IRING-IRINGAN mobil komando, truk, dan angkutan umum berhenti di bahu jalan. Spanduk penolakan terpasang di sejumlah kendaraan yang membawa warga pesisir Surabaya. Satu per satu warga turun dan berkumpul di depan pagar kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Jalan Wisata Menanggal, Surabaya. Suasana semakin ramai ketika massa mulai memenuhi area depan kantor.
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM) menggelar aksi unjuk rasa menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), pada Jumat, 6 November 2026. Massa terdiri dari nelayan, petani tambak, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga pesisir timur Surabaya.
Persetujuan lingkungan proyek SWL di pesisir Surabaya, memasuki babak baru. Berdasarkan data sistem AMDALnet Kementerian Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) proyek tersebut terbit pada 22 September 2026. Proyek berstatus PSN itu diajukan PT Granting Jaya melalui dokumen AMDAL dengan kewenangan pemerintah pusat.
SWL direncanakan mencakup area seluas 1.184 hektare, terdiri atas 100 hektare daratan dan 1.084 hektare wilayah perairan untuk reklamasi. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan industri, pariwisata, dan KEK Perikanan. Proyek ini juga telah memperoleh rekomendasi persetujuan PSN dari Kementerian Pertahanan dengan syarat menjaga fungsi daerah latihan militer, dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga tuntutan. Mereka meminta salinan dokumen SKKLH beserta dokumen pendukungnya, mendesak DLH Jawa Timur memfasilitasi audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, serta meminta peninjauan ulang dan pencabutan SKKLH proyek SWL. Tuntutan tersebut didasari penolakan warga serta dugaan maladministrasi dan pelanggaran prosedur dalam penerbitan dokumen tersebut.
Setelah berdiri selama beberapa menit di depan kantor DLH Jawa Timur, perwakilan 20 orang lebih dari massa aksi diminta untuk masuk ke dalam untuk melakukan audiensi. Di ruang yang disediakan itu, massa aksi bertemu dengan perwakilan DLH Jawa Timur, dua di antaranya ialah Nurul Muntasyiroh, Sekretaris DLH Jawa Timur dan Erwin Fachrul Ardiyanto, Kabid Tata Lingkungan DLH Jawa Timur.
BACA JUGA : Kota Milik Siapa?
Selama audiensi, Koordinator Umum FMMM, Ramadhani Jaka Samudra mengungkapkan, nelayan pesisir Surabaya merasa lelah menghadapi ketidakjelasan perizinan ruang laut. Kondisi tersebut dinilai merugikan ekosistem dan mengancam ruang tangkap ikan. Persoalan ini bermula dari penerbitan dokumen PKKPRL oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur yang diduga menyimpan kejanggalan administratif.
Kami sebenarnya sudah cukup lelah dipermainkan di tingkat akar rumput. Hal ini bermula dari penerbitan KKPRL di DKP yang memuat banyak kejanggalan, termasuk dugaan maladministrasi pada dokumen pendukungnya," tegas lelaki yang akrab disapa Rama itu.
Lulusan S2 Kesehatan Lingkungan, Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan, selama ini warga kesulitan mengakses dokumen PKKPRL yang dikategorikan bukan sebagai dokumen publik. Sebaliknya, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta SKKLH berstatus sebagai dokumen publik yang wajib dibuka kepada masyarakat.
Selain itu, kata Rama, penerbitan SKKLH tidak boleh berdiri sendiri tanpa disertai transparansi dokumen prasyarat pendukungnya. Berkas pengajuan AMDAL idealnya mencantumkan data kewargaan, berita acara konsultasi publik, hingga lampiran identitas warga terdampak. Transparansi ini penting untuk mengklarifikasi dugaan pencatutan identitas kependudukan warga pesisir dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut.
