Skip to main content
Foto: Robertus Risky/Project Arek
Cerita Mendalam
Bagaimana Air Jadi Komoditas Bisnis Kapitalis?
Cakupan air perpipaan yang baru menjangkau sebagian kecil keluarga membuat masyarakat bergantung pada air kemasan. Kebutuhan dasar pun berubah menjadi bisnis triliunan rupiah, sekaligus memicu ketimpangan harga, risiko kesehatan, dan timbunan ratusan ribu ton limbah plastik setiap tahun. Celakanya, di Indonesia, air diperlakukan sebagai komoditas, barang dagangan dan peluang bisnis menggiurkan orang-orang terkaya.

JARINYA menyisir lembar demi lembar buku Reset Indonesia, karya Dandhy Laksono, Farid Gaban, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Radit Ananta (27), warga Surabaya, tertegun membaca kondisi air bersih sekaligus tingginya ketergantungan masyarakat terhadap air kemasan di Indonesia. Sesekali, Radit mengangguk. Matanya berpindah dari satu paragraf ke paragraf lain.

Ia mencoba memahami indikator Sanitation and Drinking Water dalam laporan Environmental Performance Index (EPI) 2022 yang disusun Universitas Yale dan Universitas Columbia. Laporan tersebut menempatkan kualitas air bersih Indonesia pada skor 24,9. Angka itu menempatkan Indonesia berada di bawah Timor Leste yang memperoleh skor 26,2 dan terpaut jauh dari Inggris dengan skor 100 serta Portugal yang mencapai 85,7.

Angka tersebut membuat persoalan air bersih terasa lebih dekat bagi Radit. Selama ini, air mungkin terlihat sebagai kebutuhan yang selalu tersedia. Keran dibuka, air mengalir. Botol dibeli, air siap diminum. Namun, di balik kemudahan tersebut ada praktik penguasaan sumber air dan terbatasnya akses masyarakat yang diukur dengan kemampuan membeli.

Air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi bisnis yang menggiurkan karena air PDAM yang keluar dari keran di rumah warga tak bisa langsung diminum. Besarnya uang yang berputar dalam bisnis AMDK, membuat pertumbuhan bisnis yang mengkomersialisasi air mencapai 5-8 persen per tahun. (Foto: dok. Le Minerale)

Pada 2024, EPI kembali melakukan penelitian terhadap 180 negara. Indonesia memperoleh skor 28,4 dari skala 1-100. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan besar dalam akses masyarakat terhadap sanitasi dan air minum yang aman. Indonesia berada di peringkat ketujuh dari bawah di antara 25 negara di kawasan Asia-Pasifik dan menempati peringkat ke-125 secara global.

Data tersebut berjalan beriringan dengan kondisi layanan air perpipaan di Indonesia. Data Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) pada 2023 mencatat fasilitas air minum perpipaan baru menjangkau sekitar 20 persen keluarga di Indonesia. Artinya, sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan sumber lain untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

 

Kondisi tersebut juga terasa di Surabaya. Dalam sejumlah kisah warga yang jamak ditemui dalam berita sehari-hari, akses terhadap air bersih ternyata tidak selalu semudah membuka keran. Ada warga yang harus mencari sumber air alternatif, mengeluarkan biaya tambahan, hingga berhadapan dengan kualitas air yang tidak selalu sesuai harapan.

BACA JUGA : PDAM, Perusahaan Daerah Air Mandi

Dari buku Reset Indonesia, Radit memahami besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air nonperpipaan. Sebagian warga mengambil air dari sungai atau sumber lain, seperti air galon, air isi ulang, air sumur, air jerigen, dan sebagainya.

Yang rata-rata dari 80 persen itu masih mengambil dari air sungai (salah satunya) dan beranggapan air yang sudah dimasak pasti steril,” ujar Radit, pada Kamis, 24 September 2026.

Anggapan tersebut, menurut Radit, perlu dipertanyakan. Merebus air memang dapat membunuh banyak mikroorganisme penyebab penyakit, tetapi proses tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kualitas air. Kandungan kimia, pencemar tertentu, atau kondisi sumber air, tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Selain itu, sungai-sungai, termasuk di Surabaya, tercemar beragam zat kimia dan biologi berbahaya. Mulai dari mikroplastik, klorin, fosfat sampai Escherichia Coli. Penyebab utama pencemaran tersebut berasal dari limbah industri dan domestik dari aktivitas rumah tangga dan UMKM yang belum dikelola dengan baik.

Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini dan Pendiri Ecoton, Prigi Arisandi, saat turun langsung ke sungai kampanyekan hak-hak Sungai Brantas. Mereka lebih dari dua dekade melakukan advokasi sungai yang menjadi sumber air yang menopang kehidupan ratusan ribu orang. (Foto: dok. Ecoton, 2025)

Persoalan kualitas air pada akhirnya berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Air yang tidak aman dapat menjadi media penularan penyakit. Dalam kondisi tertentu, persoalan tersebut juga berkaitan dengan masalah gizi dan tumbuh kembang anak.

“Tidak ada pilihan lain (untuk minum), kecuali membeli air minum dalam kemasan. Cuma itu yang bisa dijangkau dengan mudah. Meskipun berat (membeli), tapi tidak ada pilihan lain,” imbuhnya.

Keterbatasan akses air bersih kemudian mendorong masyarakat mencari pilihan lain. Salah satunya melalui AMDK. Ketika jaringan perpipaan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, air kemasan menawarkan kemudahan, yakni tersedia di banyak tempat, mudah dibawa, dan dapat langsung dikonsumsi setelah dibuka.

Sementara, air PAM berisiko tercemar logam berat dari pipa-pipa tua. Kondisi tersebut membuat 30 persen masyarakat memilih membeli air minum dalam kemasan (AMDK) atau air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum. Air yang merupakan hak asasi, diubah menjadi peluang bisnis menggiurkan, menghasilkan keuntungan berlipat-lipat.

Ketergantungan tersebut ikut mendorong pertumbuhan industri AMDK. Air yang sebelumnya dipandang sebagai kebutuhan dasar kemudian berkembang menjadi komoditas dengan pasar yang besar. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan persoalan baru ketika konsumsi air kemasan terus meningkat tanpa diikuti pengelolaan limbah yang memadai.

Ketergantungan pada air kemasan justru menimbulkan masalah baru, salah satunya pencemaran sekitar 200.000 ton limbah plastik per tahun yang mengalir di sungai dan berakhir di lautan,” pungkas Radit.

Persoalan tersebut juga dibahas dalam Reset Indonesia. Dandhy Laksono dan kawan-kawan menggambarkan persoalan air tidak berhenti pada ketersediaan. Kualitas air yang digunakan masyarakat juga menjadi masalah. Air yang tersedia dapat keruh, berbau, berbusa, atau tercemar berbagai bahan yang membuatnya tidak layak digunakan tanpa pengolahan.

Krisis air bersih ditandai dengan semakin pesatnya industri di sepanjang sungai, termasuk yang terjadi di Surabaya. Rusaknya ekosistem sungai mengubah pola hidup dan cara pandang terhadap air. Air yang seharusnya menjadi milik bersama, diubah menjadi komoditas yang hanya bisa dibeli untuk mendapatkannya. Konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) semakin tinggi seiring semakin rusaknya lingkungan. (Foto: dok. Ecoton)

 

Situasi tersebut memperlihatkan persoalan air dari dua sisi. Pertama, masyarakat membutuhkan akses terhadap sumber air yang mudah dan terjangkau. Kedua, air yang tersedia harus memenuhi standar keamanan. Ketersediaan air tanpa kualitas yang memadai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Masalah tersebut semakin rumit ketika faktor ekonomi ikut masuk. Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Masyarakat yang tinggal jauh dari jaringan layanan air harus membeli air dengan harga lebih tinggi atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil dan mengolah air.

Kerugian ekonomi akibat rendahnya akses air bersih juga tidak kecil. Menurut laporan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, krisis air dan sanitasi dapat merugikan sebagian negara hingga 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Beban tersebut tidak hanya muncul dari biaya memperoleh air, tetapi juga dari dampak kesehatan, produktivitas yang hilang, serta kebutuhan penanganan penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi.

