Skip to main content
Foto: Robertus Risky/Project Arek
Arek Kampus
Ketimpangan Daya Tahan Kelas Hadapi Krisis
Di tengah krisis, kenyamanan ekonomi memberi kelas menengah atas kemewahan untuk mematikan notifikasi dan menjaga ketenangan batin. Sementara itu, bagi kelompok rentan yang tidak memiliki jaring pengaman, kebijakan politik dan bencana sosial terus menghantam kehidupan mereka tanpa memberi ruang untuk memalingkan muka.

SABAN kali lanskap politik memburuk atau krisis sosial meletup ke permukaan, linimasa media sosial berlomba menasehati kita untuk matikan notifikasi, batasi konsumsi berita, rawat peace of mind, dan kembalilah berfokus pada diri sendiri. Dalam sekat-sekat tertentu, petuah ini jelas masuk akal. 

Otak manusia tidak pernah didesain untuk menjadi saksi abadi atas seluruh kemalangan dunia tanpa mengalami kelelahan mental yang hebat. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjaga kewarasan. Benang kusut dari narasi ini baru muncul ketika kemampuan merawat ketenangan diangkat sebagai perihal moral individual, seakan-akan setiap warga berhadapan dengan himpitan struktural dari garis start material yang setara.

Jarak antara seorang manusia dan krisis yang mengepungnya tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ada pertalian yang terlampau erat antara kondisi ekonomi dengan keleluasaan seseorang untuk bersikap apatis. Sebagian orang dapat mematikan ponselnya, menutup tab berita, dan kembali melakoni rutinitas tanpa khawatir esok hari mereka akan kehilangan ruang hidup.

BACA JUGA : Rakyat Menderita, Oligarki Makin Kaya

Mereka ditopang akumulasi tabungan yang memadai ketika arus kas terganggu, hunian di radius yang aman, kepastian kerja, kendaraan pribadi yang kebal dari lumpuhnya transportasi publik, hingga akses ke fasilitas kesehatan privat saat sistem pelayanan negara kolaps. Sementara itu, bagi barisan masyarakat lain, keputusan politik tidak pernah hanya menjadi sebatas wacana yang bisa diabaikan. Krisis menggedor pintu depan mereka bukan sebagai berita saja, tetapi merasuk sebagai hantu kelaparan dan sesak napas.

Keputusan-keputusan dari gedung parlemen itu memburu mereka dan merupa ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, lonjakan harga bahan pokok dan BBM, penggusuran lahan, polusi udara, hingga upah harian yang sudah menguap di minggu ketiga.

Bagi kelompok ini, keputusan politik bukanlah tontonan yang dapat di-pause. Mereka tak pernah memiliki kemewahan untuk menganggap krisis sebagai sesuatu yang bisa dijeda sejenak demi ketenangan batin. Persoalannya lantas bukan lagi sekadar siapa yang lebih mahir menerapkan stoikisme dalam kesehariannya untuk mencapai ketenangan di tengah terpaan berita buruk, melainkan mengapa kemampuan untuk "mengambil jarak" dari berita buruk itu sendiri terdistribusi secara sangat timpang.

Kapitalisme dan Jarak yang Menganga

Pertanyaan tersebut memaksa kita membedah satu jangkar konseptual yang kerap kali dihindari, yaitu: kelas. Perbedaan posisi material di tengah masyarakat tidak tumbuh begitu saja dari seberapa tekun seseorang bekerja atau seberapa bijak ia menata pos-pos keuangannya. Sebab hal itu memang terpola melalui relasi produksi yang jauh lebih luas dan mengakar.

Dari sudut pandang ini, kenyamanan kelas menengah-atas tidak bisa diringkas sekadar sebagai gaya hidup atau lifestyle. Kenyamanan, pada akhirnya, adalah selembar karcis untuk membeli jarak agar risiko sistemik tidak langsung melumat kehidupan personal mereka.

Di sinilah kita perlu menelisik perkara ini secara struktural. Bukan untuk menjadikan istilah "kapitalisme" sebagai jargon serbaguna yang sungguh klise, tetapi hal ini kiranya sangat berguna untuk membongkar bagaimana sistem ini membekali setiap orang dengan daya tahan yang berbeda saat memasuki krisis.

