ROMO Eko Warnoto (53) mengenakan udeng batik, busana putih, dan selempang kuning sambil duduk di atas panggung membelakangi hadirin. Ketua Paruman Dukun Pandita Tengger Brang Kulon itu menggenggam bejana di tangan kiri sambil merapalkan doa, sementara tangan kanannya mengayunkan dedaunan ke arah bara dupa yang mengepulkan asap.

Di hadapannya, sesajen tersusun rapi di atas nampan sebagai bagian dari rangkaian ritual. Suasana khidmat. Upacara itu menandai pelaksanaan Yadnya Karo, ritual tahunan masyarakat Suku Tengger yang digelar pada 28-29 Juli 2026 di Balai Desa Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di tengah booming industri wisata Bromo-Tengger, upacara ini menjadi pengingat adat dan identitas masyarakat Tengger.

Yadnya Karo dimaknai sebagai perayaan kehidupan, penghormatan kepada leluhur, dan mempererat hubungan antar sesama. Sering dianggap sebagai "hari raya" terbesar masyarakat Tengger dan diadakan pada bulan Karo dalam Kalender Tengger, berlangsung sekitar 15 hari.

Pada hari pertama, 28 Juli, masyarakat mengawali Yadnya Karo dengan Mendak Jimat Klontong, yakni mengambil dan mengarak pusaka leluhur sebagai simbol penghormatan. Rangkaian dilanjutkan dengan Nurunen, prosesi menurunkan pusaka untuk disucikan dan didoakan, lalu ditutup Resik Danyang Banyu, ritual penyucian sumber mata air sebagai ungkapan syukur sekaligus penghormatan kepada penjaga alam.

Memasuki hari kedua, 29 Juli, masyarakat menggelar Upacara Mblaraki, prosesi mengarak sesajen dan perlengkapan upacara sebagai simbol penyucian serta permohonan keselamatan. Selanjutnya, barisan penganten Sodoran berkumpul di kediaman Romo Eko Warnoto sebelum berjalan menuju Punden Desa Tosari dan Balai Desa Tosari.

Di sana, 13 kelompok dari 11 desa menampilkan Tari Sodoran, tarian sakral yang menggambarkan asal-usul manusia, pertemuan laki-laki dan perempuan, serta siklus kehidupan. Seluruh rangkaian kemudian ditutup dengan Puja Stuti Jimat Klontong, yakni prosesi mengembalikan pusaka leluhur ke tempat penyimpanannya sebagai penanda berakhirnya Yadnya Karo.

BACA JUGA : Gerakan Kolektif Menjaga Identitas Kopi Tretes

Romo Eko mengatakan, Yadnya Karo merupakan ritual untuk mengenang asal-usul manusia atau sangkan paraning dumadi. Upacara Yadnya Karo ini dilaksanakan setiap bulan kedua tepat pada saat bulan purnama. Ia mengungkapkan, upacara ini menjadi bukti bakti masyarakat Tengger kepada leluhur.

“Tujuannya adalah menghormati leluhur yang sudah ngeluhur. Ini adalah wujud rasa bakti kepada leluhur dan Sang Pencipta. Upacara ini adalah upacara sangkan paran, asal-usul terjadinya manusia,” tutur Romo Eko, Selasa, 28 Juli 2026.

Selain Yadnya Karo, masyarakat Tengger juga memiliki hari raya besar lainnya yakni, Yadnya Kasada. Hari raya ini merupakan persembahan kepada Sang Hyang Widhi dan leluhur sebagai ungkapan syukur serta permohonan keselamatan dan kemakmuran, serta diadakan pada tanggal 14–15 bulan Kasada dalam Kalender Tengger, umumnya berlangsung satu malam hingga dini hari.