Ketimpangan harga juga terlihat di sejumlah wilayah. Warga di perkampungan kumuh dan pulau terpencil dapat membayar air bersih beberapa kali lebih mahal dibandingkan masyarakat yang tinggal di kota dengan sistem layanan air yang lebih baik.

Gambaran umum di Surabaya, warga di perkampungan non-formal atau yang oleh pemerintah dianggap ilegal, tidak dialiri air dari PDAM. Mereka terpaksa harus menggunakan air sungai yang tercemar untuk mandi dan cuci. Sedangkan untuk minum dan memasak, mereka harus membeli air isi ulang atau kemasan. Untuk kebutuhan air bersih ini, setidaknya menguras seperempat dari penghasilan mereka.

Ketimpangan semacam ini menunjukkan persoalan air tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah air yang tersedia. Persoalan utamanya juga menyangkut siapa yang dapat mengakses air, berapa biaya yang harus dikeluarkan, serta bagaimana kualitas air yang diterima masyarakat.

Bisnis air isi ulang juga tak mengisi kekosongan kewajiban negara dalam menyediakan air minum bagi warganya. Masyarakat berpenghasilan pas-pasan, memilih menggunakan air isi ulang karena air minum dalam kemasan (AMDK) yang harganya lebih mahal. Ada pula keluarga yang menggunakan AMDK dan air isi ulang dalam waktu bersamaan. (Robertus Risky/Project Arek)

 

Tekanan terhadap sumber air juga datang dari pencemaran industri, sampah plastik, dan komersialisasi sumber daya. Ketika sumber air tercemar atau mengalami penurunan kualitas, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat mencari alternatif. Sebaliknya, kelompok berpenghasilan rendah memiliki pilihan yang lebih terbatas.

Karena itu, persoalan air bersih memiliki dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan sekaligus. Ketika akses terhadap air aman hanya dapat diperoleh dengan biaya tinggi, kebutuhan dasar tersebut berubah menjadi persoalan ketimpangan.

BACA JUGA : Bahan Baku Air Minum Tercemar Mikroplastik

Dalam Reset Indonesia, persoalan tersebut ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia. Air bersih dan sanitasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Ketika akses tersebut tidak terpenuhi, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai kualitas pelayanan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga.

Padahal, air diakui sebagai hak asasi manusia. Hak atas air bersih dan sanitasi sangat berkaitan dengan lingkungan yang sehat. Mengabaikan akses terhadap air bersih merupakan pelanggaran hak asasi warga negara,” demikian tertulis dalam buku Reset Indonesia halaman 261.

Bagi Radit, membaca persoalan air dalam buku tersebut membuat kebutuhan sehari-hari terlihat dari sudut pandang berbeda. Air tidak lagi sekadar sesuatu yang keluar dari keran atau isi botol yang dibeli di toko. Di balik segelas air terdapat persoalan sumber daya, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kebijakan publik.

Persoalan tersebut juga menjadi pengingat tentang ukuran pembangunan. Infrastruktur besar memang menjadi bagian dari pembangunan, tetapi kebutuhan paling mendasar tetap menentukan kualitas hidup masyarakat. Jalan, bandara, gedung, dan kawasan industri tidak banyak berarti bagi warga yang masih kesulitan memperoleh air aman untuk diminum.

Bisnis Air Minum yang Makin Subur

Dalam diskusi bedah buku Reset Indonesia di Surabaya pada akhir 2025 lalu, salah satu penulis buku ini, Dandhy Dwi Laksono mengungkapkan, Jerman yang merupakan negara industri dengan skala besar karena memiliki pabrik mobil hingga pesawat, mempunyai sungai yang jernih dan warganya bisa meminum air langsung dari keran. 

Dandhy Dwi Laksono, salah satu penulis buku Reset Indonesia. (Foto: dok. arsip projectarek.id)

Di tangan kapitalis, air di Indonesia yang merupakan barang sosial atau milik bersama, diubah menjadi barang atau komoditas yang diperjualbelikan. Kapitalisme yang mencemari sungai dan merusak mata air, dijawab kapitalisme juga sebagai peluang untuk berbisnis air bersih siap minum. 

