Skip to main content
Marginalisasi Perempuan dari Politik Gerakan Sosial
Esai / Opini
Marginalisasi Perempuan dari Politik Gerakan Sosial
Sepanjang 2025-2026 bara api pergolakan politik terus menyala. Efek domino yang dihasilkan dari berbagai keputusan kabinet Prabowo-Gibran, ditambah dengan manuver-manuver negara dalam mempersempit ruang sipil dengan memperluas peran militer, membuat gejolak yang tak berkesudahan. Di sisi lain, gerakan mahasiswa semakin kompromis. Namun, apakah kita harus berkompromi untuk membuat kotak-kotak mana yang layak diperjuangkan dan mana yang tidak layak dengan basis HAM yang sama?

SEBENARNYA saya sangat enggan memberikan kritik terhadap gerakan sosial di Indonesia. Rasanya seperti menciptakan letupan konflik horizontal yang membuat masing-masing dari kita semakin terfragmentasi. Saya tahu seharusnya setiap kritik dan evaluasi menjadi pijakan dalam bergerak agar revolusi yang kita dambakan bisa dicapai lewat strategi yang matang dan siap untuk menggulingkan para oligarki.

Sudah banyak tulisan yang mengevaluasi cara kita bergerak, bukannya kita pelajari dan membuat strategi yang lebih inklusif, namun aku menemukan banyak pola yang tidak berubah terutama yang berkaitan erat dengan maskulinitas, justru malah polarisasi gerakan tapak mulai dipelajari rezim melalui berbagai cara infiltrasinya dari membuat aksi tandingan, menyusup ke konsolidasi, membuat kompromi dengan satu-dua orang dalam organisasi, membangun narasi aksi ditunggangi, dsb.

Banyaknya kebijakan yang merugikan masyarakat luas: pendidikan semakin mahal; akses kesehatan yang masih sulit; gagalnya pemerataan kemajuan tiap daerah; penyempitan ruang sipil; konflik masyarakat dengan militer dan aparat kepolisian; kriminalisasi aktivis dan massa aksi; respon pemerintah yang cenderung tone deaf, ableism, dan apatis terhadap kritik; bencana alam serta bencana kebakaran hutan dan lahan yang tidak direspon secara cepat tanggap, membuat kemarahan rakyat memuncak.

Situasi ini baik untuk dimanfaatkan organisator untuk mulai mengorganisir kemarahan publik. Namun timbul fenomena baru, organisasi dengan visi misi “pembebasan nasional” atau dengan embel embel “pergerakan” justru mulai ditinggalkan dan mulai muncul secara sporadis bentuk organisasi baru yang tidak saklek struktur seperti kolektif dan sejenisnya. Fragmentasi ini mulai membentuk bubble atau gelembung baru dalam gerakan sosial, begitupun dengan gerakan perempuan dan kelompok marginal lainnya yang seringkali memisahkan gelembung itu dari gerakan pro demokrasi yang cenderung “maskulin”.

BACA JUGA : Hardcore dan Sejarah Ruang Aman Bagi Queer

Masalah lain muncul. Mayoritas masyarakat Indonesia mempercayai, Pancasila merupakan ideologi bangsa. Sila Pertama yang dipahami sebagai nilai kehidupan bangsa yang berbasis ketuhanan, sudut pandang ini yang meyakini, urusan dalam bernegara selaras dengan ranah privat kepercayaan seseorang. Mengubur sekularisme, menggaungkan moralitas. Seringkali kita menormalisasi penindasan yang terjadi oleh aktor negara, yang seharusnya menciptakan ruang aman bagi setiap warga negaranya.

Banyak orang lebih tersulut emosinya jika membawa isu yang berkaitan dengan moralitas. Contohnya kebencian terhadap kelompok LGBTQ+ yang sedang memperjuangkan hak-hak dasarnya. Lalu, bagaimana posisi perempuan dan kelompok marginal dalam berpolitik berdasarkan situasi saat ini? Kenapa gerakan perempuan dan kelompok marginal jarang tersorot kamera dan tidak dipandang secara heroisme sebagaimana gerakan yang diinisiasi organisasi pro demokrasi?

