Skip to main content
Foto: Moh Busri/Project Arek
Reportase
KDMP Ancam Sawah Produktif dan Perbaikan Jalan
Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, membuat resah warga dua desa di daerah itu. Sebab, lahan yang ditarget untuk mendirikan bangunan KDMP, berstatus lahan sawah dilindungi. Kepala desa menolak, namun penolakan itu tetap tak bisa menyelamatkan dana desa mereka yang terlanjur dipotong Pemerintah Pusat untuk proyek ini. Warga pun gigit jari karena banyak program untuk desa yang urung dijalankan.

BELUM habis persediaan dari panen pertama, hasil panen berikutnya sudah datang. Begitulah Misnatun, 46 tahun, menggambarkan hasil pertanian di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Menurut Misnatun, pasokan air dari sungai dan sumur bor memungkinkan petani memanen padi hingga tiga kali dalam setahun.

Bagi petani asal Dusun Gunungan itu, hasil dari mengolah lahan menjadi penopang ekonomi keluarga. Sebagian disimpan untuk kebutuhan makan, sementara sisanya dijual. Kehidupan banyak warga Gili Anyar juga bertumpu pada pertanian. “Mayoritas warga memang petani, kalau yang bekerja kantoran hanya sebagian,” katanya.

Misnatun, petani asal Dusun Gunungan, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Bangkalan sedang memperbaiki sepeda listrik milik anaknya. Keseharian Misnatun biasanya lebih banyak di ladang untuk bercocok tanam sebagai sumber pencaharian ekonomi keluarga. (Moh Busri/Project Arek)

Di bagian desa yang lebih tinggi, petani mengandalkan hujan dan biasanya bisa menanam padi dua kali sepanjang musim hujan. Menurut Misnatun, sawah seluas 900 meter persegi di desanya bisa menghasilkan sekitar 20 karung gabah dalam sekali panen.

BACA JUGA : Menggugat Konsep Koperasi Rezim Prabowo

Sebagian sawah yang digarap warga itu berada di tanah pecaton, sebutan warga untuk tanah kas desa (TKD). Di areal persawahan milik desa itulah dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Padahal, sebagian tanah pecaton itu juga masuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).

Perangkat Pemerintah Desa Gili Anyar menunjukkan lokasi lahan TKD yang diproyeksikan menjadi tempat pembangunan KDMP. Lahan tersebut berjarak sekitar tiga kilometer dari akses jalan raya dan bersampingan dengan tempat pemakaman umum. (Moh Busri/Project Arek)

Pemerintah menggagas KDMP dengan dalih memperkuat ekonomi desa. Namun di Gili Anyar, rencana KDMP justru membuka kemungkinan alih fungsi lahan produktif. Ini yang membuat Misnatun bertanya-tanya, mengingat lokasi tanah-tanah itu jauh dari permukiman dan jalan raya.

“Siapa sasaran konsumennya kalau dibangun di tengah sawah?” kata Misnatun.

Ancaman terhadap Sawah Produktif dan Warung Warga

Kepala Desa Gili Anyar, Maskur Budiyanto, mengatakan aset desa yang tersedia saat ini didominasi sawah produktif dan tambak garam yang dikelola warga. Desa kekurangan lahan kering di tepi jalan yang bisa digunakan untuk membangun gerai KDMP.

Sawah yang dipertimbangkan dialih fungsi lokasinya juga jauh dari permukiman warga, sampai 1,5 km jaraknya dan 3 km dari jalan raya. Sedangkan tambak garam lebih jauh lagi lokasinya, sekitar 5 hingga 6 km dari jalan raya.

Menurut Maskur, jarak itu tidak ideal untuk calon pembeli dan kendaraan pengangkut barang. Ia khawatir jika KDMP dipaksakan dibangun di sana, bisa berakhir sepi. “Tim pendamping koperasi, pemerintah kabupaten, kecamatan, serta unsur TNI dan Polri sudah sempat meninjau lokasi,” katanya.

Lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi KDMP di Desa Gili Anyar. Lahan ini produktif untuk pesawahan. Di sekitar sawah juga difungsikan warga untuk makam desa. Warga desa khawatir, polemik soal lokasi pembangunan KDMP meresahkan kehidupan warga desa yang selama ini baik-baik saja. (Moh Busri/Project Arek)

 

Ia mengusulkan pemerintah menyediakan solusi melalui penyewaan atau pembelian lahan strategis di tepi jalan. Menurut dia, lokasi di jalur utama menuju Universitas Trunojoyo Madura dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kalau dibangun di tengah perkampungan, kasihan nasib masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan. Jadi penentuan lokasi harus mempertimbangkan akses, kelayakan usaha dan perlindungan UMKM,” tutur Maskur. 

Ia mengaku koordinasi mengenai pembangunan KDMP telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, tetapi langkah itu belum menghasilkan solusi konkret. Sejauh ini, proses pembahasan mengenai pembangunan KDMP hanya melibatkan perangkat desa. Sementara masyarakat disebut belum dilibatkan dalam musyawarah secara langsung.

“Masyarakat cukup diwakilkan oleh kadus,” ucapnya.

Maskur menegaskan pemerintah desa tidak ingin memaksakan pembangunan di atas lahan yang tidak layak. Ia khawatir keputusan yang terburu-buru justru memunculkan persoalan baru bagi desa dan masyarakat.

BACA JUGA : Media Lokal Alternatif Berbasis Koperasi

Kendala serupa bukan cuma dihadapi Desa Gili Anyar, tapi juga banyak desa lainnya. Menurut Maskur setidaknya ada tujuh desa di Kecamatan Kamal yang masih terkendala lahan.

Sementara itu di level kabupaten ada ratusan desa di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menghadapi masalah pembangunan KDMP. Dari total 281 desa/kelurahan di daerah tersebut, sampai sekarang hanya ada 91 desa yang selesai membangun gerai koperasi. Sisanya, 190 desa dan kelurahan masih belum selesai, sebagian besar juga belum menemukan lahan strategis untuk pembangunan.

Dana Desa Menyusut, Pembangunan Tak Tersentuh

Persoalan Gili Anyar tidak berhenti pada ketersediaan lahan. Maskur mengatakan pemangkasan Dana Desa turut mempersempit ruang pemerintah desa untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan.

Ia menyebut pemerintah pusat telah memberlakukan pemangkasan Dana Desa selama beberapa periode pencairan terakhir. Pengalihan alokasi anggaran untuk KDMP itu diterapkan secara otomatis, termasuk kepada desa yang belum memulai pembangunan gerai sama sekali.

Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pemerintah di atasnya. Karena kata dia, desa yang belum dapat membangun gerai menghadapi kondisi berbeda dari desa yang sudah menjalankan proyek.

Seharusnya pemerintah mempertimbangkan kesiapan lahan sebelum menerapkan konsekuensi anggaran,” ucap Maskur.

Dampak dari pemotongan Dana Desa sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan desa, terutama pada sektor infrastruktur fisik seperti jalan desa. Sebelumnya, Pemerintah Desa Gili Anyar sempat melakukan pembahasan dalam musyawarah desa terkait rencana pembangunan jalan desa.

Kondisi jalan di Desa Gili Anyar rusak parah. Dengan dipotongnya dana desa akibat proyek KDMP yang belum jelas, banyak pembangunan infrastruktur yang tak lagi bisa 

Bahkan, langkah itu telah berlanjut pada proses pengukuran jalan yang akan dibangun atau diperbaiki. Hanya, sampai sekarang proses pengerjaan tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Untuk mendukung KDMP, pemerintah menyesuaikan alokasi Dana Desa 2026 sebesar 58,03 persen dari pagu masing-masing desa. Secara nasional, penyesuaian itu mencapai Rp34,57 triliun dari Rp59,57 triliun Dana Desa yang dialokasikan.

