MAUDY AYUNDA mendapatkan banyak kritik dari konten yang sebenarnya bertarikh 21 Agustus 2026 itu. Dalam konten videonya, sembari Maudy membagikan aktivitasnya menyiapkan sarapan, ia menyampaikan bahwa kabar buruk bisa datang dari mana saja. Bisa luar negeri, bisa juga dari dalam negeri. Baginya, kabar-kabar tersebut berpengaruh pada kondisi emosionalnya. Lebih-lebih ia mengaku memiliki kecenderungan overthinking atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan.
Pada intinya, Maudy mengajak audiensnya untuk menyaring dan membatasi diri mengkonsumsi berita buruk. Ia mengaku, tidak seharian membaca berita buruk karena akan berpengaruh pada semangatnya. Maudy mengucapakan itu dengan campuran bahasa, Indonesia dan Inggris. "Jadi aku enggak seharian mengekspos diri aku terhadap bad news ini, karena ya again, it can be discouraging, it can be really dysfunctional," ujarnya.
"Let's balance it with something. Tentu itu tidak semudah ini, dan kadang-kadang dalam masa kayak gini, we just have to keep engaging dan mungkin reality-nya memang sebanyak itu," imbuhnya. Masalahnya, video itu viral di saat momen terjadi bencana bertubi-tubi di Indonesia. Mulai gunung meletus, gempa bumi sampai keracunan massal anak-anak setelah mengkonsumsi MBG. Maudy dianggap tak berempati, bahkan tidak peka.
Bagaimana jika yang disebut Maudy sebagai berita atau kabar-kabar buruk itu adalah kehidupan kita keseharian? Situasi yang kita alami ben dino. Opo arek-arek sek iso mindfulness ala-ala Maudy?
Di Surabaya, tekanan hidup dialami warganya di segala usia. Mereka yang sudah lansia, masih harus berjuang di jalanan sebagai pengemudi ojek online. Pula warga pesisir yang dihantui kerusakan ruang hidup mereka karena rencana reklamasi laut untuk pulau-pulau palsu. Kemudian anak-anak muda yang bekerja di mal diupah sekadarnya, sebatas agar bisa bertahan hidup belaka.
Lalu warga yang mengaku hidup setiap hari dengan kabar-kabar buruk dan teror setelah diusir dari rumah yang ditinggali mereka sejak puluhan tahun silam. Dan tak lupa, cerita anak-anak muda yang ditangkap dan dipenjara. Mereka masih terus diburu negara. Sekali lagi, berita buruk bagi kita atau Maudy Ayunda, adalah kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjalani hal buruk itu saban hari.
Inilah sekelumit tentang mereka yang menjalani hari-hari buruk itu:
Upah Pekerja Mal di Bawah UMR
Aurora (25) bekerja sebagai serabutan di sektor Food and Beverage (F&B) di Pakuwon City Mall (PCM), Surabaya. Istilah “serabutan” memang sengaja ia pakai, sebab yang dikerjakannya tak hanya fokus di satu bidang, namun berbagai bagian sekaligus. Setiap hari ia harus bekerja 12 jam dan waktu libur yang sangat terbatas. Aurora, hanya diupah sekitar 2 juta, jauh dari upah minimum kota (UMK) Surabaya yang di kisaran Rp5,2 juta.
Pekerjaannya dimulai sejak pagi atau siang, tergantung giliran kerja (shift) yang ia dapatkan. Bayangkan saja, 12 jam sehari dengan hanya satu jam waktu istirahat. Shift pagi dimulai pukul 09.00 hingga 21.00, sementara shift siang dimulai pukul 12.00 hingga tutup mal di pukul 22.00. "Jam kerjanya panjang, dan saat weekend atau high season (musim liburan), kami tidak boleh libur," keluhnya.
BACA JUGA : MAYDAY| Nasib Pekerja Mal Suroboyo
Kondisi ini sebenarnya mengulang apa yang pernah ia alami. Sebelumnya Aurora bekerja di sebuah mal di Surabaya Pusat. Persoalannya sama, ketimpangan antara beban kerja dan upah yang diterima. Ia mengungkapkan, gaji awal bagi pekerja baru di tempatnya bekerja saat ini, hanya berkisar di angka Rp1,8 juta per bulan. Meskipun ada kenaikan setelah masa pelatihan tiga bulan, angkanya tidaklah signifikan, yakni hanya sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tergantung performa dan disiplin.