"Harapan kami, ketika perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup datang ke Surabaya, Jawa Timur, mereka membawa seluruh dokumen yang menjadi prasyarat penerbitan SKKLH. Dari dokumen itu, kami bisa memverifikasi data warga mana saja yang diklaim serta KTP siapa saja yang diduga dicatut dalam pengajuan AMDAL," tambahnya.
BACA JUGA :
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (2)
Rama menegaskan, meski pencabutan SKKLH merupakan wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, bukan berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya bisa diam saja. Ia mendesak DLH Jawa Timur mengambil sikap karena memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menolak proyek yang merugikan warga.
Kami memahami Pemprov Jawa Timur tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan atau mencabut SKKLH. Namun, DLH Jawa Timur memiliki kewajiban untuk mengakomodasi, meneruskan, dan mengawal aspirasi kami," tutur Rama.
Bagi nelayan di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), DLH Jawa Timur merupakan representasi utama yang memiliki wewenang dalam bidang lingkungan di daerah. Karena itu, warga berharap DLH Jawa Timur mampu menjembatani komunikasi secara konkret dan tidak membiarkan konflik sosial dan lingkungan berlarut-larut.
"Warga tahunya perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup di Jawa Timur adalah DLH Jawa Timur. Apapun permasalahan terkait AMDAL (dan SKKLH) tersebut, kami menyampaikan aspirasi ke sini karena kami menganggap DLH Jawa Timur adalah pelindung lingkungan bagi nelayan," lanjutnya. Rama mendesak adanya komitmen tertulis mengenai jadwal pasti audiensi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
Di sisi lain, unjuk rasa di jalanan memiliki dampak ekonomi bagi nelayan-nelayan seperti warga Pamurbaya ini. Setiap kali menggelar demonstrasi, para nelayan terpaksa tidak melaut dan kehilangan pendapatan harian yang menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Pendekatan diplomasi melalui audiensi dinilai sebagai jalur untuk menyelesaikan persoalan secara efektif tanpa merugikan kesejahteraan nelayan.
Nelayan itu kalau berdemo terpaksa libur melaut, dan dalam sehari itu melepaskan pendapatan. Makanya, jika bisa diselesaikan melalui audiensi secara taktis dan aspirasi tersampaikan hingga SKKL yang bermasalah dicabut, itulah yang menjadi harapan utama kami," pungkasnya.
Warga Pesisir Menolak SWL
Petani tambak Keputih, Heroe Budiarto, meminta pemerintah tidak lagi main-main dalam menyikapi nasib masyarakat pesisir. Terlebih, proyek reklamasi SWL resmi masuk dalam daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2024.
Menurut dia, dalih pembangunan ekonomi yang diusung pengembang, PT Granting Jaya, belum terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Heroe menantang pemerintah dan pengembang, PT Granting Jaya, untuk menunjukkan proyek reklamasi di Indonesia yang terbukti mampu meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional dan petani tambak.
Reklamasi itu bukan untuk rakyat. Reklamasi itu untuk pengusaha, untuk oligarki, tidak untuk mencerdaskan bangsa, dan tidak untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Tolong tunjukkan reklamasi yang ada di Indonesia dengan alasan membangun ekonomi yang benar-benar menyejahterakan nelayan. Tidak ada, itu omong kosong," ujar Heroe.
Selain itu, kata Heroe, masyarakat pesisir meminta Gubernur Jawa Timur mengambil peran dalam memperjuangkan hak-hak warga. Mereka mendesak gubernur menyampaikan pernyataan dan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat sebagai bentuk penolakan terhadap reklamasi pesisir Surabaya.
Selain dampak sosial dan ekonomi, Heroe menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses perizinan lingkungan, terutama penerbitan SKKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dirinya menilai proses penerbitan dokumen kelayakan lingkungan tersebut bermasalah karena tidak didahului penyelesaian persoalan maupun persetujuan mendasar dari masyarakat terdampak.