BACA JUGA : 

Asal-usul Pekerja Informal di Indonesia (Bagian 1)

Asal-Usul Pekerja Informal di Indonesia (Bagian II)

Pada 2026, Dana Desa reguler yang diterima Desa Gili Anyar tinggal Rp373 juta. Anggaran itu harus mencukupi berbagai kebutuhan, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, pelayanan kesehatan dasar, serta ketahanan pangan dan energi. Dana yang sama juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui padat karya dan pengembangan teknologi digital.

Kades Maskur menyatakan anggaran Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat sangat tidak cukup untuk mengoptimalkan program desa. Menurutnya, program fisik pembangunan jalan desa yang baru saja direncanakan memerlukan anggaran paling sedikit Rp300 juta.

Kades Gili Anyar, Maskur Budiyanto menyayangkan proyek ini menggerus dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa. (Moh Busri/Projecy Arek)

“Kalau dipakai untuk pembangunan jalan, maka Dana Desa yang tersedia habis seketika, program lain tidak kebagian,” ujarnya.

Atas pertimbangan itu, Maskur terpaksa menunda pembangunan atau perbaikan jalan desa. Keputusan ini mempertaruhkan kepercayaan masyarakat kepadanya sebagai Kades, sebab sebagian warga mulai banyak yang mengeluhkan pembangunan jalan desa yang tak kunjung terealisasi.

“Situasi ini harus menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Pembangunan Desa Galis Dajah Tertekan KDMP

Kepala Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Abdul Muis, menceritakan masalah yang sama soal polemik pembangunan KDMP. Dia menyebut pemangkasan Dana Desa sudah berlangsung dalam dua tahap, yakni pada akhir 2025 dan awal 2026. Kondisi tersebut benar-benar membuat pemerintah desa tertekan untuk melakukan percepatan pembangunan desa.

Tidak cukup dipangkas secara otomatis melalui kebijakan pemerintah pusat, ternyata sisa Dana Desa Galis Dajah masih harus dialokasikan kembali untuk KDMP. Khususnya untuk biaya pengerjaan perataan tanah yang akan ditempati bangunan gerai.

“Kalau lahannya sudah siap, nanti desa harus menyediakan anggaran untuk meratakan tanah yang akan ditempati pembangunan,” ujarnya.

Warga menunjukkan lokasi TKD milik Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Bangkalan yang diproyeksikan menjadi tempat pembangunan KDMP. Lahan berupa kebun jati itu tidak cukup lebar sehingga berpotensi berdampak terhadap lahan produktif pertanian milik warga di sampingnya. (Moh Busri/Project Arek)

Anggaran Dana Desa reguler untuk Desa Galis Dajah pada tahap pertama tahun 2026 yaitu sebesar Rp373 juta. Berdasar perhitungan kebutuhan pembangunan desa, anggaran tersebut dinilai tidak cukup untuk memaksimalkan berbagai program. Belum lagi, jika nantinya harus dialokasikan lagi untuk biaya perataan tanah lokasi KDMP.

Abdul Muis mengatakan keterbatasan anggaran sangat memengaruhi kemampuan desa memperbaiki infrastruktur. Ia bahkan mengaku menggunakan dana pribadi untuk menambal jalan yang rusak parah.

Ia khawatir penyusutan anggaran berdampak lebih luas terhadap perekonomian, pendidikan, dan sektor pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, pembangunan KDMP perlu ditempatkan dalam perencanaan yang tidak mengabaikan kebutuhan dasar desa.

BACA JUGA : Seruan Protes Rezim dari Surabaya

Menurutnya, program pembangunan fisik di Desa Galis Dajah memerlukan biaya yang cukup besar. Hal itu karena kondisi geografis masuk area pelosok yang cukup jauh dari akses jalan raya utama kota.

Pengadaan material untuk pembangunan fisik tidak bisa langsung mendatangkan barang dari pabrikan. Prosesnya perlu melalui perantara agen untuk bisa sampai ke lokasi.

“Jarak dari sini ke jalan raya utama sekitar 12 km. Makanya tidak ada barang pabrikan yang masuk,” jelasnya.

