AWAN BIRU cerah menjadi suasana yang sangat ideal untuk menghabiskan libur di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Tapi, cuaca ini justru yang paling ditakutkan oleh tim gabungan yang sampai detik ini masih bersiaga munculnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) susulan di sana. Sejak 3 Agustus 2026 para petugas berhadapan dengan api dan sesaknya asap bekas pembakaran vegetasi cemara gunung, akasia, mentigi, dan semak belukar.
Hingga Senin (17/8/2026), hutan seluas 1.120 hektare dilaporkan hangus terbakar. Kawasan TNBTS sendiri memiliki luas lebih dari 50 ribu hektare. Luasnya lahan yang terbakar, dipicu kondisi cuaca kering akibat kemarau panjang. Kondisi ini diperparah dengan fenomena El Nino Godzilla yang membuat musim hujan diprediksi mundur hingga tahun depan.
Kepala BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha menceritakan, peristiwa nahas ini awalnya terdeteksi pada 3 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB. Awalnya api terlihat di Blok Bantengan yang masuk wilayah Geding, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Proses pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan memanfaatkan berbagai peralatan seperti mobil pemadam kebakaran, jet shooter, alat pemukul api atau gebyok, serta pembuatan sekat bakar untuk menahan laju penyebaran api.
BACA JUGA : Arti Merdeka bagi Mereka yang Ditindas
Karena lokasi kebakaran berada di lereng dan punggungan bukit dengan akses yang terbatas, seluruh proses penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. "Kondisi musim kemarau dengan vegetasi padang rumput yang mengering, rendahnya kelembapan udara, serta tiupan angin yang cukup kencang menjadi faktor yang menyebabkan api dengan cepat menjalar ke area yang lebih luas," terang Rudijanta.
Api kemudian terus meluas hingga pada 7 Agustus 2026 terpantau karhutla telah menghanguskan 176 hektare hutan. Rudijanta harus menutup akses masuk Gunung Bromo dari Kabupaten Malang di kawasan Jemplang dan Coban Trisula, serta jalur Kabupaten Lumajang melalui Senduro untuk pengunjung.
"Dugaan kita ada kemungkinannya faktor manusia, bukan faktor alam, karena awalnya api ada di puncak tebing. Di situ ada jalur tradisional menghubungkan Desa Argosari dengan Desa Ranupani. Kadang-kadang yang melintas, kalau di tengah-tengah (perjalanan) dingin itu bikin perapian, mungkin lupa atau apa, dengan cuaca seperti ini menjadi pemicu kebakaran," jelas Rudijanta.
Pada 8 Agustus 2026 sore, pergerakan kobaran api sebenarnya sempat melambat dan diperkirakan seluruh titik api bisa dipadamkan. Tapi pada malam harinya mendadak angin berhembus kencang, memicu percikan api yang menyebabkan titik api membara kembali di kawasan Kaldera Bromo. Sejak 8 Agustus 2026, TNBTS ditutup total demi keselamatan wisatawan.
"Kami menutup kunjungan Wisata Bromo dari semua pintu masuk yaitu pintu masuk Cemorolawan (Kabupaten Probolinggo), Wonokitri (Kabupatem Pasuruan), Jemplang dan Coban Trisula (Kabupaten Malang), serta Senduro (Kabupaten Lumajang). Penutupan ini dalam rangka efektivitas upaya pemadaman kebakaran, serta memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung," jelasnya.
Kemudian pada Kamis (13/8/2026), api membakar lebih dari seribu hektare hutan yang berpusat di kawasan Pakis Bincil dan Bukit Cinta yang masuk dalam wilayah Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api juga terus mengarah ke kawasan Seruni Point atau Penanjakan 2.
Lokasi ini adalah salah satu titik pandang matahari terbit (viewing point) di ketinggian sekitar 2.400–2.470 mdpl yang merupakan wilayah Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Seruni point menjadi alternatif lokasi wisata menikmati pemandangan Bromo. Di sana terdapat wahana wisata Jembatan Kaca atau Bromo Skybridge.
Karhutla Bromo Terburuk Sepanjang Sejarah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur merilis data terbaru per 13 Agustus 2026, karhutla Gunung Bromo menghanguskan 1.120 hektare hutan. Dampak kebakaran ini telah melampaui kejadian karhutla Gunung Bromo pada 6 September 2023 hingga 11 September 2023 yang mencapai 989 hektare berdasarkan rilis resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kebakaran pada tahun 2023 bisa dipadamkan selama 10 hari karena terbantu dengan turunnya hujan. Tahun ini, diperkirakan akan terjadi kemunduran musim penghujan akibat El Nino Godzilla. Dan benar saja, sudah hampir sebulan ini kawasan Gunung Bromo belum tersentuh oleh hujan.