BACA JUGA : Hutan Kita Sengaja Dibakar Oligarki

Marx telah lama mengurai, relasi mendasar dalam sistem ini berpusat pada pemisahan antara tenaga kerja dan kepemilikan alat produksi. Pekerja murni menukar daya kerjanya demi upah, sementara pemilik modal terus mengonversi proses produksi menjadi akumulasi kapital. Poin krusialnya bukan sekadar mengulang teori surplus-nya, tetapi lebih kepada bagaimana menatap konsekuensi logisnya terhadap satu hal, yaitu: pilihan.

Orang yang murni menggantungkan napas ekonominya pada upah bulanan memasuki ketidakpastian dengan pijakan yang sangat rapuh dibanding mereka yang memiliki aset. Saat pendapatan terhenti, keduanya tidak memiliki rentang waktu yang sama untuk mencari jalan keluar.

Secara formal, hukum pasar seolah menjanjikan kebebasan yang setara bagi semua orang, siapa saja berhak keluar dari pekerjaan yang eksploitatif, mengambil jeda, atau menolak kondisi kerja yang menindas. Namun, kebebasan formal itu memiliki harga yang harus dibayar.

Seseorang dengan tabungan yang memadai dapat mengundurkan diri untuk menyembuhkan ketegangan mental tanpa takut kehilangan pemenuhan kebutuhan dasar esok hari. Sebaliknya, pekerja tanpa cadangan finansial kerap kali dipaksa bertahan menelan racun di ruang kerjanya, sebab keputusan untuk melangkah keluar akan seketika berimbas pada sewa kontrakan yang menunggak dan piring makan keluarga yang kosong.

Persoalan kelas dalam hal ini tidak sekadar menentukan seberapa banyak sumber daya yang dimiliki seseorang, tetapi juga seberapa besar daya tahan yang ia miliki ketika mengeksekusi pilihannya. Di perbatasan inilah kelas menengah-atas bergerak.

BACA JUGA : Sisi Gelap Tambang Nikel

Kenyamanan mereka tidak melulu mewujud dalam barang-barang konsumtif, sebab pada dasarnya memang mereka sudah memiliki napas finansial yang lebih panjang. Mereka bisa merelokasi pekerjaan ke ruang domestik atau work from home, membayar layanan kesehatan privat, atau mengandalkan jaring pengaman keluarga saat badai ekonomi menerpa.

Ketika Jelaga Menyibak Kesenjangan

Relasi asimetris ini kian membuncah saat risiko yang dipertaruhkan bukan lagi sebatas deretan angka di rekening, melainkan kerusakan ruang hidup. Karl Polanyi (2001) dalam The Great Transformation telah menggambarkan bagaimana bahaya laten dari komodifikasi atas hal-hal yang ia sebut sebagai komoditas fiktif atau fictitious commodities, khususnya alam dan tenaga kerja.

Tanah adalah manifestasi alam, dan tenaga kerja melekat utuh pada eksistensi manusia. Memaksa keduanya tunduk pada mekanisasi dan tekanan pasar tak hanya merusak ekonomi, tetapi memicu petaka sosial dan ekologis yang jauh lebih besar.

Kapitalisme bertumpu pada daya hisap yang terus-menerus terhadap fondasi kehidupannya sendiri. Krisis ekologis, karenanya, bukan sekadar musibah yang kebetulan terjadi, melainkan keniscayaan dari cara sistem tersebut mengorganisasi produksi.

Mari kita uji tesis ini pada kasus krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Merujuk pada data awal September 2026, emisi kebakaran hutan di Indonesia melonjak tajam, menyumbang sekitar 19,7 juta ton CO2 hanya dalam kurun waktu sepekan, sekitar 1-7 September 2026. Dampaknya memukul publik dengan telak, lebih dari 12,5 juta jiwa di tujuh provinsi dipaksa menelan kabut asap, disusul lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menembus 113.000 kasus, naik dua kali lipat dalam hitungan hari.

