ADIK PRABOWO (iya saya juga tidak menyangka Prabowo punya adik) yang bernama Hashim Djojohadikusumo akhir-akhir ini namanya mencuat di berita. Perkaranya, pernyataan usulnya cukup viral terkait lahan bekas kebakaran hutan dan lahan seluas 12,7 juta hektare lebih baik ditanami sawit. Saya memutuskan untuk mencari lebih dalam ke sejumlah pemberitaan. Dari yang saya baca, tujuan Hashim, penanaman sawit itu bisa digunakan pemerintah untuk proyek biodiesel.
Ketika Hashim ngomong, ia bukan sekedar adik dari seorang presiden belaka. Saat ini, Hashim, salah satunya, menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Bukan main, jujur serasa sangat kacau. Setelahnya, saya mendapati berita dari teman saya perantau asal Kalimantan.
Dia bercerita terkait bagaimana kondisi dia saat ini sedang overthinking karena keluarga di Kalimantan sedang terdampak efek dari kebakaran hutan dan lahan. Katanya, ibunya meminta dia untuk membelikan air purifier agar bisa membantu udara di rumahnya bisa lebih segar meskipun tidak banyak.
Tentunya, jika punya uang membeli air purifier bisa jadi solusi. Tapi, di jaman ini saya pun sebagai Gen Z yang hidup di tengah ketidakpastian, lowongan pekerjaan serasa sepi adapun tidak sampai UMR, beli rumah pun tidak kesampaian, berapa banyak orang yang bisa membeli air purifiying untuk mengatasi sedikit efek dari kebakaran hutan dan lahan? Tidak banyak.
Lalu dengan kondisi ini, ditambah berita dugaan korupsi dana kebencanaan di tubuh BNPB. Beberapa postingan yang saya lihat di Instagram menanggapi hal ini salah satunya dari Habib Ja’far (Habib Industri), menulis story Instagram pada 15 Oktober 2026 yaitu “Gubernurnya Bercanda, Oknum BNPB-nya Korupsi. Sedangkan Nabi sekalipun pernah ditegur Tuhan karena membakar sarang semut. Dan Allah bilang koruptor harta anak yatim & orang miskin, apalagi terkena bencana adalah pendusta agama. Astagfirullah! Iblis 'pun Insecure'".
BACA JUGA : Wajah Masyarakat Paliatif Kita
Ya, ya di dalam barisan terduga koruptor di tubuh BNPB, adalah adik dari Kepala BNPB saat itu, Letnan Jenderal (Letjen) Suhartoyo. Dari pemberitaan, ada dana kebencanaan yang nilainya miliran Rupiah, diembat untuk penentingan pribadi, beli saham katanya. Praktiknya bukan setahun, tapi sudah bertahun-tahun. Benar saja, Iblis pasti keder melihat pola prilaku manusia ini.
Tulisan di story Instagram itu serasa segar membakar dan membangunkan kita sejenak dari apolitis yang dibangun oleh kapitalisme sehari-hari di hidup kita. Iya, Iblis pun Insecure mungkin melihat apa saja yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Padahal mereka sehari-hari hidup dari gaji yang kita bayarkan lewat pajak. Adapun pernyataan Prabowo, ia berharap hujan menjadi Solusi terakhir atasi kebakaran hutan dan lahan. Lah, lalu apa pekerjaan pemerintah jika kebakaran hutan dan lahan beres dengan hujan?
Saya jadi membayangkan, mungkin jika hujan berhasil meredakan kebakaran hutan dan lahan, pernyataan selanjutnya dari para penyelenggara negara ini adalah “pemerintah berhasil memadamkan karhutla”. Alah alah, kok iso! Bermodalkan hujan, semua reda, lalu mengklaim atas nama pemerintah? Bisa jadi meskipun sepertinya hingga saat ini tidak ada pernyataan soal itu (semoga tidak terjadi juga pernyataan semacam ini).
