Bagi Jakarta (baca: pemerintah), jabat tangan itu barangkali dianggap sebagai tiket diplomasi perdamaian, atau sekadar langkah pragmatis untuk menghindar dari sanksi tarif dagang Washington. Namun, di balik kemesraan diplomatik itu, tercium aroma menyengat politik dagang sapi. Sebuah tukar guling kepentingan yang menyeret politik luar negeri kita keluar dari rel konstitusi, masuk ke pusaran para makelar global.

Untuk memahami keganjilan sikap geopolitik Prabowo ini, kita perlu membedah anatomi kekuasaan di balik meja perundingan tersebut. Apa yang ditawarkan Trump bukanlah perdamaian, melainkan etalase plutokrasi yang hendak menanamkan imperialisme di tanah Palestina.

Istilah plutokrasi berakar dari bahasa Yunani: plutos (kekayaan) dan kratos (kekuasaan). Xenophon dalam Memorabilia menggunakannya untuk mendeskripsikan tatanan di mana kekuasaan dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik properti. Sebagai prima facie dari oligarki, diskursus plutokrasi telah memicu kegelisahan filsuf klasik seperti Socrates, Thrasymachus, hingga Glaucon. Kata Plato dalam Republic, model pemerintahan semacam ini ujungnya akan menghasilkan ketidakadilan.

Dalam rezim semacam ini, kebijakan luar negeri tak lagi berpijak pada etika hukum internasional atau Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan pada logika pay to play, sebuah agenda yang mengubah teritori konflik menjadi laboratorium kematian yang dibayar dengan uang.

Rencana rekonstruksi Gaza dengan narasi perdamaian ini sebenarnya tak lebih dari kaset rusak yang diputar ulang. Proposal Trump adalah gema dari sejarah panjang imperialisme Amerika Serikat (AS) yang tak pernah benar-benar mati.

Sejak awal abad ke-19 (1801-1815), Washington telah mengerahkan militernya dalam Perang Barbary demi mengamankan rute dagang, pola yang sama ketika mereka memaksa isolasi Jepang terbuka lewat meriam Ekspedisi Perry pada 1853. Syahwat imperium ini kian benderang saat Perang Amerika-Spanyol meletus, di mana AS perlahan merebut jajahan Spanyol, seperti Kuba.

Keterlibatan Washington juga terjadi di tempat dan waktu berbeda seperti Filipina, Guam dan Puerto Riko, hanya untuk menggantikan posisi Eropa sebagai tuan baru di Pasifik dan Karibia.

Memasuki abad ke-20, strategi ini berevolusi dari pencaplokan fisik menjadi dominasi sistemik. Saat kekuatan dunia luluh lantak pasca-Perang Dunia II, AS muncul sebagai adidaya yang menghegemoni Timur Tengah. Di sana, Washington secara konsisten menyuntikkan miliaran dolar bantuan militer dan perlindungan diplomatik tanpa syarat bagi Israel, strategi yang dirancang demi menjaga keunggulan militer sekutu utamanya sekaligus mencari keuntungan bisnis ekonomi.

Kepentingan transaksional sejarah lama tersebut, kini tak ubahnya dengan kepentingan proyek BoP di Gaza. Nama-nama yang ditunjuk dalam proyek ini mengindikasikan adanya sebuah tanda tanya besar, apakah proyek BoP bertujuan untuk membangun perdamaian yang hakiki bagi rakyat Palestina atau hanya semata-mata untuk menggelar karpet merah untuk para Plutokrat global yang hendak menanamkan ketergantungan bisnis-ekonomi?

Rasa-rasanya, perdamaian melalui skema BoP ini jauh dari kata perdamaian, Dewan besutan Trump ini hanyalah sekumpulan para tokoh-tokoh yang memiliki ambisi untuk menundukan teritori Palestina untuk kepentingan lain, yaitu melegalkan penjajahan.

