HIKMAH Rahmatul Afifah datang sendirian dari Mojokerto. Guru honorer di SMK dan Madrasah Aliyah Mojokerto itu berangkat subuh menggunakan kereta. Ia merasa perlu hadir untuk berkumpul bersama perempuan lain menyampaikan suara protesnya. Sebagai guru honorer, ia merasakan penindasan yang berlapis-lapis. Hidup sebar tak pasti dan rezim berganti, situasi hidupnya tak pernah berubah menjadi lebih baik.
Bagi banyak guru honorer: gaji yang memprihatinkan, bahkan ada yang hanya digaji Rp30.000 per bulan di Mojokerto. Pencairan tunjangan profesi pun tidak pasti, membuat para guru hidup cemas setiap bulan,” kata Hikmah.
Di sekolah, banyak siswa berasal dari keluarga menengah ke bawah. Orang tua murid harus berhemat ekstrem hingga berutang agar anak-anak mereka bisa membayar SPP dan bertahan hidup. Hikmah meminta pemerintah menyejahterakan guru, meratakan kualitas pendidikan dengan anggaran triliunan rupiah, serta menstabilkan harga bahan pokok.
Soal kebijakan penghapusan guru honorer, Hikmah menilainya tidak tepat sasaran jika pemerintah tidak memahami kondisi nyata di lapangan. Banyak yayasan swasta berdiri karena fasilitas sekolah negeri belum memadai dan tidak merata. Solusi utamanya, kata dia, adalah meratakan fasilitas dan distribusi guru terlebih dahulu, bukan serta-merta menghapus guru honorer.
BACA JUGA : #AKSI KAMISAN| Barisan Perempuan Melawan!
Hikmah merasa lega bisa menyampaikan aspirasinya di tengah aksi Aliansi Srikandi bersama Aliansi Surabaya Bergerak. Ia merasa tidak sendiri. Sebab, banyak perempuan lain dengan ragam profesi, mengalami hal yang sama seperti dirinya. Aliansi ini ini membuatnya tak lagi takut bersuara.
Ia juga mendesak penanganan stunting secara nyata, bukan sekadar program yang memenuhi ego politik, serta menetapkan kasus stunting dan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional. HIngga saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Papua Selatan dan Kalimantan.
Selain Hikmah, para perempuan lain datang dari pelbagai latar. Ada ibu rumah tangga, aktivis, petani, tenaga medis, mahasiswa, advokat, dan pengemudi ojol. Dalam aksi damai yang digelar Aliansi Srikandi bersama Aliansi Surabaya Bergerak itu, mereka bergantian menyuarakan tuntutan dan kritik kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Beberapa di antaranya membawa poster. Sebagai bentuk perlawanan, perempuan-perempuan ini serentak mengangkat tangan dengan simbol tiga jari. Aksi itu tidak hanya berbicara lewat panggung orasi. Mereka bebas menyampaikan uneg-uneg tanpa perlu ada rasa takut dan dibatasi. Massa Srikandi dan Aliansi Surabaya Bergerak menuliskan petisi berisi kritik dan aspirasi di atas bentang kain menggunakan spidol hitam. Kain itu menjadi semacam arsip kolektif.
Mereka menuliskan kalimat sambatan atau keluhan, kegelisahan, ada harapan, ada kemarahan yang dicoba dirapikan dalam kalimat-kalimat spontan. Tidak ada bahasa akademik hingga terlalu sulit dipahami. Bahasa yang mereka pakai, adalah bahasa keseharian.
BACA JUGA : Hidup Perempuan!
Di antara peserta, Intan menyuarakan kepedulian terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat di Kalimantan dan Papua, serta peran penting perempuan dalam isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Intan mengaku awalnya datang karena keresahan melihat narasi di media sosial yang menyebut Surabaya tidak peduli terhadap kebakaran hutan di Kalimantan dan Papua.
Orang hutan bukanlah properti, bukan boneka, melainkan hewan yang benar-benar hidup di hutan. Kini mereka terancam kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan lingkungan,” jelas Intan.
Intan juga menyoroti tantangan berlapis yang dihadapi perempuan: kehamilan, mengurus anak, dan keterbatasan peran domestik membuat mereka sering sulit hadir langsung dalam aksi-aksi penyampaian aspirasi. Karena itu, kehadiran perempuan di Taman Apsari juga dimaksudkan mewakili suara teman-teman perempuan lain yang terhalang kondisi keluarga atau izin suami.
Meski sadar aspirasi ke pemerintah tidak bisa disampaikan lewat satu pintu, Intan berharap suara kecil mereka tetap didengar, diliput media, dan mendapat perhatian publik serta pemerintah. Berbaur bersama perempuan lain dengan latar berlakang berbeda, memberinya kekuatan untuk bersuara. Suara perempuan layak didengar, begitu kata Intan.
BACA JUGA : Lawan Parade Kekerasan Negara
Anastasia Rian Dini Putri, perwakilan gerakan Srikandi Aksi Damai menjelaskan, gerakan ini lahir dari keresahan para ibu di media sosial. Percakapan di media sosial ini berlangsung organik dan mengalir begitu saja. Hal-hal yang diperbincangkan juga seputar isu keseharian perempuan dan seputar keputusan-keputusan pemerintahan yang dinilai merugikan rakyat, khususnya perempuan.
“Respons perempuan di Surabaya dan sekitarnya ternyata besar; aksi perdana itu dihadiri sekitar 148 orang,” kata Anastasia. Selain tuntutan nasional, mereka mengangkat isu perempuan, anak-anak, dan kelompok yang tidak bisa bersuara mengenai hak-hak masyarakat di hutan-hutan Indonesia yang diambil oleh pihak berkuasa.
Beberapa isu spesifik yang dibahas antara lain masalah pembalut yang dikenakan pajak sebesar 11 persen. Sebagai bentuk sindiran, mereka membagikan pembalut kepada polisi wanita (polwan) yang bertugas mengamankan aksi. Bagi-bagi pembalut ini juga menjadi pesan kepada pemerintah agar tidak mudah memajaki rakyatnya. Konsep pajak seperti ini, mereka nilai semakin membebani hidup rakyat, khususnya perempuan.
BACA JUGA : Ibu Korban Pemerkosaan Mei 1998 Menolak Diam
Massa aksi juga mengkritik soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menghambur-hamburkan yang pajak dan meracuni puluhan ribu anak-anak, serta kebakaran hutan yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ada sekitar 12 tuntutan lain yang ikut dibawa.
Anastasia menegaskan, aksi akan terus dijalankan sampai tuntutan mereka terbukti dipenuhi atau pihak terkait mundur.
Gerakan ini juga berencana meluas secara nasional ke seluruh Indonesia. Pesannya untuk perempuan dari berbagai latar belakang—ibu rumah tangga, guru, mahasiswa—adalah berjuang bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Sebab, perubahan yang baik, berawal dari peran seorang ibu di rumah,” jelas Anastasia.
Di Taman Apsari, suara-suara itu mungkin tenggelam oleh kendaraan yang terus melaju. Namun petisi di atas kain, poster, dan tangan-tangan yang terangkat dengan tiga jari meninggalkan catatan: perempuan tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk hutan, anak-anak, guru honorer, dan mereka yang tak sempat bersuara.
Bagi massa aksi, demonstrasi pada Sabtu 8 November 2026 lalu adalah perjuampaan untuk sambung rasa sesama perempuan. Mereka berencana terus menjalin komunikasi, konsolidasi dan mengorganisir diri untuk menyampaikan suara perlawanan perempuan.
