MENCERDASKAN kehidupan bangsa. Kalimat ini sering kita dengar tersematkan di Pundak seorang guru. Namun, di balik tanggung jawab besar itu, kesejahteraan guru justru masih jauh dari jaminan yang layak oleh negara. Alih-alih memberikan perlindungan dan penghargaan atas pengabdiannya, negara justru dinilai kerap menjadikan tenaga pendidik sebagai alat kepentingan politik.

Menilik perjalanan sejarah Indonesia, kaum terdidik memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kolektif dan menggerakkan perubahan sosial. Organisasi seperti Budi Utomo, gerakan pelajar, hingga dan gerakan lainnya, tak lepas dari kerja-kerja guru. Ia menjadi pembentukan kesadaran politik sekaligus perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menindas.

Narasi-narasi kritis pada paragraph pembuka liputan ini, merupakan elaborasi para pemateri dan peserta diskusi publik bertajuk “Perlawanan Kaum Terdidik & Kaum Pendidik” pada Kamis, 29 Oktober 2026 di C2O Library and Collabtive. Anak-anak muda yang hadir membuka kembali ruangm, pendidikan tidak pernah terpisah dari dinamika politik. Guru dan kaum terdirik, membangun kesadaran kritis, mengorganisasi kepentingan bersama, dan memperjuangkan perubahan.

BACA JUGA : MBG dan Paradoks Kasta Guru

Diskusi ini menghadirkan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Bayangan sekaligus guru di sebuah madrasah, Iman Zanatul Haeri; Alfian Bahri, guru dan kreator konten dan Naysilla Rose, Sosial Movement Institute. Masing-masing menyampaikan pandangannya soal gerakan aktivisme yang mulai menjangkiti guru-guru muda untuk melakukan gerakan kritis.

Iman Zanatul Haeri membuka diskusi ini dengan membawa peserta pada kajian sejarah tentang sejarah serikat-serikat guru sebagai wadah perjuangan. Pembatasan terhadap daya kritis serta kebebasan berserikat tenaga pendidik, menurutnya, patut dipertanyakan.

Inti dari pendidikan adalah pembebasan manusia dari belenggu kebodohan. Tetapi ketika guru dibungkam, sama halnya dengan pembodohan itu sendiri,” ujarnya.  

Iman melihat, hal tersebut berisiko menjauhkan pendidikan dari semangat emansipasi yang pernah tumbuh dalam sejarah pergerakan Indonesia. Status honorer atau pengkastaan guru menjadi salah satu cermin ketimpangan tersebut, ketika guru dibebani tanggung jawab besar untuk mencerdaskan generasi bangsa, tetapi harus bertahan dengan upah yang minim, bahkan dalam kondisi tertentu bergantung pada pembayaran sukarela.

BACA JUGA : Pabrik itu Bernama Sekolah

Di tengah ketidakpastian kesejahteraan itu, guru tetap memikul tanggung jawab untuk menanamkan pengetahuan, termasuk kesadaran akan pentingnya berserikat. Padahal, hak untuk berserikat juga menjadi bagian dari perjuangan kolektif dalam memperjuangkan kesejahteraan dan martabat para pendidik. Dengan berserikat, kata dia, guru bisa membentuk kesadaran dan solidaritas untuk memperjuangan hak-haknya.

Melalui Kabinet Bayangan, Iman memperjuangkan hak-hak guru. Gerakan masyarakat sipil ini menjadi platform bersama untuk mengawasi pemerintah dan memproduksi alternatif kebijakan. Wadah  ini menggabungkan  berbagai elemen yakni; akademisi, aktivis, teknokrat, jurnalis, serikat pekerja, hingga organisasi perempuan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kontrol publik serta menghadirkan gagasan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.

Independensi dan Kesejahteraan guru

Iman menilai, pada masa Orde Baru, guru tidak lagi sepenuhnya ditempatkan sebagai tenaga pendidik, melainkan turut dijadikan juru kampanye (jurkam) Partai Golkar. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu titik awal pembungkaman terhadap guru, ketika ruang independensi dan kebebasan berpendapat tenaga pendidik mulai dibatasi oleh kepentingan politik penguasa.

Tetapi justru guru-guru ini secara praktis menjadi jurkam, Golkar. Karena itu kan yang menang Pemilu selalu Golkar. Jadi guru-guru yang terampil di kelas dalam mengajar dia terpakai juga pas bagian kampanye untuk mengajak orang masuk atau mencoblos Golkar,” kata Iman.