Kerusakan jalan utama di Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan mengalami kerusakan parah. Anggaran keuangan desa dinilai sangat minim untuk mengoptimalkan pembangunan, sehingga sebagian jalan diperbaiki melalui swadaya. (Moh Busri/Project Arek)

Abdul Muis memperkirakan biaya pengadaan barang material bisa mencapai dua kali lipat dari harga pabrikan. Bengkaknya biaya tersebut dimakan oleh ongkos transportasi atau jasa angkut. Sementara perhitungan alokasi anggaran dari pemerintah di atasnya dinilai belum sepenuhnya memperhitungkan harga material setelah sampai di lokasi.

“Saya secara pribadi pun ikut membantu swadaya yang dilakukan warga. Karena kalau anggaran dari pemerintah memang tidak cukup,” katanya.

TKD Ratusan Desa Masuk Kawasan LSD

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Dhenis Pribadi, mengakui banyak desa belum menyelesaikan pembangunan KDMP. Menurutnya, sampai sekarang hanya ada 91 titik gerai yang selesai dibangun dan 16 di antaranya disebut siap dioperasikan.

Mayoritas desa yang belum menyelesaikan pembangunan secara menyeluruh terkendala penyediaan lahan. Sebagian aset desa yang tersedia berada di kawasan LSD sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum dapat digunakan.

Dhenis mengatakan terdapat beberapa alternatif lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan KDMP. Beberapa di antaranya meliputi tanah kas desa, aset milik pemerintah daerah, dan lahan Perhutani. Namun penggunaan lahan alternatif tersebut tetap harus memperhatikan status lahan serta ketentuan perlindungan lahan pertanian.

Untuk pilihan lahan Perhutani, desa dapat mengirimkan surat melalui kecamatan kepada DPMD. Selanjutnya DPMD kabupaten meneruskan usulan tersebut kepada Perhutani untuk mendapatkan konfirmasi status dan kelayakan lahan.

Bangunan Gerai KDMP di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan sudah selesai dibangun namun belum beroperasi. (Muh Busri/Project Arek)

Dhenis menyebut sejumlah desa telah melaporkan keberadaan lahan Perhutani yang dinilai strategis. Namun, pihaknya masih memastikan apakah lokasi yang diusulkan termasuk kawasan produktif atau memiliki batasan penggunaan tertentu.

“Kami sudah bersurat kepada Perhutani, namun belum ada balasan,” ujarnya.

Mengenai kebijakan pemangkasan Dana Desa, kata Dhenis, menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Tanggung jawab instansinya sekadar merealisasikan Dana Desa reguler yang ditransfer pusat untuk desa. Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut sudah diberlakukan mulai November 2025.

Dhenis juga membenarkan bahwa pemerintah desa sempat kebingungan untuk mengalokasikan anggaran perataan tanah lokasi KDMP. Atas persoalan tersebut, pemerintah daerah memberikan fleksibilitas untuk biaya perataan dapat dianggarkan menggunakan Dana Desa reguler yang diterima desa atau bahkan tidak.

Sepanjang diputuskan melalui musyawarah desa dan disertai perubahan APBDes, maka biayanya dapat menggunakan Dana Desa,” ujar Dhenis.

Terkait pemangkasan Dana Desa terhadap pemerintah desa yang belum melakukan pembangunan KDMP, sampai sekarang belum ada petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Khususnya, akan ada pengembalian alokasi anggaran atau tidak. “Persoalan tersebut akan kami bahas bersama pimpinan,” dalihnya.

Ia memperkirakan sisa Dana Desa di sejumlah desa berkisar Rp250 juta hingga Rp310 juta. Dhenis mengakui besaran tersebut belum cukup untuk mengoptimalkan seluruh kebutuhan pembangunan desa.

Juknis Operasionalisasi KDMP Tak Tuntas

Pengawas Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Bangkalan, Samsul Bahri, menyebut seluruh pengurus koperasi di 281 desa dan kelurahan telah menyelesaikan administrasi dasar. Dokumen yang telah tersedia mencakup badan hukum koperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meskipun begitu, hingga kini belum ada gerai KDMP di Bangkalan yang beroperasi.