Dampak Eksploitasi Industri Pariwisata

Baginya dan masyarakat Tengger, upacara ini adalah ruang sakral untuk merawat warisan leluhur. Dengan nada tenang, Romo Eko mengucap, warisan leluhur itu tergerus booming industri wisata yang terus mengomersialisasi kawasan Bromo yang tak lebih dianggap sebatas keindahan alam semata.

Kalau perkembangan pariwisata, saya menerima. Tetapi dalam tanda petik, harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Tengger. Karena di sini ada peraturan yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan,” tegasnya.

Ia merasakan, industri pariwisata mengeksploitasi kawasan Bromo tanpa memperhatikan pelestarian adat dan nilai-nilai spiritual masyarakat Tengger. Makna spiritual Yadnya Karo itulah yang membuat Romo Eko memandang perubahan di kawasan Tengger. Di tengah Bromo yang dikenal sebagai destinasi wisata, Bromo tak lagi dianggap sakral.

Ia melihat potensi ancaman yang perlahan mengepung kesakralan adat, kelestarian lingkungan, hingga keberadaan pusaka-pusaka suci masyarakat Tengger. Ia mengakui, pariwisata membawa perubahan di Tanah Tengger. Masyarakat juga tak menolak perubahan itu. Namun, kata dia, ada batas yang tidak boleh dilanggar sama sekali.

Arah pariwisata dan wisatawan, kata Romo Eko, harus menghormati hukum adat yang berlaku, bukan sebaliknya. Ia mengaku masih sering menemukan wisatawan yang mengabaikan kesakralan sejumlah lokasi adat. Bagi masyarakat Tengger, tindakan yang dianggap sepele justru dapat melukai nilai-nilai yang dijaga secara turun-temurun.

“Kami selaku sesepuh sangat kecewa kalau seandainya ada wisatawan yang tidak mematuhi rambu-rambu tradisi. Bentuk pelanggarannya seperti naik ke tempat-tempat yang disakralkan, hingga kencing sembarangan,” ungkap Romo Eko.

Karena itu, ia menilai pelaku industri wisata, terutama pemandu wisata, memiliki peran penting memberikan edukasi kepada para pengunjung. Kesadaran bersama, menurut Romo Eko, menjadi syarat agar booming industri wisata dapat berkembang tanpa mengikis adat yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Dampak booming industri wisata ini, lanjut Romo Eko, tidak hanya menyangkut aspek budaya, tetapi juga menyentuh kondisi lingkungan. Masifnya pembangunan hotel berskala besar dan menjamurnya homestay, kini mulai mengancam ketersediaan sumber mata air, unsur yang memiliki makna penting dalam kehidupan sekaligus spiritualitas masyarakat Tengger.

Dalam rangkaian Yadnya Karo, misalnya, terdapat ritual Resik Danyang Banyu atau pembersihan sumber mata air sebagai simbol harmonisasi manusia dengan alam. Bagi masyarakat Tengger, menjaga air berarti menjaga keberlangsungan hidup. Booming pariwisata, berarti ekspoitasi sumber air yang sebenarnya melanggar nilai-nilai luhur.

Romo Eko menyoroti berkurangnya kawasan hutan yang menjadi resapan air, berdampak langsung terhadap debit sumber mata air. Ia mengingatkan, tanpa upaya menjaga alam secara serius, sumber-sumber kehidupan masyarakat lambat laun dapat menghilang atau musnah.

Dengan adanya pembangunan yang masif, jelas ada penurunan kualitas lingkungan karena hutan sudah berkurang. Pemeliharaan sumber mata air juga agak berkurang. Padahal bagi orang Tengger, air adalah sumber kehidupan,” kata Romo Eko.

Berdasarkan artikel berjudul Sumber Air di Kawasan Bromo Butuh Penataan yang dipublikasi WartaBromo pada 8 Januari 2022, kawasan Bromo memiliki surplus air baku dari empat sumber mata air utama yang diproyeksikan cukup hingga 20 tahun ke depan. Namun, infrastruktur saat ini belum memadai untuk mendukung booming industri wisata.

