KARUNG itu tidak pernah penuh dengan barang yang baginya berharga. Isinya kardus bekas, botol plastik, dan barang-barang bekas yang sudah kehilangan tempat di rumah orang lain. Tetapi bagi Sulis, 62 tahun, benda-benda itulah yang setiap hari dicari. Dipungut satu demi satu, dikumpulkan, lalu ditukar dengan uang.

Kalau sedang beruntung, sekitar Rp25 ribu bisa dibawanya pulang. Tidak banyak. Bahkan mungkin terlalu sedikit untuk disebut penghasilan. Tetapi dari uang itulah sebagian kebutuhan rumah tangga bisa ia sambung meski tak saban hari. Beras, minyak, lauk juga kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah mengenal istilah “nanti kalau ada uang”, begitu katanya.

Suaminya seorang buruh jahit. Bukan pemilik usaha dengan pesanan yang selalu datang. Kalau ada orang membawa kain dan meminta dijahitkan, ada pemasukan. Kalau tidak ada, mesin jahit berhenti dan suaminya tinggal di rumah.

Sulis sendiri sesekali mendapat pekerjaan menyetrika atau membersihkan rumah orang lain. Sekali bekerja bisa mendapatkan Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Tetapi pekerjaan itu tidak datang setiap hari. Begitulah hidup mereka: berdua, di rumah kos, dengan pemasukan yang datang sedikit-sedikit dan tidak pernah benar-benar pasti.

Lalu datang sebuah angka yang seharusnya membuat hidupnya lebih mudah yakni Desil 1. Dalam pengelompokan kesejahteraan, Desil 1 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Tetapi bagi Sulis, angka itu justru melahirkan pertanyaan yang lebih sederhana: kalau memang dirinya berada di lapisan paling bawah, mengapa bantuan pemerintah tak kunjung tiba?

Enggak dapat apa-apa. Enggak pernah minta ke RT/RW. Biar di RT dan RW ada bantuan, aku dewe ya gak tau oleh,” aku Sulis ditemui di kontrakannya yang sempit di kampung Kedung Turi Surabaya.

Jawabannya pendek dan datar. Seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan keadaan sampai kecewa pun tidak lagi punya tenaga untuk dibesarkan. Mengapa tidak mencoba? Jawabannya lebih pendek lagi.

“Wis percuma.”

Dua kata itu mungkin lebih panjang maknanya daripada seluruh tabel pendataan kemiskinan. Sebab di balik 'wis percuma' ada seseorang yang sudah berhenti berharap bukan karena kebutuhannya hilang, melainkan karena ia tidak lagi yakin bahwa mengetuk pintu akan membuat pintu terbuka.

Padahal namanya sudah berada di Desil 1. Di layar, ia termasuk kelompok yang paling membutuhkan. Di kehidupan nyata, ia masih harus berjibaku dengan ketidakpastian hidup. Baginya, angka-angka yang diberikan pemerintah, tak berarti apa-apa. Ia harus bertahan dan menjalani hidup dengan daya sendiri tanpa negara.

Desil 1 menjadi menanda masyarakat, termasuk Sulis, berada dalam kondisi sangat miskin. Kelompok Desil 1 menjadi prioritas utama penerima bantuan pemerintah. Bentuk bantuan tersebut disesuaikan dengan kriteria masing-masing program, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), dan program bansos lainnya.

Stiker Miskin dan Disabilitas yang Diabaikan

Nama lengkapnya Devi Risko Juni Harjo. Orang-orang memanggilnya Koko. Pagi itu ia menyiapkan kotak-kotak berisi kue Pia yang akan dijualnya di sekitar Jalan Jojoran menggunakan motor yang sudah dimodifikasi menjadi roda tiga. Membawa kotak kue pia itu bukan soal mudah bagi Koko. Perlu usaha keras agar kotak-kotak itu tak jatuh dan membuat hancur isinya.

Koko seorang penyandang disabilitas. Ia menghadapi beban persoalan berlapis. Hidup sebagai keluarga serba kekurangan dan terdiskriminasi karena kondisi fisiknya. Namun, dengan keterbatasan fisik dan mobilitas, Koko enggan berdiam diri. Ia tetap berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.

