PEREMPUAN paruh baya berambut sebahu itu berjalan menyusuri gang sempit menuju rumahnya di tengah permukiman padat Karanggayam, Surabaya. Di depan kamar mandi luar, sebuah sumur tua teronggok. Sumur itu menjadi sumber air untuk kebutuhan sanitasinya dan sejumlah tetangganya.
Namanya Yani (48). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan tiga sumber air, yaitu air sumur, air galon bermerek, dan air isi ulang. Air sumur digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, dan keperluan toilet. Sementara untuk minum dan memasak, Yani memilih air galon bermerek karena meragukan kualitas air sumurnya.
“Saya melihat air sumur di sini tidak sehat bagi saya. Jarak antara sumur dengan tempat pembuangan kotoran (septic tank) terlalu dekat. Seharusnya paling tidak ada jarak 3-4 meter,” ungkapnya, pada Selasa, 8 September 2026.

Kondisi air sumur juga membuatnya khawatir. Saat baru diambil, air memang terlihat bening. Namun, setelah beberapa hari disimpan, warnanya berubah menjadi kekuningan dan meninggalkan kerak hitam yang sulit dibersihkan.
Itulah alasan Yani memilih membeli air isi ulang untuk memasak dan air galon bermerek untuk minum sehari-hari. Saat cuaca panas, keluarga Yani yang terdiri dari 3 orang menghabiskan sekitar 2 air galon bermerek dan 2 galon air isi ulang setiap pekan. Namun, risikonya ia harus keluar uang lebih banyak untuk menanggung itu.
Harga satu air galon bermerek di toko Rp18.500-Rp23.000, sedangkan air isi ulang Rp10.000 per galon. Dalam sebulan yang terdiri dari 4 pekan, Yani memperkirakan mengeluarkan sekitar Rp148.000-Rp160.000 untuk air minum dan Rp80.000 untuk kebutuhan memasak. Total pengeluaran mencapai sekitar Rp228.000-Rp230.000 per bulan.
BACA JUGA : Kota Milik Siapa?
Biaya tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan kisaran pendapatan Yani yang tidak tetap. Dari pekerjaan serabutan, ia rata-rata memperoleh sekitar Rp800.000 per bulan. Itu artinya, sekitar 28,5 sampai 30 persen persen pendapatannya terserap habis untuk membeli air minum dan air memasak. Yani merasa tak pernah ada solusi dari pemerintah.
Ya, kalau pendapatan kita dibuat rata-rata, katakanlah Rp800 ribu per bulan. Kalau dari Rp160 ribu (untuk kebutuhan air bersih) itu berapa persennya? Itu tinggal dikalikan, tinggal dicarikan, Mas," ungkap Yani.
Pengeluaran itu belum mencakup biaya listrik untuk mengoperasikan pompa air sumur. Besarannya tidak dapat diketahui secara spesifik karena penggunaan listrik pompa menyatu dengan peralatan elektronik lainnya di rumah. Yani sebenarnya mempertimbangkan beralih ke layanan PDAM. Namun, biaya pemasangan sambungan baru yang diperkirakan mencapai Rp1.000.000 masih menjadi kendalanya.
Untuk pembayaran (PDAM) bulanan mungkin mampu, tapi untuk biaya pemasangannya, terus terang saya belum mampu. Bukannya tidak mau, tapi memang biayanya belum ada,” jelasnya.
Keraguannya terhadap kualitas air tak hanya muncul dari kondisi sumur. Sekitar 1996–2000, Yani pernah mendapati air PDAM yang digunakannya dalam kondisi kotor, keruh, dan mengandung jentik-jentik nyamuk. Pengalaman itu membuatnya enggan kembali menggunakan air PDAM untuk konsumsi. Kini, ia memilih air galon bermerek dan air isi ulang untuk kebutuhan minum dan memasak.
Bagi Yani, warga berpenghasilan terbatas harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air yang mereka anggap aman bagi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, persoalan air bukan sekadar pilihan sumber air, tetapi juga persoalan kemampuan ekonominya.