Moral Populisme

Kesenjangan pengetahuan radikal di masyarakat yang diakibatkan budaya pendidikan yang tidak membiasakan pelajar untuk berfilsafat sejak dini. Pertanyaan-pertanyaan kritis dari murid pintar seringkali dianggap sebagai hal tabu atau ancaman untuk guru yang tidak mengetahui jawabannya sehingga seringkali berujung pada jawaban represif menyerang personal murid tersebut.

Selain itu, selama di bangku sekolah kita diajarkan untuk bersepakat dengan guru. Untuk sekolah yang murni menggunakan kurikulum nasional, jarang sekali adanya ruang-ruang dialektis, hal ini juga dipengaruhi oleh trauma pasca orde baru sehingga masyarakat menjunjung tinggi moralitas dan memposisikan pemerintah dalam struktur sosial secara vertikal. Tak heran bila pejabat korup banyak dibela ketimbang nenek yang terpaksa mencuri singkong karena kemiskinan akut

Studi kontemporer membingkai ulangnya sebagai modus praktik politik performatif yang berpusat pada evaluasi moral. Alih-alih hanya bergantung pada manifesto ideologis, pemimpin populis membangun legitimasi dengan menampilkan kepedulian moral dan autentisitas, terutama dalam konteks lokal tempat otoritas politik terjalin erat dengan norma-norma budaya. 

Berdasarkan tulisan dengan judul “Hipokrit Indonesia? Sebuah Kajian Perbandingan Sifat Manusia Indonesia Terhadap Keagamaan”, masyarakat Indonesia didefinisikan sebagai masyarakat yang paling hipokrit di dunia atau munafik.

Bukan tanpa alasan tentunya. Sebab, tingkat religius yang tinggi tetapi kepedulian lingkungan dan melanggar moral juga tinggi. Jurnal ini membahas kebiasaan buruk masyarakat Indonesia seperti korupsi, judi online, menonton film 17+, yang berasal dari perasaan insecure sehingga terciptalah kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut dengan realitas lapangannya.

Moral populisme direproduksi secara masif oleh negara lewat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Perpres 111/2025 secara eksplisit memasukkan "penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ)" ke daftar ancaman non-militer negara pada dimensi sosial dan budaya, sejajar dengan terorisme, radikalisme, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan narkotika.

Pada tingkat daerah juga ada Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) yang disahkan Desember 2021. Padahal secara realita, kelompok LGBTQ hanyalah keberagaman orientasi gender dan seksual, tidak sama dengan tindak kriminal tingkat tinggi seperti terorisme dan perdagangan manusia.

BACA JUGA : Collective Care dan Upaya Bertahan Hidup

Di samping itu, banyak pejabat melakukan hal-hal populis untuk mendapatkan suara demi bangku kekuasaan semata, tak heran mayoritas masyarakat seringkali terjebak oleh program populis yang bersifat fana (contohnya makan bergizi gratis, kebijakan reforma agraria, program kementerian seperti maganghub, dsb) dan tidak pernah mengkritisinya secara substansial.

Bibit Reproduksi Struktur Sosial Patriarki

Indonesia memiliki sejarah yang kuat berkaitan dengan gerakan moral. Runtuhnya rezim otoriter Soeharto merupakan salah satu titik keberhasilan berbagai strategi radikal gerakan moral yang disusun mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. Begitupun dengan pergolakan gerakan sosial di Indonesia akhir-akhir ini yang mayoritas digerakkan oleh moralisme.

Terdapat kesenjangan dalam menentukan strategi aksi, membaca situasi, sorotan isu, dan membuat tuntutan antara gerakan pro demokrasi yang mayoritas diinisiasi oleh laki-laki (kita sebut gerakan prodem untuk selanjutnya), gerakan perempuan, dan gerakan kelompok marginal.

Maskulinitas menurut Connell (1995, hlm. 71), dapat didefinisikan secara singkat merupakan suatu posisi dalam relasi gender, sekaligus praktik-praktik yang melaluinya, laki-laki dan perempuan menempati posisi tersebut dalam gender, serta dampak dari praktik-praktik ini terhadap pengalaman tubuh, kepribadian, dan budaya.