Tentu saja, masyarakat kita bahkan saya pun marah dengan keadaan dan kisah ini. Sampai-sampai saya tidak menyangka di usia muda ini ketika saya sedang menulis ini, saya terserang darah tinggi akibat rajin scroll. Padahal, sebelum membuka sosial media pun saya juga takut “plottwist apa lagi ya hari ini?” Lucu dan na’as, saya pun mengalami stress hingga darah tinggi akibat kondisi kacau yang saat ini menimpa negeri ini. Meski tidak banyak, saya ingin menulis kegilaan ini sebagai Moral Disengagement.
Hampa Empati
Saya curiga, mereka-mereka oknum ini (meskipun serasa kok oknumnya banyak banget, ya?) berani mempermainkan kondisi karena mungkin terbiasa hidup dalam ruang hampa empati. Akhir-akhir ini empati terasa mahal terlihat dari berbagai berita penyelenggara negara. Bagaimana tidak, ketika institusi yang seharusnya menjadi pelindung (setidaknya bekerja sesuai tupoksi, lah! Bare minimum banget, izin) justru berubah menjadi arena transaksional. Sebuah penelitian yang saya lakukan bersama teman-teman pada 2025 dalam ranah Psikologi Komunikasi memiliki temuan penting untuk pembahasan ini.
Muara dari hilangnya empati para penyelenggara negara adalah matinya kepercayaan publik. Mayoritas anak muda saat ini berada dalam fase terombang-ambing antara sisa harapan dan kekecewaan mendalam. Kekecewaan ini berakar tajam dari gaya komunikasi pemerintah yang sangat paternalistik dan berjalan satu arah. Ketika pejabat publik dengan mudahnya merendahkan warganya sendiri seperti terang-terangan menolak aspirasi massa makar uang dialog seketika hancur.
Wajar jika masyarakat khususnya Gen Z, akhirnya menjadi skeptis. Sikap apolitis tersebut pada dasarnya bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan hasil benturan dari komunikasi nir-empati penyelenggara negara.
Kenapa mereka begitu? Konsep ini bekerja yaitu Moral Disengagement (pelepasan moral) menurut Albert Bandura, yang terjadi itu tentu bukan bawaan lahir, melainkan hasil didikan sistem yang keliru. ini adalah proses yang dipelajari dan selektif.
Ia lahir ketika kekuasaan berkumpul tanpa ada kontrol sosial yang kuat, ketika empati dianggap sebagai kelemahan dan angka di atas kertas jauh lebih disembah daripada nyawa manusia itu sendiri. Mereka tidak lagi merasa sedang merampas hak hidup masyarakat. Serasa bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah, berdosa atau cemas.
Seperti bayi Perempuan berusia 6 bulan 10 hari dan seorang ASN berusia 40 tahun di Kalimantan Tengah yang meninggal diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. Hak hidup anak-anak yang kelak menanggung akumulasi hutang negara dan meracuni paru-paru warga lewat asap Karhutla yang dibiarkan.
BACA JUGA : Menakar Keadilan di Atas Piring Kosong
Bukankah akhirnya penderitaan rakyat mungkin dihitung hanya dalam angka statistik diatas laporan? Yang bisa dinegosiasikan, ditutupi eufemisme rapat birokrasi atau nunggu beres dengan datangnya hujan. Ya lagi-lagi, mirip-mirip saat kejadian anak-anak keracunan MBG, perwakilan SPPG bilang dalam forum rapat orang tua siswa pasca-kasus bahwa "kalau sudah tau bau, kenapa masih dimakan?". Kacau, gak sih?
Bukankah akumulasi yang terjadi dari periode ini menjadi satu hal budaya bahwa mereka menganggap para korbanlah yang sebenarnya mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri? Atau dikenal sebagai Attribution of Blame dalam Moral Disengagement.