BACA JUGA : Hilangnya Imajinasi Kemerdekaan
Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Iklim Kelas II BMKG Karangploso, Anung Suprayitno mengungkapkan jika pada bulan Juli-September memang secara alami merupakan puncak musim kemarau di wilayah Jawa Timur. Sehingga memang sudah normal jika tidak dijumpai hujan ketika memasuki puncak musim kemarau.
Namun, pada 2026, BMKG mendeteksi adanya El Nino sehingga pada musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan musim kemarau pada umumnya. Alasan inilah yang menyebabkan kelembapan udara yang sangat kering, suhu udara di siang hari cukup panas, dan kecepatan angin timuran yang tinggi atau kencang.
Kalau kondisi di Bromo memang kalau sedang puncak musim kemarau, pasti vegetasinya kering. Jadi kalau terpicu oleh kebakaran apapun itu penyebabnya, itu yang trigger percepatan api itu menjadi masif. Karena kondisi vegetasinya kering, kemudian kelembapannya juga rendah, kemudian tiupan anginnya menjadi kencang. Itu yang hadi trigger percepatan kebakaran lahan atau hutan," jelasnya.
Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan prediksi BMKG, El Nino tahun ini menyebabkan kemunduran musim penghujan. Kalau biasanya hujan mulai turun sejak bulan Oktober, maka kali ini diperkirakan musim penghujan bisa jadi baru terjadi pada awal 2027. Para petugas pemadam kebakaran tidak bisa lagi mengandalkan datangnya hujan alami seperti tahun 2023. Pada kebakaran 2023 lalu, tim pemadam juga mengerahkan dua unit helikopter untuk water bombing.
"Tapi kadang meskipun terjadi musim kemarau dan ada El Nino, ini ada skala MJO (Madden-Julian Oscillation), gelombang Rossby, dan sebagainya itu yang kadang melintas di wilayah kita membawa awan-awan konvektif yang membawa hujan," kata dia menjelaskan soal masih ada potensi turun hujan.
Sementara potensi modifikasi cuaca atau hujan buatan juga tidak semudah yang dibayangkan, pasalnya untuk membuat hujan buatan harus muncul awan-awan konvektif yang bisa disemai menimbulkan hujan. Sementara selama sebulan ini seringkali langit di Gunung Bromo berwarna biru cerah dengan hanya sedikit sekali awan putih.
Meskipun peluangnya kecil, Anung tetap berkeyakinan jika pada mingggu-minggu ini akan ada peluang munculnya gelombang Rossby yang akan melintas ke wilayah Jawa Timur. Sehingga masih menunggu apakah akan ada awan yang memungkinkan untuk disemai untuk dijadikan hujan buatan.
"Jadi sementara kebakaran ini diatasi dengan cara konvensional oleh tenaga manusia, masyarakat, dan sebagainya. Namun ketika medannya itu sulit dijangkau, ya pakai water bombing. Memang water bombing menjadi prioritas di puncak musim kemarau kalau memang OMC tidak bisa dilaksanakan," paparnya.
Helikopter Jadi Ujung Tombak Pemadam Api
Komandan Unit Tongas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Probolinggo, Danang Purwanto menceritakan bagaimana perjuangan memadamkan api di Gunung Bromo. Ia sudah berjibaku memadamkan api sejak Selasa (4/8/2028), artinya sudah 10 hari ia tidak pulang karena api terus merembet meluas menghabiskan tanaman-tanaman kering di Gunung Bromo.
"Yang paling berat dari karhutla ini adalah medannya yang ekstrem, karena tidak semua lokasi kebakaran landai, ada juga tebing yang kemiringannya hampir 80 derajat. Kemudian anginnya kan juga sangat kencang, jadi api itu mudah merembet ke vegetasi sebelahnya, apalagi musim kemarau ini semua vegetasi kering dan mudah terbakar," bebernya.
Ia memang tidak bekerja 24 jam memadamkan api, karena Tim Damkar bekerja dengan sistem shift. Namun kondisi ini tetap menguras stamina dan mental para tim gabungan pemadam yang berjibaku menjinakkan si jago merah. Pasalnya seringkali api yang awalnya terlihat sudah terkendali, tiba-tiba si jago merah mengamuk lagi karena satu hembusan angin saja.
