PERJUANGAN melawan reklamasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) masih berlanjut. Terbaru, warga pesisir mendapat kabar terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) yang memuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen tersebut menuai penolakan warga pesisir. Ironisnya, penerbitan dokumen itu berlangsung tanpa sepengetahuan masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) bersama Kampus Bijak 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD), diskusi, dan orasi bertajuk “Membaca Konflik PSN Pesisir Surabaya: Warga Bisa Apa?” pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung At-Tauhid Lantai 13, Umsura. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan mahasiswa dan berbagai komunitas.
Pada sesi pertama, Direktur LBH Surabaya, Habibus Shalihin, membawakan materi “Membaca Izin Reklamasi SWL”. Ia menegaskan, narasi pembangunan demi kepentingan umum dalam PSN kerap menjadi dalih untuk meminggirkan masyarakat. Atas nama kepentingan negara, warga dituntut menyerahkan lahannya. Kondisi tersebut justru berpotensi melahirkan praktik penindasan terhadap kelompok rentan.
Di saat rezim Proyek Strategis Nasional ini sangat santer, kita dibenturkan dengan istilah apabila ada kebutuhan untuk negara, apapun wajib diserahkan kepada negara demi kepentingan umum. Hal ini mendorong LBH Surabaya bersama kawan-kawan secara tegas menolak SWL," kata Habibus.
Ia menepis anggapan Surabaya sebagai kota metropolitan hanya dihuni pekerja industri dan masyarakat sektor modern. Faktanya, kota ini masih memiliki kelompok petani, nelayan, buruh, hingga warga pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam dan lahan di sekitarnya.
Habibus mengingatkan, kasus penggusuran petani Kalijudan beberapa tahun silam. Lahan peninggalan keluarga yang telah digarap selama puluhan tahun justru dikuasai pihak swasta. Para petani terpaksa beralih pekerjaan menjadi buruh pabrik setelah kalah dalam perkara di Mahkamah Agung akibat persoalan administrasi penetapan ahli waris.
BACA JUGA : Kota Milik Siapa?
"Surabaya sebagai kota metropolitan dihadapkan pada fakta petani, nelayan, dan buruh itu ada. Kasus petani Kalijudan membuktikan keberadaan petani di Surabaya itu nyata. Namun, ketika lahan dibebaskan, petani diputus bersalah di Mahkamah Agung hanya sebatas persoalan surat penetapan ahli waris," tuturnya.
Pengalaman tersebut, menurut Habibus, menjadi pengingat pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Terlebih, dalam proyek SWL, ia menyoroti penyusunan AMDAL yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 28 tentang keterlibatan publik. Ia menilai dokumen AMDAL harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari perspektif hak asasi manusia (HAM).
Habibus menjelaskan, pemindahan permukiman tidak sekadar memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain. Kebijakan tersebut juga berpotensi memutus ekosistem sosial yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Anak-anak terancam kehilangan akses pendidikan karena harus berpindah sekolah dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, perempuan dan lansia berisiko kehilangan jaringan sosial serta sumber ekonomi lokal.
Jika mengacu pada perspektif hak asasi manusia, banyak hal yang perlu dibedah. Berapa data perempuan, lansia, dan anak-anak yang berpotensi terdampak? Ketika anak-anak harus berpindah tempat demi kepentingan oligarki hingga terancam putus sekolah, negara bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia," ujar Habibus.
Dampak pembangunan SWL juga menjadi perhatian bagi kelompok nelayan dan petani tambak. Habibus mempertanyakan jaminan keberlangsungan mata pencaharian mereka jika wilayah perairan yang selama ini menjadi sumber penghidupan direklamasi. Ia turut menyinggung fenomena penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut.
"Bagaimana pemerintah menjamin profesi nelayan yang menangkap ikan di laut atau pemilik tambak yang wilayahnya akan hilang? Di negara ini ada fenomena unik, di mana sekelas laut pun memiliki SHM. Sementara itu, masyarakat justru terancam kehilangan mata pencaharian tanpa jaminan masa depan," jelas Habibus.
Selain persoalan dampak sosial dan lingkungan, ia menyoroti mekanisme ganti rugi pembebasan lahan. Selama ini, warga kerap ditawari kompensasi yang dinilai tidak sebanding dengan nilai lahan dan kerugian yang mereka alami. Penilaian tersebut juga kerap mengacu pada status administrasi tanah, seperti petok D atau surat ijo.
Karena itu, Habibus mendorong penerapan konsep ganti untung. Skema ini mengharuskan adanya perhitungan komprehensif tim penilai independen (appraisal), tidak hanya terhadap nilai tanah dan bangunan, tetapi juga potensi kehilangan pendapatan, mata pencaharian, serta dampak sosial dalam jangka panjang.