Dalam buku Reset Indonesia muncul pertanyaan, mengapa negara tidak sanggup menyediakan air keran yang bisa langsung diminum? Dandhy punya jawaban untuk pertanyaan satu ini:

Saya tergelitik ketika membuka keran di kamar hotel tempat saya menginap di Jerman, bisa langsung saya minum. Padahal Jerman adalah negara industri. Mengapa di Indonesia tidak? Salah satu faktornya adalah, negara membiarkan sungai dicemari dan bisnis air minum dalam kemasan (AMDK). Cek saja, orang-orang terkaya di Indonesia, memiliki bisnis air minum ini," ungkap Dandhy. 

Ya, industri AMDK di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang praktis dan mudah diperoleh. Di balik pertumbuhan tersebut, industri ini dihuni ratusan produsen dengan kekuatan pasar yang tetap terkonsentrasi pada sejumlah pemain besar.

Saat ini terdapat sekitar 707 pabrik AMDK dengan kapasitas terpasang mencapai 47 miliar liter per tahun. Nilai investasinya mencapai Rp27,8 triliun. Besarnya kapasitas produksi tersebut memperlihatkan posisi AMDK sebagai salah satu sektor yang menggiurkan dalam industri pangan dan minuman di Indonesia. Jumlah pemain di pasar bahkan lebih besar. Sekitar 900 perusahaan memproduksi lebih dari 2.000 merek AMDK yang beredar di berbagai daerah. 

Ada lima besar merek air minum dalam kemasa (AMDK) yang menguasai pasar air di Indonesia. Nilai bisnis di pasar air mencapai triliunan rupiah. Pemilik industri AMDK adalah pengusaha di sektor lain yang tergiur berbisnis air karena tingginya permintaan. (Foto: dok. Aqua)

 

Lima perusahaan terbesar masih menguasai 65,5 persen total nilai produksi industri AMDK nasional pada 2024. Di tingkat merek, Danone melalui Aqua masih menjadi salah satu pemain dengan pangsa pasar terbesar, sekitar 40-50 persen. Le Minerale berada di posisi berikutnya dengan pangsa indeks merek lebih dari 20 persen. Konsentrasi tersebut memperlihatkan kuatnya posisi perusahaan besar di tengah keberadaan ratusan produsen lokal.

Pertumbuhan industri AMDK berada di kisaran 5-8 persen per tahun. Urbanisasi, mobilitas masyarakat, perubahan gaya hidup, persepsi terhadap keamanan air, perluasan jaringan distribusi, serta keterbatasan layanan air perpipaan menjadi sejumlah faktor yang ikut mendorong permintaan. 

Persoalan akses air perpipaan berpengaruh terhadap pertumbuhan AMDK tersebut. Cakupan layanan air minum perpipaan nasional masih berada di kisaran 19-22 persen pada 2024-2025. Pemerintah menargetkan cakupan layanan itu meningkat menjadi 40 persen pada 2029.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat 40,64 persen rumah tangga di Indonesia menggunakan air kemasan atau isi ulang sebagai sumber utama air minum. Angka tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan rumah tangga terhadap sumber air minum di luar jaringan perpipaan. Masyarakat yang berpartisipasi sebagai narasumber kami dalam laporan berseri ini mengaku, harus mengeluarkan yang ratusan ribu rupiah untuk membeli air minum setiap bulannya. 

Penentrasi air minum dalam kemasan (AMDK) masuk ke kampung-kampung di Surabaya. Meski sudah dialiri air PDAM, warga lebih memilih membeli air minum dalam kemasan. Sebab, air PDAM yang tak bisa langsung mereka minum. Abainya negara dalam menyediakan air minum yang mudah dan terjangkau, membuat AMDK menjadi bisnis menggiurkan bagi kaum kapitalis atau pebisnis. (Robertus Risky/Project Arek)

Mau tidak mau, Isnia, warga Kedung Turi, menghabiskan sekitar 10 air galon air minum dalam kemasan (AMDK) setiap bulan untuk minum 4 orang dalam satu rumah, dengan harga Rp20.000 per galon, kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp200.000 per bulan. 

BACA JUGA : Kota Milik Siapa?

