Skip to main content
Foto: Robertus Risky/Project Arek
Cerita Mendalam
Ilusi Tarif Murah PDAM
Kualitas air bersih masih jauh dari harapan warga Surabaya. Sejumlah masalah kerap ditemukan, mulai dari buruknya kualitas air baku, belum adanya pengujian mikroplastik, air keruh, jaringan pipa yang belum menjangkau semua rumah, pipa tersumbat endapan, hingga tekanan air yang rendah. Di sisi lain, pasar menyulap air menjadi komoditas bisnis oleh negara dan swasta.

LELAKI berpakaian batik bercorak putih-biru itu duduk di salah satu kursi berkelir cokelat yang berjajar di tepian meja persegi panjang di lantai 3 gedung Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada atau PDAM Surabaya. Ia membuka laptop, lalu mengeluarkan lembaran daftar pertanyaan yang kami kirim beberapa minggu sebelumnya.

Namanya Louis Andilun Gatu, Manajer Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat PAM Surya Sembada. Ia menjelaskan beragam kendala yang dihadapai PDAM Surabaya untuk menyediakan air keran siap minum. Ia mengungkapkan, Surabaya sebelumnya telah memiliki percontohan Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Ngagel, tetapi penerapannya masih terbatas.

Dalam penelitian berjudul Evaluasi Program ZAMP di Ngagel Tirto Surabaya yang dikerjakan Erianik, Marsono, dan Soedjono pada 2020, dijelaskan ZAMP merupakan area khusus dengan distribusi air yang bisa dikonsumsi langsung tanpa direbus dahulu. PDAM menerapkan program ZAMP mulai Mei 2018 dengan melayani 152 rumah. Namun, program ini menghadapi sejumlah tantangan, baik soal teknis maupun perilaku masyarakat.

BACA JUGA : PDAM, Perusahaan Daerah Air Mandi

Hasil penelitian menunjukkan, sistem distribusi hampir kontinu selama 24 jam. Kapasitas produksi rata-rata juga dinilai mampu memenuhi kebutuhan pelanggan pada jam sibuk. Tekanan pada titik terjauh jaringan distribusi telah memenuhi kriteria minimum.

Salah satu Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) Karang Pilang milik PDAM Surabaya. Unit ini mengelola air sungai menjadi air yang siap dipakai di rumah-rumah warga untuk mandi, kakus, dan mencuci. (Foto: dok. PDAM Surabaya)

Namun, persoalan muncul pada kualitas dan pemanfaatan air di tingkat pelanggan. Sekitar 70 persen sampel air memenuhi standar kualitas air minum untuk parameter total coliform. Sementara itu, tidak ada pelanggan yang mengaku langsung mengonsumsi air dari keran.

Andilun menilai, perluasan layanan air siap minum membutuhkan investasi besar. Ia membandingkan kebutuhan investasi tersebut dengan tingginya konsumsi air masyarakat. “Tingkat kesadaran masyarakat kita dalam penggunaan air bersih masih cukup boros, mencapai 224 liter per orang per hari dari standar 175 liter. Padahal kebutuhan minum hanya dua liter per hari (untuk minum),” tegasnya.

Jika kita melakukan investasi besar-besaran untuk mengolah seluruh air menjadi standar siap minum, biaya pengolahannya tentu membengkak. Pertanyaannya, siapkah masyarakat jika tarif air mengalami penyesuaian?” imbuh Andilun.

Pertanyaannya, apakah selama ini masyarakat tidak mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli air minum karena air PDAM tidak bisa dikonsumsi? 

Keengganan PDAM berinvestasi inilah yang harus dibayar sangat mahal oleh warga Surabaya. Sebab, warga harus mencari solusi sendiri akibat kualitas air PDAM yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Beban yang harus ditanggung negara, dialihkan ke warga. Warga Surabaya harus membeli berbagai sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama minum dan makan.

Dalam satu bulan, Maimunah harus empat kali membeli air minum dalam kemasan (AMDK) dan air isi ulang untuk kebutuhan minum dan memasak. Total dalam satu bulan, Rp400.000 harus dikeluarkan plus Rp100.000 untuk jasa angkut becak. Tidak ada pilihan lain baginya karena air PDAM tak layak untuk dikonsumsi. Apalagi untuk anaknya yang masih balita dan kedua orang tuanya yang sudah lansia. (Robertus Risky/Project Arek)

 

Dalam artikel serial Air Bersih yang dipublikasi Project Arek, ditemukan warga yang membeli air galon untuk minum, menggunakan air isi ulang untuk memasak, serta memanfaatkan air sumur untuk mandi, mencuci, dan kakus. Kondisi itu terjadi ketika pasokan air PDAM masih dikeluhkan keruh, tidak mengalir, atau belum menjangkau rumah warga.

