Skip to main content
Foto: Yunita Azizah/Project Arek
Reportase
#KAMISAN| Demonstrasi Bukan Medan Represi
Aksi Kamisan ke-934 Surabaya
Kebebasan menyampaikan pendapat seharusnya menjadi hak yang dilindungi, bukan justru berujung pada pemukulan, penangkapan dan tindakan represif. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun sering kali berakhir dengan represi dan kriminalisasi. Penjagaan demonstrasi juga melibatkan aparat TNI yang seharusnya dikembalikan ke barak.

PERISTIWA 10 November lalu di Yogyakarta kembali memperlihatkan, ruang demokrasi masih dibayangi praktik kekerasan dalam penanganan aksi demonstrasi. Massa Aksi Kamisan di Surabaya menilai, demonstrasi bukan kejahatan, kritik bukan ancaman, ruang pendidikan dan rumah sakit bukan medan untuk melakukan represi.

Terhitung sudah 934 kali aksi damai yang membuka payung hitam ini digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (19/11/2026). Aksi Kamisan Surabaya kali ini menyerukan “Usut Tuntas Kekerasan Aparat, Ruang Sipil Bukan Medan Represi”. Sikap ini sebagai bentuk protes terhadap brutalitas aparat dalam merespon massa aksi demonstrasi di ruang sipil.

BACA JUGA : #KAMISAN| Jalan Sunyi Kegagalan Reformasi

Yogi, salah satu peserta Aksi Kamisan, dalam berorasi dengan lantang mengkritik penanganan aparat—baik polisi atau militer—pada massa aksi demonstrasi di Yogyakarta. Menurutnya, aparat telah melanggar hak konstitusi dan regulasi Undang-Undang tahun 1994 tentang perlindungan HAM bagi setiap individu yang menyuarakan pendapat.

Apa yang dilakukan aparat di Yogyakarta, 9 hari lalu itu juga telah melanggar apa yang sudah di atur dalam Perkapolri tahun 2002, tahun 2006, di dalam pasal 6 dan pasal 7, yaitu dalam pengendalian harus menghormati hak asasi manusia,” ujar Yogi.

Ia mengungkapkan, akibat represi itu, sekitar 154 orang ditangkap. Bukan hanya penangkapan, sejumlah orang juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat pukulan aparat. Yogi juga menyampaikan, tindakan aparat tidak membuat surut keberanian mereka untuk terus menyuarakan protes terhadap Rezim Prabowo. 

Massa Aksi Kamisan di Surabaya mendesak pemerintah untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Menurut mereka, penuntasan itu hanya bisa dilakukan dengan menyeret pelakunya ke pengadilan. Tanpa tindakan tersebut, keadilan bagi korban dan keluarganya tidak akan pernah terwujud. (Yunita Azizah/Project Arek)

 

Yogi mendesak, TNI tidak ikut-ikutan terlibat dalam penjagaan demonstrasi. Menurutnya, TNI harusnya kembali ke barak dan tidak terlibat dengan urusan sipil. Sebab, keterlibatan TNI ini mengulang cara-cara Rezim Soeharto dalam merepresi ruang sipil. Demonstrasi, kata dia, adalah aktivitas sipil yang tidak seharusnya dicampuri militer.

“Belum lagi adanya pengerahan akan aparat tentara nasional Indonesia sendiri. Aparat militer sendiri dalam pengendalian massa di Yogyakarta dan juga Surabaya. Di mana itu pun sudah sangat melanggar peraturan itu sendiri. Mereka berdalih, OMSP (operasi militer selain perang) yang itu diatur di UU TNI,” kata Yogi.

Reformasi Kepolisian Gagal Total

Fira, peserta Aksi Kamisan Surabaya lainnya, memantik sebuah pertanyaan di depan peserta aksi: Mengapa negara bersikap apatis terhadap kekerasan yang dilakukan aparat, terutama polisi? Pertanyaan itu muncul dari pengalamannya pada 2025 saat mengikuti demonstrasi di Mataram, NTB. Ia mengaku, saat itu polisi menembakkan gas air mata hingga masuk ke rumah ibadah.

Ia terus mempertanyakan, mengapa negara menormalisasi kekerasan hingga terus berulang. Polisi yang sebenarnya sudah dipisah dari TNI, menurutnya masih memiliki watak militeristik. Lebih-lebih, dalam setiap pengamanan demonstrasi, polisi selalu melibatkan tentara. Padahal, kata dia, pengamanan demonstrasi menjadi kewenangan polisi, bukan TNI.

Ya kenapa kerap dinormalisasi kekerasan itu? Apakah kita mau kembali lagi ke Orde Baru,” imbuh Fira.

Fira menyoroti reformasi kepolisian saat ini tidak menyelesaikan masalah struktural. Buktinya, kata dia, kekerasan yang dilakukan kepolisian terus berulang dan minim konsekuensi bagi pelakunya. “Nah, reformasi kepolisian tapi enggak ada yang direformasi. Pendidikan aparat penegak hukumnya meliputi silabus, modul yang diajarkan itu masih tetap sama, enggak ada perubahan,” ungkapnya.

Saat ini, gembar-gembor reformasi kepolisian belum menghasilkan perubahan secara nyata di lapangan. Ia mencontohkan, cara pengerahan aparat secara berlebihan saat aksi demonstrasi berlangsung yang terjadi di sejumlah wilayah terutama di Surabaya dan Yogyakarta. Bahkan seringkali, jumlah polisi yang dikerahkan, melampauan jumlah demonstran.