Carrie Paechter dalam tulisannya yang berjudul "Masculine femininities/feminine masculinities: power, identities and gender", memaknai maskulinitas sebagai seluruh perilaku laki-laki, sedangkan femininitas ditempatkan sebagai bentuk oposisinya. Padahal, mendefinisikan standar tindakan laki-laki secara pasti hampir mustahil karena variasi perilaku mereka yang sangat beragam.

Peacher menyoroti feminitas yang dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan perempuan selalu berada dalam klasifikasi lainnya (the other). femininitas yang patuh diposisikan sebagai ketiadaan kekuasaan (absence of power).

Ketika aturan moral dipaksakan tanpa melihat realitas dan kenyataan tubuh perempuan (seperti beban reproduksi, kesehatan mental, hingga kekerasan berbasis gender), perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak memiliki agensi atas tubuhnya sendiri.

Saya banyak menemukan kritik evaluasi terhadap gerakan sosial di Indonesia hanya sebatas ‘strategi yang baik harusnya berupa A,B,C’. Bahkan saya belum pernah membaca (mungkin ada namun jumlahnya sedikit) kritik gerakan terhadap pengalaman ketubuhan perempuan dan kelompok marginal seperti teman-teman disabilitas, queer, dan masyarakat adat yang diimplementasikan kepada gerakan prodem terutama pada gerakan mahasiswa.

Perspektif perempuan menjadi subjek subordinat selalu muncul pada proses konsolidasi dan ketika aksi di lapangan, contohnya seperti tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan kelompok marginal saat aksi demonstrasi, ruang aman saat proses konsolidasi. Realitanya dalam berorganisasi dan substansi aksi tidak memuat pengalaman ketubuhan perempuan, belum lagi karakter-karakter heroisme ketika aktivis laki-laki melakukan orasi yang menjadi standar ganda ketika perempuan melakukan orasi seringkali fokus publik malah pada penampilan atau kondisi fisiknya.

Connell mendefinisikan maskulinitas hegemonik sebagai praktik gender yang menjadi ‘jawaban yang diterima saat ini atas masalah legitimasi patriarki’. Artinya, standar-standar ideal tentang bagaimana laki-laki ‘seharusnya’ bersikap (misalnya: kuat, rasional, dominan, pelindung, pencari nafkah) diciptakan dan dipertahankan justru untuk menjustifikasi mengapa laki-laki layak memegang posisi dominan di masyarakat dan mengapa perempuan harus disubordinasi.

Selain itu, hubungan antara hegemoni maskulin dan feminitas yang ditekan menjadi landasan bagi heteronormativitas sebagai prinsip pengorganisasian mendasar dalam budaya Barat. Heteronormativitas adalah pandangan atau sistem kepercayaan yang menganggap, heteroseksualitas sebagai satu-satunya orientasi seksual atau norma sosial yang paling "wajar", alami, dan benar.

BACA JUGA : Wajah Paliatif Masyarakat Kita

Heteronormativitas terbentuk dalam suatu struktur diskursif yang hanya mengakui dua jenis kelamin yang dianggap berlawanan secara alami dan saling melengkapi (laki-laki dan perempuan). Dalam struktur ini, gender dimaknai sebagai ekspresi yang dikaitkan dengan jenis kelamin (maskulinitas dengan laki-laki, dan feminitas dengan perempuan), serta terdapat anggapan, ketertarikan antara dua jenis kelamin yang berlawanan (heteroseksualitas) merupakan hal yang alami.

Dalam tulisan “It is what we have been told to do”: Masculinities and femininities crossing with sexual orientation and feminist activism in Spain, berdasarkan pengalaman personal yang berangkat dari latar belakang sosio-biografis dan pengalaman hidup narasumber penelitian, mengidentifikasi kemelekatan zona nyaman laki-laki cis-hetero dengan konsep maskulinitas hegemonik yang menempatkan perempuan dititik subordinat.

Penyempitan Makna Feminisme

Pasca reformasi, terdapat fenomena ruang-ruang utama gerakan pro-demokrasi dan mahasiswa sepanjang tahun dikuasai agenda, gaya kepemimpinan, dan bahasa politik maskulin biasa disebut "abang-abangan" cis-hetero. Namun di sisi lain, begitu muncul peringatan berbasis gender seperti International Women's Day (IWD) atau 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimaknai sebagai feminisme, laki-laki cis-hetero mendadak menarik diri dan menganggap agenda tersebut "bukan ranah mereka".