Namun hatinya ngilu ketika memeriksa Cek Bansos, ia menemukan dirinya berada pada Desil 6-10. Ia mengaku tak butuh belas kasih, namun hanya ingin diperlakukan adil oleh negara. Penetapan angka Desil 6-10, tak menujukkan rasa keadilan bagi Koko. Sebab, angka itu tak sesuai dengan kehidupan yang dijalaninya.

Desil di rentang 6-10 menandakan keluarga ini mampu, kaya bahkan sangat kaya. Artinya, Koko satu golongan dengan orang sangat kaya di Indonesia. Masyarakat yang berada pada Desil 6-10, seperti halnya Koko dan Eka, tidak termasuk dalam prioritas penerima bantuan sosial (bansos). Sebab, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan pada Desil ini, umumnya dianggap sudah mampu.

Kalau dari segi perekonomiannya sih enggak sesuai dengan kehidupan saya sehari-hari. Rumah yang saya tepati itu bukan milik saya, tapi mertua,” tukas Koko.

Ia masih tinggal di rumah peninggalan mertuanya di Jalan Karang Menjangan. Ia belum mampu membeli rumah sendiri yang sepertinya mustahil dengan kondisi perekonomiannya. Hidup bersama istri, tanpa anak, bukan berarti semua kebutuhan menjadi ringan.

Pia yang dijual ia beli dari pengusaha kue sesama disabilitas. Sistemnya sederhana: Koko membeli kue-kue itu, kemudian menjualnya kembali. Satu kali kulakan biasanya 15 kotak. Harga beli Rp12 ribu per kotak, dijual Rp15 ribu. Keuntungan Rp3 ribu per kotak. Kalau 15 kotak habis, sekitar Rp45 ribu menjadi laba.

Tetapi 15 kotak itu pun tidak selalu langsung habis dalam hitungan jam. Umumnya dua hari. Pada pertengahan atau akhir bulan, bisa empat sampai lima hari. Ia berjualan pagi sekitar pukul 7-10 dan sore pukul 3 hingga petang. Untuk menarik calon pembeli, sesekali ia berjualan lewat TikTok.

Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Eka Prihatina, istrinya, membantu ekonomi keluarga dengan menerima pekerjaan menjahit ketika ada pesanan, termasuk membuat pakaian atau memperbaiki pakaian. Uang masuk sedikit demi sedikit, namun tidak untuk pengeluaran. Beragam tagihan, mulai listik, air dan makan sehari-hari tak bisa ditawar-tawar.

BACA JUGA : Opo Iso Arek Suroboyo Mindfulness ala Maudy?

“Saiki PDAM lho mundhake akeh. Aduh wis. Alon-alon tapi gepuk (sekarang tagihan PDAM naiknya banyak. Aduh. Pelan-pelan tapi terasa),” tutur Koko.

Yang lebih ganjil Koko, ia mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah. PKH pun tidak. Bantuan dari RT/RW juga tidak. Kalau ada bantuan, justru datang secara sukarela dari tetangga. Di depan rumahnya bahkan masih menempel sebuah stiker lama bertuliskan warga kurang mampu, bertahun 2006.

Stiker itu berasal dari masa ketika rumah tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan keluarga mertuanya. Sebuah tanda dari masa lalu bahwa rumah itu pernah dicatat sebagai rumah warga kurang mampu. Kini, bertahun-tahun kemudian, data kesejahteraan justru menempatkan Koko di Desil 6-10. Angka berubah tapi stiker lama tetap menempel.

Kehidupan tetap berjalan. Koko tidak meminta dikasihani. Ia justru membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: alat untuk bekerja. Koko mengaku membutuhkan kendaraan roda tiga untuk membantu aktivitas berjualan dan menopang mobilitasnya sebagai penyandang disabilitas. Namun bantuan itu belum datang.

Ketika Utang Dibaca Kesejahteraan

Sulis bukan satu-satunya. Di rumah lain, ada Susilistyanti Wuragil Dewi yang justru berada pada angka berbeda yakni Desil 7. Susi mengenal urusan bantuan sosial bukan hanya sebagai warga. Ia adalah Kader Surabaya Hebat (KSH), orang yang sehari-hari bersentuhan dengan warga, mendampingi mereka memahami berbagai program pemerintah dan urusan sosial.