Di Sukapura, sebanyak 23 hotel terpaksa mendatangkan air dari wilayah bawah dengan biaya tinggi akibat keterbatasan akses distribusi. Melihat kondisi itu, penataan ulang mendesak dilakukan agar pasokan air tetap terjangkau tanpa mengganggu kebutuhan warga lokal.

Romo Eko mengungkapkan, salah satu prinsip yang masih dipegang hingga kini adalah kewajiban menanam pohon sebelum menebang pohon. Menebang tanpa lebih dahulu melakukan penanaman dianggap sebagai tindakan yang melanggar keseimbangan alam. Namun, prinsip tersebut kerap berbenturan dengan ekspansi pembangunan yang didorong industri wisata dari luar.

Bukan hanya soal hutan, perubahan juga mulai dirasakan dalam tradisi bertani masyarakat Tengger. Kalender Tengger selama ini mengatur kapan lahan harus ditanami dan kapan tanah diberi waktu beristirahat untuk memulihkan kesuburannya. Namun, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat kesulitan menjalankan siklus tersebut sehingga tanah terus dieksploitasi tanpa jeda.

Menurut Widiyan Dharma Singgih, seorang pemuda Tengger, ia mengkhawatirkan dampak pembangunan terhadap lingkungan, terutama keberlangsungan sumber mata air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Tengger. 

Sebab, hotel-hotel besar membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, sedangkan kawasan Tengger memiliki sumber daya air yang terbatas karena berada di dataran tinggi. Karena itu, Singgih menilai setiap investasi harus disertai tanggung jawab ekologis yang nyata.

Investor harus mempertimbangkan secara matang bagaimana mereka mendapatkan air. Jika mereka mengambil air dari sumber masyarakat, biayanya (yang ditanggung masyarakat) akan sangat tinggi," jelas Singgih.

Menurutnya, investor harus berkontribusi dan bertanggungjawab memulihkan lingkungan, misalnya melalui penghijauan secara berkala untuk menjaga daerah resapan air. "Paling tidak setiap tahun harus ada penghijauan untuk merawat sumber mata air tersebut sebagai timbal balik kepada alam," ujarnya.

BACA JUGA : Emak-emak Dupak Magersari Melawan Sumuk (1)

Apabila keseimbangan itu dilanggar, Singgih menegaskan masyarakat Tengger tidak akan tinggal diam. Menurutnya, kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan syarat mutlak bagi setiap pembangunan di kawasan Bromo.

"Jika ada pariwisata yang berpotensi merusak, kami sebagai masyarakat Tengger akan memberi teguran. Jika aturan AMDAL dilanggar dan ada indikasi perusakan alam, masyarakat bisa bergerak dengan sendirinya," katanya.

Jangan Korbankan Adat Tengger

Widiyan Dharma Singgih (38) hidup di antara dua dunia yang saling bersinggungan itu. Di satu sisi, ia adalah petani yang sehari-hari menggantungkan hidup pada lahan pertanian. Di lain sisi, ia mengelola usaha wisata travel yang melayani paket wisata budaya dan edukasi pertanian.

Meski terlibat dalam sektor industri wisata, Singgih menegaskan, pertanian tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat Tengger. Industri wisata, menurut dia, hanyalah sumber penghasilan tambahan yang bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan.

"Untuk pertanian, memang dasarnya kami di sana. Wisata itu sampingan saja, tidak menjadi yang utama. Jadi pendapatannya relatif, tergantung ramainya pengunjung dan pesanan tamu," ungkap Singgih, pada Rabu, 29 Juli 2026.

Belakangan ini, dirinya mengaku cukup memperhatikan perubahan cara pandang generasi muda terhadap profesi petani. Namun, sejauh ini ia masih optimis. Menurutnya, banyak pemuda di Desa Ngadiwono, Tosari, Pasuruan tetap memilih kembali ke ladang setelah sempat merantau ke luar kota, baik mengelola lahan milik keluarga maupun melalui sistem bagi hasil.