Pengeluaran Warga untuk Air Membengkak
Isnia (50) telah tinggal di Kedung Turi, Surabaya, sejak 1982. Selama puluhan tahun, ia menghadapi persoalan air bersih. Kini, aliran PDAM ke rumahnya bahkan sudah tak mengalir sama sekali. Kondisi itu membuat keluarganya bergantung pada air sumur, air galon bermerek, dan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran mereka pun kian bertambah.
Air sumur digunakan untuk mandi, mencuci, dan toilet. Kebutuhan minum dipenuhi dari air galon bermerek, sedangkan memasak menggunakan air isi ulang. Menurut Isnia, kondisi PDAM di rumahnya mulai memburuk sekitar 2020. Aliran air yang sebelumnya semakin mengecil hanya muncul pada malam hari, sebelum akhirnya berhenti total.
PDAM di rumah saya tidak keluar sama sekali. Bukan masalah diputus, tetapi memang tidak keluar sama sekali, jadi ya saya suruh memutus saja. Saya tidak mau bayar kalau airnya tidak keluar,” ujar Isnia, pada Rabu, 9 September 2026.
Sebelum berhenti mengalir, kualitas air PDAM juga sudah menjadi kekhawatirannya. Air yang masuk ke rumahnya kerap meninggalkan endapan hitam di bak mandi dan memiliki bau kaporit menyengat. Saat direbus, air tersebut meninggalkan kerak putih tebal di panci.
Terhentinya aliran PDAM membuat pengeluaran keluarganya untuk membeli air meningkat. Keluarga yang terdiri dari 4 orang menghabiskan sekitar 10 air galon bermerek setiap bulan untuk minum, dengan harga Rp20.000 per galon, kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp200.000 per bulan.
Untuk memasak, keluarga Isnia menggunakan sekitar 1 galon air isi ulang setiap hari. Harga satu galon mencapai Rp6.000, sehingga kebutuhan air untuk memasak menghabiskan sekitar Rp180.000 per bulan.
Dengan begitu, total pengeluaran untuk air minum dan memasak mencapai sekitar Rp380.000 setiap bulan. Menurut Isnia, jumlah tersebut setara dengan sekitar 10 persen pendapatan bulanan rumah tangganya, yang jika diperkirakan Rp3-4 juta per bulan.
Isnia menjadi gambaran umum kondisi warga kota Surabaya sekaligus pekerja yang harus menyisihkan sepersepuluh penghasilan bulanannya yang jauh di bawah upah minimum kota (UMK) hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih.

Pengeluaran itu belum termasuk tagihan listrik sekitar Rp300.000 per bulan. Sebab, karena penggunaan air sumur bertambah, sebagian listriknya juga digunakan untuk mengoperasikan pompa yang menyedot air sumur dari kedalaman sekitar 12 meter.
BACA JUGA : Sebelum Mata Air jadi Air Mata
Meski harus mengeluarkan biaya tambahan, Isnia memilih menggunakan air isi ulang untuk memasak karena dinilai lebih ekonomis dibandingkan merebus air sumur. Itu membuatnya dapat menghemat penggunaan gas. Sebab, merebus sepanci air sumur membutuhkan gas cukup banyak sehingga justru menambah beban pengeluaran.
Hidup Bergantung dari Empat Sumber Air
Bagi Jerimius (23), mendapatkan air bersih bukan perkara mudah. Keluarganya yang terdiri dari 5 orang harus bergantung pada 4 sumber air sekaligus, yakni air PDAM, air sumur, air galon bermerek, dan air isi ulang. Setiap sumber digunakan untuk kebutuhan berbeda karena aliran PDAM tidak tersedia sepanjang hari.
Menurut Jerimius, air PDAM kerap tidak mengalir sejak pagi hingga sore. Aliran PDAM baru tersedia pada tengah malam hingga menjelang subuh, 22.00-04.00. Kondisi tersebut membuat keluarganya harus bangun pada malam hari untuk menampung air sebagai persediaan mandi dan mencuci pada pagi hingga sore harinya.
Akhir-akhir ini kami seperti sedang pos ronda, harus jaga sif. Jadi, saat jam malam menuju subuh itu harus bangun untuk menyalakan air dan menampungnya di bak untuk kebutuhan mandi pagi harinya,” ujar Jerimius, pada Rabu, 9 September 2026.
