TUMPUKAN kain bekas, tas usang, dan berbagai jenis sampah memenuhi sebagian badan Jalan Gubernur Suryo, Jumat, 26 Juni 2026. Material itu sengaja disusun menggunung di atas aspal, lalu dibakar oleh sejumlah massa hingga kobaran api membumbung disertai kepulan asap hitam. Suasana seketika berubah menjadi seperti api unggun di tengah jalan.

Di sekeliling kobaran api, peserta aksi membentuk lingkaran. Secara bergantian, mereka maju ke tengah untuk menyampaikan orasi. Seruan protes kembali menggema di depan Gedung Grahadi, Surabaya. Sementara massa lainnya menyimak sambil sesekali meneriakkan ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah.

Ratusan massa yang tergabung dalam Front Anti-Kapitalisme menggelar aksi bertajuk #IndonesiaSekarat. Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu sempat menutup ruas jalan dan menjadi kelanjutan dari gelombang protes yang telah berlangsung di Kota Pahlawan sejak awal pekan lalu.

Juru Bicara Front Anti-Kapitalisme, Septia Rahma (26) mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan masyarakat yang semakin terhimpit oleh kondisi ekonomi dan kemuakan pada perilaku penguasa. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan lagi berada di ambang krisis, melainkan telah memasuki fase yang lebih buruk.

Jika aksi-aksi sebelumnya mengusung narasi Indonesia menuju krisis, hari ini kita menyadari bahwa posisinya sudah jauh lebih parah. Kita sudah berada di titik sekarat. Inilah alasan mengapa kami memakai tagline #IndonesiaSekarat," ujar Septia.

Septia yang juga merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengaku, merasakan langsung dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap usahanya. Ia menyebut daya beli masyarakat terus melemah sehingga semakin banyak yang mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA : Usai Diburu Negara, Kini Protes Lagi

"Saya di sini juga merepresentasikan diri saya sendiri sebagai pedagang kecil. Per hari ini, apa-apa mahal, bahan pokok terus naik. Itu yang sangat dikeluhkan oleh konsumen saya dan masyarakat luas," tuturnya.

Ia menambahkan, aksi tersebut tidak hanya diikuti mahasiswa dan buruh, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan. Menurut Septia, mereka turun ke jalan untuk menagih janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penyediaan 19 juta lapangan kerja.

Banyak kawan-kawan dari kelompok pengangguran yang turun ke jalan hari ini. Mereka menuntut lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah, yang sampai sekarang belum juga terwujud secara layak bagi mereka," katanya.

Dalam aksi tersebut, Front Anti-Kapitalisme membawa 11 tuntutan yang mereka nilai sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Tuntutan utama mereka adalah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, massa mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mencabut Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat.

Mereka juga menuntut pembubaran Komando Teritorial dan penghentian keterlibatan TNI dalam ranah sipil, menghentikan proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land, membebaskan seluruh tahanan politik termasuk Komar di Surabaya beserta pemulihan nama baiknya.

Kemudian mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan, menyediakan transportasi umum yang layak, inklusif, dan gratis, membubarkan parlemen serta membangun kuasa rakyat, hingga mengakhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi.

Septia menilai pemerintah saat ini lebih memprioritaskan penguatan aparat melalui berbagai regulasi serta program-program seperti MBG dibanding menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Anggaran seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan, bukan terus-menerus membuat kebijakan yang tujuannya hanya 'menggendutkan' mereka yang sudah kaya," tegasnya.

Septia menegaskan aksi serupa akan terus dilakukan apabila pemerintah tidak memberikan respons maupun perubahan kebijakan yang nyata. Hingga saat ini, pemerintah masih bergeming pada tuntutan masyarakat yang menggelar demonstrasi di berbagai kota.

BACA JUGA : Suara Protes Rezim dari Surabaya

"Kami akan terus memperpanjang napas perlawanan. Jika kondisi tidak berubah, kami akan mengadakan aksi-aksi berikutnya dengan massa yang lebih banyak dan tensi yang lebih tinggi lagi. Api perlawanan arek-arek Suroboyo tidak akan padam selama keadilan belum tercapai," pungkasnya.

Dari Gaji Guru hingga Lapangan Kerja

Di tengah pekik protes kekecewaan, Caca Asmara (23) berdiri di antara ratusan massa aksi tersebut. Ia menjadi salah satu peserta yang menyampaikan kegelisahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.

Caca mengatakan, keputusannya turun ke jalan dipicu sejumlah kebijakan yang dianggap membebani keuangan negara, terutama program MBG dan KDMP. Menurutnya, kedua program tersebut menyedot anggaran dalam jumlah besar sehingga berdampak pada berkurangnya alokasi dana untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, khususnya pendidikan.

Dua hal tersebut sangat memangkas anggaran-anggaran penting seperti isu pendidikan, terutama soal gaji guru," ujar Caca.