Perubahan yang justru lebih ia soroti datang dari derasnya investasi di sektor industri wisata. Kehadiran hotel-hotel besar seperti Plataran Bromo dan Jambuluwuk Bromo Resort, resort mewah di kawasan itu, membuat usaha warga membuka homestay menjadi tergerus, kalah dari segala sisi. Dari fasilitas, layanan sampai promosi.

Dalam artikel berjudul Kami Bertanya ke Orang Tengger tentang Kawasan Bromo Dijadikan ‘Bali Baru’, Jawabnya: ‘Kami Bisa Apa?’ ditulis Lila Puspita dan diterbitkan Project Multatuli menjelaskan, keresahan masyarakat adat Tengger di Jawa Timur terhadap rencana pemerintahan Joko Widodo yang menjadikan wilayah mereka sebagai bagian dari "10 Bali Baru" melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Masyarakat Tengger merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan fasilitas wisata modern seperti jembatan kaca, glamour camping (glamping), dan amfiteater. Pembangunan ini dinilai hanya mengejar profit dan nilai estetika media sosial atau "Instagrammable" tanpa memahami kesucian wilayah tersebut bagi warga lokal.

Sebagai contoh, pembangunan di Jemplang dianggap menodai tanah "hila-hila" atau tanah suci, sementara amfiteater di Ranupani dipandang tidak relevan dengan ritual adat seperti Tayuban yang bersifat sakral bagi leluhur, bukan sekadar hiburan bagi wisatawan.

Singgih menegaskan, kawasan Gunung Bromo bukan semata destinasi wisata, tetapi ruang sakral yang memiliki aturan adat dan pantangan yang harus dihormati siapa pun. Booming pariwisata memudarkan batas suci dan kesakralan. Dirinya mencontohkan masih adanya wisatawan yang memasuki kawasan terlarang atau membawa pulang benda-benda dari kawasan suci.

Secara budaya, masyarakat Tengger memiliki sifat menghindari konflik atau "budaya malu", sehingga sikap pasrah mereka sering kali disalahpahami sebagai bentuk persetujuan kepada pihak luar. Padahal, mereka sangat mengkhawatirkan dampak buruk lingkungan, termasuk risiko gas beracun dan kemiringan lahan ekstrem yang diabaikan demi pembangunan.

Di tengah percepatan fasilitas wisata, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin pembangunan fasilitas dasar seperti sekolah. Selain itu, masih mengenai artikel, identitas masyarakat Tengger sangat erat dengan pertanian yang dianggap sebagai pekerjaan suci untuk memenuhi mandat ritual, seperti Yadnya Kasada.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mengabaikan kepercayaan masyarakat setempat. Singgih aktif bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI untuk mendokumentasikan berbagai warisan budaya tak benda, seperti kalender Tengger dan kesenian Ketipung Slompret, agar memperoleh pengakuan sekaligus perlindungan.

BACA JUGA : Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)

Selain menghadapi tekanan pembangunan, masyarakat Tengger juga hidup berdampingan dengan ancaman erupsi Gunung Bromo. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman semata, mereka memiliki cara sendiri dalam memahami dinamika alam.

Singgih mengatakan, masyarakat Tengger telah lama hidup berdampingan dengan gunung sehingga memiliki pengetahuan lokal untuk membaca tanda-tanda perubahan alam. Pengalaman tersebut membuat mereka memahami kapan Bromo berada dalam kondisi aman dan kapan alam membutuhkan waktu untuk memulihkan diri.

Kami sudah bersahabat dengan alam. Bahkan saat erupsi besar tahun 2010, masyarakat masih berani berada di bibir kawah. Kami tahu kapan waktunya Bromo ingin 'istirahat' dari aktivitas pariwisata," katanya.