Maimunah, salah satu warga Surabaya Utara mengaku harus mengeluarkan uang Rp500.000 untuk membeli air minum dalam kemasan (AMDK) dan air isi ulang. Rinciannya, Rp400.000 untuk air minumnya dan Rp100.000 jasa transportasi. Sebab, dalam sepekan, ia harus membeli delapan galon air sehingga harus menggunakan becak.

Satu minggu sekali kami membeli air galon dan isi ulang. Kami tidak bisa pakai air PDAM yang kadang keruh dan kalau dimasak warna dan rasanya berubah,” ungkap Maimunah.

Di rumahnya di kawasan Ampel, ia tinggal bersama suami, anaknya yang masih balita dan kedua orang tuanya yang sudah lansia. Merawat anak balita dan dua lansia, air yang dikonsumsi tak bisa sembarangan. Bahkan untuk mensterilkan botol susu anaknya, ia menggunakan air isi ulang. Ia khawatir, mengkonsumsi air PDAM berdampak pada kesehatan keluarganya.

Ketergantungan pada sumber air tambahan membuat warga mengeluarkan biaya di luar pembayaran tarif PDAM. Berdasarkan temuan dari artikel serial Air Bersih yang dipublikasi Project Arek, pengeluaran tambahan untuk air berkisar Rp200.000-Rp300.000 per bulan. Beban itu muncul karena warga harus membeli atau mencari sumber air lain untuk melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi dari jaringan perpipaan.

Maimunah memasak air isi ulang yang dibelinya untuk mensterilkan botol-botol susu anaknya. Sedangkan air minum dalam kemasan (AMDK), dimanfaatkannya untuk membuat susu anaknya. Ia dan keluarga hanya menggunaan air PDAM untuk mandi dan cuci semata. (Robertus Risky/Project Arek)

 

Warga lain yang menjadi narasumber kami, Isnia, warga Kedung Turi, menghabiskan sekitar 10 air galon air minum dalam kemasan (AMDK) setiap bulan untuk minum 4 orang dalam satu rumah, dengan harga Rp20.000 per galon, kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp200.000 per bulan.

Jerimius, dalam sebulan menghabiskan sekitar 8 air galon bermerek dengan harga Rp20.000 per galon, sehingga pengeluarannya mencapai Rp160.000 per bulan. Ditambah sekitar 8 galon air isi ulang dengan harga Rp5.000 per galon, atau Rp40.000 per bulan.

Yani dengan pekerjaan serabutan, harus mengeluarkan Rp228.000-Rp230.000 per bulan untuk membeli air minum dalam kemasan dan air galon untuk kebutuhan memasak. Mereka mengaku, tidak punya pilihan lain kecuali membeli air yang sebenarnya adalah hak asasi manusia. Bagi pebisnis air minum dalam kemasan (AMDK) Yani, Jerimius, dan Isnia adalah peluang untuk meraup cuan.

Cakupan layanan PDAM sebesar 98-100 persen warga, seperti diklaim Andilun, tidak berarti seluruh rumah menerima tekanan, debit, dan kontinuitas aliran air yang sama. PDAM mengakui, warga di Surabaya Utara masih mengalami tekanan air rendah. Posisi wilayah yang berada di ujung jaringan serta kondisi pipa menjadi penyebab tekanan air menurun, terutama pada jam-jam dengan tingkat penggunaan tinggi.

Jika PDAM Surabaya berkelit air yang dikelolanya tidak bisa diminum karena jaringan pipa lama, bahkan era Belanda, lalu bagaimana dengan jaringan pipa baru yang airnya dari sumber mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan? Warga yang dialiri air jaringan baru, juga tidak bisa langsung meminum air dari keran.

Tarif PDAM Murah, Tapiii...

Louis Andilun Gatu, Manajer Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat PDAM Surabaya menyebut, tarif PDAM paling murah dari daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 menjelaskan, tarif PDAM Surabaya ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume pemakaian per meter kubik.