Suka tidak suka, Jerimius, dalam sebulan menghabiskan sekitar 8 air galon bermerek dengan harga Rp20.000 per galon, sehingga pengeluarannya mencapai Rp160.000 per bulan. Ditambah sekitar 8 galon air isi ulang dengan harga Rp5.000 per galon, atau Rp40.000 per bulan.

Yani dengan pekerjaan serabutan, harus mengeluarkan Rp228.000-Rp230.000 per bulan untuk membeli air minum dalam kemasan dan air galon untuk kebutuhan memasak. Mereka mengaku, tidak punya pilihan lain kecuali membeli air yang sebenarnya adalah hak asasi manusia. Bagi pebisnis air minum dalam kemasan (AMDK) Yani, Jerimius, dan Isnia adalah peluang untuk meraup cuan.

AMDK Tak Sepenuhnya Aman

Dosen dan peneliti Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Sudarmaji, melihat perkembangan AMDK perlu dibaca secara lebih luas. Menurut dia, pertumbuhan industri tidak cukup dinilai dari peningkatan produksi dan nilai investasi.

Aspek kesehatan, lingkungan, akses masyarakat, hingga kepatuhan terhadap regulasi juga perlu diperhatikan. “AMDK telah menjadi bagian penting dari pola konsumsi masyarakat. Namun, pertumbuhan AMDK juga mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum yang mudah dan terpercaya,” ujar Sudarmaji.

Bagi masyarakat, kemasan praktis dan distribusi yang luas membuat air minum lebih mudah diperoleh. Botol dan galon dapat ditemukan di warung, toko kelontong, pusat perbelanjaan, tempat kerja, sekolah, hingga kawasan permukiman. Pola konsumsi tersebut kemudian membentuk pasar yang terus berkembang seiring aktivitas masyarakat yang semakin dinamis.

Tak peduli semiskin apa sebuah keluarga, mereka tetap harus membeli air untuk kebutuhan minum. Bagi perusahaan atau pebisnis air minum dalam kemasan (AMDK), warga seperti Yani, Isnia, dan Jerimius adalah peluang untuk meraup cuan atau untung. (Rangga Prasetya Aji Widodo/Project Arek)

 

Namun, pertumbuhan AMDK juga memperlihatkan persoalan lain. Ketika layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh rumah tangga, masyarakat memiliki pilihan terbatas untuk memperoleh air minum. AMDK kemudian mengisi ruang tersebut melalui mekanisme pasar.

Kondisi itu membuat keberadaan industri komersial tidak dapat diposisikan sebagai pengganti tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan air minum yang aman dan terjangkau. Kelompok berpendapatan rendah serta masyarakat di wilayah terpencil tetap membutuhkan layanan publik yang dapat menjamin akses air minum tanpa menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan untuk mengatur industri tersebut. Salah satunya Permenperin Nomor 62 Tahun 2024 tentang pemberlakuan SNI wajib untuk sejumlah jenis air minum. Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2026 yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.

BACA JUGA : Sungai Brantas: Air Minum Sekaligus Kakus Pabrik

Regulasi tersebut menjadi instrumen untuk menjaga mutu produk sekaligus mengendalikan pemanfaatan sumber daya air. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menghilangkan persoalan di lapangan. Kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan tetap menjadi bagian penting dalam memastikan aturan berjalan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR pada Juni 2026, BPOM melaporkan 39 persen sarana produksi AMDK yang diawasi sepanjang 2025 tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek higiene, sanitasi, dan pengendalian mutu.

Sudarmaji menilai angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Temuan pengawasan menunjukkan masih terdapat persoalan kepatuhan yang membutuhkan perhatian. Namun, data itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan seluruh pelaku industri AMDK bermasalah.

“Temuan tersebut menunjukkan pengawasan pemerintah memang menemukan masalah kepatuhan dan karenanya tetap sangat diperlukan. Namun, angka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh industri bermasalah,” ungkap Sudarmaji.