Ketika aksi atau peringatan dilabeli "perempuan" atau "kelompok minoritas", laki-laki cis-hetero cenderung memperlakukannya sebagai niche issue (isu sektoral) yang terpisah dari perjuangan pro-demokrasi.

Feminisme diisolasi ke dalam sebuah bubble, seolah-olah penindasan patriarki hanya berdampak pada perempuan dan tidak ada hubungannya dengan otoritarianisme, eksploitasi kapital, atau oligarki.

Padahal, ranah aktivisme yang didominasi ‘abang-abangan prodem’ (mulai dari seruan aksi Reformasi Dikorupsi, penolakan UU Cipta Kerja, hingga isu penggusuran, mengambil porsi 90% dari kalender gerakan sepanjang tahun. Dengan membiarkan isu perempuan hanya bergulir di hari-hari peringatan tertentu, secara tidak langsung menegaskan, isu yang dibawa gerakan prodem adalah ‘isu nasional/makro’.

Di sisi lain, isu perempuan dianggap "sampingan/mikro", sehingga ada pun isu yang diangkat dalam gerakan prodem dan mahasiswa soal perempuan hanya sebatas pada anti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan (sebagian banyak juga yang melanggengkan kekerasan pada kelompok marginal LGBTQ) tanpa membuka jubah penindasan yang ada dengan pisau analisis interseksional.

Menurut Owen M. Fiss melalui tulisannya berjudul “What is feminism?” yang dipublikasi Arizona State Law mendefinisikan, feminisme sebagai seperangkat keyakinan dan gagasan yang menjadi bagian dari gerakan sosial dan politik luas untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar bagi perempuan. Sebagai ideologi yang mendasarinya, feminisme memberikan bentuk dan arah bagi gerakan perempuan, dan sebaliknya, feminisme pun dibentuk gerakan tersebut.

Perempuan mengupayakan kesetaraan di semua bidang kehidupan dan menggunakan beragam strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah feminisme seringkali diakui merupakan budaya milik barat yang tidak mempunyai akar budaya di Indonesia. Adapun praktik feminisme di Indonesia memiliki sejarah yang panjang.

Dalam tulisan "Seratus Tahun Feminisme di Indonesia", gerakan perempuan telah berkembang sejak masa melawan kolonialisme. Salah satu gerakannya yaitu melalui surat kabar Soenting Melayu pada 1912. Surat kabar tersebut pada masa itu sudah sangat progresif dan kritis karena mengangkat isu-isu sensitif seperti masalah adat yang tidak ramah perempuan, poligami, perlunya pendidikan dan keterampilan buat perempuan, dan sebagainya.

Pasca kolonial, banyak catatan sejarah yang menunjukkan, gerakan perempuan yang sangat kuat, progresif, dan memiliki anggota serta simpatisan yang besar adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Keberadaan dan peranannya begitu mengemuka secara sosial dan politik dalam dua periode demokrasi di Indonesia sejak akhir 1940an hingga 1965.

BACA JUGA : Menggugat Persekusi LGBTQ di Kampus

Keberhasilan Gerwani telah sampai keterlibatan pada aktivitas politik formal dalam ikut serta berkampanye untuk pemilihan parlemen, dan sukses menempatkan empat orang anggotanya terpilih dalam Pemilu 1955. Sangat disayangkan Gerwani menjadi salah satu organisasi yang diberantas saat ketika Soekarno tumbang pasca Tragedi 1965. Anggota Gerwani sendiri sebenarnya bagian dari dari korban tragedi itu.

Sejak saat itu, organisasi perempuan progresif, beroperasi umumnya di ‘akar rumput’ secara independen, militan, dan memiliki anggota serta simpatisan yang masif, praktis lenyap dalam peta politik gerakan perempuan di Indonesia. Rezim Orde Baru memfasilitasi forum-forum perempuan dalam bentuk kontrol dengan pembentukan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Pertiwi (asosiasi istri perwira militer) dan Dharma Wanita (Asosiasi Istri Pegawai Negeri Republik Indonesia), berpasangan dengan Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia), yang memiliki struktur hierarki paralel dengan hierarki jabatan suami.