Kelompok I, yang mencakup fasilitas sosial dan masyarakat miskin, mendapat subsidi dengan tarif terjangkau, mulai dari Rp0 hingga Rp2.600 per meter kubik. Sementara itu, tarif flat sebesar Rp800 per meter kubik berlaku bagi tempat ibadah dan hidran umum. Kelompok II, mencakup rumah tangga, tarif bertingkat mulai Rp1.700 hingga Rp7.000 per meter kubik, bergantung pada daya listrik, lebar jalan, dan NJOP persil.

Adapun Kelompok III, yang mencakup pelanggan niaga dan industri, dikenakan tarif berjenjang mulai dari Rp1.900 per meter kubik untuk usaha mikro hingga Rp12.500 per meter kubik bagi industri besar. Khusus area pelabuhan, berlaku tarif sebesar Rp15.000 per meter kubik.

Warga memang mengakui tagihan PDAM mereka relatif terjangkau. Namun, bagi mereka itu hanyalah ilusi karena kebutuhan air yang lain dan yang lebih penting, itu air minum, harus mereka beli lagi dengan harga yang sangat mahal. Dalam satu bulan, mereka membayar Rp250.000 sampai Rp400.000 untuk membeli air minum dalam kemasan (AMDK) dan air isi ulang. (Robertus Risky/Project Arek)

 

Andilun kemudian membandingkan dengan air galon berukuran 19 liter sekitar Rp20.000 dan air isi ulang sekitar Rp5.000-Rp6.000 per galon. Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan harga per liter. Namun, air perpipaan dan air galon memiliki karakter layanan yang berbeda sehingga harga tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran keberhasilan pelayanan.

BACA JUGA : Bahan Baku Air Minum Tercemar Mikroplastik

Persoalan tarif tidak dapat dilihat hanya dari besaran tagihan PDAM yang diklaim lebih murah dari daerah lain. Sebab, warga tetap harus mengeluarkan uang yang jauh lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan air rumah tangga dari sumber air yang lain, yaitu air minum dalam kemasan (AMDK) dan air isi ulang.

Kekosongan yang ditinggalkan negara untuk memenuhi kebutuhan air minum, diisi oleh pebisnis/kapitalis dengan berbisnis air minum kepada warga membutuhkan. Padahal, air adalah hak asasi manusia, bukan komoditas bisnis,” ujar Dandhy Dwi Laksono, penulis buku Reset Indonesia.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah acara bedah buku di Surabaya pada akhir 2025 lalu. Dandhy menilai, ketidakmampuan negara menyediakan air minum langsung dari keran, bersumber dari kerusakan sungai akibat industri-industri membuang limbahnya dan merusak sistem ekologi sungai. “Negara menjawab masalah ini dengan memprivatisasi air,” imbuhnya.

Warga mengakui tagihan PDAM relatif terjangkau. Namun, yang harus mereka bayar setelahnya untuk membeli air minum dan kebutuhan memasak, jauh berkali-kali lipat lebih mahal. Sejumlah narasumber yang berpartisipasi dalam liputan ini mengaku, setidaknya mengeluarkan Rp200.000 sampai Rp400.000. (Robertus Risky/Project Arek)

 

Ketika warga harus mengeluarkan uang untuk mencari solusi air minumnya yang diabaikan negara, di sisi lain negara memposisikan PDAM sebagai perusahaan yang harus meraup untung. PDAM menyetorkan sekitar Rp150 miliar dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya. Angka itu menunjukkan PDAM juga memiliki fungsi berbisnis untuk memberikan sebagian keuntungan kepada pemerintah kota.

Air Sungai Rusak dan Beracun

Louis Andilun Gatu, Manajer Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat PDAM Surabaya bercerita kendala yang dihadapi PDAM Surabaya, mulai dari ketergantungan pada Kali Surabaya, kualitas air baku yang tercemar, belum adanya pengujian mikroplastik, peningkatan kebutuhan bahan kimia, jaringan pipa berusia tua, hingga tekanan air yang belum merata.

Terkait penurunan kualitas air baku, itu sangat berpengaruh pada instalasi pengolahan kami. Masalah utamanya, cuaca ekstrem yang membuat kadar oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) rendah, serta tingginya kandungan amonia dan nitrit,” kata Andilun, Rabu, 30 September 2026.

Oksigen terlarut atau DO berfungsi sebagai indikator kualitas air serta penyedia oksigen untuk respirasi dan metabolisme makhluk hidup di dalam air. Cuaca ekstrem atau tingginya suhu, seperti kemarau panjang, dapat memengaruhi kadar DO di sungai. 