BACA JUGA : Panas Migas Texas Indonesia
"Kalau sedang lelah, paling ya video call sama anak istri di rumah, paling ya cuma bisa malam hari pas istirahat. Minimal kasih kabar kalau di sini baik-baik saja, soalnya saya dari awal kebakaran sudah di sini dan belum pulang, jadi pasti yang ada di rumah khawatir. Jadi kalau harapan saya saat ini, semoga apinya bisa segera padam saja," paparnya.
Peran masyarakat Tengger dalam upaya pemadaman Karhutla Gunung Bromo juga tidak kalah signifikan. Mereka jadi orang pertama yang mengetahui kebakaran di Blok Bantengan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak BB TNBTS. Mereka juga yang terjun pertama mengupayakan pemadaman api dengan alat-alat seadanya seperti ranting daun.
"Kalau kami ya menggunakan alat seadanya waktu awal-awal kebakaran itu. Kita gunakan gepyok (ranting daun) karena alat-alat masih seadanya yang dipakai. Karena sambil menunggu yang lain datang membawa alat-alat pemadaman yang lebih memadai," ucap Budi (50) warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
Masyarakat Tengger juga tergabung dalam Tim Gabungan yang bergantian ikut melakukan pemadaman api selama 12 hari. Karhutla memang harus segera dihentikan, karena api di kawasan Lembah Dingklik terus mendekat ke kawasan pemukiman warga di Dusun Nganjir, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Kalau jumlahnya masyarakat Tengger yang terlibat seperti lebih dari 100 orang. Karena ini rumah kami, jadi ya kami sendiri yang harus paling aktif melindungi dari api. Tapi kami juga terima kasih pada pihak yang sudah ikut membantu, kalau tidak mungkin dampaknya akan lebih luar biasa lagi," ujarnya.
Ketika api menghanguskan sisi hutan yang curam dan tidak memungkinkan dijangkau tim darat, harapan satu-satunya ada pada 3 helikopter yang diterjunkan dalam operasi water bombing. Ketiga helikopter ini merupakan milik TNI Angkatan Laut (AL) dan 2 lainnya milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kabut dan kepulan asap menyebabkan operasi water bombing tidak bisa dimaksimalkan karena visibilitas yang kurang menuju titik target, operasi dihentikan sementara pukul 12.41-13.22 WIB dikarenakan jarak pandang tidak memenuhi aspek dan akan dilanjut esok hari. Kemudian angin yang cukup kencang membuat api semakin cepat menjalar," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto pada Kamis (13/8/2026).
Gatot mengatakan, ketiga helikopter melakukan water bombing dengan mengambil air di Danau Ranu Regulo dan Danau Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang yang jaraknya 84 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 20-30 menit. Ketiga helikopter dalam sehari setidaknya mengambil setidaknya lebih dari 60 ribu liter air dalam sehari untuk membasahi hutan Gunung Bromo.
Karhutla yang Tak Dibicarakan Prabowo
Karhutla di kawasan Bromo menyedot perhatian publik. Beragam pemberitaan dari media lokal sampai nasional menyoroti peristiwa ini. Banyak yang mengaitkan apa yang terjadi dengan status Bromo sebagai destinasi wisata kelas dunia yang dilalap api. Laporan harian pun disajikan. Namun, peristiwa serupa yang bahkan jauh lebih masif, luput dari pemberitaan.
Hasil analisis Pantau Gambut menunjukan, sepanjang Januari-Juli 2026 jumlah hotspot meningkat drastis menjadi 15.067 titik, atau naik sekitar 549 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebanyak 45.428 titik panas pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan 25.364 titik berada pada zona ekosistem gambut lindung dan 20.064 titik berada pada zona ekosistem gambut budidaya.
Angka itu termasuk titik-titik api banyak bermunculan di kawasan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu contohnya terlihat pada alih fungsi lahan basah di Papua Selatan untuk PSN pangan, air, dan energi. Analisis Pantau Gambut mencatat peningkatan titik panas di Papua Selatan dari 757 titik pada Juni menjadi 4.220 titik pada Juli 2026.
Di Aceh, Ekosistem Rawa Tripa yang masuk pada Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan karena memiliki gambut dengan ketebalan lebih dari tiga meter, juga terbakar. Laporan Pantau Gambut menunjukkan, aktivitas pembukaan lahan ilegal yang terus berulang ini membuat angka karhutla melonjak drastis di wilayah Aceh.