Ia menjelaskan, fragmentasi atau keterpecahan di kalangan guru semakin meluas, bahkan diibaratkan seperti ledakan nuklir yang membuat bagian-bagiannya semakin kecil dan tercerai-berai. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena berdampak pada hilangnya substansi perjuangan guru, salah satunya mengenai hak atas upah layak.

Menurutnya, setiap guru semestinya memperoleh upah minimum tanpa harus dibatasi dengan status kepegawaian maupun proses rekrutmen tertentu. Baik guru honorer maupun guru dengan status lainnya seharusnya mendapatkan jaminan upah minimum dan layak. Ia mempertanyakan mengapa guru tidak memperoleh hak tersebut, sementara masih banyak pejabat yang tetap menerima gaji meskipun kinerjanya dinilai tidak maksimal.

Ia juga mengkritik standar kompetensi yang kerap dijadikan alasan untuk membenarkan rendahnya upah guru. Menurutnya, justru sebagian kalangan di lingkungan pendidikan turut menormalisasi ketidakadilan tersebut dengan dalih bahwa guru yang dianggap tidak kompeten tidak layak mendapatkan penghasilan yang layak.

Padahal, sekurang-kurangnya, kehadiran guru di ruang kelas merupakan pekerjaan yang harus dihargai dan dibayar. Jika kehadirannya saja tidak mendapatkan upah yang layak, bagaimana mungkin tanggung jawab dan pekerjaan lainnya dapat dihargai secara semestinya?

“Bahkan yang kita anggap guru-gurunya progresif dia tidak mau tidak mau membalas itu gitu. Kita harus balik kita harus tuntut berapa kerugian kita. Nah, mental seperti ini masih ada di guru dan ini menjadi persoalan serius,” ungkap Iman.

Bagi Iman, tidak ada kata lain guru harus mengorganisir diri membentuk serikat-serikat perlawanan. Organisasi keguruan saat ini, ia nilai sudah tidak relevan lagi. Sebab, organisasi ini lebih banyak berkelindan dengan kekuasaan, alih-alih menjadi wadah perjuangan guru. Ia menegaskan, membangun solidaritas kelas adalah kunci kekuatan serikat ini. 

Naysilla Rose, Social Movement Institute menegaskan, penderitaan yang dialami guru akibat tidak terpenuhinya hak-hak mereka seharusnya menjadi perhatian bersama. Ketika guru memperjuangkan upah yang menjadi haknya, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya semestinya turut merasakan persoalan tersebut sebagai bagian dari penderitaan bersama.

Menurutnya, perjuangan guru tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang hanya menyangkut tenaga pendidik. Sebaliknya, diperlukan kesadaran untuk saling memahami, mendukung, dan membangun solidaritas antar kelompok.

Bagaimana seharusnya guru, tenaga kependidikan itu sudah mengakui dirinya sebagai pekerja. Nah, ketika dia pekerja, nah kita enggak bisa dong dibayar dengan rasa ikhlas aja gitu kan. Seringkali guru kan sama dengan pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Naysilla.

Baginya, menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi atau aksi mana tetapi hal terpenting tak hanya membangun kesadaran. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis juga dapat mengambil peran sebagai pendidik secara informal, baik kepada tetangga maupun anak-anak di lingkungan sekitarnya.

BACA JUGA : Asal-Usul Pekerja Informal di Indonesia (Bagian I)

Ia mengakui, kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan berbicara di hadapan publik yang dimilikinya saat ini tidak terlepas dari proses pendidikan panjang yang ia lalui, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Karena itu, pengetahuan yang telah diperoleh semestinya tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi dibagikan untuk membangun kesadaran bersama.

“Kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai orang yang berupaya untuk mewujudkan itu kupikir harus sama-sama punya imajinasi ke depan. Gimana cara ngelawannya dan gimana kita bisa bersatu lewat organisasi, lewat serikat, lewat komunitas,” ungkap Naysilla.

Potensi Kekuatan Kolektif Guru

Alfian Bahri, guru yang juga kreator konten menilai, kritik melalui sosial media sangat berpengaruh. Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Aktivisme digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun kesadaran, menyebarkan gagasan, dan menghimpun dukungan.