Selain DO, ada juga amonia, yang merupakan senyawa anorganik hasil penguraian limbah organik, seperti kotoran ikan dan sisa pakan, ini juga beracun bagi hewan air. Sementara nitrit, senyawa turunan hasil oksidasi amonia oleh bakteri nitrosomonas, bersifat beracun karena dapat merusak sel darah pada ikan.

Sejumlah peneliti dari Ecoton mengambil sampel air untuk menguji berbagai kandungan dari limbah cair yang dibuang pabrik di sekitar sungai tak jauh dari Surabaya. Mereka rutin melakukan uji mutu air di sekitar pembuangan limbah pabrik untuk membuktikan skala kerusakan sungai akibat aktivitas industri. (Foto: dok. Ecoton)

 

Kendalanya tidak berhenti di situ. Dijelaskan Andilun, kondisi sungai pun diperparah limbah domestik rumah tangga dan residu pupuk pertanian. Residu pupuk yang masuk ke sungai merupakan sisa zat kimia yang tidak terserap tanaman, terbawa air hujan atau irigasi hingga masuk ke air. Senyawa yang paling sering ditemukan ialah nitrat dan fosfat.

Dalam penelitian berjudul Analisis Kandungan Nitrat, Fosfat, dan Amonia serta Pengaruhnya terhadap Kelimpahan Fitoplankton di Sungai Brantas yang dikerjakan Silvia Amelia dan Muhammad Arif pada 2024 menjelaskan, terdapat kandungan nitrat, fosfat, dan amonia di Sungai Brantas yang melebihi baku mutu sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Tak hanya itu, dalam penelitian berjudul Perbandingan Tingkat Amonium dan Fosfat sebagai Indikator Pencemaran pada Anak Sungai Brantas yang dikerjakan Jelita Agustin Maharani, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, pada 2025 menjelaskan, kadar fosfat di Kali Surabaya tercatat jauh melebihi baku mutu aman 0,2 mg/L, dengan temuan berkisar antara 0,6 mg/L hingga di atas 1,6-2,6 mg/L pada beberapa titik pemantauan selama musim kemarau.

BACA JUGA : Bagaimana Air Jadi Komoditas Bisnis Kapitalis?

Pencemaran juga terjadi setelah kebakaran pabrik PT Wings pada Jumat, 4 September 2026, yang mana air bekas pemadaman mengalir bersama sisa bahan baku deterjen menuju Kali Tengah, sebelum masuk ke Kali Surabaya. Sehingga, memicu munculnya busa di permukaan sungai yang mengalir hingga ke Jagir, menyebabkan ratusan ikan mati massal tak jauh dari pintu air.

Ketika pencemaran terjadi, kata Andilun, PDAM biasanya berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) 1 untuk melakukan penggelontoran sungai atau flushing. Langkah ini bertujuan mempercepat pelarutan limbah dan endapan agar tidak terlalu lama berada di aliran sungai. Namun, upaya tersebut tidak selalu dapat dilakukan, terutama ketika debit sungai sedang rendah.

Selain industri, limbah domestik juga turut merusak ekosistem sungai di Surabaya. Limbah deterjen dan plastik mencemari sungai di kota ini. (Foto: dok. Ecoton)

 

Sebagai badan usaha yang bertugas mengelola dan mengusahakan sumber daya air di wilayah sungai yang menjadi kewenangannya, PJT 1 menjalankan tugas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2010. Persoalannya kemudian bergeser dari sumber pencemaran menuju kemampuan PDAM mengantisipasi perubahan kualitas air baku. 

Ketika kualitas air memburuk, proses pengolahan membutuhkan perlakuan tambahan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kebutuhan bahan kimia dan biaya operasional perusahaan. Andilun menjelaskan, PDAM meningkatkan penggunaan karbon aktif, Poly Aluminium Chloride (PAC), hingga klorin untuk membantu proses pengolahan dan desinfeksi. Peningkatan penggunaan bahan tersebut membuat biaya operasional ikut bertambah.

Di tengah itu, Andilun meyakinkan, air yang didistribusikan PDAM aman untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci. Kendati, kelayakan air untuk kebutuhan domestik dan penyediaan air siap minum memiliki standar yang berbeda. “Masih aman. Gas klorin yang ada di air distribusi kita, bisa membunuh bakteri dan virus. Artinya, kita harus menjaga itu,” jelasnya.