Asap memang tak pilih-pilih korban sebelum menyusup ke rongga dada. Namun, penawarnya didikte penuh oleh kasta ekonomi. Kelas menengah-atas memiliki daya untuk merespons ancaman ini secara mandiri, untuk mengisolasi diri di kamar berpendingin udara, menyalakan air purifier berfilter HEPA, memborong masker standar medis, atau bahkan menyingkir sementara ke luar daerah yang udaranya masih bersih.

Sebaliknya, bagi pekerja harian, buruh lepas, dan pedagang asongan, anjuran untuk "mengurangi aktivitas di luar rumah" adalah retorika kosong yang terputus dari realitas. Memilih untuk mengurung diri di rumah berarti memutus urat nadi subsistensi harian mereka.

BACA JUGA : Mengurai Politik Bapakisme Orde Baru

Krisis lingkungan ini membongkar ilusi di balik narasi resilience yang kerap didengungkan. Narasi tersebut menuntut setiap warga untuk secara magis menjadi tangguh di tengah gempuran krisis. Padahal, ketahanan membutuhkan modal, pemulihan membutuhkan waktu, dan penghindaran risiko mensyaratkan uang.

Ketika keuntungan eksploitasi ruang dikonsentrasi ke tangan segelintir pemilik modal sementara biaya kerusakannya disosialisasikan dalam bentuk asap beracun kepada publik, maka resilience tanpa redistribusi sumber daya hanyalah bentuk lain dari kekerasan struktural.

Privatisasi Stres dan Depolitisasi

Di persimpangan inilah, kecenderungan kelas menengah-atas untuk menjauh dari politik bersekutu mesra dengan industri self care. Menarik diri dari keruhnya realitas dan mengambil jeda tentu tak pernah salah. Tragedi konseptualnya baru terjadi ketika strategi manajemen emosi ini dijadikan dogma utama untuk merespons tekanan yang fondasinya jelas-jelas bersifat struktural.

Mark Fisher (2011) mendiagnosis fenomena ini sebagai the privatisation of stress atau privatisasi stres. Dalam lanskap neoliberal, ketegangan yang berakar pada kebobrokan sosial dan ekonomi sengaja dialihbahasakan menjadi kelemahan psikologis yang wajib diobati secara mandiri oleh tiap-tiap korban.

Ketika privatisasi ini beroperasi, perhatian publik teralih secara halus dari kondisi objektif yang memproduksi derita menuju kemampuan subjektif individu dalam menelannya. Kondisi kerja yang eksploitatif direduksi menjadi persoalan ketidakmampuan mengatur work life balance. Kerentanan sosial akibat absennya jaminan negara diterjemahkan sebagai kurangnya mindfulness. Dan, kelelahan mental menyaksikan kebobrokan pejabat diselesaikan dengan imbauan untuk berpuasa media sosial.

Industri self care digital bergerak seirama dengan logika ini. Ia meletakkan seluruh beban keselamatan murni di atas pundak individu. Kita disuruh mengunduh aplikasi meditasi, mengatur pola napas, dan menyingkirkan "toxic vibes", sementara korporasi perusak lingkungan dan oligarki pembajak kebijakan tetap melenggang tanpa tersentuh.

BACA JUGA : Jebakan Konsumtif Rezim Kapitalis

Menjadikan ketenangan batin sebagai proyek personal jauh lebih mudah dieksekusi ketika seseorang hidup di atas bantalan finansial yang kokoh. Namun, ketika pengalaman spesifik dari kelas yang berprivilese ini digeneralisasi menjadi nasihat moral seperti, "Jangan terlalu peduli, lepaskan apa yang di luar kendalimu,” maka sejatinya hal itu berubah menjadi instrumen penyamaran yang mengubah ketimpangan kelas seolah-olah berbentuk kebijaksanaan hidup yang luhur.

Apa yang Bisa Dikontrol?

