DI UJUNG Jalan Pemuda, Surabaya, ribuan massa berpakaian hitam bergerak serempak. Mereka membawa berbagai spanduk protes terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Spanduk-spanduk itu diangkat tinggi-tinggi agar pesan protes mereka terbaca seluruh perangkat negara. Massa aksi beberapa kali meneriakkan rasa muak mereka terhadap pemerintah.

Gerakan Warga Sadar menggelar demonstrasi di Tugu Air Mancur Alun-Alun Surabaya, pada Selasa, 10 November 2026. Ribuan massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan hak asasi manusia (HAM), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan lapangan kerja, hingga kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.

Massa aksi terdiri dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), dan UIN Sunan Ampel (UINSA), serta elemen masyarakat sipil lainnya. Sebelum berdemonstrasi, mereka berkumpul di Unair Kampus B, kemudian bergerak long march menuju Tugu Air Mancur, Alun-Alun Surabaya.

Perwakilan Gerakan Warga Sadar dari ITS, Rakan mengatakan, demonstrasi tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas sejumlah persoalan bangsa. Dalam aksi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS mengerahkan sekitar 1.000-1.500 peserta.

Pada hari ini, semua orang boleh mengaspirasikan keresahan di sini. Di momen 10 November ini, kami ingin menunjukkan semangat perjuangan itu terus ada," ujar mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan tersebut di sela-sela aksi.

Menurut Rakan, ada beberapa tuntutan yang menjadi perhatian massa aksi. Pertama, menolak penyempitan ruang kebebasan sipil akibat tindakan represif, kekerasan, dan teror terhadap aktivis serta jurnalis. Dia menilai tindakan oknum aparat tersebut mengancam perlindungan HAM dan mengikis ruang demokrasi.

Tuntutan yang disampaikan Rakan tidak terlepas dari hasil kajian BEM ITS berjudul Tahun Kelam: Ruang Sipil Diberangus, Ruang Hidup Dirampas! yang dipublikasikan sepekan sebelum demonstrasi, tepatnya Kamis, 5 November 2026. Kajian tersebut memuat sejumlah data mengenai meningkatnya tindakan represif terhadap masyarakat sipil dan pembela HAM.

BACA JUGA : Soal Karhutla, Arek Suroboyo Harus Tahu Ini

Sepanjang 2025, Komnas HAM menerima 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM. Polri menjadi institusi dengan aduan terbanyak, yakni 752 laporan. Sebanyak 612 laporan terkait ketidakprofesionalan dan 116 lainnya menyangkut kekerasan atau penyiksaan. Selain itu, 295 pembela HAM mengalami serangan sepanjang 2025, bertambah 29 kasus pada awal 2026. Lebih dari 500 kasus kriminalisasi juga tercatat menggunakan UU ITE.

Tekanan terhadap kebebasan sipil tersebut, menurut kajian BEM ITS, juga terjadi di sektor jurnalistik. Berdasarkan hasil survei Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang dirilis Februari 2026, sebanyak 67 persen dari 655 jurnalis responden mengaku pernah mengalami kekerasan. Bahkan, 80 persen di antaranya terpaksa melakukan swasensor ketika meliput isu sensitif, seperti program MBG dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam prahara demonstrasi Agustus 2025, puluhan orang dilaporkan meninggal dunia. Salah satunya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob. Dua demonstran lain, Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, yang sempat dilaporkan hilang, ditemukan meninggal dalam kondisi tinggal kerangka di lantai dua Gedung Astra Credit Companies (ACC), Kwitang, Jakarta Pusat.

Berangkat dari kejadian-kejadian nahas tersebut, Rakan menegaskan, tindakan represif terhadap masyarakat sipil harus dihentikan. Dia menilai negara semestinya menjamin keamanan warga dalam menyampaikan pendapat, bukan justru membatasi kebebasan berekspresi melalui kekerasan.

Hari ini kita dipertontonkan banyaknya represivitas dan brutalitas aparat. Kami mengutuk keras oknum-oknum aparat yang melakukan kekerasan kepada aktivis maupun jurnalis. Kami menuntut agar tindakan represif tersebut dihentikan total," tegas Rakan.