Gas klorin dalam sistem pengolahan air PDAM memang berfungsi sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri berbahaya, seperti E. Coli dan Salmonella. Namun, penjelasan tersebut justru menegaskan, memasak dan meminum air keran dari PDAM tidak menjamin keamanan, karena kandungan gas klorin berisiko bagi ginjal manusia jika dikonsumsi.

PDAM Tidak Berwenang Tindak Pencemar

Persoalan kualitas air baku pun berkaitan erat dengan pembahasan mengenai pencemaran sungai. Dalam artikel serial Air Bersih yang dipublikasi Project Arek dijelaskan, Kali Surabaya mengalami pencemaran berat akibat limbah industri dan rumah tangga.

Beberapa warga di bantaran Karang Pilang yang belum terjangkau layanan PDAM terpaksa mengolah air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai risiko kesehatan diambil. Padahal, pencemaran Kali Surabaya telah memicu kematian massal ikan, gangguan reproduksi biota, hingga kontaminasi mikroplastik.

Surat Risalah Putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melawan Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton). Pengadilan memutuskan. Putusan itu pada intinya mengharuskan Pemprov Jatim dan Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pencemaran Sungai Brantas. (Foto: dok. Ecoton)

Andilun menyebut, PDAM tidak memiliki kewenangan untuk menindak industri yang mencemari sungai. Menurut dia, posisi PDAM merupakan pembeli air baku dari PJT 1, sedangkan pengawasan limbah dan penegakan hukum berada pada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.

Jika ditelusuri, DLH Surabaya memang menjalankan sejumlah upaya untuk mengatasi dan mencegah pencemaran sungai. Satgas Kebersihan DLH disebut rutin membersihkan sampah, lumut, dan endapan lumpur yang menyumbat aliran air, seperti di Sungai Pegirian. DLH Surabaya pun memasang jaring atau trash boom di sejumlah titik aliran sungai untuk menahan sampah plastik agar tidak meluas dan menumpuk di badan air.

BACA JUGA : Kota Milik Siapa?

DLH Surabaya memiliki instrumen pengawasan dan penegakan aturan terhadap pencemar, sedangkan PDAM berhadapan langsung dengan persoalan kualitas air baku yang masuk ke sistem pengolahan. Namun, meskipun DLH Surabaya telah menjalankan berbagai program tersebut, upaya yang dilakukan belum mampu menyelesaikan masalah pencemaran sungai-sungai di Surabaya.

Secara kelembagaan, pembagian kewenangan tersebut memang penting. PDAM tidak dapat mengambil alih kewenangan penegakan hukum terhadap industri. Namun, bagi pelanggan, persoalan kewenangan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pelayanan. Pelanggan tidak membeli air dari DLH Surabaya atau PJT 1. Air yang diterima di rumah tetap berasal dari sistem PDAM.

Selama ini, gerakan masyarakat sipil seperti Ecoton yang getol mengadvokasi sungai di Surabaya. Mereka bahkan melayangkan gugatan terhadap pemerintah karena dinilai lalai atas kerusakan eskosistem sungai. Sungai yang ada di Surabaya, dimanfaatkan sebagai bahan baku air PDAM Surabaya. (Foto: dok. Ecoton)

 

Karena itu, ketika kualitas air baku bermasalah, publik tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan menangani sumber pencemaran. PDAM juga perlu menunjukkan bagaimana kualitas air dikendalikan sejak masuk ke instalasi pengolahan hingga didistribusikan kepada pelanggan.

Kebutuhan transparansi tersebut semakin penting ketika Andilun mengakui PDAM belum melakukan pengujian laboratorium khusus mikroplastik hingga keran-keran pelanggan. Ia hanya menjelaskan, memakai proses koagulasi dan flokulasi yang mengikat partikel mikro menjadi gumpalan sehingga dapat disaring.

Hal itu, sempat menjadi perhatian mahasiswa Teknik Lingkungan ITATS yang menemukan mikroplastik, didominasi bentuk fragmen dan serat, saat melakukan pengukuran kualitas Kali Surabaya di hulu Wringinanom, Gresik. Temuannya menjadi sorotan karena Kali Surabaya dimanfaatkan sebagai air baku PDAM, sehingga mikroplastik pun berpotensi masuk dan mengendap di dalam tubuh manusia.

 

 

*Artikel ini adalah bagian keempat dari serial liputan "Hak Atas Air Bersih di Surabaya" yang dipublikasikan di projectarek.id. Isu ini merupakan salah satu usulan dari forum Rapat Redaksi Terbuka yang diselenggaraan projectarek.id pada 24 Oktober 2026.