Tetapi ketika mengecek status Desilnya sendiri melalui akses mandiri yang dimilikinya sebagai kader, ia terkejut dengan penetapan Desil 7. Susi merasa angka itu terlalu tinggi untuk menggambarkan kehidupan keluarganya. Suaminya seorang penjahit. Penghasilannya bergantung pada ada atau tidaknya pelanggan. Untuk kebutuhan keluarga, suaminya biasanya memberikan uang sekitar Rp400 ribu setiap minggu.

Susi sendiri membuat dan menjual kue. Tetapi kue-kue itu tidak selalu habis. Kadang ada yang tersisa dan pulang kembali bersamanya. Di sela aktivitas itu, ia mendapat honor KSH Rp600 ribu per bulan. Angka Rp600 ribu mungkin terlihat sebagai pemasukan yang cukup berarti jika berdiri sendiri di atas kertas. Tetapi kehidupan tidak pernah berdiri sendiri.

Ada anak yang masih duduk di kelas 11 SMA. Ada kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah tangga, makan, transport dan segudang cicilan pinjaman yang harus dibayar. Hidupnya tak lepas dari gali lubang tutup lubang cicilan utang. Tutup hutang, berhutang lagi, tutup lagi dengan hutang, bayar dan berhutang lagi. Berputar terus seperti itu, begitu kata Susi.

Kalau dihitung Desil tinggi karena pengeluaran besar ya mestilah. Wong kita itu masih punya pinjaman. Sedangkan pinjaman itu kadang-kadang kan gali lubang tutup lubang. Minjem buat modal dagangan atau beli bahan untuk jahit suami, bayarnya dicicil biar gak berat,” ungkap Susi.

Di sinilah angka kembali berhadapan dengan kenyataan. Pinjaman bisa terbaca sebagai kemampuan finansial. Padahal di dalam rumah, pinjaman bisa berarti beban. Sepeda motor yang dibeli secara kredit bisa saja terlihat sebagai aset. Tetapi bagi keluarga tertentu, ia adalah alat untuk bekerja sekaligus cicilan yang harus dibayar setiap bulan.

Susi bahkan mengaku sudah lebih dari dua tahun tidak lagi menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), padahal sebelumnya bantuan itu pernah diterimanya. “Dulu saya dapat terus. Sudah ini ada berapa tahun, dua tahun lebih kita enggak pernah dapat BPNT,” ujar perempuan lulusan SMA ini.

BACA JUGA : Ada Politik di Meja Makan sampai Urusan Asmaramu

Kini Susi mengajukan sanggahan. Ia berharap anaknya yang masih sekolah bisa memperoleh bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab sekolah mungkin tidak selalu meminta biaya pendidikan secara langsung, tetapi anak tetap membutuhkan uang untuk menjalani sekolah.

“Walaupun kita sekolah kan enggak bayar, tapi kebutuhan sehari-hari untuk ke sekolah kan ya masih butuh. Ada alat-alat sekolah yang harus dipenuhi. Belum lagi kalau ada acara di sekolah butuh biaya-biaya,” terang ibu 2 anak ini.

Ada ironi yang sulit diabaikan. Susi adalah orang yang membantu warga memahami beragam program pemerintah, tetapi dirinya sendiri harus berusaha membuka kembali pintu bantuan yang tertutup oleh angka Desil 7 yang tak pernah ia ketahui musababnya. Ia mendampingi orang lain mencari jalan keluar, sementara di rumahnya sendiri dibelit persoalan.

Bagi Susi, pertanyaan tentang Desil menjadi lebih besar daripada sekadar angka tujuh atau angka satu. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang tidak. Yang dipertaruhkan adalah apakah data mampu membaca kehidupannya  sebagaimana adanya.