Tidak berlebihan apabila publik punya anggapan hal demikian. Terdeteksi jelas dari daftar aktor di dalamnya, Ada nama Marc Rowan, CEO Apollo Global Management, pendonor garis keras yang dikenal memerangi sentimen anti-Israel. Di lingkaran luar, muncul Larry Ellison, pendiri Oracle, yang rekam jejaknya kerap mendanai agenda pro-Israel dan menyokong Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

Nama Tony Blair sendiri menjadi tokoh kunci yang problematis. Mantan Perdana Menteri Inggris yang punya rekam jejak tangan berdarah di Irak ini kini muncul sebagai Dewan Eksekutif. Lewat dokumen Gaza International Transitional Authority (GITA). Blair disebut-sebut mengusulkan badan teknokratis internasional yang akan menguasai Gaza selama lima tahun dengan dalih rekonstruksi pascaperang.

Dalam anatomi BoP ini, kehadiran Presiden Prabowo menjadi anomali yang mahal. Di sinilah logika dagang sapi itu bekerja. Bagi Washington, kehadiran pemimpin negara Muslim terbesar seperti Indonesia adalah stempel legitimasi yang krusial untuk memuluskan proyek properti di atas reruntuhan Gaza. Tanpa negara muslim, seperti negara-negara Arab  dan Indonesia, proposal Trump mungkin hanya akan terlihat sebagai aneksasi sepihak.

Sebaliknya, bagi Jakarta, duduk semeja dengan negara Imperialis AS dan meski harus satu ruangan dengan Netanyahu adalah premi asuransi diplomatik. Tujuannya pragmatis: mengamankan ekonomi nasional dari ancaman proteksionisme tarif AS. Dalam kalkulasi ini, konstitusi bebas-aktif dan penderitaan Palestina tampaknya menjadi ongkos transaksi yang rela dibayarkan demi stabilitas neraca dagang.

Sekali lagi, Prabowo musti harus tahu pada gagasan Noams Chomsky dalam The Fateful Triangle, Ia memperingatkan bahwa perdamaian dalam kamus hegemoni Amerika terhadap Palestina bukanlah pengakuan kedaulatan, melainkan penjagaan stabilitas Timur Tengah demi kepentingan mereka. Israel dipandang semata sebagai instrumen untuk menghalangi nasionalisme Arab dan melindungi akses Barat terhadap cadangan minyak.

Arsitektur Pelanggar HAM

Ironi yang paling menyesakkan adalah komposisi aktor lain di dalam dewan ini. Secara paradoks, Dewan Perdamaian ini mempertemukan figur-figur dengan rekam jejak kelam. Di kursi perwakilan negara anggota duduk Benjamin Netanyahu, sang arsitek kehancuran Gaza yang melakukan kejahatan perang dan genosida.

Lebih jauh lagi, Donald Trump didapuk sebagai masinis di balik kemudi badan ini, sebuah penunjukan yang bagi banyak kalangan tak ubahnya menaruh serigala untuk menjaga kawanan domba. Bukan rahasia lagi, sejak Trump menapak di Gedung Putih, garis politik luar negerinya adalah wajah lain dari rezim Zionis

Trump menunjuk dirinya sebagai pemimpin BoP, selamanya dan memiliki hak veto mutlak pada setiap resolusi yang dibahas dalam dewan ini. Anggota yang lain, macam Indonesia, hanya jadi pelengkap dan alat validasi keterwakilan negara berpenduduk Islam semata.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam dewan ini melengkapi sebuah klub eksklusif yang problematis. Publik tentu tak lupa pada catatan sejarah yang membayangi rekam jejak dugaan keterlibatan pelanggaran HAM Prabowo di masa lalu.

Ketika para aktor dengan beban sejarah pelanggaran HAM, baik di masa lalu maupun yang sedang berlangsung di Gaza, berkumpul merancang perdamaian, yang dihasilkan bukanlah keadilan, melainkan solidaritas otoritarian. Ini adalah upaya pemutihan dosa sejarah melalui panggung diplomasi global.

