AMANAT tersebut sesungguhnya tidak berhenti pada ruang-ruang kelas. Ia juga hidup di perpustakaan, taman bacaan masyarakat, pojok literasi desa, hingga rak-rak buku sederhana yang menjadi jendela dunia bagi anak-anak di pelosok negeri. Ironisnya, di tengah semangat membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, akses terhadap buku justru menghadapi tantangan serius.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghentikan program distribusi buku ke berbagai daerah sebagai dampak penyesuaian anggaran. Di negeri yang masih berjuang meningkatkan budaya membaca, buku justru menjadi salah satu korban efisiensi fiskal. Yang dipangkas bukan hanya angka dalam dokumen APBN, melainkan kesempatan jutaan masyarakat memperoleh pengetahuan.
Pertanyaannya sederhana dan mendasar “Bagaimana negara dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa apabila buku tidak lagi mampu menjangkau desa-desa, sekolah, taman bacaan masyarakat, maupun komunitas literasi?” Jangan-jangan yang sedang dihemat bukan sekadar belanja negara, melainkan masa depan generasi Indonesia.
Ketika Buku Menjadi Korban Efisiensi
Efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan langkah yang wajar dalam pengelolaan fiskal. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kesehatan APBN agar tetap berkelanjutan. Namun, kebijakan efisiensi semestinya tidak mengurangi investasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia.
Di sinilah persoalan muncul. Ketika anggaran Perpustakaan Nasional mengalami penurunan signifikan dari sekitar Rp721,6 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp377,9 miliar pada 2026. Konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh institusi tersebut, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dampaknya, distribusi buku ke berbagai daerah tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan anggaran.
BACA JUGA : Iblis pun Insecure!
Pernyataan tersebut bukan sekadar informasi administratif, melainkan peringatan bahwa akses masyarakat terhadap pengetahuan semakin menyempit. Ribuan perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, dan Taman Bacaan Masyarakat berpotensi kehilangan tambahan koleksi yang selama ini menjadi sumber belajar warga.
Sesungguhnya yang terputus bukan hanya rantai distribusi buku, melainkan rantai pemerataan kesempatan belajar. Di banyak daerah, terutama wilayah tertinggal, buku kiriman dari Perpustakaan Nasional sering kali menjadi satu-satunya sumber bacaan baru.
Ketika distribusi berhenti, anak-anak kembali dihadapkan pada koleksi lama yang terbatas. Padahal, setiap buku baru berpotensi membuka wawasan baru, menumbuhkan cita-cita, bahkan mengubah jalan hidup seseorang.
Literasi Bukan Beban Anggaran
Literasi tidak pernah boleh dipandang sebagai beban anggaran. Dalam perspektif Human Capital Theory, Theodore W. Schultz menjelaskan, investasi pada pendidikan dan pengetahuan akan meningkatkan produktivitas individu sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan bukanlah konsumsi sesaat, melainkan modal pembangunan yang menghasilkan manfaat lintas generasi.
Menurut Amartya Sen melalui Capability Approach, pendidikan dan literasi memperluas kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya. Orang yang memiliki akses terhadap pengetahuan tidak hanya lebih mudah memperoleh pekerjaan, tetapi juga lebih mampu mengambil keputusan, berpartisipasi dalam demokrasi, menjaga kesehatan keluarga, hingga keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan kata lain, literasi adalah fondasi kebebasan manusia.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca siswa Indonesia masih menghadapi tantangan. Skor membaca siswa Indonesia tercatat sebesar 359, lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD yang mencapai 476.
Hasil PISA tersebut menegaskan, peningkatan kemampuan memahami bacaan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya sedang bergerak ke arah yang positif. Data Perpustakaan Nasional menunjukkan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) meningkat dari 69,42 pada 2023 menjadi 73,52 pada 2024. Tingkat Gemar Membaca (TGM) juga naik dari 66,70 menjadi 72,44 pada periode yang sama.
BACA JUGA : Menakar Keadilan di atas Piring Kosong
Peningkatan tersebut menunjukkan, ketika negara memperluas akses perpustakaan, memperkaya koleksi bacaan, dan mendukung gerakan literasi, masyarakat merespons secara positif. Artinya, persoalan utama literasi Indonesia bukan semata-mata rendahnya minat membaca, melainkan belum meratanya kesempatan untuk memperoleh bahan bacaan yang berkualitas.
Sulit meminta masyarakat gemar membaca apabila buku berkualitas semakin sulit dijangkau, terutama di daerah yang jauh dari pusat-pusat distribusi pengetahuan. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga membangun infrastruktur pengetahuan.
Jalan raya menghubungkan antarkota, sedangkan buku menghubungkan manusia dengan masa depannya. Bangsa yang besar tidak hanya diukur dari kemampuan membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dari kesungguhannya memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun ia dilahirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk membaca, belajar, dan bermimpi.
Menimbang Nilai Pengetahuan
Pemerintah tengah gencar meluncurkan berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Ketiganya lahir dari semangat yang sama yakni membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dijalankan, melainkan oleh ketepatan sasaran dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam konteks Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan asupan gizi bagi anak-anak merupakan investasi penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas generasi penerus bangsa.
Hari ini publik mengenal MBG sebagai Makan Bergizi Gratis. Namun, Indonesia sesungguhnya membutuhkan MBG lain yang tidak kalah penting, yaitu Membaca Buku Gratis. Anak-anak yang sehat tetap memerlukan akses terhadap buku, perpustakaan, dan lingkungan belajar yang mendukung agar potensi mereka berkembang secara optimal. Gizi membangun kemampuan fisik dan kognitif.