Aksi Kamisan menjadi mimbar bebas bersuara bagi anak-anak muda ini untuk mengingatkan berbagai macam ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan aparat negara yang terus berulang. (Yunita Aziza/Project Arek)

 

Rangga, peserta Aksi Kamisan Surabaya lainnya mengatakan, meski tidak ada pembubaran paksa pasca aksi demonstrasi di tanggal 10 November 2026 di Surabaya, masih terjadi penangkapan secara sewenang-wenang di jalanan menuju titik aksi. Setelah penangkapan terjadi, dua massa aksi yang tertangkap dengan terindikasi membawa barang-barang yang dilarang, susah untuk ditemui oleh pendamping hukum yang tersedia.

Jadi, aparat berusaha untuk menutup diri dan mereka mungkin bisa juga untuk memanipulasi bukti dan yang ada, sehingga mereka dapat naik statusnya menjadi tahanan atau tersangka,” ujar Rangga.

Ia ikut prihatin terkait apa yang terjadi di Yogyakarta. Ketika polisi melakukan pengejaran hingga menembakan gas air mata ke sebuah rumah sakit kemudian ke dalam kampus Universitas Gadjah Mada, di mana dua lokasi ini merupakan sebuah zona hijau yang harus steril dari represi aparat.

BACA JUGA : #KAMISAN| Yang Tersisa 28 Tahun Tragedi Semanggi I 

Rangga melihat aksi-aksi yang terjadi dalam merespon kekerasan yang dilakukan aparat negara, justru membuat suatu kelompok atau aliansi masyarakat sipil ini lebih kuat untuk mengkonsolidasikan kekuatan. “Dari represif atau penangkapan aparat, mereka membentuk suatu organ konsolidasi yang memiliki pandangan yang sama, memori terutama mereka-mereka yang pernah menjadi korban dari aparat itu sendiri,” ungkapnya.

Usut Tuntas Brutalitas Aparat

Amnesty Internasional Indonesia merilis, pengerahan ratusan aparat Polda DIY dan aparat TNI lengkap dengan kendaraan lapis baja, gas air mata, dan water cannon serta penangkapan 154 orang memperlihatkan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan dan indikasi kuat terjadinya penangkapan sewenang-wenang.

Sementara itu, LBH Yogyakarta mencatat belasan orang hilang dan adanya korban luka. Kami juga menerima laporan serupa, termasuk adanya aparat yang mengalami luka-luka akibat lemparan benda keras. Semua korban, baik warga maupun aparat, berhak atas perlindungan dan perawatan, dan semua dugaan tindak pidana harus diproses secara hukum, bukan dengan pembalasan di lapangan.

Begitu pula adanya laporan dugaan kekerasan dan intimidasi oleh aparat terhadap peserta aksi menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dijamin oleh konstitusi.

Pelanggaran HAM ini bertambah serius ketika operasi pengamanan aparat diduga masuk ke zona aman yang seharusnya dilindungi, seperti penembakan gas air mata yang dilaporkan mengarah ke lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan RS Panti Rapih, bahkan dalam salah satu video yang telah terverifikasi tampak bahwa gas air mata menyebar di dekat area IGD rumah sakit tersebut.

Pengejaran aparat sampai ke fasilitas pendidikan adalah bentuk ancaman yang sangat tidak patut dilakukan oleh aparat keamanan. Penggunaan kekuatan yang tidak terukur di area sensitif seperti kampus dan rumah sakit justru berisiko memperluas eskalasi dan membahayakan keselamatan publik, termasuk personel keamanan sendiri.

Beragam poster berisi protes mereka bawa sebagai sikap sekaligus upaya merawat ingatan serta menolak lupa atas semua peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka mendesak pemerintah mengusut tuntas kekerasan yang terjadi di Yogyakarta pada 10 November 2026 lalu. (Yunita Azizah/Project Arek)

 

Dalam rilis tersebut, Amnesty meminta Kapolri Suyudi Ario Seto untuk mengevaluasi dugaan penggunaan kekuatan eksesif dan menginstruksikan penghentian penangkapan sewenang-wenang secara langsung. Ini penting agar tidak sekadar mempertanyakan motif demonstrasi, yang sangat jelas bahwa mereka rata-rata menyampaikan aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi di mana baik mahasiswa maupun anggota Polri menjadi korban, pernyataan publik pimpinan tertinggi Polri seharusnya berfokus pada de-eskalasi, perlindungan nyawa, dan jaminan proses hukum yang adil bagi semua pihak, bukan pada pembangunan narasi sepihak tentang ‘perusuh.’ Pernyataan ini menunjukkan kurang pekanya Kapolri baru dalam menempatkan keselamatan nyawa warga negara sebagai prioritas utama.

BACA JUGA : #KAMISAN| Cabut Gelar Pahlawan Soeharto!

Lebih jauh, kerentanan warga Yogyakarta terhadap represi juga dilanggengkan oleh kebijakan yang problematis, seperti pemanfaatan Pergub tentang Jaga Warga yang dikeluhkan langsung oleh massa aksi kepada Gubernur DIY. Regulasi ini berpotensi membuka ruang bagi praktik premanisme terhadap warga dalam menggunakan hak konstitusi mereka di Yogyakarta.

Pentingnya untuk segera bentuk tim investigasi yang independen dan transparan yang melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, serta perwakilan kampus dan masyarakat sipil, untuk mengusut tuntas secara imparsial—baik dugaan pengerahan kekuatan berlebih aparat maupun dugaan pelemparan dan provokasi oleh kelompok tak dikenal yang menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa dan aparat.

Tidak kalah penting, Pemerintah di Jakarta dan DIY harus merespons aspirasi publik dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mengancam hak konstitusional warga, demi memastikan ruang-ruang sipil tetap aman, serta mencegah terulangnya siklus kericuhan di mana rakyat dan aparat terus-menerus dihadapkan sebagai korban.