Saat naskah ini ditulis, BoP sedang melegalkan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Investigasi Aljazeera mengungkap, Israel menggunakan bom termobarik. Ini adalah senjata beramunisi termal itu bisa terbakar pada suhu 3.500 derajat celsius tanpa meninggalkan jejak tubuh.

Tubuh korban menguap, lenyap akibat udara panas dan api yang dihasilkan setiap bom yang diledakkan. Setidaknya 3000 warga Palestina di Gaza lenyap akibat bom ini. Plot twist-nya, bom ini dipasok Amerika Setikat. Sekarang, gunakan imajinasimu untuk membayangkan di BoP, P-nya itu adalah peace atau perdamaian.

Selain terus menjatuhkan bom, Pemerintah Israel berencana mengklaim sebagian besar wilayah Tepi Barat yang mererka diduduki sebagai "milik negara" jika Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. BoP seperti memberikan angin segar bagi Israel untuk melakukan apa saja di belakang tubuh Trump yang akan mem-veto jika anggota BoP yang lain keberatan.

Lalu kita bermimpi, atau setidaknya menduga, Prabowo bisa mengetuk hati Netanyahu dan Trump agar menghentikan genosida rakyat Palestina di Gaza. Ah….

Pengabaian Di Ngada

Di tengah hingar-bingar diplomasi tingkat tinggi itu, sebuah kabar menyayat hati datang dari Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa sekolah dasar nekat mengakhiri hidupnya, meninggalkan sepucuk surat memilukan untuk sang ibu karena himpitan ekonomi.

Peristiwaa tersebut merupakan sebuah ironi yang mengingatkan kita pada satir tajam Arundhati Roy dalam The God of Small Things . Roy menggambarkan ketegangan abadi antara Big God (kekuasaan raksasa, sejarah besar) yang seringkali tidak peduli pada Small Things (nasib individu yang rentan).

BACA JUGA : Andai Saja Dunia Tanpa Tentara

Tragedi ini bukan sekadar hal kecil berupa statistik kematian, melainkan tamparan keras bagi wajah negara. Bagaimana mungkin kita sibuk mengurus perdamaian dunia di meja para aktor Plutokrat dan pelanggar HAM, sementara anak bangsa sendiri mati putus asa karena himpitan kemiskinan dan ketiadaan harapan?

Peristiwa di Ngada dan pertemuan di Davos adalah dua sisi mata uang dari kegagalan yang sama, yakni kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya memerintahkan kita untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, tetapi yang paling utama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Bagaimana mungkin kita bermimpi merekonstruksi Gaza, sementara fondasi kesejahteraan rakyat sendiri di Ngada sedang runtuh dan terabaikan? Bagaimana mungkin kita harus membayar kursi anggota BoP senilai Rp17 triliun sementara anak-anak Indonesia mati dibunuh sistem yang menciptakan kemiskinan struktural?

Puluhan ribu anak tewas dan ratusan ribu lainnya luka serta menjadi pengungsi dan hidup dalam kondisi kelaparan. Semua terjadi karena kebengisan tentara Israel yag dipersenjatai berbagai senjata, amunisi dan bom-bom bantuan Amerika Serikat. Bagaimana mungkin pemerintah bisa mengabaian fakta ini?

Namun tidaklah mengagetkan bila jawabannya iya. Sebab, pengabaian itu pula yang menjadikan siswa SD di Ngada kehilangan nyawa. Anak-anak di Pelestina mati karena kejahatan struktural, bocah SD di Ngada bernasib sama karena kemiskinan struktural. Penindasan struktural menjadi sebab keduanya dan Rp17 triliun adalah harga sebuah kursi di BoP yang menjadi kepanjangan tangan kejahatan struktural itu.

Kembali Ke Barak Konstitusi

Menilik kembali sejarah bangsa, Soekarno, dalam pledoi monumentalnya Indonesia Menggugat  telah membongkar watak asli imperialisme dan kolonialisme dengan pisau analisis yang tajam.