Pengemudi Daring Setara Raffi Ahmad

Kisah Kiky memperlihatkan paradoks lain. Ia membantu kakaknya berjualan kue di bazar atau berbagai acara. Sesekali ia masih mendapat panggilan menyanyi atau bersholawat. Tetapi pekerjaan itu semakin jarang. Suaminya menjadi pengemudi GoCar. Mobil yang digunakan bukan mobil mewah untuk bergaya, melainkan kendaraan yang masih dicicil dan menjadi alat untuk mencari nafkah.

Masalahnya, penumpang tidak selalu datang. Persaingan pengemudi transportasi daring semakin banyak. Pembatasan dan kenaikan biaya bahan bakar ikut membuat ruang penghasilan semakin sempit. Rumah yang ditempati Dani pun bukan hasil membeli rumah baru. Itu rumah peninggalan mertuanya.

Namun ketika ia memeriksa status kesejahteraannya, angka yang muncul justru membuatnya terperangah. Desil 10, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat atau malah super kaya. Ia bahkan sempat menyampaikan dengan nada bercanda, tetapi menyimpan kegelisahan yang serius. “Masak iya saya sama dengan Raffi Ahmad?”

Kalimat itu bukan sekadar lelucon. Tapi sedang mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah keluarga yang hidup dari jualan kue, pekerjaan serabutan, dan penghasilan pengemudi daring yang tidak menentu ditempatkan pada kelompok kesejahteraan tertinggi. Bila dalam satu hari saja ia tidak bekerja, maka ia tidak memiliki penghasilan apa pun. Ia mengaku heran dan mempertanyakan, dari mana hitungan pemerintah hingga ia berada di Desil 10. 

“Masuk Desil 10 itu itungannya dari mana? Rumah saja tinggalan mertua,” ucap Kiky. Kiky sebenarnya ingin menyanggah. Ingin bertanya bagaimana angka itu diperoleh. Tetapi persoalan lain muncul: tenaga untuk berurusan dengan birokrasi.

Sebetulnya pengin nyanggah. Pengin tanya, kok bisa masuk Desil 10. Tapi saya sudah capek kalau harus berurusan dengan pemerintah seperti itu,” jelasnya.

Kalimat itu mengandung paradoks yang sama dengan Sulis. Yang satu berada di Desil 1 tetapi tidak mendapatkan bantuan. Yang lain berada di Desil 10 dan merasa kehidupannya sama sekali tidak menggambarkan kelompok paling sejahtera. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama: angka yang terasa tidak mengenali kehidupan mereka.

Kiky bahkan tidak meminta dirinya dimasukkan sebagai penerima bantuan. “Gak berharap dapat bantuan sih. Tapi ya masak disamakan sama keluarga kaya raya? Mana keadilannya?” tanya perempuan kelahiran Jakarta itu.

Di titik ini, persoalan Desil tidak lagi sekadar tentang salah memasukkan nama ke dalam kelompok tertentu. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah data membaca seseorang dari apa yang benar-benar bisa ia lakukan untuk bertahan hidup, atau hanya dari sejumlah indikator yang belum tentu menggambarkan seluruh hidupnya?

BACA JUGA : Arti Merdeka bagi Mereka yang Ditindas

Cerita hidup empat orang ini memperlihatkan realitas yang tak terbaca oleh angka-angka pemerintah. Sulis berada di Desil 1, tetapi bantuan tak pernah sampai. Susi berada di Desil 7, lalu bantuan yang pernah diterimanya pun berhenti. Koko berada di Desil 6–10, sementara sebagai penyandang disabilitas ia masih berjuang mengembangkan usaha kecil untuk bertahan hidup.

Sedangkan Kiky berada di Desil 10, meski kehidupan keluarganya bergantung pada kue, pekerjaan bazar, panggilan menyanyi, dan penghasilan suami sebagai pengemudi daring. Angkanya berbeda-beda. Tetapi kegelisahannya sama. Data tidak selalu identik dengan kenyataan.

Karena itu, barangkali persoalan terbesar dari Desil bukan semata bagaimana sebuah angka ditentukan. Persoalannya adalah apa yang terjadi ketika angka itu keliru membaca manusia. Pada akhirnya, mungkin kalimat yang paling penting dari keempat kisah itu bukan “berapa Desil mereka?”. Melainkan: bagaimana mereka menjalani hidup setelah angka itu muncul?