Ia menilai dampaknya sudah mulai terlihat di lapangan. Salah satunya adalah munculnya kabar mengenai pemberhentian guru prajabatan di berbagai daerah. Bagi Caca, kondisi tersebut menjadi pertanda buruk bagi masa depan pendidikan karena kesejahteraan tenaga pendidik dikorbankan demi membiayai program-program pemerintah yang dianggap belum menyentuh akar persoalan.

Selain menyoroti kebijakan anggaran, Caca juga mengkritik memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, kenaikan nilai tukar dolar telah mendorong harga berbagai kebutuhan pokok semakin mahal. Namun, lonjakan biaya hidup tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan para pekerja.

Kenaikan dolar berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan gaji bagi para pekerja di masyarakat," tegasnya.

Baginya, ketimpangan antara biaya hidup dan pendapatan telah memicu krisis sosial yang semakin dirasakan masyarakat. Ia menilai pemerintah belum mampu menjaga stabilitas harga maupun meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga aksi-aksi seperti #IndonesiaSekarat terus bermunculan.

Kritik yang disampaikan Caca juga menyasar persoalan ketenagakerjaan dan demokrasi. Menurutnya, hingga kini belum ada perbaikan nyata bagi para pencari kerja maupun buruh. Sebaliknya, lapangan pekerjaan bagi masyarakat sipil dinilai semakin sempit.

BACA JUGA : Makin Jelas Polisi yang Keroyok Jurnalis Rama

Di saat yang sama, ia melihat peran aparat negara justru semakin meluas ke ranah sipil melalui berbagai program pemerintah, seperti MBG dan KDMP. Keterlibatan tersebut dinilai berpotensi mengurangi kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong kemunduran demokrasi.

"Dari situ, kita akhirnya kehilangan kekuatan massa untuk mengubah tatanan pemerintah yang lama-kelamaan semakin mengarah ke otoritarianisme," ungkapnya. Karena itu, Caca berharap aksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut dapat menjadi pengingat bagi pemerintah agar kembali mendengar aspirasi masyarakat.

Rakyat Tak Lagi Didengar

Di tengah kepulan asap dan kobaran api di Jalan Gubernur Suryo, berdiri seorang pemuda bernama Badai Samoedra (21). Ia hadir bukan sekadar meramaikan barisan demonstran, melainkan membawa kegelisahan yang, menurutnya, telah mencapai titik puncak. Badai menilai kondisi pemerintahan saat ini bukan lagi sekadar mengecewakan, tetapi sudah mengkhawatirkan.

Ia mengaku memutuskan turun ke jalan setelah lama menyimpan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat. Baginya, praktik korupsi yang terus terjadi serta berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat menjadi alasan utama mengikuti aksi tersebut.

"Salah satu kegelisahan saya adalah bagaimana kebodohan dilakukan oleh pemerintah secara terang-terangan. Korupsi dilaksanakan dengan sangat tidak tahu malu, sehingga banyak hal yang saya sayangkan dari pemerintahan ini. Bagaimana pemerintahan ini sangat tidak berpihak kepada rakyat, padahal mereka berada di atas karena suara rakyat," katanya.

Menurut Badai, kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui pemilu justru disalahgunakan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. Ia melihat jurang antara penguasa dan rakyat semakin lebar, sementara berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terus bertambah tanpa penyelesaian yang jelas.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang memicu kemarahan publik, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga meningkatnya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa beban hidup masyarakat semakin berat.

BACA JUGA : Alat Kelamin Kami Diolesi Balsam

Namun, dari berbagai persoalan itu, yang paling mengusik Badai adalah sikap pemerintah yang dinilainya semakin mengabaikan aspirasi rakyat. Ia merasa suara masyarakat tidak lagi dipandang sebagai masukan yang harus didengar, melainkan sesuatu yang dapat diabaikan atau bahkan ditekan.

Yang paling saya gelisahkan adalah bagaimana pemerintah sangat memandang remeh rakyat. Bagaimana pemerintah menganggap suara kami adalah suara yang bisa ditekan, suara yang hanya lalu-lalang saja," ungkapnya.

Badai bahkan menggunakan analogi untuk menggambarkan relasi antara pemerintah dan masyarakat saat ini. Menurutnya, rakyat, terutama generasi muda, kerap diperlakukan layaknya "anak-anak bodoh" yang intelektualitasnya diremehkan dan integritasnya berusaha dibeli dengan uang maupun berbagai bentuk tekanan.

Memasuki sekitar pukul 18.00-20.30 WIB, situasi di Jalan Gubernur Suryo mulai memanas. Aparat kepolisian mengerahkan personel dengan perlengkapan antihuru-hara, seperti tameng, helm, dan perlengkapan pengamanan lainnya. Satu unit mobil water cannon juga diterjunkan ke lokasi.

Bentrokan antara aparat dan massa aksi pun tak terhindarkan. Sejumlah demonstran dilaporkan ditangkap, namun hingga berita ini ditulis belum ada data resmi mengenai jumlah peserta aksi yang ditangkap.