Samsul Bahri, Pengawas Koperasi Diskopumdag Bangkalan. (Muh Busri/Project Arek)

Samsul juga menjelaskan skema pengelolaan KDMP akan ditangani Agrinas selama dua tahun. Mekanismenya yaitu melalui penempatan manajer dari perusahaan tersebut untuk membantu operasionalisasi gerai.

Berkaitan dengan petunjuk teknis pengoperasian gerai, belum diketahui secara pasti. Hanya secara umum, KDMP diproyeksikan menjadi ritel untuk distribusi barang bersubsidi pemerintah.

“Belum bisa dipastikan barang apa saja yang akan disediakan melalui gerai KDMP,” ujar Samsul.

Menurutnya, kepastian mengenai komoditas, mekanisme distribusi, dan bentuk layanan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Samsul menyebut masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan menjadi anggota koperasi.

Salah satu manfaat tersebut bersumber dari pembagian sisa hasil usaha (SHU). Namun sebelumnya, anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Minimnya Pelibatan Masyarakat Jadi Sorotan

Dosen Universitas Wiraraja (Unija) Madura, Wilda Rasaili, menilai penerapan kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan integrasi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga aspek tersebut penting diperhitungkan dalam pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar target program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Wilda, konsep koperasi semestinya tumbuh dari inisiatif masyarakat akar rumput. Semangat gotong royong dalam pengelolaannya dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Untuk keberlanjutannya, program KDMP ini harus berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, perlu melibatkan masyarakat dari awal pembahasan,” ujar Wilda.

Wilda menekankan, keterlibatan masyarakat dibutuhkan sejak perencanaan pembangunan hingga penentuan model tata kelola koperasi. Meskipun program KDMP diinisiasi pemerintah pusat, warga desa tetap perlu dilibatkan dalam pembahasan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan lokal.

“Sebab, konsep koperasi pada dasarnya, modalnya dari rakyat, konsumennya juga rakyat, dan hasilnya kembali kepada rakyat,” tegasnya.

Minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan berpotensi memunculkan gejolak di tingkat masyarakat. Tidak heran, kata Wilda, jika sebagian masyarakat menganggap kehadiran KDMP sebagai ancaman bagi usaha rakyat.

BACA JUGA :

Emak-emak Dupak Magersari Melawan Sumuk! (1)

Emak-emak Dupak Magersari Melawan Sumuk! (2)

“Itu karena dari awal memang minim pelibatan publik, terutama masyarakat akar rumput,” jelasnya.

Sebaliknya, pelibatan masyarakat sejak awal dapat membuka peluang kemitraan dalam pelaksanaan program. Warga tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berpotensi terlibat dalam tata kelola koperasi dan memasarkan produk usaha lokal melalui gerai KDMP.

“Kalau dari awal tidak pernah melibatkan masyarakat dan di kemudian hari akan dilibatkan, ini akan cukup sulit untuk mempertemukan perspektif pemerintah dengan masyarakat,” jelasnya.

Salah seorang warga desa melintas di jalan sempit samping lahan TKD Gili Anyar yang diproyeksikan sebagai tempat pembangunan KDMP. (Muh Busri/Project Arek)

Terkait pengalokasian Dana Desa untuk mendukung KDMP, Wilda menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta menjadi masalah selama memperhatikan skala prioritas pembangunan. Setiap desa memiliki kebutuhan dan persoalan berbeda sehingga alokasi anggaran semestinya mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Menurut dia, penyeragaman prioritas melalui alokasi anggaran untuk KDMP berisiko tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak di sejumlah desa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan program yang dibiayai benar-benar sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat setempat.

Wilda juga menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengalokasian anggaran publik. Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan lain yang justru lebih mendesak dibandingkan pembangunan gerai KDMP.

“Kalau memang ada prioritas lain yang lebih penting untuk ditangani, maka tidak perlu memaksakan KDMP,” pungkasnya.

 

 

 

*Liputan ini merupakan kolaborasi Project Arek (projectarek.id) dan Project Multatuli (projectmultatuli.org)