Namun, keberanian bersuara perlu diikuti dengan pengorganisasian agar tidak berhenti pada ekspresi individual atau sekadar menjadi perbincangan di media sosial. “Karena saya tahu saya sudah punya follower, sudah maki-maki pemerintah, sudah teriak-teriak kebebasan dan pendidikan. Ini kalau saya enggak segera berorganisasi, teman-teman, bisa berbahata buat saya. Karena itu saya berorganisasi,” kata Alfian.

Ia juga menyoroti potensi kekuatan kolektif tenaga pendidik melalui aksi mogok kerja. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis karena pekerjaan mereka tidak mudah digantikan dalam waktu singkat. Berbeda dengan sebagian sektor industri yang memungkinkan perusahaan mencari tenaga pengganti ketika buruh melakukan mogok, sektor pendidikan akan menghadapi dampak besar apabila para guru mogok mengajar secara serentak.

Alfian mencontohkan, jika seluruh guru di Indonesia melakukan mogok kerja selama satu hari saja, kegiatan pendidikan nasional berpotensi mengalami kelumpuhan dan menjadi perhatian media internasional.Baginya, kekuatan tersebut seharusnya disadari dan diorganisasikan oleh para guru. Masyarakat membawa anak-anak mereka ke sekolah karena membutuhkan fungsi pendidikan yang dijalankan oleh tenaga pendidik.

BACA JUGA : Kedaulatan Pekerja Kalahkan CNN Indonesia

Aksi mogok guru terjadi di banyak tempat. Pada 2019 lalu, lebih dari 300.000 siswa di Chicago tidak sekolah akibat aksi guru-guru mereka mogok mengajar. Pemogokan guru terjadi setelah perundungan Serikat Guru Chicago beranggotakan 25.000 guru dengan Dinas Pendidikan setempat perihal gaji dan tunjangan, ukuran kelas dan waktu persiapan mengajar bagi para guru berjalan buntu.

Dengan mogok mengajar, kata dia, murid dan orang tua murid juga musti terdorong menciptakan tekanan kepada pemerintah. Sebab, memeprlakukan guru tidak manusiawi, sama halnya mengorbankan masa depan anak-anak mereka. Ia mengajak para guru untuk tidak terus-menerus menyerahkan suara kepada pihak lain, melainkan mulai membangun keberanian politik, menghimpun gagasan, serta menyatukan tujuan perjuangan.

Nah, sebenarnya itu cara pikir negara ini itu gimana gitu kan. Kita berserikat, kita berorganisasi. Ya, kita sama-sama lihatlah. Hari ini organisasi guru terpecah belah gitu ya, terpecah menjadi lebih kecil lebih kecil karena permasalahan dari pemerintah itu sendiri,” tutup Afian.

Ibrahim Rizqy, peserta diskusi menilai, untuk mewujudkan kebijakan yang lebih cepat dan konkret, diperlukan political will atau kemauan politik dari para pemegang kekuasaan. Namun, menurutnya, kemauan politik tersebut juga perlu diperjuangkan melalui keterlibatan dalam ruang politik. Keterlibatan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni tetap berada di luar lingkaran kekuasaan atau terjun langsung ke dalam politik praktis.

Dalam kesempatan tersebut, ia kemudian menanggapi gagasan mengenai pembentukan partai digital yang sebelumnya disampaikan salah satu pembicara. Ia mempertanyakan bagaimana bentuk dan ideologi gerakan tersebut, serta bagaimana komunitas atau organisasi masyarakat dapat membangun daya tekan agar aspirasi mereka didengar oleh para pemegang kepentingan.

BACA JUGA : Jangan Jadi Dosen! Hahaha...

“Saat ini masyarakat seolah tidak memiliki instrumen atau kekuatan yang cukup untuk menekan pengambil kebijakan. Lalu bagaimana advokasi dapat menghasilkan perubahan apabila suara masyarakat tidak memiliki daya tawar di hadapan kekuasaa?” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Imandan Alfian sepakat bahwa gagasan partai digital yang adalah strategi penyebaran konten secara kolektif melalui media sosial. Ia mencontohkan strategi clipper yang belakangan dikenal luas, yakni menggandakan distribusi suatu isu melalui banyak akun dengan konten yang memiliki tema serupa. Strategi ini dinilai berpotensi menjangkau lebih banyak pengguna dibandingkan jika konten hanya diproduksi dan disebarkan melalui satu akun.