BACA JUGA :
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (1)
Rayuan Pulau Palsu di Pesisir Surabaya (2)
"Konsep yang benar adalah konsep ganti untung. Harus ada perhitungan orang ahli atau appraisal. Berapa kerugian pedagang yang kehilangan mata pencahariannya? Berapa kerugian perempuan, lansia, dan anak-anak yang harus ditanggung pemerintah? Bukan sebatas menyatakan harga rumah sekian berdasarkan petok D atau surat ijo, lalu warga disuruh pindah," papar Habibus.
Meski dokumen AMDAL dari SWL dikabarkan terbit beberapa waktu lalu, Habibus menegaskan warga tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Dari sisi hukum tata usaha negara, Habibus menyebut warga memiliki tenggat waktu 90 hari sejak menerima keputusan tata usaha negara untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Jalur yang dapat ditempuh antara lain gugatan Citizen Lawsuit (CLS), Class Action, maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pejabat pemerintahan.
Sebagai pembanding, Habibus mencontohkan advokasi penolakan tambang di Trenggalek. Dalam kasus tersebut, masyarakat menyusun kajian mengenai potensi kerugian ekonomi dan lingkungan dalam kurun 10 hingga 20 tahun ke depan sebagai dasar untuk menolak perizinan tambang.
"Warga memiliki hak untuk mengakses AMDAL. Secara konstitusional, ketika warga resmi menerima salinan resminya, mereka memiliki hak kurang lebih 90 hari untuk mengajukan upaya hukum atau keberatan. Melalui mekanisme Citizen Lawsuit atau Class Action, satu orang warga yang merasa haknya dilanggar sangat memungkinkan membawa hal ini ke PTUN," tegas Habibus.
Habibus menilai posisi advokasi penolakan SWL saat ini masih berimbang, dengan kekuatan masyarakat sipil dan pengusaha masing-masing berada pada posisi 50 persen. Karena itu, ia mengimbau warga pesisir untuk memperkuat solidaritas dan menyampaikan surat keberatan resmi agar dokumen AMDAL dapat diuji secara terbuka.
Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah menyerah dalam proses advokasi. Pengalaman pendampingan kasus AMDAL pengelolaan sampah di Benowo menunjukkan perjuangan hukum dan lingkungan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Konsistensi serta ketahanan warga menjadi faktor penting dalam memperjuangkan hak mereka.
"Pertarungannya hari ini adalah 50-50. Bisa saja kita yang berhasil, atau mereka yang berhasil. Jika warga tidak melawan, posisi pengusaha akan sempurna menjadi 100 persen. Perlawanan secara konstitusional bukanlah pelanggaran hukum, melainkan upaya menegakkan konstitusi agar negara tidak bermain-main dengan regulasi yang merugikan rakyat," pungkasnya.
Reklamasi Ancam Hak Hidup Warga Pesisir
Pada sesi kedua, perwakilan More Than Tree, Raihan Ibrahim Annas, memaparkan tentang “Membaca Dampak Ekologis Reklamasi dari Perspektif HAM”. Ia menjelaskan, proyek SWL yang direncanakan menimbun kawasan laut seluas 1.084 hektare berpotensi merusak ekosistem pesisir sekaligus mengancam mata pencaharian warga setempat.
Berdasarkan pemaparannya, sekitar 8.000 nelayan terancam kehilangan wilayah tangkap utama akibat penutupan perairan menggunakan material tanah dan pasir. Penutupan kawasan laut tersebut memaksa nelayan mencari ikan lebih jauh ke tengah laut. Kondisi ini berdampak pada peningkatan biaya operasional, terutama untuk pembelian bahan bakar solar. Selain mengancam mata pencaharian, reklamasi juga berisiko merusak terumbu karang dan memicu pendangkalan akibat penumpukan lumpur.
Untuk menjelaskan persoalan pembangunan dari perspektif HAM, Raihan mengutip pemikiran peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen. Dalam pandangannya, pembangunan sejatinya merupakan upaya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus memperluas kebebasan masyarakat dalam menentukan tujuan hidupnya. Namun, pelaksanaan proyek berskala besar kerap mengabaikan kehendak dan keterlibatan masyarakat terdampak.
Raihan menjelaskan, pentingnya memahami kedudukan negara dan masyarakat dalam kerangka HAM. Merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, negara berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga (to respect, to protect, to fulfill). Sebaliknya, masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder) yang tidak boleh sekadar diposisikan sebagai objek pembangunan.