Apalagi beredar informasi terdapat 138 tersangka, 119 di antaranya sengaja membakar dan ditambah delapan korporasi. Kacaunya, rencana seperti lahan kebakaran hutan dan lahan akan ditanami sawit, ini serasa seperti perilaku tidak etis diberi judul cantik sebagai “demi kebaikan yang lebih besar” atau alasan mulia ini dikenal sebagai Moral Justification dalam Moral Disengagement.
Apalagi, berani bertegas ria dengan menggeser aktor masalah utama dalam kebakaran hutan dan lahan ini atau disebut sebagai Displacement of Responsibility. Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, meminta negara tetangga harap maklum kiriman asap karena Indonesia juga “menyumbang oksigen” saat tidak kebakaran.
Pak!, justru kami rakyat yang terbakar malu mendengar pernyataan itu!. Narasi “menyalahkan alam” daripada terbuka soal memang kelalaian negara merupakan bentuk ingkar dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Bahkan diduga berani mengkorupsi dana bencana oleh sejumlah orang di BNPB yang kita gaji dengan uang pajak ini, serasa seperti menganggap remeh penderitaan atau kerugian yang dialami para korban kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan (titik api Musi Banyuasin), Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan juga Jawa Timur (Gunung Arjuno-Welirang).
Sekali lagi, menurunkan derajat kemanusiaan para korban bencana, sehingga mereka seperti tidak layak mendapatkan empati, ya itulah kondisinya rasanya saat ini.
Bare-Minimum aja bisa, gak sih?
Semua ini kalo kita tarik garis, pangkalnya dari satu hal yang sama: laporan yang diterima, angka di atas kertas lebih penting dari kenyataan yang ada. Meskipun budaya korupsi di Indonesia sudah terjadi katanya bahkan pada masa penjajahan, kali ini model bermainnya beda. Saya sebagai rakyat melihatnya pun, kok bisa ya setega dan seterpampang ini? Meskipun, terhitung sejak 17 Oktober 2026, Prabowo memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan menambah personil tambahan hingga 70 ribu polisi hutan dan meminta bantuan POLRI untuk membina para polisi hutan baru tersebut.
Terus, kapan pengumuman bencana daruratnya? Padahal, dulu nih beliau sendiri bilang di 2015 saat menjabat sebagai ketua partai, ini screenshot dari akun Facebook resminya:
Menarik bukan? Dalam status itu ia menyatakan “demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status tersebut menjadi bencana nasional”. Lalu, kenapa saat ini belum ada pernyataan bencana nasional? Sejak banjir besar dengan gelombang penebangan kayu di Sumatera tak kunjung ditetapkan sebagai bencana nasional. Kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman bilang, negara masih mampu menangani Karhutla. Ia juga menegaskan, Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.
BACA JUGA : Yang Terbakar Bukan Hanya Savana Bromo
Pernyataan itu, tentu berbanding terbalik. Alasannya, bahkan negara tetangga pun seperti Singapura saat ini sudah melakukan investigasi siapa pelakunya dan akan menuntut Indonesia atas kebakaran hutan dan lahan yang berdampak di negaranya.
NEA mengeluarkan Preventive Measure Notices untuk tujuh Perusahaan di Indonesia pada 16 Oktober Bahkan dampaknya hingga Malaysia yang menyebabkan tiga anak berusia 8, 11, dan 18 tahun meninggal dalam kecelakaan lalu lintas tragis karena hendak memastikan sekolah libur saat wilayah mereka diselimuti kabut asap Karhutla ber-KTP Indonesia.
Mari Bergerak!
Sekali lagi, jika teman-teman memiliki darah tinggi dan mudah terpantik stress saya sarankan berjedalah sejenak. Di akhir ini saya tidak bertujuan memprovokasi tetapi mengajak membangun kesadaran kolektif bersama atas apa yang terjadi di Negeri ini. Jikalau sebelum-sebelumnya teman-teman merasa bersikap apolitis itu gapapa karena politik tidak berpengaruh di hidup kalian, mending bertransisi ke jalur berbeda deh.
