ANGKA di bulan September menghitam bagi massa Aksi Kamisan di Surabaya ke-926. Angka itu berderet seolah memaksa luka terus terbuka, begitu kata mereka. Mulai 7 September, pembunuhan Munir Said Thalib; tangga 12, Tragedi Tanjung Priok;tanggal 19 pembunuhan Pendeta Yeremia; tanggal 23, Reformasi Dikorupsi; tanggal 24, Tragedi Semanggi 2, lalu tanggal 26 pembunuhan Salim Kancil) dan 30 September, pembantaian 1965-1966).
Aksi Kamisan Surabaya kali ini memperingati September Hitam dengan acara mimbar bebas, kuliah jalanan, lapak buku dan pertunjukkan musik. Semakin soore hingga menjelang malam, peserta aksi kamisan sejumlah 30 orang terus berdatangan dan mengisi area Taman Apsari. Mereka datang dengan tujuan sama, merawat ingatan sekaligus menolak lupa atas berbagai kejahatan HAM yang terjadi.
Adit, salah satu peserta Aksi Kamisan Surabaya mengatakan, ingatan pada serangkaian tragedi pelanggaran HAM pada 30 September 1965 menjadi malam-malam mencekam yang mengubah arah bangsa dan geopolitik kita hingga hari ini. Menurutnya, Peristiwa G30S, membayangi indonesia sebagai medan pembantaian perbedaan ideologi dunia yang terjadi saat itu.
BACA JUGA : #KAMISAN| Menagih Keadilan Bagi Pendeta Yeremia
Tragedi pembantaian rakyat yang dicap dan dianggap terhubung dengan PKI, dibunuh. Tragedi ini menjadi pintu masuk kekuatan militer ke ranah kehidupan masyarakat sipil, mulai dari politik sampai bisnis. Kata Adit, militer seolah minta jatah dari apa yang sudah mereka tunaikan, yaitu menjadi aktor utama pembunuhan terhadap ratusan ribu orang.
Ia mengklaim dirinya sebagai salah satu lembaga yg memiliki peran yg pada akhirnya meminta jatah tidak hanya di lingkungan politik tapi mereka juga memiliki wadah di sektor bisnis,” tuding Adit.
Tahun 1965 setelahnya, kata dia, Partai Golkar dan miiter yg menjadi kendaraan politik, melalui pemilu-pemilu kosong yang sejatinya direncanakan sebelumnya, siapa yg akan menang. Rezim Orde Baru yang digagas Soeharto, cikal bakal terjadinya beragam pelanggaran HAM terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia
“Kita pernah melakukan sebuah revolusi dan reformasi. Tapi itu hanya terjadi di sektor politik semata. Sementara sektor lain, seperti ekonomi dan budaya, Indonesia masih bergantung dan bercorak layaknya negara-negara penjajah. Lepas dijajah bangsa Eropa, masih diwariskan di otak kekuasaan hari ini,” kata Adit.
Dari satu rezim ke rezim lain, pola penjajahan dan penindasannya tidak pernah berubah. Kata Adit, rakyat yang kritis dan menuntut keadilan, di jawab negara dengan peluru, penjara sampai racun mematikan. Ia mengingatkan Tragedi Tanjung Priok pada 12 september 1984, menjadi ladang pembantaian apara militer kepada sipil yang kritis pada keputusan-keputusan pemerintah.
BACA JUGA : Kaleidoskop September Menghitam
Aksi damai dibalas dengan peluru. Menurut laporan Komnas HAM dan organisasi HAM seperti kontras dan amnesty, sekitar 79 orang menjadi korban, terdiri dari 24 orang meninggal dan 55 luka-luka, serta banyak warga yang ditangkap secara sewenang-wenang,” ungkapnya.
Kemudian pada 24 september 1999, jalanan Jakarta kembali dipenuhi ribuan mahasiswa dan rakyat yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). RUU ini dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan sipil karena memberi kewenangan berlebihan kepada militer.
Aksi yang semula damai berubah jadi tragedi ketika aparat melepaskan tembakan ke arah massa. Sebanyak 11 orang tewas dan 217 orang luka-luka. Darah mahasiswa kembali tumpah, menorehkan luka sejarah yang dikenal sebagai Tragedi Semanggi 2. Peristiwa ini membuktikan, di tengah euforia reformasi, rakyat masih harus membayar mahal hanya untuk menyuarakan demokrasi dan keadilan.
Ditambahkan Indra Sinar Surya Purnama, peserta aksi lainnya, Peristiwa 7 September 2004, aktivis HAM, Munir Said Thalib, diracun hingga mati dalam penerbangan menuju Belanda. Suaranya yang lantang menuntut keadilan dibungkam dengan racun arsenik. Dua dekade berlalu, dalang pembunuhan itu masih dibiarkan berkeliaran.
Sebuah negara tidak menjadi adil hanya karena ia berhasil menentukan siapa musuhnya. Negara baru dapat disebut adil ketika ia mampu membatasi dirinya sendiri saat berhadapan dengan orang yang dituduh sebagai musuh” tegas Indra Surya Purnama.
Di mimbar bebas, Indra mengaku diminta percaya bahwa reformasi telah menyelesaikan semuanya dan reformasi dapat mengganti pemerintahan. Tetapi nyatanya, reformasi belum selesai jika kekuasaan masih dapat menganggap darah rakyat sebagai biaya yang dapat diterima.
Indra bilang, apa yang terjadi pada September adalah gejala persoalan yang lebih panjang. Kekuasaan yang dapat menentukan nasib banyak orang, birokrasi yang dapat menentukan siapa memperoleh pelayanan, aparat yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan dan hukum yang dapat digunakan untuk mengatur segalanya.
Aksi Kamisan Surabaya menghadirkan pula Lapak Baca Liberum dan musisi asal Lamongan bernama Bagus Kurniawan. Teras, selaku inisiatif Lapak Baca Liberium merasa September Hitam tanpa membaca dan berdiskusi hanya bersifat seremonial saja. Ruang diskusi itu tetap harus terus dihidupkan lewat buku.
BACA JUGA : #KAMISAN| Munir dan yang Mati Setelahnya
Baginya, ketika lapak baca itu ada, sebuah forum diskusi akan hidup karena ada buku dan tulisan dari masa lalu dan ada beberapa buku yg relevan dengan konteks hari ini. Menghidupkan kembali lapak baca dan ruang diskusi membuat orang-orang yang datang ke Aksi Kamisan tertarik membaca dan mendiskusikan buku ataupun kondisi negara hari ini.
Dengan adanya buku orang akan baca dan berdiskusi. Dan menurutku ketika ada lapak baca, forum menjadi lebih hidup karena ada buku-buku dan tulisan dari masa lalu. Bahkan ada beberapa buku yg relevan tentang dengan September hitam, seperti tentang G30S 1965 dan 1998,” ungkapnya.
Teras menegaskan, ia berusaha menghidupkan ruang literasi di Taman Apsari, khususnya ketika Aksi Kamisan. Buku akan menjadi Kompas mural dan arah gerakan agar tiap generasi memiliki kesadaran untuk menuntut penuntasan beragam pelanggaran HAM, kata Teras.