Negara itu tidak memiliki hak. Negara hanya memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara karena telah diberikan mandat rakyat," ujar Raihan.
Prinsip tersebut, menurut Raihan, seharusnya tercermin dalam pelaksanaan partisipasi bermakna (meaningful participation) pada setiap proyek pembangunan, termasuk PSN. Masyarakat terdampak setidaknya memiliki tiga hak mendasar, yakni hak untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, dan hak mendapatkan penjelasan secara transparan. Namun, akses publik terhadap informasi mengenai analisis dampak proyek SWL masih sangat terbatas.

"Hak hidup adalah hak paling utama (supreme) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kepentingan apapun. Ketika proyek merusak ruang hidup dan mata pencaharian nelayan, ada hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk hidup yang sedang terancam," tegas Raihan.
Di sisi lain, perwakilan Pojok Literasi Pesisir, Ummu Sajidah atau akrab disapa Jeje, menyampaikan penolakan masyarakat pesisir Sukolilo, Surabaya Timur, terhadap reklamasi SWL. Penolakan mayoritas warga dilandasi kekhawatiran terhadap dampak proyek yang dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir, mematikan perekonomian lokal, serta mengikis tatanan sosial dan budaya masyarakat setempat.
Mewakili suara anak muda dan nelayan pesisir, Jeje membantah klaim pengembang, PT Granting Jaya, yang menyebut perairan Kenjeran sudah tidak memiliki potensi perikanan. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan berpotensi menjadi pembenaran untuk memuluskan izin reklamasi.
"Dari pihak pengembang mengklaim kepada masyarakat, area laut di sana sudah tidak ada ikannya. Ini adalah kebohongan. Saya sendiri pernah ikut melaut selama delapan jam di titik lokasi yang direncanakan menjadi proyek SWL dan melihat dengan mata kepala sendiri, ekosistemnya masih sangat terjaga. Ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, bahkan hiu masih ada di sana," tegas Jeje.
Jeje menilai keberadaan SWL berpotensi merampas ruang hidup nelayan sekaligus menghilangkan mata pencaharian mereka secara perlahan. Kekhawatiran tersebut semakin besar karena skema relokasi yang ditawarkan pengembang mengharuskan nelayan pindah ke rumah susun di pulau buatan. Mereka juga harus melaut lebih jauh dengan metode penangkapan ikan yang berbeda.
Skema tersebut dinilai mengancam kearifan lokal dan tradisi penangkapan ikan ramah lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun leluhur masyarakat pesisir. Perubahan ruang hidup tidak hanya berdampak pada keberlangsungan profesi nelayan, tetapi juga mengancam pengetahuan dan kebudayaan yang selama ini tumbuh bersama kehidupan masyarakat pesisir.
Dampak SWL juga dikhawatirkan meluas ke sektor ekonomi, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pesisir. Para pengrajin dan penjual kerupuk hasil laut di kawasan Kenjeran menjadi kelompok yang berpotensi kehilangan sumber penghidupan jika aktivitas ekonomi pesisir terganggu.
Kekhawatiran warga tidak terlepas dari pengalaman perubahan lingkungan pesisir Kenjeran pada masa lalu. Kawasan tersebut kini menghadapi persoalan sedimentasi lumpur yang cukup parah. Berdasarkan catatan sejarah lokal, pada dekade 1980-an hingga 1990-an, pesisir Kenjeran yang semula berupa pantai berpasir berubah menjadi perairan berlumpur setelah pasirnya dikeruk untuk pembangunan kawasan perumahan mewah.
BACA JUGA : Melawan Perampas Pesisir Surabaya
Selain ancaman terhadap lingkungan dan perekonomian, warga juga mempertanyakan rekam jejak PT Granting Jaya sebagai pengembang SWL. Mereka menyoroti pengelolaan kawasan Kenjeran Park (Kenpark) yang semula mengantongi izin seluas 50 hektare, tetapi kemudian berkembang melalui reklamasi hingga mencapai 300 hektare. Warga terdampak disebut tidak memperoleh ganti rugi yang layak dan hanya menerima bantuan sembako.
Mengelola Kenpark seluas 300 hektare saja mereka tidak mampu dan kawasannya terbengkalai. Bagaimana mungkin mereka bisa mengelola area reklamasi seluas lebih dari 1.084 hektare untuk Surabaya Waterfront Land?" pungkas Jeje.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga menilai manfaat proyek SWL berpotensi lebih banyak dinikmati kalangan elite. Sebaliknya, masyarakat pesisir dan kelompok ekonomi menengah ke bawah justru harus menanggung risiko kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, serta perubahan tatanan sosial dan budaya.