Anak-anak Muda Tahanan Politik
Ratusan anak-anak muda ditangkap setelah aksi berujung ricuh pada Agustus 2025 lalu. Belasan dari mereka diproses hingga diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah tahanan politik ini mengaku disiksa polisi saat ditangkap dan proses pemeriksaan. Penyiksaan itu dalam bentuk hukuman maupun kekerasan fisik. Bahkan satu orang tapol bernama Alfarisi, tewas di dalam Rutan Medaeng.
Tuduhannya serius, membakar Gedung Negara Grahadi dan kantor kepolisian. Ada pekerja serabutan, ada penjaga warkop, ada bocah SMK, ada kurir ekspedisi, sampai buruh pabrik yang sekadar penasaran dengan aksi demonstrasi. Semuanya ditangkap dan dipenjara. Namun di dalam persidangan, tidak ada satu pun dari mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta divonis melakukan pembakaran itu.
BACA JUGA : Setahun Setelah Musim Berburu
Di antara tahanan politik atau tapol itu adalah Ali Arasy dan Rizky Amanah yang divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Seharusnya keduanya bisa bebas dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Namun kabar buruk itu datang. Alih-alih bisa healing keduanya, mereka kembali diburu negara. Kejaksaan Jawa Timur mengajukan kasasi. Kasasi itu diterima Mahkamah Agung. Kini keduanya terancam kembali dipenjara.
Pahitnya Upah Barista
Kedai kopi hampir ada di tiap sudut Surabaya. Semarak menjadi tempat nongkrong anak-anak muda. Namun di antara ramainya kedai-kedai itu, ada cerita pekerjanya sepahit kopi racikannya. Herman (bukan nama sebenarnya), salah satunya.
Barista di sebuah kedai kopi, mengaku upah yang diterimanya untuk 8 jam kerja Rp60 ribu dan Rp45 ribu untuk 6 jam kerja. Upah itu cukup minim dan jauh dari Upah Minumum Kota (UMK) Surabaya yang mencapai Rp5,2 juta. Ia bertahan karena kecintaan pada pekerjaannya itu.
Salah satu siasat saya untuk tetap bertahan adalah mengajak teman nongkrong di tempat kerja. Hal itu dapat mengusir kejenuhan dalam bekerja sekaligus meningkatkan mood, karena bagaimanapun juga support system itu sangat diperlukan," ujar Herman.
Kondisi kerja dan upah yang diterima pekerja di dunia perkedaikopian memang tak semanis coffee latte yang diseruput konsumennya. Herman dan anak muda senasib dengannya memandang pekerjaan barista sebagai sambilan semata sembari mencari pekerjaan yang bisa menjadi pegangan hidup.
Diusir Tentara dari Rumah Sendiri
Sudah tiga hingga empat kali Lebaran, warga Simo Gunung diliputi ketidaktenangan karena terancam terusir dari rumah sendiri. Setiap hari mereka mereka mengaku mengalami hal-hal buruk. Bagi sebagian orang ini sekedar berita, namun bagi mereka ini adalah kehidupan sehari-hari yang dipenuhi teror. Mereka terusir dari rumah yang puluhan tahun mereka huni.
Ya, rumah di Jalan Simo Gunung itu ia yakini sebagai hak milik keluarganya sendiri. Namun semuanya berubah ketika klaim yang sama disodorkan oleh TNI AU Lanud Muljono pada 1998. Pada 2022, sejumlah personel TNI AU memaksanya mengosongkan rumah itu. Pengosongan paksa dilakukan sejumlah tentara. Warga tak berdaya meski sekuat tenaga melawan.
BACA JUGA : Warga Simo Gunung Lawan Kriminalisasi
Bukan hanya itu, 4-5 warga Simo Gunung dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Pasal yang disangkakan mencakup dugaan pengrusakan, memasuki pekarangan rumah tanpa izin, hingga perampasan kemerdekaan. Tuduhan terakhir dinilai janggal karena warga merasa tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan.