Selain persoalan kebebasan sipil, tuntutan kedua massa aksi menyasar tata kelola MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kata Rakan, massa mendesak pemerintah mengevaluasi, bahkan menghapus kedua program itu karena dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan. Mereka khawatir pelaksanaan program itu justru membebani keuangan negara dan melemahkan perekonomian lokal.

Masih dalam kajian BEM ITS, program MBG dinilai belum memiliki kesiapan rantai pasok lokal. Kondisi tersebut dianggap membuka peluang korupsi yang melibatkan elite pemasok. Sementara itu, kata Rakan, Kopdes Merah Putih dinilai menerapkan pendekatan top-down yang memusatkan distribusi sumber daya dan berpotensi mematikan usaha mandiri masyarakat.

BACA JUGA : Jare Arek-arek: Presiden Nggedabrus!

Atas dasar itu, Rakan mengatakan, massa aksi mendesak agar alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan sesuai amanat konstitusi benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses belajar. Sebagian demonstran juga mengusulkan penghentian program MBG karena dinilai berpotensi menggeser prioritas anggaran pendidikan.

Bahkan dalam diskusi konsolidasi (sebelum aksi tersebut), muncul desakan agar MBG dihapuskan saja. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan terkait anggaran, kami akan terus mengawal agar anggaran pendidikan benar-benar diprioritaskan untuk mutu pendidikan yang berkeadilan," tuturnya.

Dalam tuntutan ketiga, Rakan menjelaskan, massa aksi mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku Utara, hingga Papua Pegunungan, sebagai bencana nasional. Massa aksi meminta transparansi anggaran penanggulangan bencana yang disebut mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

Ancaman serupa juga terlihat dari peningkatan karhutla pada 2026. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi), sepanjang Januari-Juli 2026, luas karhutla melonjak 69 persen hingga 202 ribu hektare. Dampaknya, sekitar 10,67 juta warga terdampak, 401.586 kasus ISPA kumulatif tercatat, serta kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp39 triliun hingga Rp123 triliun.

Di tengah ancaman bencana tersebut, BEM ITS menyoroti kemampuan pemerintah dalam melakukan mitigasi. Kajian mereka mencatat anggaran mitigasi bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipangkas lebih dari 80 persen. Akibatnya, alokasi anggaran dalam APBN 2026 tersisa Rp491 miliar.

Bagi massa aksi, kata Rakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara besarnya ancaman bencana dan dukungan anggaran untuk mengantisipasinya. Karena itu, dia meminta pemerintah memperkuat mitigasi sekaligus menindak perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

Negara harus bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana, bukan hanya pada tahap tanggap darurat, melainkan mulai dari prabencana hingga pascabencana. Selain itu, pemerintah harus mencabut izin konsesi perusahaan-perusahaan yang melanggar AMDAL dan merusak lingkungan hidup," tambah Rakan.

Tuntutan keempat, persoalan ketenagakerjaan. Massa aksi menagih realisasi janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka 19 juta lapangan kerja. Kata Rakan, pemerintah tidak cukup hanya mengejar jumlah pekerjaan, tetapi juga harus menjamin kelayakan, pemerataan, dan keberlanjutan kerja.

Kajian BEM ITS mencatat, data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, sebanyak 87,88 juta pekerja atau 59,30 persen masih bekerja di sektor informal. Sementara itu, pekerja formal hanya 60,31 juta orang atau 40,70 persen. Kesenjangan juga terlihat dari rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang mencapai 19,8 bulan.

"Indikatornya bukan sekadar ada pekerjaan atau program magang sementara yang dihitung sebagai orang berpenghasilan, padahal hanya bertahan beberapa bulan. Kelayakan juga diukur dari kecepatan lulusan pengangguran terdidik mendapatkan pekerjaan. Saat ini, rata-rata pencari kerja membutuhkan waktu hingga 20 bulan setelah lulus untuk memperoleh pekerjaan yang layak," jelasnya.

Selain ketenagakerjaan, kata Rakan, massa aksi menolak kenaikan PPN dari 10 menjadi 11 persen untuk umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berlaku sejak 1 April 2022. Sebab, kebijakan ini berisiko menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan pekerja informal dan memicu inflasi barang.

Tak hanya itu, wacana yang digulirkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, berfokus pada penertiban transaksi ekonomi informal yang tidak tercatat atau grey economy di Indonesia. Nilai aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan mencapai Rp10.000 triliun.