Jika melewatkan waktu aliran, persediaan air keluarga bisa tidak mencukupi hingga jadwal berikutnya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, mereka menggunakan pompa untuk mengambil air sumur ketika pasokan PDAM tidak mencukupi. Penggunaan pompa turut menambah beban listrik rumah tangga.
Untuk kebutuhan konsumsi, keluarga Jerimius menggunakan air galon bermerek untuk minum dan air isi ulang untuk masak. Dalam sebulan, mereka menghabiskan sekitar 8 air galon bermerek dengan harga Rp20.000 per galon, sehingga pengeluarannya mencapai Rp160.000 per bulan. Sementara untuk memasak, mereka membutuhkan sekitar 8 galon air isi ulang dengan harga Rp5.000 per galon, atau Rp40.000 per bulan.

Keluarga Jerimius juga masih membayar tagihan PDAM sekitar Rp25.000 per bulan. Dengan demikian, sedikitnya Rp225.000 harus dikeluarkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan air dari empat sumber tersebut. Pengeluaran itu setara dengan sekitar 6 persen dari pendapatan keluarga yang berkisar Rp3–4 juta per bulan.
Jerimius mengatakan tagihan listrik rumahnya mencapai sekitar Rp275.000 per bulan. Biaya tersebut mencakup penggunaan pompa untuk mengambil air sumur, sehingga pengeluaran khusus untuk memompa air belum dapat dipisahkan dari total tagihan listrik.
Mereka tetap membayar layanan PDAM meski alirannya terbatas, membeli air untuk minum dan memasak, serta menggunakan listrik untuk memompa air sumur. Ketika berada di luar rumah, Jerimius juga terkadang membeli Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Masalah tak berhenti di situ. Belakangan, air sumur di rumah Jerimius berbau menyengat dan tampak keruh. Air biasanya didiamkan selama berjam-jam atau semalaman agar endapan hitam mengendap sebelum digunakan. “Meskipun sudah diberi 1-2 kilogram tawas, baunya masih ada. Hanya bertahan sekitar tiga hari, lalu baunya kembali lagi,” keluhnya.
Kondisi tersebut membuat Jerimius semakin khawatir terhadap kesehatan keluarganya. Ia mengaku pernah mengalami gatal-gatal dan muncul bercak merah pada kulit setelah menggunakan air sumur untuk keperluan toilet ketika aliran PDAM mati cukup lama.
BACA JUGA : Dicap Miskin, Lalu Diabaikan Negara
Air isi ulang juga tidak sepenuhnya membuatnya tenang. Jerimius pernah menemukan jentik-jentik di dalam air isi ulang yang digunakan keluarganya. Itu membuatnya semakin khawatir dengan kualitas air yang dikonsumsi sehari-hari. Sebab, air tersebut seharusnya menjadi pilihan yang lebih aman untuk memenuhi kebutuhan minum keluarganya.
Ketika Air Bersih Menjadi Komoditas
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono menegaskan, akses terhadap air bersih bukan sekadar persoalan teknis penyaluran jaringan pipa. Menurut dia, air merupakan hak dasar warga yang pemenuhannya menjadi mandat konstitusional negara.
Hak atas air memiliki landasan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun ironi di Indonesia, air dikuasai perusahaan air minum dalam kemasan untuk diperjualbelikan sebagai komoditas bisnis.
Padahal, bukan hanya disktribusi air, jaminan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28H UUD 1945 mengenai hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta ketentuan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air.
Indra mengatakan, kelayakan air sebenarnya dapat dikenali melalui indikator sederhana tanpa harus menggunakan istilah teknis. Air yang layak, menurut dia, setidaknya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. “Indokator paling mudah, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itulah indikator simpel untuk menentukan apakah air ini layak atau tidak,” ujar Indra.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan standar dasar tersebut masih menjadi persoalan bagi sebagian warga Surabaya. Keluhan mengenai air perpipaan yang keruh atau berwarna membuat sebagian warga hanya menggunakannya untuk mandi dan mencuci. Sementara kebutuhan memasak dan minum dipenuhi dari sumber lain.