Pandangan tersebut tercermin dalam tradisi Wulan Kepitu maupun Nyepi, ketika kawasan Bromo ditutup sepenuhnya dari aktivitas wisata. Menurut Singgih, jeda itu bukan sekadar ritual adat, tetapi cara masyarakat memberi ruang bagi alam untuk memulihkan keseimbangannya.

Pemuda Tengger di Persimpangan Jalan

Agil Reyhan Pristiawan (24) mengajak kami ke dapur, tepat di dekat tungku, untuk menghangatkan badan. Bagi orang Tengger, dapur atau pawon adalah pusat aktivitas. Di sana, kami mengobrol, menjauh dari bising suara sound system yang menggelegar di Balai Desa Tosari pada Selasa malam, 28 Juli 2026.

Dijelaskan Agil, dirinya merupakan fotografer lepas dan penyedia jasa travel Jip di Tosari. Ia merasakan bagaimana booming industri wisata mengubah wajah kampung halamannya. Namun, di balik pekerjaannya di sektor industri wisata, Agil memikul tanggung jawab menjaga adat dan nilai-nilai yang diwariskan leluhur.

Baginya, industri wisata bukanlah identitas utama masyarakat Tengger. Ia hanya menjadi pelengkap dari kehidupan warga yang sejak lama bertumpu pada sektor pertanian.

Kehidupan masyarakat Tengger, khususnya di Tosari, mayoritas adalah petani. Jadi, di pagi hari, bekerja di Bromo sebagai pengemudi Jip. Namun, siangnya sepulang dari Bromo, mereka lanjut ke ladang untuk menanam sayur," ujar Agil.

Menurut Agil, booming industri wisata memang membuka ruang ekonomi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Namun, manfaat tersebut hanya akan bertahan apabila dibarengi dengan upaya menjaga identitas budaya yang menjadi daya tarik utama kawasan Tengger.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui Rumah Konservasi Bala Daun, sebuah ruang konservasi alam sekaligus pusat pembelajaran budaya. Di tempat tersebut, wisatawan tidak hanya dikenalkan pada panorama Bromo, tetapi juga diajak memahami sejarah, tradisi, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger.

"Jika ada tamu dari luar yang ingin tahu tentang sejarah Tengger, Tosari, atau Bromo, biasanya kami antar ke sana. Di sana kami berbagi, mengobrol tentang budaya, bahkan jika musim panen, wisatawan bisa ikut merasakan pengalaman menjadi masyarakat Tengger selama satu hari," kata Agil.

Meski demikian, Agil menilai perkembangan industri wisata juga membawa tantangan. Kekhawatiran terbesar, menurutnya, muncul dari derasnya investasi yang masuk ke kawasan Tengger. Pemain besar ini, sering kali mengabaikan tradisi dan lokasi-lokasi sakral bagi masyarakat Tengger.

"Kecemasan kami adalah masuknya investor dari luar. Mereka membangun di tanah kami, namun sering kali lalai dan malah merusak ekosistem. Bahkan ada yang membangun di atas sumber mata air yang sebenarnya merupakan sumber utama bagi warga Tosari," ungkap Agil.

Menurut Agil, persoalan tersebut sebenarnya dapat diminimalkan apabila investor lebih banyak berdialog dengan masyarakat sebelum memulai pembangunan. Pembangunan itu sering kali mengabaikan orang Tengger.

Mereka membangun di lokasi yang menurut masyarakat Tengger adalah tempat sakral. Namun, investor-investor itu tidak begitu peduli. Andai saja mereka bisa diajak bekerja sama, mungkin masyarakat Tengger bisa lebih paham dan menerima," imbuh Agil.

Agil menilai, selama warga tetap kompak dan tidak mudah tergiur menjual ruang hidup maupun menyerahkan pengelolaan adat kepada pihak luar, budaya Tengger masih memiliki peluang besar untuk terus bertahan. Namun, tantangan terbesar yakni perubahan cara pandang generasi muda.