BACA JUGA : Warga Pesisir: Kami Sudah Lelah. Tolak SWL!

Pernyataan yang disampaikan dalam Rapimnas Kadin pada akhir Oktober 2026 itu sangat kontroversi. Hashim mencontohkan transaksi tunai tanpa kuitansi, seperti pembayaran jasa tukang pangkas rambut, tukang pijat, hingga warung tegal, sebagai potensi penerimaan negara yang belum tergarap alias memajaki rakyat kecil.

Isu rencana pengenaan PPN 11 persen pada pembalut kemudian memicu kemarahan publik karena dinilai menyangkut keadilan gender dan hak dasar perempuan atas kesehatan. Di tengah kenaikan biaya hidup pada 2026, pajak atas produk sanitasi tersebut dianggap menambah beban finansial perempuan.

Menutup pernyataannya, Rakan menegaskan, pemerintah harus merespons tuntutan masyarakat melalui kebijakan konkret. Sebab, pengabaian terhadap berbagai persoalan tersebut berisiko memperbesar kekecewaan publik dan memicu gelombang protes yang lebih luas.

Jika tuntutan ini terus tidak didengarkan, maka rakyat akan terus marah. Kemuakan teman-teman sudah memuncak. Jika sampai aksi hari ini tetap tidak ditindaklanjuti, saya yakin kemarahan ini akan terpantik dari Surabaya dan meluas menjadi keresahan satu Indonesia. Berhati-hatilah kepada pemerintah," pungkas Rakan.

Tertekan Ekonomi Akibat Kebijakan Rezim

Selain mahasiswa, ada warga yang mengikuti demonstrasi dan mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya Alexa, perempuan asal Sidoarjo ini harus menjalani 2-3 pekerjaan sekaligus untuk menopang kebutuhan keluarga.

Alexa bekerja sebagai pekerja lepas sekaligus karyawan tetap. Penghasilannya digunakan untuk membiayai kuliah, kebutuhan pribadi, dan membantu ekonomi keluarga setelah ayahnya pensiun. Kondisi itu membuatnya harus membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga.

Namun, Alexa mengaku sebagian besar penghasilannya kini terserap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ruang untuk menyisihkan uang demi keinginan pribadi semakin terbatas. Tekanan ekonomi itu membuatnya terpaksa menjual kendaraan pribadi untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Selain mahalnya kebutuhan pokok, Alexa menyoroti beban pajak terhadap produk kesehatan reproduksi perempuan, seperti pembalut, yang isunya akan dikenakan PPN 11 persen. Menurut dia, pembalut merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari perempuan. Menstruasi merupakan proses biologis, sehingga pengeluaran rutin untuk memenuhi kebutuhan tersebut semestinya menjadi pertimbangan merumuskan kebijakan perpajakan yang adil.

"Saya sudah bekerja, dua hingga tiga pekerjaan, baik freelance maupun tetap, sambil berkuliah. Namun, setiap hari yang ada di pikiran saya hanyalah bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan di rumah dan mencukupi kebutuhan papa yang sudah pensiun," ungkap Alexa.

"Semua harga kebutuhan pokok sekarang makin mahal, bahkan untuk kebutuhan menstruasi tiap bulan pun saya harus membayar pajak. Saya sampai harus menjual kendaraan karena saking tidak mampunya melunasi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok," lanjutnya.

Nasib Tenaga Kependidikan di Sekolah

Selain persoalan biaya hidup, demonstrasi tersebut juga menjadi ruang bagi tenaga pendidikan untuk menyuarakan ketimpangan kesejahteraan. Joni, warga Surabaya yang bekerja di bidang pendidikan, turun ke jalan menyampaikan nasib tenaga pendidikan yang belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah.

Melalui aksi tersebut, Joni ingin menyuarakan keresahan rekan-rekannya sesama tenaga pendidikan di Surabaya. Ia menilai perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada kesejahteraan guru, padahal penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga bergantung pada keberadaan tenaga kependidikan.

BACA JUGA : Guru Berserikat agar Kuat

Dijelaskan Joni, tenaga kependidikan mencakup berbagai bagian, mulai dari operator sekolah, petugas kebersihan atau penjaga sekolah, hingga satpam. Di antara berbagai pekerjaan tersebut, Joni menyoroti beban kerja operator sekolah yang dinilai belum sebanding dengan kesejahteraan mereka.