Sepanjang Januari–Mei 2026, Pantau Gambut mendeteksi adanya 2.715 titik panas di seluruh Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan menjadi yang tertinggi dengan 918 titik panas, diikuti Kabupaten Aceh Barat dengan 740 titik, dan Kabupaten Nagan Raya sebanyak 528 titik. Jumlah titik panas di Kabupaten Nagan Raya tersebut meningkat 43 kali lipat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dengan 12 sebaran titik panas.
Temuan di Aceh ini menjadi salah satu yang tertinggi dari seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia dengan total 28.039 titik panas. Angka tersebut tersebar sebanyak 18.064 titik panas pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dan 9.975 titik panas pada Ekosistem Gambut Budidaya (FBEG). Akumulasi total tersebut pun mengalami kenaikan dari akumulasi Januari–April sejumlah 23.546.
Dalam siaran persnya, Pantau Gambut menilai lonjakan tersebut seharusnya menjadi peringatan keras untuk mengevaluasi proyek-proyek pembangunan berskala besar di wilayah yang rentan terbakar. Pendekatan yang minim partisipasi bermakna serta meningkatnya pelibatan militer berisiko semakin meminggirkan masyarakat adat dan mempercepat kerusakan ekologis.
BACA JUGA : Pulau Palsu dan Bahaya Bagi Budaya Pesisir
Peningkatan hotspot yang terjadi pada berbagai wilayah menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan, terdapat kelompok masyarakat yang juga menanggung dampak secara tidak proporsional, yaitu perempuan dan anak. Paparan asap menyebabkan meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan kehamilan, penurunan kesehatan reproduksi, hingga terganggunya tumbuh kembang anak.
Apa yang dialami masyarakat terdampak karhutla di ribuan titik itu tak dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 lalu. Prabowo, masih menempatkan pertumbuhan, investasi, hilirisasi, dan komoditas sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Padahal, pada saat yang sama, risiko ekologis dari kebijakan pembangunan, termasuk kerusakan lahan basah, konflik agraria, dan karhutla nyaris tidak mendapat tempat. Klaim Prabowo kontras dengan ancaman karhutla serta dampaknya terhadap hak warga atas udara bersih, lingkungan yang sehat, dan ruang hidup yang aman.
Iola Abas, Direktur Pantau Gambut, menegaskan, pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila biaya ekologisnya dibebankan kepada masyarakat.
Pembangunan tidak bisa diklaim berhasil jika dibayar dengan hancurnya ekosistem dan tergerusnya kedaulatan rakyat. Ketika risiko ekologis diabaikan, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung dampaknya,” ujar Iola.
Ia menilai, pemerintah cenderung ‘menyalahkan’ siklus dan fenomena iklim sebagai biang kerok atas bencana yang terjadi. Cara ini, menurut Iola, mengaburkan persoalan utama, yakni tata kelola lahan basah, pembukaan lahan, dan lemahnya pencegahan kebakaran. El Nino memang memperparah kondisi kering, namun bukan satu-satunya faktor.
Iola mencontohkan, dalam konteks klaim swasembada pangan, pola berbasis produksi komoditas massa dengan membuka lahan hingga jutaan hektar, selain merusak keragaman pangan, menghancurkan pula fungsi ekologis suatu kawasan hutan atau gambut. Kerusakan itulah yang memicu kebakaran lahan dan hutan.
Orientasi swasembada berbasis produksi komoditas massal juga berisiko mengorbankan keragaman pangan lokal, terutama di wilayah PSN termasuk di Papua Selatan. Kebijakan pangan semestinya melindungi sistem pangan masyarakat setempat, bukan menggantikannya dengan produksi monokultur berskala besar.
“Pidato kenegaraan semestinya tidak hanya menjadi panggung untuk memamerkan angka capaian. Pidato tersebut juga harus menjadi momentum untuk mengakui, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan,” tutup Iola.
Riset Satu Dekade Restorasi Gambut Indonesia oleh Pantau Gambut menemukan bahwa 97 persen lahan gambut yang terbakar pada 2015–2019 tidak pernah kembali menjadi hutan. Hanya 3 persen yang pulih menjadi hutan, sementara 41 persen berubah menjadi semak belukar dan 54 persen beralih menjadi perkebunan monokultur, terutama sawit.
*Artikel merupakan bagian dari serial "Krisis Iklim", kolaborasi projectarek.id dan iklimkita.org, media yang dikelola oleh LaporIklim.