"Bagaimana mungkin SKKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperoleh izin AMDAL bisa terbit? Sejauh yang saya tahu, dalam proses tersebut tidak ada jalan penyelesaian untuk masyarakat di tingkat bawah. Ini adalah akal-akalan supaya surat izin pemanfaatan ruang lautnya bisa ikut diulurkan. Ini upaya yang sangat merugikan rakyat," cetusnya.
Ia menambahkan, dugaan kejanggalan administratif dalam proses perizinan tersebut menunjukkan kepentingan investor berpotensi lebih diutamakan dibandingkan aspirasi masyarakat pesisir. Penolakan terhadap reklamasi SWL tidak hanya muncul di Surabaya. Solidaritas juga datang dari sejumlah kabupaten dan kota pesisir di Jawa Timur, seperti Gresik, Pasuruan, Probolinggo, hingga Banyuwangi.
Heroe mengungkapkan, jumlah massa yang berencana mendatangi kantor gubernur sebenarnya jauh lebih besar daripada peserta yang hadir dalam audiensi ini. Koordinator aksi sengaja membatasi mobilisasi massa dari daerah lain agar situasi tetap terkendali sekaligus memberi kesempatan kepada Pemprov Jatim untuk merespons tuntutan warga.
Tak hanya itu, Pembina Klub Udang Rebon sekaligus Ketua I Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu), Hamuka, menolak penerbitan dokumen AMDAL dan SKKLH tersebut. Para nelayan Pamurbaya menuntut Kementerian Lingkungan Hidup hadir langsung di lokasi untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai penerbitan dokumen tersebut di tengah penolakan warga.
"Saat pertemuan pada Maret 2026, saya membawa bukti banyak Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang tidak setuju dan menolak. Tidak masuk akal jika izin AMDAL (dan SKKLH) ini tetap bisa keluar," ujar Hamuka.
BACA JUGA : Melawan Perampas Pesisir Surabaya
Ia dan nelayan-nelayan Pamurbaya terheran-heran sebab dokumen tersebut muncul secara tiba-tiba. Hamuka menemukan ketidaksesuaian data survei lapangan yang dinilai mengabaikan keberadaan perairan pantai dan alur pelayaran nelayan. Selain itu, bukti penolakan kelompok nelayan dalam pertemuan resmi diduga tidak menjadi pertimbangan penerbitan dokumen lingkungan.
Jika kementerian tidak mengetahui kondisi sebenarnya, kami siap mengajak mereka survei ke lokasi agar melihat realitas di lapangan. Kami mempertahankan wilayah ini karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak," tutup Hamuka.
Dampak proyek tersebut dikhawatirkan mengancam lahan produktif dan wilayah tangkap seluas 1.084 hektare yang membentang dari kawasan pesisir Surabaya. Wilayah yang disebut mencakup sebagian kawasan Selat Madura itu merupakan area konservasi sekaligus sumber penghidupan masyarakat pesisir. Jika proyek SWL tetap berjalan, para nelayan terancam kehilangan mata pencaharian.
Anak Muda Menolak Pesisirnya Direklamasi
Ketua Umum Koordinator Komisariat (Koorkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Sunan Ampel Surabaya, Dian Prahara Batubara mengatakan, nelayan merupakan pihak yang paling dirugikan dari proyek SWL. Menurut dia, seluruh mekanisme dan proses penyusunan AMDAL dan SKKLH berlangsung tanpa melibatkan masyarakat setempat.
"Dalam proyek SWL, pihak yang paling dirugikan adalah nelayan. Namun, hingga saat ini, dalam seluruh mekanisme maupun proses penyusunan AMDAL, masyarakat nelayan merasa sama sekali tidak dilibatkan," tegas Dian.
Massa aksi berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan penjelasan secara terbuka mengenai nasib wilayah tangkap serta keberlanjutan mata pencaharian nelayan pasca penetapan status PSN pada proyek tersebut. Selain menuntut transparansi, mahasiswa dan nelayan juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk reklamasi di wilayah pesisir Surabaya.