Organisasi ini memberi peran perempuan seputar dari kerja-kerja perawatan domestik dan menjauhkan dari urusan berpolitik. Sudah jelas organisasi seperti ini tidak bisa disebut sebagai gerakan feminis atau memiliki ide-ide dan praktik feminis, mengingat seluruh kiprahnya merupakan subordinasi dari kekuasaan negara yang didominasi oleh laki-laki, seperti terefleksikan di dalam struktur dan kepemimpinannya yang harus istri-istri dari pejabat pemerintah.

Dijelaskan Collins (1991) yang kutip dalam tulisan berjudul “Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender”, hal-hal politik pada interseksionalitas kuat dalam mengendalikan masyarakat melalui keluarga. Menciptakan dimensi baru konflik gender, ras, dan bangsa, membuat penindasan perempuan melalui sistem patriarki tak terelakkan.

Resolusi

Transformasi gerakan sosial yang berkeadilan menuntut pengakuan mutlak terhadap pengalaman ketubuhan perempuan dan kelompok marginal sebagai pusat analisis politik, bukan sekadar wacana pinggiran. Tubuh sebagai situs utama terjadinya eksploitasi kerja reproduktif, kontrol moral, dan kekerasan struktural harus direbut kembali sebagai basis perlawanan yang otonom.

Berangkat dari kesadaran ketubuhan ini, gerakan rakyat perlu membangun kontra hegemoni, sebagaimana dirumuskan dalam teori Antonio Gramsci yang dikonsolidasikan melalui politik kewargaan substantif. Kontra-blok ini berfungsi menumbangkan hegemoni kapitalisme-patriarkal dan oligarki dengan menyatukan kekuatan lintas-sektor: buruh, petani, masyarakat adat, miskin kota, dan kelompok queer dalam satu barisan perjuangan bersama.

Agar konsolidasi ini tidak runtuh akibat otoritarianisme internal, gerakan harus mengejawantahkan mekanisme perlawanan yang radikal-inklusif. Mekanisme ini diwujudkan melalui pembetulan tata kelola organisasi yang non-hierarkis, membongkar gaya kepemimpinan yang maskulin, serta pemberian ruang keputusan politik bagi kelompok yang paling terpinggirkan. Tanpa pengakuan atas pengalaman ketubuhan dan kepemimpinan gerakan yang inklusif, agenda pro-demokrasi yang maskulin hanya akan menjadi pengulangan atas penindasan di dalam tubuh gerakan itu sendiri.

Referensi

Adkin, L. E. (2022). Hegemony & counter-hegemony. Dalam Showing theory to know theory. Showing Theory Press. https://doi.org/10.22215/stkt/al18

Arivia, G., & Subono, N. I. (2018). Seratus tahun feminisme di Indonesia: Analisis terhadap para aktor, debat, dan strategi. Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office. https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/15114

Cerdán-Torregrosa, A., La Parra-Casado, D., & Vives-Cases, C. (2023). "It is what we have been told to do": Masculinities and femininities crossing with sexual orientation and feminist activism in Spain. PLOS ONE, 18(5), Article e0285544. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285544

Fiss, O. M. (1994). What is feminism? Arizona State Law Journal, 26(2), 413–428. https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/faculty/papers/What_Feminism.pdf

Kiranantika, A. (2022). Memahami interseksionalitas dalam keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam sosiologi gender. Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development, 4(1), 48–55. https://doi.org/10.52483/ijsed.v4i1.77

Paechter, C. (2006). Masculine femininities/feminine masculinities: Power, identities and gender. Gender and Education, 18(3), 253–263. https://doi.org/10.1080/09540250600667785

 


Kami menerima tulisan opini/esai Anda. Rubrik ini projectarek.id dedikasikan untuk siapa pun yang memiliki minat dan kemauan dalam berpendapat dan berekspresi melalui tulisan. Kami ingin menjadikan rubrik ini sebagai rumah digital untuk bertumbuh bersama merawat demokrasi. Untuk selengkapnya, baca PANDUAN kami.