NEGARA masih berhutang untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam Tragedi Semanggi I. Tragedi ini adalah ironi Reformasi karena terjadi persis pada hari ketika MPR mengesahkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada 13 November 1998. Tragedi ini terus diingat dan disuarakan sampai keadilan bagi para korban dipenuhi.
Aksi Kamisan Surabaya, 12 November 2026, dimulai sore hari di depan Gedung egara Grahadi. Massa aksi membawa berbagai poster seruan protes atas brutalitas aparat dan payung hitam yang dibuka sebagai simbol perlawanan damai. Mengambil tajuk aksi “28 Tahun Tragedi Semanggi I: Keadilan Bagi Korban Ditunda, Brutalitas Aparat Terus Berulang”, dia berdiri menghadap istana yang membisu.
BACA JUGA : Arek-arek: Kami Sudah Muak!
Jumlah mereka 25 orang, semua anak-anak muda yang menolak lupa dan diam. Aksi Kamisan Surabaya yang digelar ke-933 ini memberikan gambaran dan pembicaraan terkait brutalitas aparat yang mengerahkan perangkat kekerasan terhadap demonstran dalam aksi serentak tanggal 10 November 2026 yang lalu. Bagi mereka, rezim berubah, namun tidak dengan represi aparat.
Rania, peserta Aksi Kamisan dari Gresik berkomentar mengenai tindakan aparat dalam merespon aksi demonstran yang tidak bisa dibenarkan. Baginya, aksi adalah hak untuk bersuara bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang, ada jaminan masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum tanpa rasa takut.
Nah, sementara seperti yang kita tahu pemerintahan kita ini enggak benar gitu loh. Jadi, wajar dong kita sebagai masyarakat bersuara. Saya lihat itu biasanya di polda-polda itu banyak slogan tulisannya polisi untuk rakyat. Tapi mengapa yang terjadi itu malah sebaliknya enggak sesuai slogannya,” kata Rania.
Ia mendesak agar aparat menjalankan tugas sesuai undang-undang. Rania menilai, aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani tiap aksi demonstrasi, contohnya di Yogyakarta pada 10 November lalu. “Kalau memang niatnya untuk berjaga, ya sudah berjaga saja. Enggak usah ada tindakan yang brutalitas-brutalitas kayak kayak gitu” imbuhnya.
Mahasiswa semester 7 yang mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling ikut menyoroti ketika aparat mendapat perintah menghadang massa aksi. Penghadangan ini seringkali malah memicu kekerasan fisik. Ia mempertanyakan peran aparat keamanan yang bukannya menjaga, malah menghalangi. Terlebih, ketika muncul kelompok misterius atau preman yang menyerang demonstran, ada dugaan pembiaran.
BACA JUGA : Soal Karhutla, Arek Suroboyo Harus Tahu Ini
“Maksud saya mau sampai kapan rakyat dibeginikan gitu loh. Di saat mereka itu kerja juga dibayar sama pajak rakyat? Pemerintah pun dibayar oleh rakyat gitu loh. Kenapa mereka itu enggak peduli dengan rakyatnya? Enggak mau mendengarkan rakyat. Pun kalau rakyat didengarkan kan enggak bakal terjadi demo, enggak bakal terjadi kekerasan,“ pungkasnya.
Brutalitas Aparat yang Berulang
Tragedi Semanggi I menjadi peristiwa yang memperlihatkan bukti kekerasan paling jelas seperti peluru yang ditembakkan berasal dari senjata apa, pasukan yang ada di lokasi juga jelas berasal dari mana. Sayangnya, Tragedi ini belum ada proses hukum untuk menuntut dan mengadili pelaku lapangan maupun komando. Tragedi ini hanya dicatat dan menguap begitu saja dari rezim ke rezim.
Amnesty Internasional Indonesia mencatat, Tragedi Semanggi I terjadi di depan kampus Universitas Atmajaya dan area-area simpang susun Semanggi Jakarta pada 13 November 1998. Tragedi itu terjadi di tengah kuatnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat biasa. Mereka menolak pejabat dan politisi era Orde Baru yang masih berkuasa, menuntut pengadilan atas mereka, menuntut pembatasan masa jabatan Presiden, dan juga menentang dwifungsi ABRI (kini TNI).
Namun aksi unjuk rasa itu ditanggapi dengan represif melalui pengerahan kekuatan yang eksesif, kekerasan, dan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan. 28 tahun berlalu, peristiwa Semanggi I kembali terulang dengan pola yang hampir sama. Aparat dikerahkan secara berlebihan untuk memukul mundur massa aksi di Yogyakarta pada 10 November 2026, bahkan melibatkan TNI.
Sering kali dalam setiap aksi, muncul kelompok sipil lainnya yang dibentrokkan dengan demonstran. Dari serangkaian video yang berbeda di media sosial, tampak sejumlah orang tak dikenal menggunakan pakaian dominan hitam, diangkut menggunakan truk-truk polisi. Dilaporkan, polisi menembakkan gas air mata hingga massa aksi terkepung aparat dan terjebak di Universitas Gadjah Mada (UGM).
BACA JUGA : #KAMISAN| Impunitas Lahirkan Penyiksaan Berulang
Aksi damai yang berada di Titik Nol, Yogyakarta itu sebenarnya berakhir dengan massa aksi yang berangsur kembali pulang melewati Gedung DPRD Yogyakarta. Namun, massa aksi dibentrokkan dengan orang yang tidak dikenal dan penyerangan dimulai dengan berbagai cara; pelemparan benda tumpul, petasan hingga gas air mata yang ditujukan berbagai arah termasuk rumah sakit dan kampus.
Irfai Afham, salah satu peserta aksi kamisan dari kalangan dosen mengaitkan problem kekerasan antara tragedi Semanggi I dengan pengerahan aparat yang berlebihan di aksi demonstrasi di berbagai daerah termasuk Surabaya dan Yogyakarta.
Ada pola-pola lama yang berulang di tahun 1998 dengan sekarang yaitu penggunaan ormas atau preman. Di masa Orde Orde Baru ya, kelompok-kelompok ini kan terlatih di bawah militer. Dulu kita sebut sebagai Pamswakarsa, dilatih bahkan dengan platform yang macam-macam,” ungkap Irfai.
Menurutnya, kelompok-kelompok kekerasan ini seringkali menggunakan jargon-jargon nasionalisme dan agama. Targetnya adalah, kata Irfai, konflik horizontal untuk mengintimidasi sekaligus mendeligitimasi suara kritis. “Tentu saja ini enggak terlepas dari persoalan apa namanya di akar rumput yaitu masalah kemiskinan ya, keterbatasan lapangan pekerjaan” imbuhnya.
BACA JUGA : #KAMISAN| Bangkitnya Militerisme dan Matinya Ruang Sipil
Dosen Departemen Ilmu Politik Unair yang juga tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus (SPK) ikut mengecam tindakan represif aparat. “Bukan cuma represifitas aparat, di situ ada penggunaan kekerasan secara berlebihan yang kemudian melukai para civitas akademika; dosen, mahasiswa terutama ya di situ yang menjadi korban kekerasan aparat,” ujarnya.
Ia mengkritik, setelah sekian lama, akhirnya kampus tidak lagi steril dari aparat bersenjata. Sebab mereka sudah berani masuk area kampus. Irfai menegaskan, situasi ini sudah menjadi alarm bahaya bagi demokrasi. Ia mendesak agar kejadian ini diusut tuntas agar tragedi-tragedi seperti saat 1998 tidak terulang kembali.