Bagi Indra, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara negara dan masyarakat memandang air. Ia menilai, air semakin diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diperjualbelikan, bukan sebagai hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya. Cara pandang tersebut kemudian menciptakan kesenjangan akses berdasarkan kemampuan ekonomi.
Persoalan ini muncul karena memaknai air sebagai komoditas jual beli yang punya nilai untung dan rugi, tidak dilihat sebagai hak dan kewajiban. Akhirnya muncul persoalan kelas akses. Korban utamanya tentu masyarakat yang termarginalkan dan masyarakat miskin perkotaan,” tegasnya.
Ketimpangan itu paling terasa bagi warga berpenghasilan rendah. Ketika air perpipaan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, mereka terpaksa menggunakan beberapa sumber air sekaligus. Sumur bor digunakan untuk mandi dan mencuci, air PDAM untuk kebutuhan tertentu, sedangkan air galon atau air isi ulang dibeli untuk memasak dan minum.
Pola tersebut menciptakan biaya berlapis bagi keluarga miskin perkotaan. Mereka tidak hanya membayar layanan air perpipaan, tetapi juga harus mengeluarkan uang untuk membeli air dari sumber lain. Penggunaan sumur bor secara masif turut menimbulkan persoalan lingkungan. Namun, bagi sebagian warga, pilihan tersebut sulit dihindari ketika distribusi air perpipaan belum merata atau alirannya tidak tersedia sepanjang hari.
BACA JUGA : Mereka yang Berjuang Hak Atas Tanah
Dalam kondisi warga tidak memperoleh air yang layak sekaligus terjangkau, Indra melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Negara, menurut dia, memiliki kewajiban memastikan kebutuhan dasar itu terpenuhi seluruh warga tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi.
Persoalan air di Surabaya juga tidak berhenti pada jaringan distribusi. Kondisi air baku menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas air yang diterima masyarakat. Indra menyebut sekitar 90-95 persen air baku PDAM Surabaya berasal dari Sungai Brantas.

Ketergantungan tersebut membuat kualitas air di Surabaya berkaitan erat dengan kondisi Sungai Brantas dari hulu hingga hilir. Pencemaran limbah industri maupun domestik di wilayah yang dilalui sungai tersebut, termasuk Mojokerto, Kediri, dan Malang, berpotensi memengaruhi kualitas air baku yang harus diolah sebelum didistribusikan kepada warga Surabaya.
“Menjaga kualitas Sungai Brantas tidak hanya menjadi tugas pemerintah Surabaya, melainkan sepanjang titik sungai tersebut. Itulah tumpuan air bersih di Surabaya. Jika pencemaran di hulu tidak teratasi, masyarakat Surabaya di hilir harus menerima kualitas air yang sulit diolah secara maksimal,” ungkap Indra.
Karena itu, WALHI Jawa Timur mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaringan perpipaan sekaligus kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan air. Pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kelompok yang selama ini kesulitan mendapatkan air secara layak dan terjangkau.
Menurut Indra, prinsip tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Sumber Daya Air yang menempatkan kebutuhan sehari-hari masyarakat sebagai prioritas dalam pemanfaatan sumber daya air, sebelum kebutuhan irigasi dan kepentingan lain, termasuk kepentingan komersial.
Pemerintah, kata Indra, perlu memastikan distribusi air bersih berlangsung merata sehingga seluruh penduduk dapat mengakses jaringan air bersih. Pemerataan tersebut juga harus dibarengi jaminan pasokan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain kuantitas, pemerintah perlu memastikan kualitas air yang diterima masyarakat memenuhi standar baku mutu dan aman bagi kesehatan. “Air yang diterima masyarakat harus layak, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa,” kata Indra.
Menurut dia, tiga aspek utama perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan hak warga atas air bersih, yakni pemerataan distribusi, kecukupan pasokan, dan kualitas air. Ketiganya menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana pemerintah memenuhi kewajibannya dalam menjamin akses air bersih bagi seluruh warga.
*Artikel ini adalah bagian pertama dari serial liputan "Hak Atas Air Bersih di Surabaya" yang dipublikasikan di projectarek.id. Isu ini merupakan salah satu usulan dari forum Rapat Redaksi Terbuka yang diselenggaraan projectarek.id pada 24 Oktober 2026.