Yang terjadi saat ini, kata Agil, semakin banyak anak muda yang menempuh pendidikan di luar daerah memilih membangun karier di kota dan enggan kembali ke desa. Akibatnya, ada potensi sedikitnya anak muda yang memahami tata cara ritual maupun penanggalan tradisional Tengger.

Di tengah tantangan itu, masyarakat Tengger berupaya mempertahankan sistem mitigasi bencana yang bertumpu pada pengetahuan adat. Kalender Tengger dan arahan Romo Dukun masih menjadi pedoman dalam menentukan waktu-waktu tertentu ketika manusia perlu memberi ruang bagi alam untuk beristirahat.

BACA JUGA : Krisis Iklim Dibayar Nyawa Pengemudi Ojol (1)

"Kami memiliki penanggalan khusus. Ada tanggal-tanggal tertentu di mana kami menghindari aktivitas agar alam tetap terjaga. Biasanya Romo Dukun sudah merasakan tanda-tanda alam sebelum terjadi sesuatu dan memperingatkan masyarakat. Para pelaku wisata pun mendengarkan apa yang disampaikan beliau," jelas Agil.

Menurut Agil, pengetahuan lokal tersebut kini juga mulai mendapat pengakuan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Tokoh adat dilibatkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), termasuk ketika kawasan Bromo ditutup sementara saat penyelenggaraan ritual Yadnya Kasada.

Berjuang Mengembalikan Jimat Leluhur

Di tengah booming industri wisata itu, Romo Eko tidak berhenti pada upaya menjaga lingkungan dan adat. Ia juga memperjuangkan pemulangan benda-benda bersejarah milik masyarakat Tengger yang kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Salah satunya adalah jubah yang masyarakat setempat meyakininya sebagai bagian dari Jimat Klontong.

Romo Eko menyambut baik upaya pemerintah untuk merepatriasi artefak tersebut, yakni lontar dan jubah. Namun, menurutnya, benda itu seharusnya dikembalikan kepada masyarakat adat di Tengger, bukan hanya dipindahkan ke Museum Nasional di Jakarta.

“Kami sangat mengharapkan benda tersebut pulang ke tempatnya (Tengger) agar bisa kami perlakukan sebagaimana mestinya. Jika hanya disimpan di museum, benda tersebut tidak akan berfungsi sesuai dengan tujuan dan fungsi spiritualnya. Kami ingin merawat secara langsung dan memfungsikannya dalam ritual,” paparnya.

Baginya, pemulangan artefak bukan sekadar persoalan kepemilikan, tetapi menyangkut keberlangsungan fungsi spiritual benda tersebut. Karena itu, ia menegaskan benda-benda sakral memiliki batas yang jelas dengan kepentingan booming industri wisata.

Di Tengger ini, benda sakral tidak kami 'jual' atau dipariwisatakan. Tidak kami pertontonkan. Jika tidak pada waktu upacara tertentu, tidak ada yang bisa melihat dan memang tidak boleh dilihat,” tegas Romo Eko.

Romo Eko meyakini, masa depan adat Tengger sangat bergantung pada generasi mudanya. Di tengah derasnya arus teknologi digital dan budaya luar yang masuk melalui industri wisata, ia berharap anak-anak muda asli Tengger tetap mengenali akar budayanya.

“Pesan kami selaku sesepuh Tengger bagi generasi ini, ingatlah pada asal-usulnya, ingatlah dengan jati dirinya. Jangan meninggalkan asal-usulnya, karena tanpa awal tidak akan ada akhir, dan tidak akan ada masa sekarang. Lestarikanlah adat istiadat sebagai wujud rasa bakti kepada leluhur,” tutupnya.

*Liputan ini merupakan bagian pertama dari serial artikel berjudul Menjaga Adat Tengger dari Booming Industri Wisata untuk memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat se-Dunia pada 9 Agustus.