Mari membangun empati apa yang terjadi di negeri ini, membawa kembali kemanusiaan lewat jalur benar-benar paham kenapa politik membawa kita jauh hingga seperti ini.
Jikalau pun, apolitis disebabkan oleh bagaimana hidup kita terus-terusan disetir kapitalisme, gapapa, ayo kembali ke jalur kesadaran. Apa yang terjadi saat ini itu akumulasi dari satu hal yang sama. Jika penyelenggara negara berani terang benderang membenarkan perilaku salah mereka, maka sebagai rakyat mari memiliki kesadaran dasar bahwa mengambil hak dan menyakiti orang lain itu tidak benar. Mari tidak menjadi abai juga atas hak hidup manusia dan juga hewan yang ada di hutan.
Keluar dari pola kognitif begini itu membutuhkan kerja keras kesadaran. Posisikan diri untuk melihat Manusia, bukan angka. Pembenaran moral keliru ini paling mudah terjadi saat kita melihat korban hanya sebagai angka. Ketika kita melihat mereka sebagai manusia yang punya nama, wajah, keluarga, cita-cita, dan tujuan hidup, mekanisme untuk mengabaikan penderitaan mereka akan hancur dengan sendirinya.
Berhenti bersembunyi di balik kata-kata indah seperti “Indonesia sebagai penyumbang oksigen”. Bahasa kerap kali digunakan untuk menyembunyikan kejahatan yang terjadi.
Keberanian memahami dan mengenali sesuatu dengan perihal aslinya adalah pelindung kewarasan pertama dan pembentuk empati. Kalau kita maklum tindakan buruk penyelenggara negara “ya wajar aja mereka korupsi, kan emang budayanya busuk dari dulu, ah gak mikirin ini ah!”, ini artinya kita sudah mulai ikut menanam akar disengagement secara moral dalam diri.
Pertanyakan dalam diri kalian, kalau yang keracunan kalian? Anak kalian? Kalau yang terpapar asap kebakaran hutan dan lahan itu tempat orang tuaku tinggal, apakah aku bakalan tetap acuh? Pertanyaan ini akan menghidupi kembali empati yang sempat dimatikan oleh paradoks kenyamanan.
BACA JUGA : Ada Politik di Meja Makan sampai Urusan Asmaramu
Kadang, ketika scroll dan kita marah-marah karena berita makin gila itu malah bikin kita kehabisan energi emosional atau burnout. Padahal, burnout ini pada akhirnya membuat kita menjadi mati rasa perlahan-lahan. Seperti: udahlah, stress nih mikirin ini. Penting untuk diingat teman-teman bahwa kita juga harus bijak saat menghadapi kekacauan ini. Membatasi paparan kekacauan secukupnya agar kita tetap waras menjadi WNI.
Peduli boleh, tapi perlu diingat untuk istirahat sejenak, jaga Kesehatan fisik lalu kembali melawan dengan kepala dingin. Kenapa ini sangat penting? Karena menjaga diri tetap stabil adalah kunci kita bisa mengenali hoax di sekitar kita.
Sadar dari mekanisme kognitif yang tidak pada jalurnya dengan pembenaran moral pada hal yang salah artinya menolak menjadi dingin di tengah dunia yang kian kejam. Menolak diam saat rentetan kekacauan ini dimainkan layaknya orkestrasi Sengkuni di atas bencana. Sengkuni bukanlah sosok Tunggal, ia adalah wujud sistem birokrasi kita yang bersahut-sahutan saling mencuci tangan.
Kalau kita terlalu abai karena ngejar gaji yang tiga hari juga abis, atau mengejar ke-estetika-an sosial media, lalu siapa yang mau merawat dan menjaga negeri ini?
*Penulis adalah mahasiswa Magister Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Ia berfokus pada Psikologi Sosial yang kerap membahas terkait lingkungan, politik hingga budaya kekerasan yang terjadi di lini pendidikan di Indonesia. Penulis berupaya menghadirkan perspektif psikologi yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan ruang belajar yang aman.
Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.