Diktum Stoikisme yang mengajak kita bertanya, "Apa yang bisa saya kontrol?" memang manjur meredam badai di ranah individual. Menyadari batas kemampuan diri adalah fondasi untuk menjaga kewarasan. Namun, jika pertanyaan itu dijadikan satu-satunya kompas dalam merespons krisis publik, maka hal itu juga akan mematikan daya kritis.

Secara individual, seorang warga memang tidak bisa menurunkan harga pangan dari balik selimut kamarnya. Ia tidak bisa mencabut izin konsesi tambang lewat renungan malam, dan tidak bisa membersihkan udara yang pekat asap Karhutla hanya dengan mengatur napas.

Tapi, ketidakmampuan individu untuk mengendalikan hal-hal tersebut bukan berarti variabel-variabel itu memang "jatuh dari langit" dan tak bisa diubah. Maka sesungguhnya kita harus mengalihkan pertanyaan dari ranah personal ke ranah yang lebih politis, “Siapa yang sebenarnya memegang kendali? Siapa yang merumuskan kebijakan tata ruang ini? Siapa yang meraup cuan dari lahan yang terbakar, dan kelas mana yang kesehatannya dikorbankan?”

Pergeseran pertanyaan ini penting. Kita tidak lagi menjebak diri dalam diskursus bagaimana cara sabar menderita di dalam sistem yang rusak, melainkan membongkar pondasi dan struktur yang membangun sistem tersebut. Kecemasan publik tak lagi dipandang sekadar sebagai gangguan emosional yang harus diterapi, melainkan sebagai respons objektif atas kondisi material yang memang tidak mengamankan nyawa mereka.

Kritik terhadap budaya "bodo amat" ini bukanlah panggilan moral yang memaksa setiap orang harus mengamuk 24 jam atau menumbalkan kesehatan mentalnya demi aktivisme. Istirahat adalah hak yang radikal. Bahkan mereka yang berada di garis depan pergerakan membutuhkan ruang sunyi untuk berhenti sejenak.

Hal yang harus digugat adalah, ketika "jeda" tersebut, membeku menjadi jarak yang memperlebar ketimpangan, dan jarak itu hanya bisa dipertahankan karena seseorang memiliki sumber daya untuk membeli jalan keluar dari konsekuensi yang sedang ia abaikan.

Kelas menengah-atas memiliki privilese untuk mempraktikkan pengabaian tersebut karena sebagian besar efek samping politik dapat diserap tabungan, asuransi, dan mobilitas privat mereka. Politik dapat dijadikan komoditas intelektual yang dibicarakan saat menarik, dan dimatikan layaknya layar televisi saat terasa memuakkan.

BACA JUGA : Paradoks dari Secangkir Kopi

Sebaliknya, bagi jutaan warga yang hidup tanpa jaring pengaman kelas, politik bukanlah pilihan topik obrolan. Politik menyala terus-menerus, mencekik leher mereka melalui biaya sewa rumah, ongkos transportasi, makan, kelangkaan air bersih, hingga nasib pekerjaan esok pagi, bahkan ketika layar ponsel mereka sudah dimatikan.

Pada akhirnya, persoalan kelas akan selalu menentukan siapa yang memiliki kemewahan untuk memalingkan muka. Dan selama ketimpangan struktural ini terus dipelihara, kemampuan untuk menjaga peace of mind tidak akan pernah murni menjadi pencapaian spiritual; ia akan selalu menjadi sebuah hak istimewa.

 

Referensi:

Fisher, M. (2011). The privatisation of stress. Soundings, 48, 123–133. https://doi.org/10.3898/136266211797146882

Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy, Volume 1 (B. Fowkes, Trans.). Penguin Books.

Polanyi, K. (2001). The great transformation: The political and economic origins of our time.

Reuters. (2026, September 9). Indonesian wildfire emissions surge to world's highest, data shows. https://www.reuters.com/business/environment/indonesian-wildfire-emissions-surge-worlds-highest-data-shows-2026-09-09/

Reuters. (2026, September 10). Indonesian wildfires cause respiratory infections to double in a week, health ministry says. https://www.reuters.com/business/environment/indonesian-wildfires-cause-respiratory-infections-double-week-health-ministry-2026-09-10/

 

 

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga Surabaya.