RATUSAN massa berpakaian serba hitam berkumpul di depan Gedung Grahadi, Surabaya, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Mereka mengkritik dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah sebagai bencana nasional.
Juru bicara aksi, Daniel mengatakan, demonstrasi tersebut merupakan gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tanpa sekat aliansi maupun almamater. Menurut dia, aksi itu terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Jumlah massa yang hadir diperkirakan lebih dari 300 orang.
BACA JUGA : Soal Karhutla, Arek Suroboyo Harus Tahu Ini
"Ini bukan aksi milik satu kampus tertentu, melainkan aksi kolektif bersama masyarakat, pekerja, hingga pedagang. Ketika almamater menjadi sekat untuk bersatu dengan rakyat, kami sepakat melepasnya karena pada dasarnya mahasiswa adalah bagian dari rakyat," kata Daniel, mahasiswa Universitas Airlangga (Unair).
Beragam poster dan spanduk mereka bentangkan. Salah satunya bertuliskan, PRESIDEN NGGEDABRUS. Dalam Bahasa Indonesia, kalimat berbahasa Jawa itu berarti berbohong atau omong kosong semata. Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan 'Cukup 2 Tahun' yang berarti waktu untuk rezim saat ini harus segera berakhir.
Massa aksi menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra, Merauke, Papua dan lainnya. Daniel menilai kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah itu tidak bisa semata-mata dipandang sebagai fenomena alam. Ia menduga terdapat unsur kesengajaan dalam pembakaran hutan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok oligarki dan korporasi pemegang konsesi.
Data citra satelit menunjukkan garis api yang lurus. Itu membuktikan ada unsur kesengajaan dalam menyulut api. Ini bukan kebakaran alami, melainkan sengaja dibakar," ujar Daniel.
Daniel juga mengkritik komunikasi publik pejabat pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam merespons kebakaran ini. Menurut dia, imbauan agar masyarakat menunggu hujan turun mencerminkan rezim saat ini tidak kompeten dan tak bertanggungjawab dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
"Pemerintah bilang tinggal tunggu hujan saja. Anak sekolah dasar pun bisa bicara seperti itu. Komunikasi pejabat publik sangat tidak bertanggung jawab," katanya.
Selain menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan di dalam negeri, Daniel menyoroti dampak kabut asap yang disebut telah meluas hingga Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ia menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan tawaran bantuan internasional untuk mempercepat penanganan kebakaran.
BACA JUGA : Iblis pun Insecure!
Daniel juga menyinggung penggunaan kekuatan kepolisian dalam menangani demonstrasi di sejumlah kota. Di tengah laporan penggunaan water cannon untuk membubarkan massa, ia menyindir pemanfaatan armada tersebut. Menurut dia, kendaraan itu akan lebih bermanfaat jika dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan.
Daripada kendaraan water cannon digunakan untuk menembaki massa aksi, lebih baik armada tersebut dikirimkan ke Kalimantan untuk memadamkan hutan yang terbakar. Secara logika, itu jauh lebih bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.
Massa aksi juga menyoroti sikap dan pernyataan tak berempati dari para pejabat soal kebakaran hutan dan lahan. Misalnya, Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan lahan terbakar menyisahkan 600-an hektare saja, padahal berbeda dengan faktanya.
Lalu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran yang berkelakar soal penanganan kebakaran ini dengan kalimat 'bersatu kita teguh dan bercerai maka kawin lagi'. Ada pula, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud yang kedapatan berlibur ke Singapura saat warganya menderita karena asap kebakaran.
Bisnis Sawit di Balik Kebakaran
Perwakilan Serikat Pekerja Kampus (SPK) Unair, Irfai Afham menilai, kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan ekologis di Indonesia bukan sekadar bencana alam. Menurut dia, kebakaran dalam skala luas diduga berkaitan dengan praktik kejahatan lingkungan yang terstruktur dan masif. Ia menduga kebakaran berkaitan dengan aktivitas korporasi yang membuka lahan untuk kepentingan bisnis mereka.
Kalau kita lihat data di lapangan yang dikumpulkan berbagai aktor negara maupun non-negara, terbukti banyak titik kebakaran berangkat dari aktivitas manusia. Tidak jarang mereka menyalahkan kelompok masyarakat adat atau lokal, padahal tidak demikian,” tegas Irfai.
Menurut dia, perubahan bentang alam di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatra, perlu menjadi perhatian dalam mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ia menyoroti perubahan kawasan hutan hujan tropis menjadi perkebunan kelapa sawit dan area pertambangan batu bara.
“Ketika kita melihat kebakaran semasif itu, tidak mungkin berada pada jangkauan yang dilakukan sekelompok masyarakat yang jumlahnya hanya 30 hingga 50 orang,” ungkapnya.
Irfai menegaskan, dugaan pembakaran hutan untuk membuka lahan harus diusut hingga tuntas. Harus ada yang dihukum secara pidana, terutama korporasi. Ia menilai praktik tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara masyarakat luas harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Karena itu, ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran lingkungan serta memastikan pihak yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Para penjahat lingkungan perlu dibawa ke pengadilan dan diproses hukum seadil-adilnya, kemudian mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal atas krisis lingkungan belakangan ini. Harapan saya, energi sosial ini terkumpul semakin besar untuk mendorong perubahan-perubahan politik yang progresif dan nyata,” pungkasnya.
Kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan juga disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi KontraS, Andy Irfan. Ia menilai kebakaran yang berulang dengan cakupan wilayah luas menunjukkan belum adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan akar persoalan. Akar persoalan, kata dia, adalah tata kelola dan penguasaan lahan yang rakus oleh korporasi.
BACA JUGA : #KAMISAN| Rakyat Dibunuh Asap!
Menurut dia, penderitaan masyarakat di wilayah terdampak tidak semata-mata disebabkan fenomena alam, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik dan bisnis yang dinilai mengabaikan keselamatan rakyat. Andy mengkritik jajaran kabinet dan lingkaran kekuasaan yang dinilainya kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat terdampak.
Bahkan, ia menduga kebakaran yang berlarut-larut berkaitan dengan kepentingan bisnis sejumlah korporasi yang memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan itu langsung maupun tak langsung.
Kebakaran ini bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ada campur tangan korporasi yang merusak hutan. Sangat kentara kebakaran ini justru digunakan sebagai legitimasi untuk perluasan bisnis sawit dengan menghancurkan hutan kita,” ujar Andy.
Belum ditetapkannya status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan, membuatnya menilai keputusan tersebut mencerminkan prioritas pemerintah yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan bisnis daripada keselamatan masyarakat.
Selain itu, Andy menyoroti kerusakan habitat satwa liar serta ancaman paparan asap terhadap masyarakat. Ia menyebut jutaan warga berpotensi terdampak, dengan anak-anak, perempuan, dan lanjut usia sebagai kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dipisahkan dari tuntutan perubahan politik yang disuarakan dalam demonstrasi di berbagai daerah. Ia menilai, aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Aksi di berbagai kota ini adalah rangkaian perlawanan rakyat untuk menuntut agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran segera turun dari posisinya, sehingga dapat lahir kepemimpinan politik baru yang betul-betul berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Kawan dan Keluarga Jadi Korban
Sevty (23), salah satu peserta aksi, menyuarakan kegelisahannya atas krisis ekologis yang tak kunjung usai. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas untuk menangani persoalan tersebut, terutama kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurut Sevty, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Sumatra, Merauke, Papua dan lainnya, tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai bencana alam. Sudah banyak bukti, kata dia, yang menunjukkan kebakaran ini berkaitan dengan konsesi perusahaan besar, terutama sawit dan tanaman produksi lainnya.
“Jika ada yang menyebut ini karena faktor El Nino, itu mungkin hanya salah satu penyebabnya. Namun, ada indikasi kuat kebakaran ini disengaja, apalagi dengan isu bibit-bibit kelapa sawit yang mulai tertanam di area tersebut. Sangat mencurigakan jika ini dianggap sekadar bencana alam semata,” kata Sevty.
Ia juga menyayangkan lambatnya respons pihak berwenang dalam menangani kebakaran ini. Sebab, kebakaran terjadi selama berbulan-bulan dan dampaknya semakin memburuk. Sejumlah masyarakat dan relawan dilaporkan meninggal, gangguan kesehatan parah terutama ISPA, satwa-satwa termasuk orang utan yang dilindungi dalam kondisi semakin kritis dan terancam punah.
Kekhawatiran itu semakin besar setelah Sevty menerima informasi dari kawan-kawannya di Kalimantan mengenai kondisi kabut asap yang kian pekat. Menurut dia, asap di sejumlah wilayah bahkan membuat warna langit berubah menjadi oranye. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan seriusnya dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Sevty mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. Ia menilai keengganan pemerintah menetapkan status tersebut mencerminkan lemahnya kemauan politik (political will) dalam menyelesaikan krisis ekologis.
Pemerintah belum mau menetapkannya sebagai bencana nasional. Ini menunjukkan memang political will dari pemerintah untuk menyelesaikan krisis ini tidak ada,” kritiknya.
Selain itu, Tari (23), mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, turut menyuarakan keresahan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah untuk menangani bencana yang mengancam kesehatan dan kehidupan warga terdampak.
Tari mengungkapkan, keluarganya tinggal di kawasan timur Indonesia. Sejumlah anggota keluarganya bermukim di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kawasan tempat mereka tinggal, terkepung asap. “Berdasarkan cerita mereka, kebakaran telah mengganggu aktivitas sehari-hari hingga melumpuhkan kegiatan ekonomi warga,” ungkapnya.
Dampak kebakaran hutan dan lahan, ujar Tari, mengganggu aktivitas belajar-mengajar. Selain itu masyarakat harus menghadapi ancaman kesehatan akibat paparan asap. Kondisi itu memperlihatkan kesenjangan antara warga di perkotaan yang masih dapat beraktivitas relatif nyaman dan masyarakat di wilayah terdampak yang kesulitan mendapatkan udara bersih.
“Saya sangat gelisah karena banyak keluarga saya yang tinggal di area terdampak. Sementara kita di kota besar bisa hidup dengan nyaman, mereka di sana untuk sekadar membuka mata atau menghirup udara segar saja sudah sangat kesulitan,” kata Tari.