Operator sekolah memiliki tanggung jawab mengelola dan memperbarui berbagai data administrasi, termasuk data guru dan siswa. Pekerjaan tersebut bahkan kerap menuntut mereka bekerja di luar jam kerja normal demi memastikan seluruh data tersedia dan diperbarui tepat waktu.

Padahal di balik guru di lingkungan sekolah itu ada yang namanya tenaga kependidikan, terutama operator sekolah yang notabene bekerja hampir 24 jam untuk menginputkan data guru dan siswa," tutur Joni.

Joni menilai besarnya tanggung jawab tenaga kependidikan belum sebanding dengan penghasilan yang diterima. Selain gaji yang belum mencukupi kebutuhan hidup, mereka juga belum memperoleh tunjangan seperti yang diterima guru.

"Sampai hari ini rata-rata gaji dari tenaga kependidikan masih belum menyejahterakan. Bahkan ketika berbicara tunjangan, tunjangan yang didapat hanya diperuntukkan untuk guru-guru saja, sedangkan untuk tenaga kependidikan tidak pernah ada," tegasnya.

Joni menceritakan, tenaga kependidikan kerap menjadi sasaran keluhan ketika muncul persoalan administrasi, termasuk keterlambatan pencairan tunjangan guru. Padahal, proses pencairan tunjangan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali operator sekolah.

BACA JUGA : Suar Suara Perempuan Melawan!

Kondisi itu menunjukkan operator sekolah tidak hanya menghadapi beban administratif, tetapi juga harus menanggung tekanan ketika terjadi persoalan dalam sistem administrasi pendidikan. Mereka kerap menjadi pihak yang pertama kali menerima keluhan, meskipun tidak memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahkan ketika kemarin isu terkait dengan tunjangan guru tidak cair, yang selalu diserang bapak atau ibu guru itu adalah para operator sekolah. Dari semua masalah ini, harapannya, Prabowo-Gibran cepat turun karena melihat Indonesia sudah semakin tidak karuan," pungkas Joni.

Segudang Kritik Terhadap Sekolah Rakyat

Mahasiswa Unair, Prisma, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan masyarakat, mulai dari kelas menengah hingga kelompok berpenghasilan rendah, terhadap berbagai kebijakan publik yang berdampak luas.

Prisma juga menyoroti sistem pembinaan siswa di Sekolah Rakyat di Kenjeran, Surabaya, yang dinilai terlalu ketat dan menyerupai pendidikan militer. Menurut dia, pola tersebut membuat siswa kelelahan hingga tertidur saat pelajaran berlangsung, sehingga mengganggu proses belajar.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berkonsep sekolah berasrama atau boarding school yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yakni desil 1 dan 2, guna memutus rantai kemiskinan.

Namun, program Sekolah Rakyat itu bukan tanpa masalah. Sejak diluncurkan pada 2025, program Sekolah Rakyat menghadapi sejumlah persoalan tata kelola. Transparency International Indonesia (TII) pada Januari 2026 menyoroti risiko kebocoran anggaran dan potensi korupsi dalam proyek bernilai triliunan rupiah.

Masalah lain, mencakup 143 guru yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan tugas akibat penempatan jauh, ketidakjelasan kontrak, dan persoalan kesejahteraan. Sekitar 115 calon siswa juga membatalkan keikutsertaan karena orang tua keberatan dengan sistem asrama.

BACA JUGA : Collective Care dan Upaya Bertahan Hidup

Memasuki 2026, persoalan semakin serius dengan munculnya kasus kekerasan dan perundungan di sejumlah asrama. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Pati, Jawa Tengah, seorang siswa dikeroyok belasan rekannya hingga mengalami patah gigi dan trauma. Kasus serupa juga mencuat di Empat Lawang, Mamuju, dan Sumedang. Sementara itu, dugaan pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan asrama Sekolah Rakyat Pontianak turut menjadi sorotan pada November 2026.

"Sistem pengasuhan di Sekolah Rakyat menerapkan pembinaan ketat seperti militer. Waktu ibadah dan tidur diatur secara kaku, padahal siswanya berasal dari keluarga kurang mampu," pungkas Prisma.