Tuduhan perampasan kemerdekaan itu kan seolah-olah kami menyekap seseorang. Pihak Polrestabes Surabaya pun sebenarnya bingung karena kami tidak pernah melakukan pengrusakan, penyerobotan lahan, apalagi penganiayaan. Sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan,” kata Yance.
Hingga saat ini warga Simo Gunung terus bertahan dan melawan. Mereka sempat menggelar aksi unjuk rasa di kantor BPN dan Polrestabes Surabaya. Mereka mengaku tak lagi menjalani hidup tenang sebagai warga negara karena hidup terusir dan diselimuti teror serta ketakutan.
Ojol Berjuang Hidup Sampai Mati
Sejumlah driver ojek online meninggal saat beristrahat di jalan. Di antara mereka bahkan meregang nyawa di atas motor yang menjadi sandaran hidup sehari-hari. Sejumlah faktor menjadi penyebab, di antaranya sakit, kelelahan sampai tubuh yang tak lagi kuasa menahan panas ekstrem setiap hari. Di Surabaya, pengemudi ojek online ini tak sedikit yang lanjut usia.
Titik Sri Hartini, lansia 59 tahun itu yang menjadi driver ojek online menyadari, risiko hidupnya. Namun ia tak punya pilihan. Di masa tuanya ia tetap harus kerja. Sebab, banyak yang harus ia hidupi dan perjuangkan. Mulai kebutuhan sehari-hari sampai biaya kuliah anaknya. Saban hari ia mengaku mendapatkan pendapatan Rp200 ribu. Namun uang itu habis untuk memenuhi semua kebutuhan hidup.
Ekonomi keluarga saya berkekurangan, dan ada rasa takut dalam dirinya ketika menyuarakan pikiran ini. Masih banyak yang harus saya perjuangkan. Saya harus ngentas anak saya yang masih kuliah. Masih harus saya perjuangkan,” ujarnya.
BACA JUGA :
Krisis Iklim Dibayar Nyawa Pengemudi Ojol (1)
Krisis Iklim Dibayar Nyawa Pengemudi Ojol (2)
Ada banyak keterbatasan dalam dirinya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Diskriminasi usia, contohnya. Di usianya yang hampir memasuki 60 tahun, ia kesulitan pencari pekerjaan. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi rasa takut dan khawatir tentang bagaimana nasib anaknya ketika ia tiada nanti. Begitu juga sampai kapan fisik kuat menahan beratnya beban hidup di jalanan.
Hidup Dihantui Reklamsi Pulau Palsu
Lebih dari tiga tahun ini hidup warga pesisir Surabaya penuh dengan ketakutan. Sebab, bayangan ruang hidup mereka hancur akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL). Proyek yang ditujukan untuk membangun pulau palsu di pesisir Surabaya tersebut berpotensi mengubah kawasan pesisir menjadi wilayah eksklusif yang semakin memperparah jurang ketimpangan sosial.
Luas dampak proyek SWL mencakup lima wilayah kecamatan di Surabaya. Proyek tersebut berpotensi mempengaruhi kehidupan sekitar 1.896 nelayan yang menggantungkan sumber penghidupannya pada wilayah pesisir. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut perubahan ruang pesisir, tetapi juga keberlangsungan mata pencaharian, kehidupan masyarakat nelayan dan kehancuran lingkungan.
BACA JUGA :
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (2)
Tjahja Tribinuka (55), pensiunan Dosen Jurusan Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang tinggal di Keputih Permai mengungkapkan, jika laut di depan muara sungai diuruk menjadi daratan baru, maka ada harga yang harus dibayar oleh warga jika itu terjadi, begitu kata Tjahja. Harga yang harus dibayar itu adalah fenomena backwater atau air balik, di mana aliran sungai menuju laut tertahan keberadaan pulau buatan.
Aliran air dari sungai tertahan menuju pulau buatan menyebabkan air balik atau backwater ke daratan. Situasi ini memicu banjir yang lebih besar," jelas Tjahja.
Hingga kini hidup warga pesisir Surabaya masih terus dihantui rasa takut. Mereka berharap pemerintah membatalkan izin reklamasi yang akan dilakukan PT Grating Jaya di laut yang menjadi ruang hidup mereka.