Harapan kami sebenarnya adalah adanya kejelasan dari pihak pemerintah mengenai keberlanjutan PSN ini ke depan, khususnya kepastian nasib masyarakat nelayan. Tentunya, sikap dan harapan utama kami tetap tegas, yaitu menolak reklamasi!" pungkas Dian.
Pegiat Pojok Literasi Pesisir, Ummu Sajidah, menegaskan, warga pesisir sama sekali tidak mengetahui proses pengesahan dokumen AMDAL dan SKKLH tersebut. Menurut dia, penerbitan persetujuan lingkungan tanpa keterbukaan informasi menimbulkan dugaan adanya manipulasi dokumen di tingkat administrasi.
"Hal utama yang kami tuntut adalah kejelasan dokumen AMDAL (dan SKKLH) tersebut. Masyarakat nelayan di pesisir timur ini tidak tahu apa-apa, tetapi tiba-tiba dokumen AMDAL (dan SKKLH) sudah dinyatakan sah," ujar Ummu.
Karena itu, warga mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan tersebut secara tegas dan transparan. Nelayan-nelayan Pamurbaya ini berharap dokumen lingkungan yang dinilai bermasalah itu segera dicabut demi menjaga keadilan bagi masyarakat pesisir.
BACA JUGA : Proyek SWL dan Ancaman Krisis Gizi
"Teman-teman ingin mengkaji ulang surat-surat terkait SKKLH, karena SKKLH merupakan bukti AMDAL disetujui. Sangat aneh apabila dokumen resmi sudah keluar, padahal nelayan pesisir Surabaya tidak ada yang menyetujui. Berarti ada potensi manipulasi terkait dokumen tersebut," lanjutnya.
Kementerian Audiensi ke Surabaya
Semua keluhan-keluhan warga pesisir Surabaya telah disampaikan kepada perwakilan DLH Jawa Timur. Kini, giliran warga pesisir Surabaya mendengar tanggapan dari pihak pemerintah daerah. Salah satunya, Sekretaris DLH Jawa Timur, Nurul Muntasyiroh.
"Terima kasih sekali panjenengan sudah hadir untuk menyampaikan aspirasi di DLH Jawa Timur. Surat panjenengan yang masuk beberapa hari lalu sudah kami pahami dan kami baca bersama Kadis DLH Jawa Timur. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena hari ini tidak bisa menerima secara langsung lantaran ada acara yang tidak bisa diwakilkan," ujar Nurul.
Selain itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Jawa Timur, Erwin Fachrul Ardiyanto, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat hingga memperoleh dan mencetak dokumen SKKLH tersebut. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan penyelesaian persoalan sosial di lapangan agar seluruh proses dapat berjalan lancar.
Terkait tuntutan warga dalam audiensi, Erwin mengungkapkan Kepala DLH Jawa Timur, Nurkholis, telah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dijadwalkan hadir di Surabaya pada pekan depan, yakni antara Rabu, Kamis, atau Jumat, 11-13 November 2026.
"Dokumen SKKLH sudah kami siapkan. Namun, hal yang paling penting sebenarnya adalah penanganan aspek sosialnya harus benar-benar clear. Nanti akan kita dorong agar pihak kementerian benar-benar hadir karena wewenang penerbitan memang ada di sana," pungkas Erwin.
BACA JUGA : Darat Di-Padel-i, Lautnya Direklamasi
Puluhan warga pesisir Surabaya yang mengikuti audiensi kemudian meminta perwakilan DLH Jawa Timur menemui massa aksi sekaligus menyerahkan salinan dokumen AMDAL dan SKKLH yang telah dicetak sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Setelah menemui ratusan massa aksi, perwakilan DLH Jawa Timur menyerahkan salinan dokumen SKKLH. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Jawa Timur, Erwin Fachrul Ardiyanto, kepada Koordinator Umum FMMM, Ramadhani Jaka Samudra, dengan disaksikan ratusan massa aksi.