Sedangkan literasi membentuk cara berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan persoalan. Dengan demikian, manfaat MBG akan jauh lebih besar apabila berjalan seiring dengan penguatan budaya literasi. Sebab, anak yang sehat tetapi miskin akses terhadap pengetahuan akan sulit berkembang menjadi sumber daya manusia yang unggul. Membangun generasi emas tidak cukup hanya dengan mengenyangkan perut, tetapi juga dengan mencerdaskan pikiran.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menghadirkan Sekolah Rakyat dengan harapan bisa memberikan investasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Penyediaan gedung, ruang kelas, asrama, maupun tenaga pendidik menjadi modal dasar penyelenggaraan pendidikan.
Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, melainkan oleh kualitas proses belajar yang berlangsung di dalamnya. Sekolah membutuhkan ekosistem pembelajaran yang kaya akan sumber pengetahuan, mulai dari buku, perpustakaan, hingga budaya membaca yang hidup di kalangan peserta didik.
Pendidikan yang baik tidak hanya mengajarkan siswa untuk menghafal, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, menganalisis persoalan, berkomunikasi, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Seluruh kemampuan tersebut tumbuh melalui kebiasaan membaca dan akses yang memadai terhadap bahan bacaan.
BACA JUGA : MBG, M-nya Adalah Mitos
Oleh karena itu, penguatan Sekolah Rakyat semestinya berjalan beriringan dengan penguatan perpustakaan dan distribusi buku. Sekolah dapat membuka pintu pendidikan, tetapi literasilah yang memastikan peserta didik mampu melangkah lebih jauh setelah pintu itu terbuka.
Hal yang sama juga berlaku bagi Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan sarana dan penyediaan modal tentu menjadi aspek penting dalam memperkuat kelembagaan koperasi. Namun, keberhasilan koperasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada infrastruktur, melainkan pada kualitas manusia yang mengelolanya.
Koperasi membutuhkan anggota yang mampu membaca peluang usaha, menyusun perencanaan bisnis, memahami laporan keuangan, memanfaatkan teknologi, serta mengambil keputusan secara rasional. Semua kemampuan itu tumbuh dari literasi yang kuat. Di sinilah hubungan antara ekonomi dan pengetahuan menjadi tidak dapat dipisahkan.
Investasi pada literasi bukanlah pesaing pembangunan ekonomi, melainkan fondasi yang membuat setiap program ekonomi mampu tumbuh, bertahan, dan memberi manfaat secara berkelanjutan. Membangun koperasi tanpa memperkuat literasi ibarat membangun kapal yang kokoh tanpa menyiapkan nahkoda yang mampu mengarahkannya menuju tujuan.
Buku dalam Pandangan Para Pemikir
Tan Malaka telah lama mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak mungkin dibangun tanpa tradisi membaca. Dalam salah satu ungkapannya ia mengatakan, "Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa buku bukan sekadar pelengkap kehidupan, melainkan kebutuhan yang menentukan keberlangsungan peradaban. Infrastruktur dapat dibangun kembali dengan anggaran, tetapi tradisi membaca yang hilang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan. Menjaga akses masyarakat terhadap buku sesungguhnya sama pentingnya dengan menjaga masa depan bangsa.
Pemikiran tersebut menemukan relevansinya dalam pengalaman Ir. Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia itu pernah mengenang, "Saya masuk di dalam buku-buku, saya membaca buku banyak sekali, malahan saya berkata, 'In the world of the mind, I met the great men.' Di dalam alam khayal, di dalam alam pemikiran itu, saya berjumpa dengan orang-orang besar."
Bagi Bung Karno, buku adalah ruang dialog dengan para pemikir besar dunia yang membentuk visi, keberanian, dan kepemimpinannya. Pesan ini menjadi pengingat bahwa bangsa yang ingin melahirkan pemimpin-pemimpin besar harus terlebih dahulu memastikan rakyatnya memiliki kesempatan yang luas untuk membaca.
Semangat yang sama tercermin dalam kehidupan Mohammad Hatta yang dikenal sebagai seorang pembaca tekun. Ucapannya yang terkenal, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas," menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak hanya diukur dari lepasnya seseorang dari belenggu fisik, tetapi juga dari kemerdekaan berpikir yang lahir melalui pengetahuan.
Oleh sebab itu, membatasi akses masyarakat terhadap buku pada hakikatnya sama dengan membatasi ruang tumbuhnya kebebasan intelektual yang menjadi fondasi kehidupan demokratis.
Pandangan tersebut kemudian disempurnakan oleh Buya Hamka yang melihat membaca bukan hanya sebagai aktivitas intelektual, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter. Menurutnya, "Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik."
BACA JUGA : Tidak Ada Makan Bergizi Gratis!
Pernyataan ini mengingatkan, buku tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membentuk akhlak, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial. Bangsa yang gemar membaca bukan hanya akan menjadi bangsa yang cerdas, melainkan juga bangsa yang beradab.
Keempat tokoh tersebut berasal dari latar belakang pemikiran yang berbeda, tetapi bertemu pada satu keyakinan yang sama yakni bangsa yang besar selalu lahir dari masyarakat yang menghargai buku dan memuliakan pengetahuan. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali arah prioritas pembangunan.
Menghemat anggaran mungkin dapat memperbaiki neraca fiskal dalam jangka pendek, tetapi menjaga perpustakaan, memperluas akses terhadap buku, dan merawat budaya membaca adalah investasi yang akan menentukan apakah amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar diwujudkan atau sekadar terus diucapkan dalam pidato-pidato kebangsaan.
