentingan sektoral.

"Jangan sampai egosentrisme dari komunitas-komunitas yang ada justru mendominasi sehingga gerakan besok tidak maksimal. Kita harus saling melindungi, meskipun berasal dari latar belakang komunitas yang berbeda," tegasnya.

Selain teori gerakan, aspek kemanusiaan juga mewarnai diskusi, terutama saat menyentuh persoalan perempuan di wilayah konflik seperti Papua. Hal ini menambah kedalaman empati para peserta terhadap urgensi perlindungan hak asasi perempuan di seluruh pelosok negeri.

Baginya, tujuan dari gerakan IWD Surabaya tahun ini adalah memutus siklus masalah yang terus berulang setiap tahunnya. Neneng berharap, IWD Surabaya tidak lagi dipandang sebagai sekadar event tahunan atau seremoni rutin tanpa tindak lanjut yang jelas.

BACA JUGA : Film dan Zine Merebut Ruang Aman

Ia mendorong agar tuntutan yang telah dirumuskan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan atau policy brief yang diajukan kepada lembaga berwenang, seperti Komnas HAM.

"Harapan saya, IWD Surabaya bukan menjadi sekadar acara tahunan. Tujuan utamanya adalah ketika masalah tahun ini tuntas, maka di tahun berikutnya kita bisa menemukan titik terang baru, bukan malah mengulang masalah yang sama lagi," kata Neneng.

Ia mencontohkan pengalamannya saat mengikuti Sekolah Ekologi dari suatu lembaga, di mana temuan lapangan mengenai pelanggaran hak atas air di wilayah tambang berhasil dirumuskan menjadi dokumen pengajuan resmi ke Komnas HAM.

Neneng juga menyoroti implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di beberapa daerah, seperti Surabaya, mungkin sudah mulai berjalan, namun di daerah lain seringkali hanya dijadikan syarat administratif untuk mencairkan anggaran tanpa substansi yang kuat.

Setelah merumuskan 23 tuntutan, para peserta kemudian menyusunnya dalam bentuk konten di Instagram dan menyebarkannya ke berbagai elemen. Rumusan tersebut juga menjadi dasar dalam pelaksanaan aksi International Women’s Day (IWD) Surabaya pada 9 Maret 2026, yang digelar melalui long march menuju Gedung Grahadi Surabaya.