Kemasan plastik galon dan botol air minum dalam kemasan (AMDK) juga dinilai tak sepenuhnya aman bagi kesehatan dan lingkungan. (Robertus Risky/Project Arek)

Selain proses produksi, perhatian juga tertuju pada bahan kemasan. Bisphenol A atau BPA menjadi salah satu isu yang terus dibicarakan dalam konteks keamanan pangan dan minuman. Penelitian Sudarmaji bersama tim pada 2025 turut mengkaji paparan BPA dalam air minum kemasan.

Persoalan lain muncul dari keberadaan mikroplastik. Partikel berukuran sangat kecil tersebut telah ditemukan dalam air botolan. Sudarmaji merujuk panduan WHO yang menyebut keberadaan mikroplastik dalam air minum kemasan, sementara bukti mengenai dampak langsungnya terhadap kesehatan manusia masih membutuhkan penelitian lanjutan.

Karena itu, pengawasan AMDK tidak cukup berhenti pada botol atau galon setelah produk sampai di tangan konsumen. Pengawasan perlu mengikuti perjalanan air sejak sumber air baku, proses produksi, hingga kemasan selesai digunakan.

Pada tahap awal, pengambilan air perlu memperhatikan daya dukung sumber air serta kepatuhan terhadap izin. Pemanfaatan sumber air yang tidak memperhitungkan keberlanjutan dapat menimbulkan persoalan baru, terutama di wilayah dengan ketersediaan air terbatas.

Tahap berikutnya menyangkut keamanan produk. Higiene, sanitasi, pengendalian mutu, serta pengawasan terhadap kemungkinan cemaran menjadi bagian penting dalam memastikan air yang dikonsumsi masyarakat tetap memenuhi standar.

Setelah air diminum, persoalan belum selesai. Kemasan plastik yang tersisa menjadi bagian dari rantai persoalan lingkungan. Botol, gelas, tutup, dan kemasan lainnya dapat berubah menjadi sampah jika tidak dikumpulkan dan dikelola dengan baik.

Museum Botol Plastik yang didirikan Ecoton menunjukkan betapa industri air minum dalam kemasan (AMDK) turut memperparah sampah plastik yang merusak lingkungan. Industri ini dianggap menawarkan solusi air bersih namun di sisi lain ikut serta merusak perairan Indonesia karena sampah plastik kemasannya. (Foto: dok. Ecoton)

 

Di titik inilah prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi penting. Produsen tidak hanya bertanggung jawab sampai produk terjual, tetapi juga perlu mengambil peran dalam pengurangan dan pengelolaan kemasan setelah digunakan.

Ketergantungan masyarakat terhadap AMDK juga membawa konsekuensi ekonomi. Rumah tangga yang membeli air minum secara rutin harus mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan tersebut. Semakin tinggi ketergantungan terhadap pembelian air, semakin besar pula pengeluaran yang harus disiapkan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, proses produksi dan distribusi AMDK membutuhkan energi. Air harus diambil dari sumbernya, diproses, dikemas, disimpan, kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah. Setiap tahapan menghasilkan jejak lingkungan tersendiri.

Kemasan plastik menambah persoalan ketika sistem pengumpulan dan pengolahan sampah tidak berjalan optimal. Sampah yang tidak tertangani dapat berakhir di tempat pembuangan akhir, sungai, saluran drainase, bahkan lingkungan pesisir dan laut.

BACA JUGA : Dikepung Racun di Darat, Laut, dan Udara Surabaya

Situasi tersebut menunjukkan hubungan erat antara persoalan air minum dan persoalan lingkungan. Masyarakat membutuhkan air yang aman untuk dikonsumsi, tetapi pemenuhan kebutuhan tersebut juga perlu memperhatikan keberlanjutan sumber air dan dampak kemasan setelah digunakan.

“AMDK perlu dilihat secara utuh. Dari sisi kesehatan, produk harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Dari sisi lingkungan, sumber air baku harus dikelola secara berkelanjutan dan kemasan harus memiliki sistem pengurangan serta pengelolaan setelah digunakan,” pungkas Sudarmaji.

 

 

*Artikel ini adalah bagian ketiga dari serial liputan "Hak Atas Air Bersih di Surabaya" yang dipublikasikan di projectarek.id. Isu ini merupakan salah satu usulan dari forum Rapat Redaksi Terbuka yang diselenggaraan projectarek.id pada 24 Oktober 2026.