Bagi Bung Karno, imperialisme bukanlah sekadar penjajahan fisik, melainkan anak kandung kapitalisme, sebuah sistem yang lahir dari nafsu menumpuk kekayaan yang tak terpuaskan. Ia mengingatkan, selama sistem yang menghalalkan penghisapan manusia atas manusia (l'exploitation de l'homme par l'homme) ini masih bercokol, maka perdamaian sejati adalah mustahil.

Pun, sikap kompromis pemerintah hari ini seolah melupakan semangat Merdeka 100% yang didengungkan Tan Malaka. Bagi Tan, kedaulatan tak boleh tergerus kompromi di meja perundingan para imperialis. Kemerdekaan bukanlah konsesi ekonomi. Semangat inilah yang dulu memicu Peristiwa Rengasdengklok, ketika pemuda menolak kemerdekaan yang berbau hadiah Jepang.

Bagi para pemuda kala itu, kemerdekaan tidak boleh lahir melalui badan buatan Jepang, karena itu sama artinya dengan akan membawa konsekuensi pasca meredeka pun bangsa Indonesia di bawah pengaruh dominasi Jepang. Jika dahulu para pendiri bangsa menolak kemerdekaan yang dibungkus sebagai pemberian asing, mengapa kini kita justru antusias menyambut proposal ‘perdamaian’ yang didikte oleh Washington? Bukankah proposal Trump itu tak ubahnya janji manis kolonial gaya baru?

BACA JUGA : Jalan Sunyi Nasionalisme Syahrir

Melalui semangat etis para pendiri bangsa kala itu, Indonesia merumuskan empat tujuan dibentuknnya negara ke dalam konstitusi, di antaranya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Premis dari tujuan negara untuk menjaga ketertiban dunia tersebut, koheren dengan maksud kemerdekaan bangsa Indonesia yakni, hak untuk menentukan nasib sendiri dan menghapuskan penjajahan dunia.

Kesadaran ideologis dan kosntitusional itulah yang kemudian menjadi salah satu fondasi politik luar negeri kita, Indonesia menjadi inisiator Gerakan Non-Blok (GNB) bukan untuk bersikap netral tanpa arah, melainkan untuk secara aktif meruntuhkan struktur imperialisme global yang menindas bangsa-bangsa.

Seperti ditegaskan Soekarno dalam KTT GNB 1961, menjadi Non-Blok bukanlah sikap netralitas pasif, apalagi kepura-puraan alim. Non-Blok adalah keberpihakan yang berani, pengabdian aktif terhadap kemerdekaan, keadilan sosial, dan kedaulatan penuh.

Jejak langkah Indonesia dari Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga GNB terbukti menjadi motor kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mempercepat runtuhnya apartheid. Dan keterlibatan Indonesia dalam BoP, berlawanan arah dengan semangat GNB.

Oleh sebab itu, menarik sikap Presiden Prabowo kembali ke barak konstitusi adalah desakan sejarah yang tak bisa ditunda. Konstitusi memang mewajibkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, ketertiban macam apa yang bisa diharapkan dari meja perundingan yang diduduki oleh para penyokong genosida?

Presiden harus menyadari bahwa panggung Davos bukanlah barak perjuangan yang sejati. Sudah saatnya Indonesia berhenti terbuai janji manis Trump-Netanyahu-Blair. Kita harus kembali pada mandat UUD 1945, yaitu memastikan rakyat Gaza berhak menentukan nasib sendiri, sembari memastikan tidak ada lagi anak Indonesia di Ngada yang meregang nyawa karena negara sibuk berdagang di luar

Sebab pada akhirnya, apa yang terjadi di Davos bukanlah diplomasi perdamaian. Itu hanyalah diplomasi dagang sapi, sebuah transaksi di mana penderitaan rakyat Gaza dikapitalisasi menjadi proyek, dan prinsip konstitusi kita digadaikan demi kepentingan ekonomi sesaat. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah gencatan senjata yang dipaksakan oleh pemilik modal.

Atau, senaif itukah presiden kita yang rajin teriak ‘antek asing’ tetapi merasa bangga hati bisa duduk semeja dengan Trump di BoP dengan membayar Rp17 triliun?