Cermati Peta Konflik dan Perkuat Solidaritas
Pada sesi ketiga, perwakilan Lingkar Keadilan Ruang Yogyakarta, Himawan Kurniadi atau akrab disapa Adi, membawakan materi “Simulasi Peta Konflik dan Strategi Advokasi”. Ia mengkritik pelaksanaan PSN di Indonesia yang kerap menempatkan masyarakat bukan sebagai penerima manfaat, melainkan sekadar objek pembangunan.
Menurutnya, kebijakan ekspansi infrastruktur tersebut berakar dari skema percepatan pembangunan pada era pemerintahan sebelumnya dan terus diperkuat melalui regulasi pengadaan tanah. Untuk menggambarkan persoalan tersebut, Adi menyoroti pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (NYAI) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembangunan bandara itu mengalihfungsikan sekitar 600-an hektare lahan pertanian produktif. Proyek tersebut semula diproyeksikan mampu menampung hingga 15 juta wisatawan mancanegara. Namun, menurut Adi, realisasi pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan awal dan justru menyisakan beban finansial.
"Sebenarnya kalau kita berbicara proyek strategis nasional, itu kebalik. Jadi bukan kemudian untuk rakyat, melainkan rakyat hanya dijadikan sebagai objeknya," ungkap Adi, "Namun, hari ini realitasnya Bandara Kulon Progo setiap tahun rata-rata mengalami kerugian Rp35 miliar karena harus mengembalikan modal ke BUMN," imbuhnya.
Adi menilai persoalan pembangunan bandara tidak bisa dilepaskan dari proyek infrastruktur lain di Yogyakarta. Ia turut menyinggung pembangunan Bendungan Bener di Wadas yang memicu alih fungsi lahan dan penolakan warga. Rangkaian proyek tersebut, menurutnya, memperlihatkan besarnya tekanan pembangunan terhadap ruang hidup masyarakat.
Tekanan terhadap warga juga diperkuat melalui regulasi pengadaan tanah. Adi menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta sejumlah aturan pelaksanaannya, memberikan kewenangan besar kepada negara dalam proses pengambilalihan lahan masyarakat.
BACA JUGA : Warga Pesisir: “Kami Sudah Lelah. Tolak SWL!”
Salah satu mekanisme yang disorot adalah penitipan uang ganti kerugian di pengadilan. Skema tersebut dinilai mempersempit ruang penolakan warga karena proses pengadaan tanah tetap dapat berjalan meskipun masyarakat tidak menyepakati besaran ganti kerugian.
Adi juga menyinggung perubahan regulasi pertambangan mineral dan batu bara (Minerba), khususnya ketentuan mengenai Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang menurutnya turut membuka ruang pemanfaatan material alam untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar dan reklamasi.
Melalui aturan pengadaan tanah dan skema konsinyasi di pengadilan, masyarakat tidak diberi ruang untuk menolak. Jika tetap menolak, ganti rugi dititipkan di pengadilan tanpa menyesuaikan tingkat inflasi," jelas Adi.
Selain regulasi pengadaan tanah, Adi mengkritik pelaksanaan AMDAL. Ia menilai dokumen AMDAL kerap hanya menjadi persyaratan administratif untuk melegitimasi proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Ketebalan dokumen yang mencapai 700-900 halaman juga menyulitkan masyarakat terdampak untuk mempelajari substansinya, terlebih jika mereka hanya diberi waktu terbatas untuk menyampaikan tanggapan.
Menghadapi persoalan tersebut, Lingkar Keadilan Ruang menerapkan metode Bedah AMDAL bersama masyarakat. Pendekatan ini bertujuan membongkar isi dokumen secara transparan sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai potensi dampak proyek terhadap lingkungan dan kehidupan warga.

Adi juga mengingatkan arah pembangunan di Pulau Jawa yang semakin mengutamakan pembentukan kawasan industri dan megapolitan. Orientasi tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat sekaligus mengikis keberadaan lahan pertanian. Karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan aktor dan penguatan konsolidasi masyarakat dalam proses advokasi.
BACA JUGA : Pulau Palsu dan Bahaya Bagi Budaya Pesisir
Pemetaan tersebut perlu melibatkan berbagai kelompok, mulai dari nelayan, petani, media, hingga organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan berbagai elemen dinilai penting untuk memperkuat posisi warga terdampak dalam menghadapi proses pengambilan keputusan pembangunan.
"Arah pembangunan di Jawa tidak lagi untuk pertanian, melainkan diarahkan ke kawasan industri. Pemetaan aktor dan advokasi menjadi kunci agar masyarakat terdampak memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan," pungkas Adi.